., dan Sarjita, S.H., M.Hum dalambukunya, Pembatalan dan Kebatalan Hak atas Tanah, menyatakan bahwajika bilamana bukti tertulis tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktiankepemilikan dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataanbersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya;Halaman 11 dari 16 hal. Put.

., dan Sarjita, S.H., M.Hum., dalam bukunyaPembatalan dan Kebatalan Hak atas Tanah menyatakan Bahwa jikabilamana bukti tertulis tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktiankepemilikan dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataanbersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya;Bachtiar Effendie, S.H., dalam bukunya Pendaftaran Tanah di Indonesia danPeraturan Pelaksanaannya halaman 24 mengatakan: Dalam pada itumenurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah, keteranganketerangan

03 September 2000telah berlangsung akad nikah antara seorang lakilaki bernamaNGATIMIN dengan seorang perempuan bernama SARTINI; Foto copy Duplikat Surat Kematian Nomor : 01/1/2013 tanggal17 Januari 2013 atas nama SARTINI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuroto;Surat Pernyataan Kerelaan Orang Tua Kandung tertanggalyang 11 Desember 2012 ditanda tangani oleh NGATIMINsebagai pihak ke (yang menyerahkan) dan SIYO denganNURYANI sebagai pihak ke Il (yang menerima) serta saksisaksi yaitu SUPRIYONO, SARJITA

., dan Sarjita, S.H., M.Hum., dalam bukunyaPembatalan dan Kebatalan Hak atas Tanah menyatakan bahwa jika bilamana buktitertulis tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian kepemilikan dapat dilakukandengan keterangan saksi atau pernyataan bersangkutan yang dapat dipercayakebenarannya;Bachtiar Effendie, S.H., dalam bukunya Pendaftaran Tanah di Indonesia danPeraturan Pelaksanaannya halaman 24 mengatakan: dalam pada itu menurutPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, keteranganketerangan

pendaftaran tanah yang berlaku diIndonesia, maka terdaftarnya nama seseorang didalam register bukanlah berartiabsolute menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikanoleh pihak lain (seperti halnya dalam perkara ini);Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya Kedudukan Berkuasadan Hak Milik (dalam sudut pandang KUH Perdata) menjelaskan bahwa padaprinsipnya hak milik adalah suatu hak yang mengikuti bendanya (droit de suite);Hasan Basri Nata Menggala, S.H dan Sarjita

pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaftarnya namaseseorang didalam register bukanlah berarti absolute menjadi pemilik tanahtersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain (sepertihalnya dalam perkara ini);Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya KedudukanBerkuasa dan Hak Milik (dalam sudut pandang KUHPerdata) menjelaskanpahwa pada prinsipnya hak milik adalah suatu hak yang mengikutibendanya (droit de suite);Hasan Basri Nata Menggala, S.H dan Sarjita

., dan Sarjita, S.H., M.Hum., dalambukunya pembatalan dan kebatalan hak atas tanah menyatakan bahwajika bilamana bukti tertulis tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktiankepemilikan dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataanbersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya;Bachtiar Effendie, S.H., dalam bukunya Pendaftaran Tanah Di IndonesiaDan Peraturan Pelaksanaannya halaman 24 mengatakan: dalam pada itumenurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah, keteranganketerangan

., dan Sarjita, S.H., M.Hum., dalam bukunyaPembatalan dan Kebatalan Hak atas Tanah menyatakan bahwa jika bilamana buktitertulis tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian kepemilikan dapat dilakukandengan keterangan saksi atau pernyataan bersangkutan yang dapat dipercayakebenarannya;Bachtiar Effendie, S.H., dalam bukunya Pendaftaran Tanah di Indonesia danPeraturan Pelaksanaannya halaman 24 mengatakan: dalam pada itu menurutPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, keteranganketerangan

Bahwa peralihan dari Pengguna ke Kuasa Pengguna berdasarkanSurat Keputusan artinya ketika ada orang ingin meminta akses jalan,prosedurnya ke Unsoed (Tergugat III) sebagai Kuasa Pengguna laluditeruskan ke KemenRistekDikti (Tergugat II) sebagai Pengguna teruske Kementerian Keuangan sebagai Pengelola;Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya pihak Tergugat IItelah mengajukan Ahli bernama Sarjita, S.H., M.Hum yang memberikanpendapatnya dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa

Sumartono dan Tergugat II juga mengajukan bukti berupa seorang ahlibernama Sarjita, S.H., M.Hum;Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan sangkalan ParaTergugat tersebut maka yang menjadi pokok sengketa adalah :1. Apakah bangunan yang digunakan atau dikelola oleh Tergugat II!telah menutup akses (jalan) yang membuat tanah milik Penggugat tidakmemiliki akses (jalan)?Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2017/PN Pwt.2.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P9, Ariston Herwindo(Penggugat) adalah pemegang hak atas sebidang tanah dengan Sertipikat HakMilik No. 02719, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, KecamatanPurwokerto Utara, Kelurahan Bancarkembar, Surat Ukur Tgl : 12/08/2003, No :00046/2003, Luas : 660 m* yang mana dalam sertifikat tersebut tercantumKeadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sarjita, S.H., M.Hum,untuk tanah sawah / pertanian pematang adalah

bangunanbangunan ternyata tidak memiliki IjinMendirikan Bangunan (IMB);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P17, diperoleh faktabahwa Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang telah mengeluarkanAdvice Planing Tata Ruang Untuk Rencana Pembangunan yang berlokasi diKelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara yang dimohonkan olehFransica Lana Riani;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Pokok Agraria Pasal6 menyebutkan Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial yang menurutAhli Sarjita

Sarjita Yogyakarta kurang lebih selama 1 bulan kemudian terakhirdirawat di RS Kasih Ibu Surakarta ;e Bahwa setahu saksi setelah pulang dari RS.

Sarjita Yogyakarta kurang lebih selama 1 bulan kemudianterakhir dirawat di RS Kasih Ibu Surakarta ;e Bahwa saksi tahu Pak Broto kalau bicara lancar, akan tetapi saksi tidakmengerti kenapa sampai sekarang kalau berjalan memakai kursi roda ;e Bahwa saksi tidak semuanya tahu, karena saksi kerja di Boyolali yang saksitahu pak Broto dirumah dirawat oleh istri dan anaknya didalam mobil Pantherwarna hitam dan saksi melihat sendiri selama 4 hari pada waktu dirawat dimobil ;Menimbang, bahwa atas keterangan

dari 21 Putusan Nomor 55/PDT/2020/PT AMB1997) tentang Pendaftaran tanah menjelaskan Sertifikatmerupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktianyang kuat mengenai data fisik dan data yurudis yang termuatdidalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuaidengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yangbersangkutan; Bahwa tanda bukti hak (sertifikat) yang dipengang seseorangbelum menunjukan orang tersebut pemegang hak yang sebenarnya(Hasan Basri Nata Manggala dan Sarjita

Nafkah Mut'ah sebesar Rp 7.000.000, (iujuh juta rupiah).Jadi total selurunnya adalah Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah)dan harus dibayar tunai sebelum Ikrar Talak diucapkan.Bahwa disamping itu, Tergugat Rekonpensi pernah sanggup biayapengobatan terhadap Penggugat rekopensi. di Rumah Sakit Sarjita Yogyasebesar Rp 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mempunyai nafkahterutang kepada Termohon sebab dan alasannya :1.

Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Btl Bahwa setahu saksi sebelumnya tanah obyek sengketa belum adamasalah.SAKSI KE5 : SAKSI AHLI : SARJITA, SH.M.Hum, Tempat lahir Sleman,Tanggal 08091966, Alamat Jl. Kerto No. 1 RIT/RW. 027/009 DesaMuja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Agama Islam,Pekerjaan PNS. Bahwa Hukum pertanahan yang berlaku di DIY dan sekitarnya adalahdimulai sekitar tahun 1918 dengan adanya reoorganisasi Pertanahan,maka munculah Rijskblad Kasultanan dan Pakualaman.

