Keputusan Menkeu Nomor: 291/KMK/05/1997 tanggal 26Juni 1997;Surat Ketetapan PajakBahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pajak tersebut Kantor Pelayanan Pajak PMA Duamenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Impor tahun 2006 No.00010/227/06/055/08 tanggal 26 Juni 2008 dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp. 16.495 .922.916,00Pajak Keluaran Rp. 1.649.592.292,00Pajak Yang Dapat Diperhitungkan Rp. 1.495.054.377,00Pajak Yang Kurang Dibayar Rp. :164.537.915,00Sanksi Administrasi

DPIL) dikenakan Bea Masuk/Cukai, PPN,PPNBM dan PPh Pasal 22 Impor,sepanjang terhadap pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperolehfasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangkaimpor;Bahwa perlu Pemohon Banding beritahukan bahwa Penyerahan Barang Kena Pajak keDaerah Pabean Indonesia Lain (DPIL) yang menurut Pemeriksa sebesar Rp.16.495.922.916,00 bukanlah dari bahan baku / barang pembantu yang berasal imporyang mendapat fasilitas sesuai Keputusan Menkeu

Kantor Wilayah DJPJakarta Khusus telah kami serahkan dan diterima oleh Kanwil DJP Khusus,antara lain berupa :e SK Menkeu No.44/KMK.04/2002 Tentang Penetapan Perusahaan kami sebagaiKawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggaraan Kawasan Berikat(PKB) Merangkap Pengusaha Dikawasan Berikat (PDKB) Kepada PT.Diansurya Global yang berlokasi di Jl.

(DPIL) dikenakanBea Masuk/Cukai, PPN,PPNBM dan PPh Pasal 22 Impor, sepanjang terhadappengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitaspembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor;Bahwa perlu Pemohon Banding beritahukan bahwa Penyerahan Barang Kena Pajak keDaerah Pabean Indonesia Lain (DPIL) yang menurut Pemeriksa sebesar Rp.16.495.922.916,00 bukanlah dari bahan baku/barang pembantu yang berasal impor yangmendapat fasilitas sesuai Keputusan Menkeu

Nomor 291/KMK/05/97, melainkanpembelian bahan baku/pembantu berasal dari lokal;Bahwa atas fasilitas bahan baku/barang pembantu yang berasal impor yang mendapatfasilitas sesuai Keputusan Menkeu Nomor: 291/KMK/05/97, telah diaudit olehDirektorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah IX Jawa Barat periode 1 Juni 2002sampai dengan 30 Juni 2007;Perhitungan PPN TerutangBahwa berdasarkan data dan fakta tersebut diatas menurut kami perhitungan PPNTerutang adalah sebagai berikut :PPN Impor Terutang Rp. 0PPN

menyalurkan seluruh alokasi Raskinkepada RIS Penerima Manfaat di wilayah Kelurahan Balang BeruKecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto telah menyebabkan adanyasubsidi dari Pemerintah melalui APBN Tahun 2010 dan 2011 yang tidakditerima oleh pihak yang berhak sesuai tujuannya, mengakibatkan terjadinyakerugian negara dengan perincian sebagai berikut : e Nilai subsidi Raskin yang diberikan Pemerintah : HPB (Rp/ Harga Subsidi Keterangankg) Raskin RaskinTahun (Rp/kg) (Rp/kg)2010 6.285 1.600 4.685 Sesuai SK Menkeu

Nomor :S373/MK.02/2010 tanggal29 Juli 2010 2011... 13 2011 6.450 1.600 4.850 Sesuai SK Menkeu Nomor :S220/MK.02/2011 tanggal2 Mei 2011 e Jumlah kerugian negara berdasarkan subsidi tidak tepat sasaran : Tahun Jumlah Raskin yang Subsidi Raskin Jumlah kerugiantidak tersalur (kg) (Rp/kg) negara (Rp)2010 10.8304.685 50.738.5502011 16.1104.850 78.133.500Jumlah 128.872.050 Berdasarkan uraian di atas maka perbuatan Terdakwa telah menyebabkankerugian keuangan Negara sebesar Rp. 128.872.050, (Seratus dua

