tahap ketiga Pokja Pemilihan menyerahkan kepadaPPK calon penyedia yang sudah dipilih, lalu PPK menunjuk, diterbitkanSKPPJ lalu berkontrak, setelah berkontrak ,lalu pelaksanaan kontrakhingga selesai dan berita acara serah terima diperoleh ketika pekerjaansudah selesai 100%;Halaman 117 dari 235 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN PgpBahwa menurut Ahli dalam pengadaan barang/jasa metode pemilihanditetapkan oleh Pokja atau panitia pemilihan. sistem gugur (pass and fie/)adalah sistem dimana mekanisme pemilihannya

DPRD adalah bahwaakan memperjuangkan ASPIRASI RAKYAT yang mewakili untuk mewujudkantujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.Hal ini dipertegas dengan Pasal (108) tentang Kewajiban Anggota DPRD, yaitu:butir (i) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerjasecara berkala; butir (j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduanmasyarakat; dan butir (k) memberikan pertanggungjawaban secara moral danpolitis kepada konstituen di daerah pemilihannya

Apabila ada penyedia yangmenyampaikan dokumen diluar dari jadwal tersebut maka dokumentersebut sama sekali tidak dapat dinilai sebagai dokumen pemilihanuntuk pekerjaan tersebut.Bahwa untuk penandatanganan kontrak, apabila hasil pemilihan yangdilakukan oleh Pejabat Pengadaan telah selesai maka PejabatPengadaan menyampaikan hasil pemilihannya kepada PejabatPembuat Komitmen.

Bila adakekeliruan/kekurangan dalam proses pemilihannya yang tidak diawalidengan niat perbuatan jahat, maka itu ranahnya APIP (AparatPengawas Intern Pemerintah) bukan ranahnya APH (Aparat PenegakHukum) yang bisa berakibat ketakutan & keraguraguan AparatPengadaan dalam melakukan proses pengadaan selama ini sehinggamempengaruhi penyerapan anggaran, menghambat pembangunan,menurunkan daya beli masyarakat, melambungkan harga, menaikkaninflasi, menambah pengangguran, dll yang justru inilah yangmengakibatkan

Bila adakekeliruan/kekurangan dalam proses pemilihannya yang tidak diawali denganniat perbuatan jahat, maka itu ranahnya APIP (Aparat Pengawas InternPemerintah) bukan ranahnya APH (Aparat Penegak Hukum) yang bisaberakibat ketakutan & keraguraguan Aparat Pengadaan dalam melakukanproses pengadaan selama ini sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran,menghambat pembangunan, menurunkan daya beli masyarakat,melambungkan harga, menaikkan inflasi, menambah pengangguran, dll yangjustru inilah yang mengakibatkan

Apabila ada penyedia yangmenyampaikan dokumen diluar dari jadwal tersebut maka dokumentersebut sama sekali tidak dapat dinilai sebagai dokumen pemilihanuntuk pekerjaan tersebut.Bahwa untuk penandatanganan kontrak, apabila hasil pemilihan yangdilakukan oleh Pejabat Pengadaan telah selesai maka PejabatPengadaan menyampaikan hasil pemilihannya kepada PejabatPembuat Komitmen.

SUKRAN JAMILAN TANJUNG,SE.MM sebagai Ketua Kwartir Cabang Tapanuli Tengah, namun saksitidak mengetahui pelantikan dan pemilihannya Saudara H. SUKRANJAMILAN TANJUNG, SE.MM sebagai Ketua, namu Saudara H.

penilaiantersebut Kementerian Kesehatan akan melihat Prioritas apa yang dibutuhkanoleh masingmasing Daerah tersebut untuk dijadikan dasar usulan untukmendapatkan DAK tersebut, besar kecilnya anggaran DAK tergantung daripenilaian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terhadap usulanPemerintah Daerah tersebut;Bahwa Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan bermitra dengan DPRRI;Bahwa dalam proses pembahasan alokasi anggaran di DPR ada perhatian darianggota DPR untuk mengalokasikan anggaran di wilayah pemilihannya

untukbeberapa bidang / prioritas infrasruktur di Daerah pemilinnnya;Bahwa ada pengaruh dari Anggota DPR untuk memperjuangkan alokasi DAKuntuk daerah pemilihannya;Bahwa pada saat tahun 2016 dan 2017, apa yang diminta atau disampaikan olehanggota DPR RI sebagian bisa dipenuhi karena masih termasuk bidang yangmenjadi prioritas nasional, fokus anggaran yang diminta oleh anggota DPR RImasin merupakan bagian dari prioritas nasional, hal bisa dipenuhi ataudiakomodir dalam proses pengalokasian DAK pada

dengan Rp10.000.000,00(sepuluhjuta rupiah).Terkait dengan dokumen yang disiapkan untuk metodepelelangan umum, pelelangan sederhana dan pengadaanlangsung diantaranya adalah HPS dan Spesifikasi Teknis dandraft kontrak (untuk pelelangan umum dan pelelangansederhana), draft SPK (untuk pengadaan langsung).Adapun pelaksanaannya, PPK menyusun Rencana PelaksanaanPengadaan yang isinya antara lain HPS, SPesifikasi Teknis dandraft kontrak/draft SPK kemudian diserahkan kepada Pokja ULPuntuk dilakukan proses pemilihannya

BangkaSelatan tahun Anggaran 2017, yang mana didalam RUP dan SKtersebut juga menerangkan untuk kegiatan Penguatan FungsiHalaman 362 dari 573 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp.Keseketariatan Dan Administrasi Perkantoran dan kegiatanFasilitasi Kelancaran Tugas Bupati dan Wakil Bupatidilaksanakan dengan cara Swakelola.Berdasarkan RUP yang ada maka kegiatan tersebut dilakukanmelalui swakelola, namun ada tahapan kaji ulang oleh PPK,apabila menurut PPK kegiatan tersebut tidak sesuai dilakukanmetode pemilihannya

RIDWAN MUKTI padasaat melakukan tindak pidana korupsi adalah sebagai Gubernur Bengkuluyang dipilin langsung oleh rakyat di daerah pemilihannya, sudah barangtentu masyarakat memiliki harapan besar agar Terdakwa . RIDWANMUKTI yang didampingi oleh isterinya yaitu Terdakwa Il.

dengan Rp10.000.000,00(sepuluhjuta rupiah).Terkait dengan dokumen yang disiapkan untuk metodepelelangan umum, pelelangan sederhana dan pengadaanlangsung diantaranya adalah HPS dan Spesifikasi Teknis dandraft kontrak (untuk pelelangan umum dan pelelangansederhana), draft SPK (untuk pengadaan langsung).Adapun pelaksanaannya, PPK menyusun Rencana PelaksanaanPengadaan yang isinya antara lain HPS, SPesifikasi Teknis dandraft kontrak/draft SPK kemudian diserahkan kepada Pokja ULPuntuk dilakukan proses pemilihannya

Bangka SelatanHalaman 332 dari 555 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp. tahun Anggaran 2017, yang mana didalam RUP dan SK tersebutjuga menerangkan untuk kegiatan Penguatan FungsiKeseketariatan Dan Administrasi Perkantoran dan kegiatanFasilitasi Kelancaran Tugas Bupati dan Wakil Bupatidilaksanakan dengan cara Swakelola.Berdasarkan RUP yang ada maka kegiatan tersebut dilakukanmelalui swakelola, namun ada tahapan kaji ulang oleh PPK,apabila menurut PPK kegiatan tersebut tidak sesuai dilakukanmetode pemilihannya

GRANDYtetapi proses admintrasi dan pemilihannya Saksi tidak tahu;Halaman 70 dari 265 Putusan Nomor : 10/Pid.SusTPK/2020/PN MnkBahwa Saksi hanya kenal dengan Sdr. GRANDY selaku pelaksana ataspekerjan tersebut tetapi terkait dengan PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADIdan Direkturnya Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG Saksi tida tahu dan tidakkenal;Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADIyang dipakai oleh Sdr. GRANDY;Bahwa Setahu Saksi, Sdr.

Putusan No. 341 K/Pid.Sus/2017bersifat managerial sebagai anggota DPRD Provinsi dalam memajukanmasyarakat dalam daerah pemilihannya dan selaku Tim Penggerak PKKselaku pendamping suami selaku Bupati Kabupaten Mukomuko;8.

Memberi pertanggung jawaban secara moral danpolitis kepada pemilih di daerah pemilihannya. 9. Mentaati Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD.10. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerjadengan lembaga. Dalam melaksankan fungsi legislasi dan anggaran, menurut peraturanperundangundangan yang berlaku, para terdakwa sebagai anggota DPRDbersama dengan Kepala Daerah telah menyusun dan mengesahkan RAPBDmenjadi Perda APBD tidak dapat disalahkan.

Setelah proses ini dilaksanakan maka dilakukan persiapanpelaksanaan pemilihannya yaitu PPK menetapkan Harga PerkiraanSementara (HPS), menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK),menetapkan rancangan kontrak atau SPK kemudian setelahlengkap diserahkan kepada Pejabat Pengadaan untuk memprosespemilinan penyedianya, lalu Pejabat Pengadaan menetapkan dokumenpengadaan yang akan menjadi referensi dalam proses pemilihanpenyedia. Kemudian dokumen pengadaan disampaikan kepada penyediayang memenuhi persyaratan.

Tidak ada pembicaraan tentang dana aspirasi,karena menang sesungguhnya tidak ada dana aspirasi.Bahwa setelah dana aspirasi tidak disetujui pemerintah, ada gantinya,yaitu program asirasi dapil, yaitu memperjuangkan aspirasi daerahpemilihannya.Bahwa setiap Saksi kunjungan ke dapil, kemudian ada program dikementerian, misal ada program bedah rumah, kemudian Saksimemperjuangkan supaya aspirasi dari daerah pemilihannya yangmengajukan usulan bedah rumah dibantu dan diakomodir olehkementerian.Bahwa Saksi

Singkatnya atas adanya anggaranbelanja langsung di RAPBD, para Anggota Dewan meminta supaya didaerah pemilihannya bisa mendapat dana belanja langsung tersebut;Bahwa uang ketok sidang secara garis besarnya adalah terkait denganpengesahan RAPBD menjadi APBD yang dilaksanakan melalui sidangparipurna dan di ketok pada saat sidang tersebut, dan di situlah adabudaya permintaan uang ketok sidang dari Dewan;Bahwa uang ketok sidang selalu berkaitan dengan pengesahan LPJP,APBD dan PAPBD, itu adalah mekanisme

Wira Usaha Sumekar melalui fit and proper test, namun saya lupasiapasiapa tim pemilihannya yang jelas salah satu anggota tim yaitu Pak Noveldengan SK Bupati, pelaksanaan fit and proper tes saksi tidak diundang.Bahwa yang saksi tahu Pom Bensin, yang lainnya Pak Toha dan Pak Sitrul yangtahu.

GRANDYtetapi proses admintrasi dan pemilihannya Saksi tidak tahu;Bahwa Saksi hanya kenal dengan Sdr. GRANDY selaku pelaksana ataspekerjan tersebut tetapi terkait dengan PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADIdan Direkturnya Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG Saksi tida tahu dan tidakkenal;Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADIyang dipakai oleh Sdr. GRANDY;Bahwa Setahu Saksi, Sdr.

Besarnya total perkiraan biaya pekerjaanBahwa apabila didalam DPA kegiatan tersebut merupakan paketpekerjaan yang nilainya lebih dari dua ratus juta rupiah dengan metodepemilinan pelelangan umum, tidak boleh dilakukan pemecahan paketmenjadi 4 paket dengan nilai masingmasing dibawah dua ratus jutarupiah agar metode pemilihannya menggunakan pengadaan langsung.Berdasarkan Perpres 54 tahaun 2010 pasal 24 ayat 3 dinyatakanbahwa Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarangmemecah Pengadaan Barang

PrimaMustika Raya menjadi pengadaan Alkes Spesialistik, Saksi tahunya setelahkejadian ini, sebelumnya Saksi tidak tahu dan tidak pernah menerimanyakarena itu sudah diurus dari bawah ;Bahwadi RSUD Penyedia alkes setiap tahun diminta oleh Penyedia barangdan jasa untuk mengusulkannya, apakah pada tahun 20122013 ada SMFBedan mengusulkannya itu Pejabat Pengadaan yang tahu, karena PejabatPengadaan meminta kepada seluruh dokter untuk mengajukannya ;Bahwa mekanisme pemilihannya Pejabat pengadaan meminta