Jawa Timur telahterjadi tindak pidana mengedarkan uang palsu yang dilakukan oleh terdakwaIRWAN Alias JIMBON Bin UDIN BOYRATAN dengan mengedarkan uangpalsu pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).Bahwa saksi mendapatkan uang palsu dari saksi DHENNY AGUS BinAMBALI didaerah Sidoharjo Jatim dan diedarkan dengan cara membelanjakanbensin, rokok serta makanan dan lain sebagainya .Bahwa system bagi hasil dalam pengedaran uang palsu tersebut adalah setiapsatu lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000

Jawa Timur telahterjadi tindak pidana mengedarkan uang palsu yang dilakukan oleh terdakwaIRWAN Alias JIMBON Bin UDIN BOYRATAN dengan mengedarkan uangpalsu pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).Bahwa saksi mendapatkan uang palsu tersebut dari saksi SUPRAPTO danselanjutnya diberikan kepada saksi IRWAN sebanyak 5 lembar dan saksiRIBUT sebanyak 8 lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000, (seratus riburupiah).Bahwa system bagi hasil dalam pengedaran uang palsu tersebut adalah setiapsatu lembar uang

JIMBON Bin UDIN BOYRATAN dengan mengedarkan uangpalsu pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).Bahwa saksi mengedarkan uang palsu tersebut bersama dengan saksi AMRINyang uang palsu tersebut didapatkan dari AHMAD (DPO) warga Madura Jatim.Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi Polres Karanganyar disebuah kios bensindidaerah Tegalsari Karanganyar bersama saksi AMRIN karena telah membayar2 liter bensin dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 100.000, (seratusribu rupiah).Bahwa system bagi hasil dalam pengedaran

Bin UDIN BOYRATAN dengan mengedarkan uangpalsu pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).Bahwa saksi mengedarkan uang palsu tersebut bersama dengan saksiSUPRAPTO yang uang palsu tersebut didapatkan dari AHMAD (DPO) wargaMadura Jatim.Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi Polres Karanganyar disebuah kios bensindidaerah Tegalsari Karanganyar bersama saksi SUPRAPTO karena telahmembayar 2 liter bensin dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah).Bahwa system bagi hasil dalam pengedaran

KOSIM (terdakwa dalam bekrastersendiri) meminta tolong kepada terdakwa untukmenggadaikan sepeda motor Merk HONDA Jenis REVONo.Pol: F9525LE warna hitam milik orang yang telahmemberi sejumlah uang palsu terseebut kepada sksiKOSIM yaitu) skasi ANDI INDRAYANTO ( Terdakwa dalambekras tersendiri) dan terdakwa sanggup untukmencarikan orang yang biasa menggadai sepeda motor,selanjutnya terdakwa membawa berjanji akan memeberiimbalan kepada saksi ALI ROSIDI dan saksi KOSIMsebesar 10 % (sepuluh persen) dari pengedaran

terdakwa sebesar Rp.1.800.000, (satu jutadelapan ratus' ribu rupiah) karena uang tersebutkurang untuk melunasi gadai sepeda motor selanjutnyaterdakwa melaporkan kepada saksi ALI RROSSIDI dansaksi KOSIM bahwa uang palsu yang sebelumnya telahdidberikan oleh saksi ALI ROSIDI dan saksi KOSIMkepada terdakwa telah berhasi diedaarkan danmendapat keuntungan uang asli sebesar Rp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwamengusulkan krpada saksi ALI ROSIDI dan saksi KOSIMbahwa uang hasil dari pengedaran

uang palsu sebesarRp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) tersebut akandigunakan untuk menambahi kekurangan uang gadaisepeda motor tersebut sebesar Rp.200.000, (duaratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.100.000, (seratusribu) rupiah) akan dipergunakan terdakwa untuk uang 5 transport pengedaran uang palsu lagi sehingga saksiALI ROSIDI dan saksi KOSIM menyetujui atas usulanterdakwa tersebut.Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekitarpukul 18.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi ARMANyang beralamat

Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1)huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa setelah perkara disidangkan, Majelis Hakim menjatuhkan putusanyang amarnya diucapkan pada tanggal 29 September 2020 (vide halaman2 memori banding);Bahwa terdakwa tidak menerima putusan dan pada tanggal 5 Oktober 2020mengajukan upaya banding dengan alasanalasan sebagai berikut:e Pada dakwaan kumulatif terdakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1)UU Nomor 35 tahun 2009, yang memuat unsur dua bentuk perbuatan,yakni pengedaran

narkotika dan penguasaan narkotika;Bahwa tetapi dalam putusan telah menjatuhkan pidana pada terdakwakarena tindak pidana pengedaran narkotika dan penguasaan barangsebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 ayat (1)UU No 35 tahun 2009 dan pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa apabila yang dimaksud Pengadilan Negeri Limboto dalam putusan aquo sebagai perbuatan tindak pidana pengedaran narkotika danpengedaran adalah manus domina (doen pleger

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yangdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau) kemanfaatan dan mutu,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yakni yangtidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat danbahan yang berkhasiat obat dan Ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yakniyang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat danbahan yang berkhasiat obat dan Ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi danalat kesehatan

secara sah dan meyakinkan menurut hukum.Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, danmutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)yakni yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan Ketentuanmengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)dan ayat (3) yakni yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat dan Ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran

berlogo Y Triheksifenidil HCL tanpa ijin dari pihakDErwenaNng ; 222 nnonane nnn n nnn nen nn nnn nnn neeBahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehatjasmani dan rokhani baik pendengaran, penglihatan maupunkejiwaan tidak pernah mengalami gangguan dan bersedia untukdiperuksa dan memberikan keterangan yang sebenarDEN AIMNYA j nono nne nn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn cnn nnn cnnBahwa Ahli mengerti saat dilakukan pemeriksaan untuk didengarkeahliannya sehubungan dengan pengedaran

Pasuruan sebelumnya saksi belum pernahberkerja ditempat lain, sesuai dengan keahlian yang saksiMiliki ; 222202202 00 ne non e ee 22 Bahwa obat Tryhexyphenidyl adalah termasuk obat keras dankegunaannya untuk anti Parkinson dan antiCAepreSan j 222 ono noon nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn neBahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyharus melalui apotek dan harus dengan resepBahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis Tryhexyphenidy!

tersebut harus diapotek resmi, jadi untuk tooktoko yang melakukan1212pelayanan dan pengedaran obat Tryhexyphenidyl atau obat kerasakan ditindak secara Administratif oleh Dinas Kesehatan denganbeberapa sanksi yaitu peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali, lalupencabutan ijin dasar Pasal 25 PERMENKES No.992/MENKES/PER/X/1993, dan yang memiliki Kewenangan untuk melakukan penyidikanadalah Balai Besar Pengawasan Obat dan MakananSurabaya ;Bahwa untuk golongan obat keras atau daftar G pada kemasan obattersebut

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Komar yang beralamatkan di Desa Pengedaran,Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun dengan harga Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), yang mana dibayar dengan uang cash sejumlahRp2.000.00,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) paket sabusabu;Bahwa uang yang diterima dari hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagidua untuk Terdakwa dan (tiga juta rupiah) yakni Terdakwa menerimaRp1.000.00,00 (satu juta rupiah) dan Sdr. Riko menerima Rp1.000.00,00(satu juta rupiah), dan sabu yang diberikan Sdr.

Komar yang beralamatkan di Desa Pengedaran,Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun dengan harga Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), yang mana dibayar dengan uang cash sejumlahRp2.000.00,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabusabu;Bahwa uang yang diterima dari hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagidua untuk Terdakwa dan (tiga juta rupiah) yakni Terdakwa menerimaRp1.000.00,00 (satu juta rupiah) dan Sdr.

Komar yangberalamatkan di Desa Pengedaran, Kecamatan Pauh, KabupatenSarolangun dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yangmana dibayar dengan uang cash sejumlah Rp2.000.00,00 (dua jutarupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabusabu;Bahwa sabu tersebut sudah habis dikonsumsi Terdakwa dan Sadr.Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN SrlAd. 3.Komar di rumah Sdr.