menyalurkan seluruh alokasi Raskinkepada RIS Penerima Manfaat di wilayah Kelurahan Balang BeruKecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto telah menyebabkan adanyasubsidi dari Pemerintah melalui APBN Tahun 2010 dan 2011 yang tidakditerima oleh pihak yang berhak sesuai tujuannya, mengakibatkan terjadinyakerugian negara dengan perincian sebagai berikut : Nilai...Nilai subsidi Raskin yang diberikan Pemerintah : HPB (Rp/ Harga Subsidi Keterangankg) Raskin RaskinTahun (Rp/kg) (Rp/kg)2010 1.600 4.685 Sesuai SK Menkeu

Nomor :S373/MK.02/2010 tanggal6.285 29 Juli 2010 21 2011 1.6000 4.850 sesuai SK Menkeu Nomor :6.450 S220/MK.02/201 1 tanggal2 Mei 2011 e Jumlah kerugian negara berdasarkan subsidi tidak tepat sasaran : Tahun Jumlah Raskin Subsidi Raskin Jumlah kerugian negarayang tidak tersalur (Rp/kg) (Rp)(kg)2010 10.8304.685 50.738.5502011 16.1104.850 78.133.500Jumlah 128.872.050 Berdasarkan uraian di atas maka perbuatan Terdakwa telah menyebabkankerugian keuangan Negara sebesar Rp. 128.872.050, (seratus dua puluhdelapan

MENKEU RI CQ. DIRJEN PAJAK CQ. KEPALA KANWIL DJP JAKPUS CQ. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMAJAKARTA GAMBIR EMPAT.
Terbanding/Penggugat : SUTARGI KOSASIH.

JSI kepadaYayasan ;Photo Copy Keputusan Menkeu Nomor : 2520/KM.4/2007 tentang PemberianPersetujuan Pemindahtanganan Barang Modal/Aset Asal IMPOR PT. JayaSumpiles Indonesia Dengan Tanpa Kewajiban Membayar Bea Masuk YangTerhutang Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Menkeu Nomor : 298/KMK.01/1997 Tanggal 4 Juli 1997 jo.

Kaltim; Salinan Keputusan Menkeu Nomor : 2520/KM.4/2007 tentang PemberianPersetujuan Pemindahtanganan Barang Modal/Aset Asal IMPOR PT. JayaSumpiles Indonesia Dengan Tanpa Kewajiban Membayar Bea Masuk YangTerhutang Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Menkeu Nomor : 298/KMK.01/1997 Tanggal 4 Juli 1997 jo.

Kaltim;Salinan Keputusan Menkeu Nomor : 2520/KM.4/2007 tentang PemberianPersetujuan Pemindahtanganan Barang Modal/Aset Asal IMPOR PT. JayaSumpiles Indonesia Dengan Tanpa Kewajiban Membayar Bea Masuk YangTerhutang Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Menkeu Nomor : 298/KMK.01/1997 Tanggal 4 Juli 1997 jo.

Kaltim; Salinan Keputusan Menkeu Nomor : 2520/KM.4/2007 tentangPemberian Persetujuan Pemindahtanganan Barang Modal/Aset AsalIMPOR PT.

dan 2melakukan Penetapan Kembali Nilai Pabean, akan tetapi tidak mencantumkanalasan atau dasar hukum lain dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau NilaiPabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP197/KPU.01/2013 pada tanggal 15 April 2013yang diterbitkan;: bahwa penyampaian PIB yang Pemohon Banding lakukan dengan menggunakanfasilitas yang sama sebelum dan sesudah kejadian ini berjalan sesuai ketentuanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2012 dan Pemohon Bandingmendapat fasilitas BMDTP sesuai SKep Menkeu

Jadi sudah seharusnya PIB Nopen: 514420 tanggal 20 Desember2012 yang Pemohon Banding sampaikan dalam masa dan jumlah kuota yang telahdisetujui sesuai dengan SKep Menkeu tersebut juga mendapat perlakuan yangsama;: bahwa sesuai peraturan perundanganundangan peradilan pajak, pemeriksaanmateri sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal:Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Bandingbahwa Surat Banding Nomor: 001/SRMIIMP/2013 tanggal 11 Juni 2013ditandatangani

Permasalahan ini kelihatannya berkaitan denganketidak jelasan prosedur "tindaklanjut" hasilaudit oleh Bapeksta Keuangan sebagaimana diaturdalam Keputusan Menkeu Nomor : 615/KMK.01/1997tanggal 1 Desember 1997. Dalam keputusan tersebut tindak lanjut hasil audit dilaksanakan olehBapeksta Keuangan yang selanjutnya dilaporkankembali kepada DJBC.

