Ditemukan 510 data
91 — 33
Penggugat mohonkan agar Surat Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Sertifikat Hak Millik Nomor : 624/Kel.Martapura tanggal 17 September2004 dengan surat ukur No.00017/MGB/2004 tanggal 01 September 2004 Luas10.259 M2 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) atasnama SHAFIAH yang dikeluarkan oleh Tergugat diatas lahan Para Penggugat(yang dalam sengketa a qou menjadi objek sengketa) agar dapat ditangguhkankeberadaanya, Sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatanhukum tetap (Inkract
59 — 24
Bahwa atas putusan tersebut telah mempunyai kekuatatan hukum tetap(inkract Van Gewisjde) dan telah keluar Akta cerai dengan Nomor222/AC/2019/PA.Pspk tanggal 27 November 2019 ;4.Bahwa selama perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat hinggaputusnya perkawinan telaha dikarunia keturunan sebanyak 3 (tiga )orang anak;Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan tidakpernah mengadakan perjanjian pemisahan harta bersama sehinggadengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat makapembagian
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : EDI ABDUL AZIS,SH
143 — 70
Bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa Ingawati ini berawal dariadanya putusan perdata Nomer: 297/Pdt.G/1998/PN.Bdg tanggal 10November 1998; Bahwa dalam perkara perdata tersebut Terdakwa Ingawati selakuTergugat sedangkan saksi AtoSuwanto (pelapor) selaku Penggugat; Bahwa putusan perkara perdata tersebut telah mempunyai KekuatanHukum Tetap (Inkract); Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwaterhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriBandung dalam memori bandingnya
LA ODE SYARIFUDIN
Tergugat:
1.LA ASI
2.WA BUA
178 — 97
atas namaTergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan atau mengjijinkan pihaklainnya diluar Tergugat untuk menempati Tanah Obyek Sengketaadalah Perbuatan Melawan Hukum;Menghukum Tergugat Rekonvensi dan ataupun pihak lainnya yangdiizinkan Tergugat Rekonvensi menempati Tanah Obyek Sengketauntuk mengosongkan dan atau meninggalkan Tanah Obyek Sengketadan menyerahkannya kepada Para Penggugat Rekonvensi dalamkeadaan kosong dan tanpa syarat apapun sejak putusan dalam perkaraini berkekuatan hukum tetap (inkract
73 — 391 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1037 K/Pdt/20123838dan Bukti T.I13 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 89 K/Pdt/2010, bertanggal 12 Mei 2010, maka sebagian objek sengketa, seluas20.400 m2, telah dinyatakan secara hukum sebagai hak milik PemohonKasasi I/Pembanding I/Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde).Karenanya menurut hukum, terhadap objek sengketa a quo sudah tidakdapat diajukan gugatan lagi (nebis in idem);.
163 — 35
Beahwa (inkract van gewijsde). . Bahwa upaya Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yangdilakukan oleh TERGUGAT VIII melalui jasa pralelang PT.
243 — 74
curator untuk benda seni dan benda antik atau kuno.(4) Penetapan Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakmenjadi tanggung jawab KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II.Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN kdi11.Bahwa dalil/posita gugatan Penggugat angka 6, 7 dan 8 yang padaintinya menyatakan bahwa proses eksekusi lelang, Balik Nama hasil lelangdan permohonan eksekusi Riil (ekSekusi pengosongan) harus berdasarkanputusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap (inkract
Pembanding/Penggugat II : Zulfikri Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat III : Luqmanul Hakim Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat IV : Jauhari Bin. H.M. Said nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat V : Nuriah Binti H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat VI : Saadah Binti H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Selaku Kepala Pemerintahan RI, Pemengang Hak Pakai Tanah Sertipikat No.00067/Kuta Barat.
Terbanding/Tergugat II : MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Selaku Pemegang Hak Pakai Tanah Sertipikat No. 00067/Kuta Barat.
Terbanding/Tergugat III : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA di Jakarta Cq. Kepala Staf TNI-AL RI di Jakarta Cq. Komandan Pangkalan Utama TNI-AL I Belawan di Medan Cq. Komandan Pangkalan TNI-AL Sabang.
Terbanding/Tergugat IV : MENTERI AGRARIA TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh di Banda Aceh Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Sabang.
Terbanding/Tergugat V : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Aceh di Banda Aceh.
147 — 93
Bahwa dengan keluarnya putusan Kasasi tanggal 28 September1999 tersebut, maka Putusan Pengadilan Tinggi Banda AcehNo.22/Pdt/1992/PTAceh tanggal 19 Maret 1992 yang menyatakan tanahkebun terperkara sebagai tanah negara adalah telah berkekuatan hukumtetap (inkract van gewijisde);28.
Bahwa oleh karena sejak putusan perkara dahulu inkract tahun1999 yang menganggap tanah kebun kepunyaan H.M. Said Nya Patersebut sebagai tanah negara, namun pada kenyataannya tanah objeksengketa a quo seluas + 36.021 M2 masih dikelola dan dikuasai secarateruS menerus oleh H.M. Said Nya Pa karena diatas tanah tersebut masihterdapat tanamantanaman produktif kKepunyaan H.M.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Siti Aisyah
Terbanding/Pembanding/Tergugat : PT. Bank UOB Buana Tbk Pusat Jakarta Cq PT. Bank UOB Buana Tbk Cabang Balikpapan Diwakili Oleh : Arifudin, SH,MH
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq Kementerian Keuangan RI Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Cq Kantor Wilayah XIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Samarinda Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKLN) Balikpapan
Terbanding/Tergugat : H. Mahmudin Bin H. Makka
Terbanding/Tergugat : Hendri Sunaryo
Terbanding/Tergugat : Hamid Gunawan, SH
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
Turut Terbanding/Penggugat : Hj. Hasnah Binti H. Makka
Turut Terbanding/Penggugat : Herman Bin H. Makka
Turut Terbanding/Peng
73 — 249
ahli warisnya yaitu kepada Para Pelawan, Terlawan dan TerlawanIl ;Menyatakan peralihan hak dengan Sertifikat Hak Milik NO.1021/KelurahanGunung Sari llir, seluas 105 M2 yang dilakukan oleh Turut Terlawan Ilkepada Terlawan , Il, Ill, IV adalah tidak sah dan batal demi hukum dantidak mempunyai kekuatan hukum, dikarenakan sejak awal didasarkandengan Akta Hibah yang tidak sah dan batal demi hukum ;Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi tersebut Sampai adanyaPutusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap( inkract
46 — 12
beliatas rumah yang menjadi Obyek Sengketa dengan tertib dan cermat maka selayaknya Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengeluarkan putusan pendahuluan (provisi)yang sifatnya memberikan penetapan dapat dilaksanakan terlebih dahulu penandatanganan akte jual belidihadapan pejabat yang berwenang (PPAT) walaupun tanpa kehadiran Tergugat I atas rumah yangmenjadi Obyek Sengketa, sementara perkara ini berjalan sampai mendapat putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap (inkract
Pembanding/Tergugat II : WA BUA
Terbanding/Penggugat : LA ODE SYARIFUDIN
128 — 68
Menghukum Tergugat Rekonvensi dan ataupun pihak lainnyayang diizinkan Tergugat Rekonvensi menempati Tanah ObyekSengketa untuk mengosongkan dan atau meninggalkan TanahObyek Sengketa dan menyerahkannya kepada Para PenggugatRekonvensi dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun sejakputusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkract vangewijsde);7.
78 — 72
Bahwa semenjak timbulnya perselisihan ini yakni sejak bulan Meitahun 2014, Hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih terikathubungan hukum sebelum adanya Putusan yang telah ditetapkan olehpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract), dalam halini Penggugat sebagai penyewa telah menyelesaikan kewajibannyadengan membayar penuh biaya sewa selama 5 (lima) tahun sebesarRp. 330.000.000 (Tiga ratus tigapuluh juta rupiah) untuk sewa atassebidang tanah darat seluas 2000 m, berikut renovasi bangunan
156 — 76
saudari SHAFlAHberdasarkan PengakuanKepemilikan saudari SHAFIAH sebagaimana Pada tanggal 21 Nopember2016 dalam agenda Pemeriksaan Setempat persidangan PerkaraNo.23/G/2016/PTUN.Bjm yang telah dibuktikan dalam Sertifikat Hak MillikNomor : 624/Kel.Martapura tanggal 17 September 2004 dengan surat ukurNo.00017/MGB/2004 tanggal 01 September 2004 Luas 10.259 M2 (sepuluhribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama SHAFIAH,sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap(Inkract
110 — 48
Sehingga dengan demikian segala AktaAkta yangterkait dengan PENGALIHAN/PELEPASAN tagihan hasil usaha milik PENGGUGATyang ada pada TERGUGAT I kepada TERGUGAT II telah mempunyai KekuatanHukum Tetap (Inkract Van Gewijde); PENGGUGAT MASIH MEMPUNYAI KEWAJIBAN YANG BELUM DILUNASIKEPADA TERGUGAT II SEBESAR Rp.3.586.586.875,36 (TIGA MILYAR LIMA RATUS .....RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH ENAMRIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH TIGA PULUH ENAM SEN)2DAN US $ 2,483.750,00 (DUA JUTA
Terbanding/Tergugat : DEVI TAURISA,
342 — 218
BATAVIA LAND terhitungsejak Putusan Sela di jatuhkan dan/atau adanya Putusan PokokPerkara Uitvoerbaar Bij Voorraad, berikut pula setelah Rekonvensiin casu Inkract Van Gewijsde Zaak;3.
BATAVIA LAND terhitung sejak Putusan Sela dijatuhkan dan/atau adanya Putusan Pokok Perkara Uitvoerbaar BijVoorraad, berikut pula setelan Rekonvensi in casu Inkract VanGewijsde Zaak;4. Menyatakan menurut hukum bahwa apapun segala kegiatan danaktivitas yang akan di lakukan oleh Tergugat Rekonvensi BUDISANTOSO untuk dan atas nama serta kepentingan Perseroan PT.BATAVIA LAND wajib terlebin dahulu menda patkan izin tertulisdari Penggugat Rekonvensi DEVI TAURISA, SH.;5.
58 — 21
Eksepsi Eksepsi Gugatan Tidak Dapat Diajukan Terhadap PutusanYang Telah Inkract Van Gewijsde;d.
Gugatan Tidak Dapat Diajukan Terhadap PutusanYang Telah Inkract Van Gewijsde dan Dasar Gugatan yang Obscuur Libel,Halaman 68PUTUSAN Nomor 199/Pdt.G/2016/PNRapmenurut penilaian Majelis Hakim tidak berlandaskan hukum karena setelahditeliti ternyata antara posita dan petitum gugatan sudah saling bersesuaiansehingga jelas bagi Majelis Hakim akan dalildalil gugatan Penggugat danapa yang dituntutnya dalam gugatannya tersebut.
79 — 14
(Bukti P3).Bahwa perjanjian tersebut dibuat dalam kondisi proses perceraian yangdiajukan oleh Tergugat ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sedangberlangsung dan telah diputus secara verstek tetapi belum memiliki kekuatanhukum tetap (inkract van gewijsde) dan posisi Penggugat menolak perceraiantersebut, sehingga untuk itu Penggugat melalui pengacara Penggugatmengajukan perlawanan (Verzet).Bahwa dalam proses perceraian sedang berlangsung, tercapai kesepakatanuntuk bercerai, karena kondisi Penggugat
118 — 25
Bahwa ketikaPutusan Sita Marital dalam tingkat Banding belum turun ataubelum mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkract ) ,Penggugat ( PENGGUGAT ) mengajukan gugatan PembagianHarta Bersama di Pengadilan Agama Kota Madiun, terdaftardalam register No : 0168/Pdt.G/2017/ PA.Mn, tanggal 30 Mei2017.
Gugatan harta bersama ini berkaitan dengan perkara permohonan sita maritalnomor 0092/Pdt.G/2016/PA.Mn antara PEMOHON ( Pemohon ) danTERMOHON (Termohon), dan perkara tersebut sekarang dalam upaya hukumkasasi ke Mahkamah Agung dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap(inkract);c.
76 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar =Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari kepadaPenggugat untuk setiap keterlambatan dari Tergugat dan Tergugat Ilmemenuhi putusan dalam perkara ini terhitung dari empat belas harisemenjak putusan ini dinyatakan inkract van gewisde;7.
89 — 30
PN.PDG Hal 23 Dari 85Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) perhariketerlambatan pelunasan pembayaran ganti rugimateril kepada Penggugat rekonpensi /tergugatkonpesni terhitung sejak putusan ini mempunyaikekutan hukum tetap (inkract van gewijsde) ;5.