yang sebenarnya, terlebih lagi Lurah dan Carik juga tidakdisebutkan siapa namanya serta Lurah dan Carik dari Kelurahan mana jugatidak jelas, terhadap dalil yang disampaikan Penggugat konvensi tersebutMajelis Hakim menilai Penggugat konvensi tidak mampu membuktikan dalildalil gugatannya didalam persidangan ;Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya Penggugat Konvensitelah mengakukan saksi saksi fakta dan saksi Ahli yaitu saksi SUTADI, saksiWIYONO, saksi RATUO, saksi SUWITO/HADI PRAYITNO, dan Saksi Ahli :SARJITA

Indonesia Nomor: 24 tahun 1997 (PP. 24 /1997) tentang Pendaftaran tanah menjelaskan Sertifikatmerupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktianyang kuat mengenai data fisik dan data yurudis yang termuatdidalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuaidengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yangbersangkutan; Bahwa tanda bukti hak (sertifikat) yang dipengang seseorangbelum menunjukan orang tersebut pemegang hak yang sebenarnya(Hasan Basri Nata Manggala dan Sarjita

MbokWARTOWWONO belum ada peralihan hak kepada B.PERWITODIKROMODalam perkara a quo ada fakta dan bukti yang tidak dipertimbangkan secaraseksama ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo: 2461 K/Pdt/1984, menegaskan yang dijatuhkan tidak cukupHalaman21dari27P utusan Nomor 74/PDT/2017/PT YYK.pertimbangan, karena hakim tidak seksama dan rinci menilai segala faktayang dalam persidangan.Putusan yang demikian mengandung cacat dancukup pertimbangan putusan harus dibatalkan.Bahwa saksi ahli SARJITA

Surat keputusan pemberian hak atas tanah dalam rangka pengaturanpenguasaan tanah.Bahwa dari rumusan di atas, Hasan Basri Nata Menggala & Sarjita dalam bukuPembatalan dan Kebatalan Hak atas Tanah menyimpulkan (hal. 27) bahwa:1. Pembatalan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yangbermaksud untuk memutuskan, menghentikan atau menghapus suatu hubunganhukum antara subjek hak atas tanah dengan objek hak atas tanah;2.

Bahwa Terbanding menolak dalildalil Pembanding dalampoin No.14, karena merupakan dalildalil yang keliruatau tidak benar dan tidak berdasar secara hukum, halini didasarkan pada pendapat Kartini Muljadi dan GunawanWijaya dalam bukunya Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik(dalam sudut pandang KUH Perdata), pendapat Hasan BasriNata menggala, SH dan Sarjita, SH.

Nomor .411/Pdt/2015/PT.BDG, Jo Nomor 2082 K/Pdt/2016, Jo Nomor 236PK/Pdt/2019 sudah dinyatakan tidak sah dan cacat secara hukum;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah menurutPasal 104 ayat (2) PERMEN AGRARIA/BPN 9/1999, diterbitkan apabilaterdapat: Cacat hukum administratif dan/atau; Melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap.Bahwa Menurut pendapat Hasan Basri Nata Menggala & Sarjita dalam bukuPembatalan dan Kebatalan Hak atas Tanah, ada 3 (tiga) cara melakukanpembatalan

Nomor .411/Pdt/2015/PT.BDG, Jo Nomor 2082 K/Pdt/2016, Jo Nomor 236PK/Pdt/2019, maka klaim kepemilikan aquo terhadap objek sengketa adalahtidak berdasarkan hukum;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah menurutPasal 104 ayat (2) PERMEN AGRARIA/BPN 9/1999, diterbitkan apabilaterdapat: Cacat hukum administratif dan/atau; Melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap.Bahwa Menurut pendapat Hasan Basri Nata Menggala & Sarjita dalam bukuPembatalan dan Kebatalan Hak

SARJITA ,SH.M.Hum.

usaha antara lain usaha travel, beberapa warung makan, bengkel motor ;Bahwa menurut Penggugat tidak tahu siapa yang membangun bangunan diatastanah obyek sengketa tetapi menurut Tergugat yang membangun adalahTergugat dan sebagian dibangun orang yang ada disitu dan mereka menyewa dariTergugat ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat selain mengajukan alat buktisurat juga mengajukan alat bukti saksi yang bersumpah masingmasing dalampersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :SARJITA