Masalah definisi "ditindaklanjuti" tersebut sudah pernah kami ajukan ke KP DJBC dengan surat nomor S605/WBC.10/2002 tanggal 7 Agustus 2002, namun Sampal saat ini belumada jawaban/penjelasannya. a.Mempelajari Keputusan Menkeu nomor 380/KMK.05/1999 tanggal 9 Juli 15959 jo Keputusan Dirjen BCnomor KEP64/BC/1999 tanggal 11 Oktober 1999,mMenurut pendapat kami keputusan tersebut mengatur tentang keberatan dan banding tarif/nilaipabean, penutupan buku rekening cukai dan sanksiadministrasi Saja, sedangkan

Permasalahan ini kelihatannya berkaitan denganketidak jelasan prosedur "tindaklanjut" hasilaudit oleh Bapeksta Keuangan sebagaimana diaturdalam Keputusan Menkeu Nomor ; 615/KMK.01/1997tanggal 1 Desember 1997. Dalam keputusan tersebut tindak lanjut hasil audit dilaksanakan olehBapeksta Keuangan yang selanjutnya dilaporkanKembali kepada DJBC.

Masalah definisi "ditindaklanjuti" tersebut sudah pernah kami ajukan ke KPDJBC dengan surat nomor S605/WBC.10/2002 tanqgal 7 Agustus 2002, namun sampai saat ini belum ada jawaban/penjelasannya.Mempelajari Keputusan Menkeu nomor 380/KMK.0S5/1399 tanggal 3 Juli 1999 jo Keputusan Dirjen BChomer KEP64/BC/1999 tanggal 11 Oktober 1999,menurut pendapat kami keputusan tersebut mengatur tentang keberatan dan banding tarif/nilaipabean, penutupan buku rekening cukai dan sanksiadministrasi saja, sedangkan keberatan

K/L/D/; Pasal 51 ayat (1) huruf b dan huruf c Perpres 54 Tahun 2010, tentangPengadaan Barang dan Jasa yang berbunyiKontrak lump summerupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruhpekeraan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalamkontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:hurufb :semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh PenyediaBarang/Jasa;hurufc : pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yangdihasilkan sesuai dengan isi kontrak; Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menkeu

Pasal 51 ayat (1) huruf b dan huruc c Perpres 54 Tahun 2010, tentangPengadaan Barang dan Jasa yang berbunyiKontrak lump summerupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruhpekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalamkontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:hurufb : semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh PenyediaBarang/Jasa;hurufc : pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yangdihasilkan sesuai dengan isi kontrak; Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menkeu

R.I No. 190/PMK.05/2012, tentangTata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN yangberbunyiKhusus untuk pembayaran komitmen dalam rangka pengadaanbarang/jasa berlaku ketentuan sebagai berikut:huruf a : Pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasaditerima; Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menkeu R.I No. 190/PMK.05/2012, tentangTata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN yangberbunyi Pelaksanaan tanggung jawab KPA sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk:huruf d :melakukan

R.I No. 190/PMK.05/2012, tentangTata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN yangberbunyi Khusus untuk pembayaran komitmen dalam rangkapengadaan barang/jasa berlaku ketentuan sebagai berikut:huruf a : Pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasaditerima; Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menkeu R.I No. 190/PMK.05/2012, tentangTata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN yangHalaman 15 dari 72 Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2018/PT GTOberbunyi Pelaksanaan tanggung jawab KPA sebagaimana

Pasal 51 ayat (1) huruf b dan huruf c Perpres 54 Tahun 2010, tentangPengadaan Barang dan Jasa yang berbunyiKontrak lump summerupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruhpekeraan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalamkontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:hurufb : semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh PenyediaBarang/Jasahurufc : pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yangdihasilkan sesuai dengan isi kontrak Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menkeu R.I

M E N G A D I L I :1.Menyatakan terdakwa ALI HANAFI BIN MADRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN;2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;3.Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.Menetapkan barang bukti berupa :1.1 lembar SK Menkeu RI Nomor : SK.KEM-KEU-10137022012-BKN-II-2012, tanggal

Mahdiansyah Kaliolatanggal 12 Mei 2010 pada unit BRI Depok Jabar;11.1 lembar fotocopy SK MenKeu RI Nomor : SK-KEM-KEU-10137022012-BKN-II-2012 tanggal 12 Januari 2012 CPNS an.

Menyatakan barang bukti berupa :1) 1 lembar SK Menkeu RI Nomor : SK.KEMKEU10137022012BKNN2012, tanggal 12 Januari 2012 CPNS an. Wiwin Darti.2) 1 lembar SK Mentan RI Nomor : SKKEMTAN20214022012BKNN2012, tanggal 12 Januari 2012 CPNS an. Nur Dewi Astuti.3) 1 lembar SK MenSos RI Nomor SK KEMDIKNAS01576022012BKNII2012 tanggal 12 Januari 2012 an.

Mahdiansyah Kaliolatanggal12 Mei 2010 pada unit BRI Depok Jabar.11) 1 lembar fotocopy SK MenKeu RI Nomor : SKKEMKEU10137022012BKNII2012 tanggal 12 Januari 2012 CPNSan.

Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti di persidangan berupa :1. 1 lembar SK Menkeu RI Nomor : SK.KEMKEU10137022012BKNI2012, tanggal 12 Januari 2012 CPNS an. Wiwin Darti.2. 1 lembar SK Mentan RI Nomor : SKKEMTAN20214022012BKN!2012, tanggal 12 Januari 2012 CPNS an. Nur Dewi Astuti.3. 1 lembar SK MenSos RI Nomor SK KEMDIKNAS01576022012BKNII2012 tanggal 12 Januari 2012 an.

Mahdiansyah Kaliolatanggal12 Mei 2010 pada unit BRI Depok Jabar.11. 1 lembar fotocopy SK MenKeu RI Nomor : SKKEMKEU10137022012BKNII2012 tanggal 12 Januari 2012 CPNSan.

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 lembar SK Menkeu RI Nomor : SK.KEMKEU10137022012BKNII2012, tanggal 12 Januari 2012 CPNS an. Wiwin Darti.2. 1 lembar SK Mentan RI Nomor : SKKEMTAN20214022012BKNII2012, tanggal 12 Januari 2012 CPNS an. Nur DewiAstuti.203. 1 Jlembar SK MenSos RI Nomor SK KEMDIKNAS01576022012BKNII2012 tanggal 12 Januari 2012an. Nur Fajaria.4. 1 lembar SK Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor SKKEMPU20213022012BKNII2012 tanggal 12 Januari 2012 CPNSan.

UjangSaprudin (Kakak kandung Terdakwa) berupa Fotokopi SK Menkeu Nomor110/KN.4/2010 tertanggal 27 April 2010 ; Bahwa selanjutnya Saksi Bambang Wijanarko mengkonfirmasi ke DJKN danmendapat jawaban bahwa DJKN tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusansebagaimana SK nomor 110./KN.4/2010 tersebut ;Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut, Pengadilan TingkatPertama menyimpulkan bahwa unsur :dengan akal dan tipu muslihat dengan katabohong telah terpenuhi.

2010;Bahwa isi SK MenKeu Nomor 110/KN.4/2010 tersebut adalah :1.

Dengan demikian maka tidakdapat dibuktikan bahwa isi SHM no. 876/Ds.Cijayanti tidak benar .Menimbang bahwa demikian juga dalam putusan Pengadilan TingkatPertama tidak terdapat pertimbangan hukum yang cukup untuk menyatakan bahwaSK Menkeu nomor 110/KN.4/2010 tertanggal 27 April 2010 tersebut isinya tidakbenar .

Terlebih lagi karena SK DJKN itu memberikan hakkepada orang lain maka untuk membuktikan bahwa SK Menkeu Nomor110/KN.4/2010 itu tidak pernah terbit, harus dibuktikan melalui Suatu proses hukum.

Perbuatan Terdakwa menyerahkan Surat Keputusan MenKeu nomor110/KN.4/2010 tertanggal 27 April 2010 , selanjutnya SK Menteri Keuangantersebut setelah dikonfirmasi oleh Erlan Zulkarnaen ke Direktorat JenderalKekayaan Negara, ternyata SK Menteri tidak pernah diterbitkan dan setelahdilakukan penelitian terhadap SHM nomor 876/Ds.Cijayanti ternyata tanahtersebut termasuk salah satu tanah yang termasuk dalam 15 SPH DJKNyang telah ditebus oleh PT Sentul City , sehingga SK MenKeu tersebutisinya tidak benar

JSI kepada Yayasan;Photo Copy Keputusan Menkeu Nomor: 2520/KM.4/2007 tentangPemberian Persetujuaan Pemindahtanganan Barang Modal/Aset AsalImpor PT.

Kepala BPID Provinsi Kalimantan Timur;Salinan Keputusan Menkeu Nomor: 2520/KM.4/2007 tentang PemberianPersetujuan Pemindahtanganan Barang Modal/Aset Asal IMPOR PT. JayaHal. 30 dari 83 hal.Put.No. 688 K/Pid.Sus/2012Sumpiles Indonesia Dengan Tanpa Kewajiban Membayar Bea Masuk YangTerhutang Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Menkeu Nomor :298/KMK.01/1997 Tanggal 4 Juli 1997 jo.

Jaya Sumpiles Indonesiasesuai Salinan Keputusan Menkeu Nomor: 2520/KM.4/2007 tentang PemberianPersetujuan Pemindah tanganan Barang Modal/Aset Asal UMPOR PT. JayaSumpiles Indonesia Dengan Tanpa Kewajiban Membayar Bea Masuk YangTerhutang Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Menkeu Nomor:298/KMK.01/1997 Tanggal 4 Juli 1997 jo.

Kepala BPID Provinsi Kaltim; Salinan Keputusan Menkeu) Nomor: 2520/KM.4/2007 tentangPemberian Persetujuaan Pemindahtanganan Barang Modal/Aset AsalIMPOR PT.

Kepala BPID Provinsi Kaltim; Salinan Keputusan Menkeu Nomor: 2520/KM.4/2007 tentangPemberian Persetujuan Pemindahtanganan Barang Modal/Aset AsalIMPOR PT. Jaya Sumpiles Indonesia Dengan Tanpa KewajibanMembayar Bea Masuk Yang Terhutang Sebagaimana DimaksudDalam Keputusan Menkeu Nomor: 298/KMK.01/1997 Tanggal 4 Juli1997 jo.

Menkeu No.85) diketahui bahwa: "Tim Kerja Penanganan PenyelesaianTugastugas Eks. UP3 bertugas melakukan koordinasi penanganan klaim atautagihan Nasabah Penyimpan/Kreditur dan pembayaran kewajiban PT. BankDagang Bali (Dalam Likuidasi), PT. Bank Asiatic (Dalam Likuidasi) dan PT.Bank Global Internasional Tok.

Menkeu No.85 tersebut jelaslah bahwaTergugatl, Tergugatll dan Tergugatlll bertanggungjawab terhadappembayaran NCD yang dipegang oleh Penggugat;Bahwa ternyata, pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembayaranatas NCD tersebut, Penggugat tidak mendapatkan pembayaran dari Bank BNIsebagai Bank Pembayar;Bahwa dengan tidak dibayarkannya NCD Penggugat tersebut, dimanaberdasarkan faktafakta hukum di atas dan juga mengingat bahwa sebagainasabah yang beriktikad baik, Penggugat seharusnya berhak untukmemperoleh

Menkeu No.85;PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWANHUKUM :Bahwa dengan demikian telah terbukti para Tergugat baik secara sendirisendiri maupun secara bersamasama telah melakukan serangkaian perbuatanmelawan hukum yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian yangsangat besar karena tidak dapat memperoleh haknya untuk mendapatkanpembayaran atas NCD yang dipegangnya ;Bahwa dengan demikian tidaklah dapat disangkal lagi bahwa paraTergugat baik secara bersamasama maupun sendirisendiri terbukti

Pada butir 11 Gugatan"Bahwa berdasarkan SK Menkeu NO.85 tersebut jelaslah bahwaTergugatl, Tergugatll dan Tergugatlll bertanggungjawab terhadappebayaran NCD yang dipegang oleh Penggugat"c.

Pihak PT.Permodalan Nasional Madani ( Persero ) Selanjutnya Disebut PNM Melanggar UU RI Nomor 23 Tahun 1999 jo PPRI Nomor 38Tahun 1999 jo Keputusan Menkeu RI Nomor : 487 / KMK.017/Tahun1999;4. Pihak PT.Permodalan Nasional Madani ( Persero ) Selanjutnya DisebutPNM" Melakukan PelanggaranPelanggaran lainnya yang akanPenggugat buktikan Dalam Proses Pembuktian dalam perkara ini ;Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2017/PN.Jkt.

Pihak PT.Permodalan Nasional Madani ( Persero ) Selanjutnya Disebut PNM Melanggar UU RI Nomor 23 Tahun 1999 jo PPRI Nomor 38Tahun 1999 jo Keputusan Menkeu RI Nomor : 487 / KMK.017/Tahun1999;4.

BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK Kantor Wilayah Jakarta I
2.PEMERINTAH RI CQ MENKEU RI CQ KPKNL JAKARTA I
3.Direktur Utama PT. Balai Lelang Cahaya Sakti

CMS telahmelakukan perbuatan melawan hukum, karena MenteriPU Cq Bina Marga belum pernah mengajukanpermohonan Hibah kepada Menkeu RI. Sedangkanfaktanya Bina Marga telah menutup mata dan telinganyaserta membiarkan PT.

Kodam V/Brw cq Kasad Cq Menhankam tidakmempunyai kewenangan untuk menghibahkan tanah Negara kepadasiapapun, yang mempunyai kewenangan adalah Menkeu ataspersetujuan Presiden dan DPR RI.

Peraturan Hibah Tanah Negarayang berlaku pada tahun 1998 antara lain mengatur halhal sebagaiberikut: Hibah hanya dapat dilakukan antar Insitusi Negara danyayasan, atas persetujuan Menkeu/Presiden Hibah tidak memperhitungkan nilai penggantian asettetapi merupakan penyerahan hak pakai aset.79 Proses hibah diajukan oleh Instansi yang membutuhkankepada Menkeu dan Pemilik SHP, berdasarkankesepakatan kedua institusi.

Atas persetujuan Menkeu,dibuat penyerahan hak atas tanah kepada Instansi yangmeminta, tanpa ganti rugi.10.

CMNP dalam melakukanpembangunan di atas tanah milik Kodam V/Brw belum mendapat ijindari Kasad maupun Menkeu tetapi Terdakwa saat itu sebagaiPangdam telah mengijinkan PT. CMS untuk melakukanpembangunan jalan Tol.9.

Menkeu No.85) diketahui bahwa :"Tim Kerja Penanganan Penyelesaian TugasTugas Eks UP3 bertugasmelakukan koordinasi penanganan klaim atau tagihan Nasabah Penyimpan/Kreditur dan pembayaran kewajiban PT. Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi),PT. Bank Asiatic (Dalam Likuidasi), dan PT.

Melakukan tugastugas lain yang berkaitan dengan koordinasi,(bukti P.7);Bahwa berdasarkan SK Menkeu No.85 tersebut jelaslah bahwaTergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill bertanggung jawab terhadappembayaran NCDNCD yang dipegang oleh Penggugat ;PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWANHUKUMBahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti Penggugat adalahnasabah yang beritikad baik dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat Ill, baik secara sendirisendiri maupun secarabersamasama

Menkeu No.85 tersebut, adalah sengaja dilakukan paraTergugat untuk menghindari kewajiban pembayaran NCDNCD yang dipegangPenggugat sehingga terbukti secara sah perbuatan para Tergugat merupakanperbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat ;Bahwa karena dari uraian tersebut di atas terbukti para Tergugatbaik secara sendirisendiri maupun secara bersamasama telah melakukanserangkaian perobuatan melawan hukum yang menyebabkan Penggugat tidakmemperoleh haknya untuk mendapatkan pembayaran atas

Pada butir 11 gugatan :"Bahwa berdasarkan SK Menkeu No. 85 tersebut jelaslah bahwaTergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill bertanggungjawab terhadappembayaran NCD yang dipegang oleh Penggugat" ;. Berdasarkan uraian pada butir (7) di atas, Penggugat di satu sisimenyatakan bahwa Tergugat yang diwakili oleh Tergugat Il telahmelaksanakan tugasnya.

Pada butir 11 gugatan :"Bahwa berdasarkan SK Menkeu No. 85 tersebut jelaslah bahwaTergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill bertanggungjawab terhadappembayaran NCD yang dipegang oleh Penggugat"11.Berdasarkan uraian pada butir (10) di atas, Penggugat di satu sisimenyatakan bahwa Tergugat Il telah melaksanakan tugasnya. Di sisi lainPenggugat menyebutkan bahwa Tergugat Il bertanggungjawab terhadaptidak terbayarnya NCDNCD yang dipegang Penggugat.

Turut Terbanding/Tergugat : PEM.RI CQ MENKEU RI CQ.DIRJENDKEKAYAAN NEGARA CQ.KEPALA KANWIL VIII DJKN BANDUNG CQ.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI.
Turut Terbanding/Tergugat : PEM.RI CQ MENKEU RI CQ.DIRJENDKEKAYAAN NEGARA CQ.KEPALA KANWIL VIII DJKN BANDUNG CQ.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR.

Turut Terbanding/Tergugat : PEM.RI.CQ MENKEU RI CQ.DIRJENDKEKAYAAN NEGARA CQ.KEPALA KANWIL IX DJKN SEMARANG CQ.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG.

/2019/PTDKI.10.11.Bahwa pada tanggal 8 Maret 2007 Tim Likuidasi Bank SBUmenyerahkan sisa asset dan menandatangani Berita Acara Serah Terima(BAST) dengan Pemerintah, yang diwakili oleh TERGUGAT.Bahwasertipikat milik PENGGUGAT tersebut diatas, yang tidaktermasuk sebagai jaminan utang belum diterima oleh PENGGUGAT,baik dari Bank SBU, BPPN, Tim Likuidasi, ataupun dari TERGUGATsebagai institusi yang menerima peralihan sisa asset.Bahwa PENGGUGAT telah menyurati TERGUGAT dengan Surat Nomor11.392/YLOAA/MENKEU

tanggal 14 Desember 2017 (Bukti P4) kepadaTERGUGAT untuk meminta pengembalian Sertipikat HGB Nomor58/Jatinegara kepada PENGGUGAT.Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak menerima tanggapan dariTERGUGAT atas surat tersebut di atas, maka PENGGUGAT kemballimenyurati TERGUGAT dengan surat No. 12.401/YLOAA/MENKEU(Bukti P5), akan tetapi tetap tidak mendapat respon apalagi untukmengembalikan Sertipikat PENGGUGAT tersebut.Bahwa Sertipikat Nomor 58/Jatinegara aquo adalah milik Penggugat dantidak dalam penjaminan

Menkeu Nomor304/KMK.01/2002., jo. Pasal 26 Kep.

Menkeu.

Menkeu. Nomor 304/KMK.01/2002., jo. Pasal 26 Kep. DJPLN Nomor 35/PL/2002., dan Pasal angka 12Kep. Menken.

Menkeu. nomor 304/KMK.01/2002., terlaksanadikarenakan Judex Facti dalam putusannya telah tidak melaksanakan hukumatau salah melaksanakannya dengan tidak melaksanakan hukum acara perdata,karenanya haruslah dibatalkan;Sehingga menjadikan Risalah Lelang nomor 123/2011., tanggal 28 Pebruari 2011,yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut mengandung cacat hukum, sehingga tidakmengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;9Bahwa berhubung Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur a quo mengandungcacat hukum karena

Lemahwungkuk, Kota Cirebon,Terdakwa membuat dan mengirimkan surat yang ditujukan kepada KepalaKantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Cirebon dengantembusan antara lain ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia, Ketua KPK Pusat, Kepala BPN Pusat, Jaksa Agung RI, Kapolri,Menpan RI, Menkeu RI, Gubernur Bl, Komisi Ombudsman Indonesia,Inspektur Jenderal Depkeu, Dirjen Piutang dan Lelang Negara, KetuaPengadilan Tinggi Bandung, Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kajati JawaBarat

tidak menerapkan hukumdengan sebagaimana mestinya, karena tidak memperhatikan putusanperkara perdata yang terkait dengan perkara pidana a quo, yaitu : Bahwa salah satu isi dari surat tanggapan Terdakwa yang ditujukankepada Kepala KP2LN Cirebon perihal Pemberitahuan PelaksanaanLelang dan permintaan pengosongan obyek Hak Tanggungan danpernyataan keberatan dan Somasi, yang oleh Terdakwa kemudianditembuskan ke beberapa instansi seperti Ketua MA, Ketua KPK,Kepala BPN Pusat, Jaksa Agung, Kapolri, Menpan, Menkeu

Bahwa dengan dibatalkannya perjanjian pokok Akta Notaris No. 68tersebut, maka perjanjian ikutannya/acessoir yaitu APHT No.333/2005 tanggal 18 Juli 2005 sudah seharusnya dinyatakan bataldemi hukum ; Bahwa surat tanggapan yang dibuat oleh Terdakwa, kemudianditembuskan oleh Terdakwa ke beberapa instansi seperti Ketua MA,Ketua KPK, Kepala BPN Pusat, Jaksa Agung, Kapolri, Menpan,Menkeu, Gubernur BI, Komisi Ombudsman Indonesia, Irjen Depkeu,Dirjen Piutang dan Lelang Negara, KPT Bandung, Kakanwil BPNProvinsi

Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BGL.10.11.jawaban fisik dan keuangan Nomor : 1028/PACK/PUPRMM/XII/2018(vide bukti P8);Bahwa terhadap penyelesaian pekerjaan dalam masa denda 50 haritersebut Penggugat telah mencapai progres pekerjaan 98.5717% senilaisenilai Rp. 8.627.223.870, (delapan miliar enam ratus dua puluh tujuh jutadua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), makaberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :243/PMK.05/2015 tentang perubahan atas peraturan Menkeu

; 09/CK.02.45/SP/PUPRMM/2017 pada tanggal O07 Juni 2017,belum dapat dilakukan putus kontrak masih dapat dilakukan perpanjangan40 hari lagi untuk menyelesaikan sisa kontrak 1,43 %.sebesarRp.125.185.517, yaitu pada item pekerjaan pemasangan propil (bobotvolume pekerjaan kayu jati yang belum terpasang);Bahwa terhadap tindakan Tergugat dan Tergugat Il yang melakukanPutus Kontrak bertentangan dengan Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor : 243/PMK.05/2015 tentang perubahan atasperaturan Menkeu

Pada Peraturan Peresiden Nomor 54 Tahun2010, dimana progres pekerjaan yang dikerjakan oleh tergugat sudahmencapai 98,5717% artinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan masihdibawah 5% yaitu 1,43%, dan pasal 4 Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor : 243/PMK.05/2015 tentang perubahan atasperaturan MENKEU Nomor : 194/PMK.05/2014;Menyatakan Sisa Pekerjaan 1,43% yang belum selesai dikejakan olehPenggugat masih dapat diselesaikan sisanya, sebelum masa denda 90hari habis batas waktunya, maka

dendaketerlambatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Il. yaitu Rp365.444.207, (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluhempat ribu dua ratus tujuh rupiah);Menyatakan Penggugat dirugikan akibat potongan jaminanpelaksanaannya 5% sebesar Rp. 437.711.600, yang dipotong dari Terminpembayaran progres 98,5717%, merupakan suatu tindakan yangbertentangan dengan ketentuan hukum pada; pasal 4 Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor : 243/PMK.05/2015 tentangperubahan atas peraturan MENKEU