Alprazolamyang ditemukan dalam saku baju milik Terdakwa ;Bahwa Terdakwa memilik 16 (enam belas) butir obat psikotropika jenisAlprazolam untuk di konsumsi sendiri dan sebagian untuk dijualkembali;Bahwa Terdakwa mendapatkan 16 (enam belas) butir obat psikotropikajenis Alprazolam dari lyus yang membeli secara langsung ;Bahwa keberadaan lyus sekarang tidak diketahui dimana dan masukdalam Daftar Pencarian Orang ;Bahwa awal mula Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkaninformasi dari masyarakat tentang adanya pengedaran

keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatketerangan saksi benar ;Halaman 117 dari 18 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2017/PN BibMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 pukul10.00 WIB oleh Saksi Dudi Sutrisman dan Saksi Adit Tirta di daerahpinggir Jalan Raya Banjaran Kecamatan Banjaran KabupatenBandung; Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan dari informasi masyarakattentang adanya pengedaran

12 dari 18 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2017/PN Bib16 (enam belas) butir pil Alprazolam ;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017pukul 10.00 WIB di daerah pinggir Jalan Raya Banjaran KecamatanBanjaran Kabupaten Bandung oleh Saksi Saksi Dudi Sutrisman danSaksi Adit Tirta;Bahwa benar awal mula Terdakwa ditangkap berdasarkan dari informasimasyarakat tentang adanya pengedaran

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

M E N G A D I L I :

1.Menyatakan terdakwa FRENDI HARTANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 jo. 19 Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelanggaran Pengedaran dan Penggunaan Minuman baralkohol ;

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut

Aditya Wijanarko sertaanggota Satnarkoba Polres Tulungagung lainnya telah melakukanpenangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 maret2017 sekitar jam 11.00 wib di rumah terdakwa masuk wilayah DesaWonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung karenatelah melakukan pengedaran pil dobel L dengan cara menjual kepadasdr.

masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjungpandan yangberwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidakmemiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat,ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran

memberikan 5 (lima)strip yang langsung diambil oleh saudara Ikhsan dan saudara Ikhsanmemberikan uang sebanyak Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima riburupiah);Bahwa Terdakwa menjual obat merk Tramadol HCI tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yangtidak memiliki Keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiatobat, ketentuan mengenal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promos,pengedaran

perdagangan,sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan sediaanfarmasi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Ayat (2) danAyat (3) pada saat Terdakwa melakukan serangkaian kegiatanpenyaluran sediaan farmasi dalam rangka perdagangan sebagai berikut:(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran

sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan denganPeraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa pengedaran obat termasuk ke dalampenyelenggaraan upaya kesehatan, dan berdasarkan Pasal 23 Ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, yang berwenang untuk menyelenggarakan pelayanankesehatan adalah tenaga kesehatan, dan berdasarkan Ayat (2),kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatansebagaimana dimaksud pada Ayat

Widjajaningsih, Apt, bahwauntuk obat jenis Trinexphenidil (Trex) warna putih tersebut adalah jenis obatkeras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di saranakesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obatjenis Trihexphenidil (Trex) warna putih tersebut hanya dapat dilakukan olehapotik dan penjualan oleh apotik harus dengan resep dokter, sehingga obattersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpadengan resep dokter sedangkan untuk obat jenis Dextromethorphantersebut

Widjajaningsih, Apt, bahwauntuk obat jenis Trinexphenidil (Trex) warna putih tersebut adalah jenis obatkeras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di saranakesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obatjenis Trinexphenidil (Trex) warna putih tersebut hanya dapat dilakukan olehapotik dan penjualan oleh apotik harus dengan resep dokter, sehingga obattersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpadengan resep dokter sedangkan untuk obat jenis Dextromethorphantersebut

Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah.Menimbang, bahwa sesuai faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira jam 13.00 WIBTerdakwa menjual 1 (satu) klip plastic obat kuning berlogo DMP berisi 8 (delapan)butir seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Absiril Imam Maulanadirumah

bukti lainnya ;Mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa dipersidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, AGUNG CAHYOPRASETYO dan DEWA GEDE KARISMA ADIWIGINA dan Terdakwa yang diajukan,Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karenaitu Terdakwa harus dipidana;Mengingat, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor12 Tahun 2017 Tentang Pelanggaran Produksi, Pengedaran

Perkara Bp/01/I/2019/ Sat.Resnarkoba , bahwa Terdakwa NUR SADAMPAGALA Alias SADAM Alias PAGALAMelanggar Pasal 8 ayat (1) huruf B dan CPeraturan Daerah Kabupaten Manokwari No. 5 Tahun 2006 tentang LaranganPemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ wm me eeMenimbang, bahwa berdasarkan atas Catatan dakwaan dari Penyidiktersebut, Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI1

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Widjajaningsih, Apt, yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa obat Trihexipenidil adalah jenis obat keras, dimanapemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yangberizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenisTrihexipenidil tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualanoleh apotek harus dengan resep dokter sehingga obat tersebut tidakdapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa resep dokter.Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 530/

Widjajaningsih, Apt, obatTrihexipenidil adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus denganresep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untukpenjualan, pengedaran obat jenis Trihexipenidil tersebut hanya dapatdilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep doktersehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijualtanpa resep dokter.

Adapunketentuan dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut sebagai berikut :(1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat.(2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan

dankewenangan yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan sejalan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009tentang Pekerjaan Kefarmasian, bahwa obat Trihexipenidil adalah jenis obatkeras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatanyang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran

obat tersebuttahan tidak tidur dan efek sampingnya setelah reaksi obat selesai pemakaibiasanya pegal dan gelisah, ingin minum lagi dan cara minumnya untukpemula biasan minum 2 tablet dengan air putin reaksi selama 6 jam.Bahwa terdakwa menjual obatobatan dalam daftar G yang merupakanobat keras tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang.Bahwa terdakwa juga tidak mempunyai apotik dan tidak mempunyairiwayat pendidikan tentang kesehatan atau kefarmasian serta tidakmempunyai kewenangan tentang pengedaran

reaksi obat selesai pemakaibiasanya pegal dan gelisah, ingin minum lagi dan cara minumnya untukpemula biasan minum 2 tablet dengan air putih reaksi selama 6 jam.Bahwa terdakwa menjual obatobatan dalam daftar G yang merupakanobat keras tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang.Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2017/PN Sgn Bahwa terdakwa juga tidak mempunyai apotik dan tidak mempunyairiwayat pendidikan tentang kesehatan atau kefarmasian serta tidakmempunyai kewenangan tentang pengedaran

tersebut memenuhi atautidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu.Menimbang bahwa sesuai 98 ayat 2 dan 3 UndangUndang No. 36Tahun 2009 tentang kesehatan, pengamanan dan penggunaan sediaan farmasidan alat kesehatan harus memenuhi :(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran

sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturanpemerintah.Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2017/PN SgnMenimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa menjualobatobatan dalam daftar G yang merupakan obat keras tidak mempunyai ijinedar dari pihak yang berwenang. terdakwa juga tidak mempunyai apotik dantidak mempunyai riwayat pendidikan tentang kesehatan atau kefarmasian sertatidak mempunyai kewenangan tentang pengedaran

Eni ; Bahwa benar dalam mengedarkan Terdakwa tidak memiliki ijinedar dari pihak yang berwenang, dan dalam pengedaran obattersebut Terdakwa mengharapkan keuntungan ;Menimbang,bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara turut dipertimbangkan danmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif di mana dalam dakwaan pertama Terdakwa didakwa melanggar pasal 197 Jo pasal

Eni, tanpa memiliki ijin edar dari pihak yang12berwenang, dan dalam pengedaran obat tersebut Terdakwa mengharapkankeuntungan ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja telah mengedarkansediaan farmasi berupa obat, dimana dalam pengedaran obat tersebutTerdakwa mengharapkan keuntungan dan Terdakwa tidak memiliki izinedar obat dari pihak yang berwenang, sehingga unsur kedua Yangdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi