terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan17meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalamdakwaan Jaksa penuntut Umum;Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium ataupenyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukanpemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaanyang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidakhanya menimbulkan perasaan. tidak nyaman terhadap pelaku(rechtguterverletzung), tetapi juga pembenahan

stagnan selama 6 (enam)bulan menunggu ijin penetapan lokasi quary,maka Penggugat minta agarlokasi penetapan quary dipindahkan dari desa merdeka ke lewolein.Bahwa atas permintaan Penggugat untuk pemindahan lokasi quarytersebut disetujui oleh Tergugat satu/PPK, Tergugat dua BersamaPengawas Teknis Pekerja (PTP) dan Dinas Instasi terkait.Bahwa dengan adanya persetujuan tersebut maka Penggugat langsungmobilisasi peralatan Craser dan perlengkapannya dari Desa Merdeka keLewolein dan langsung melakukan pembenahan

Melakukan galian /nembuat stok material sirtu untuk Aggregat kelas Bdan batu serta pasir untuk pekerjaan pasangan.Bahwa semua kegiatan pembenahan tersebut di atas membutuhkan waktuselama 2 (bulan) bulan yang harus diperhitungkan juga sebagai tambahanwaktu. yang diperhitungkan sebagai hak Penggugat yang bisadiperhitungkan sebagai kehilangan waktu pelaksanaan pekerjaan yangmenjadi hak Penggugat.Bahwa sementara pekerjaan Perakitan Peralatan Craser danperlengkapannya dan mengingat pekerjaan harus dipacu

Dan pada positagugatan Penggugat angka 13 yang pada pokoknya menyatakan ...bahwakegiatan pembenahan lokasi quari di Desa Lewolein membutuhkan waktuselama 2 bulan....

Bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agarjangan menjadi pemutusan hubungan kerja;Penjelasan:Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalahkegiatankegiatan yang positif yang pada akhirnya dapatmenghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja, antara lainpengaturan waktu kerja, penghematan. pembenahan metodekerja, dan

Terdakwa sehingg MajelisHakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmenyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium ataupenyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukanpemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaanyang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidakhanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku(rechtguterverletzung), tetapi juga pembenahan

tidak lagidapat melaksanakan pekerjaan karena terhentinya operasionalperusahaan, akan tetapi para Pemohon Peninjauan Kembali tidakpernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap paraTermohon Peninjauan kembali, hal ini disebabkan karenaterhentinya operasional perusahaan bukanlah atas kehendak paraPemohon Peninjauan kembali melainkan karenaterjadinyabencana alam yang memang tidak dapat dihindarkan;e Bahwa terhentinya operasional perusahaan hanyalah bersifatsementara dalam rangka untuk melakukan pembenahan

Agar BP Batam melakukan pembenahan semua aset BP Batam sehinggabisa menjadi sumber pendapatan yang besar;Halaman 21Putusan No.12/G/KI/2018/PTUNTPI3. Agar pengelolaan aset baik dari segi fisik, administrasi dan status hukumjelas dan pembenahan serius sehingga pengelolaannya sesuai aturanyang telah ditetapkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku;4.

Fakfak berdasarkan Keputusan DirekturPerusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Fakfak Nomor : 23/PDAMFF/KPTS/ VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008 tentangPengangkatan Kabag, Kasubag, dan Mutasi Pegawai diLingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Fakfakmempunyai tugas pokok sebagai berikut :Membayar gaji seluruh karyawan;co pMenerima pembayaran air di loket;QOMenerima pembayaran Pembenahan Jaringan;d. Membuat laporan Harian dan Laporan Bulanan Penerimaan danPengeluaran, dan ;e.

Fakfak berdasarkan Keputusan DirekturPerusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Fakfak Nomor : 23/PDAMFF/KPTS/ VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008 tentangPengangkatan Kabag, Kasubag, dan Mutasi Pegawai diLingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Fakfakmempunyai tugas pokok sebagai berikut :Membayar gaji seluruh karyawan;Menerima pembayaran air di loket;Menerima pembayaran pembenahan jaringan;Membuat Laporan Harian dan Laporan Bulanan Penerimaan danPengeluaran, dan ;Menerima segala penerimaan PDAM

Menerima pembayaran Pembenahan Jaringan;d. Membuat laporan Harian dan Laporan Bulanan Penerimaan danPengeluaran; dan ;e. Menerima segala penerimaan PDAM Kab. Fakfak dan pengeluarandi PDAM Kab. Fakfak ;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan DaerahAir Minum (PDAM) dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Daerah Kab.

Tergugat melakukan pembenahan dalam hal pengaturan pemberian COP dilingkungan perusahaan dengan menegaskan bahwa COP adalah benefit atau Putusan No. 121/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg Hal 16fasilitas bantuan dari perusahaan guna untuk menunjang kegiatan pekerjaankaryawan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya dan tidak termasuksebagai tunjangan tetap karyawan ;3.

FaktabahwaInternal Memoterkait COP sudah adasebelumTergugatRekonpensi pensiun pada tanggal 22 Januari 2016 ;b) Penggugat Rekonpensi melakukan pembenahan dalamhal pengaturanpemberian COP di lingkungan perusahaan dengan menegaskan bahwa COPadalah benefit atau fasilitas bantuan dari perusahaan guna untuk menunjangkegiatan pekerjaan karyawan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannyadan tidak termasuk sebagai tunjangan tetap karyawan ;c) Bahwa COP secara tegas hanya diberikan kepada Pekerja level 1417

Teriring doa dan salam semoga panjenengan senantiasa diberikankesehatan dalam melaksanakan rutinitas keseharian dengan lancar dan baik, saya Anwar atasnama Tipikor Polres Pamekasan berharap kerjasama dukungan dan partipasi serta kontribusiyang konstruktif dalam acara pembenahan dan pengarahan Tipikor ( Tindak Pidana Korupsi )Polres Pamekasan sekali lagi mohon dibantu , kemudian sekitar jam 16.00 wib terdakwa33kembali mengirim SMS kepada Sdr. H.

Mamuju sebesar +Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah).Biaya chek up, pembenahan gigi, dan kulit muka berjerawatdi RS. Sumantri Parepare sebesar + Rp. 7.000.000, (tujuhjuta rupiah)a). Biaya kebutuhan pakaian dan sepatu, saran olahrgaSaksi3 selama 1 (Satu) tahun sebesar + Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah).b). Biaya Susu dan gizi tambahan Saksi3 selama 1 (Satu)tahun sebesar +Rp. 15.000.000, (lima belas juta).c).

Biaya pembenahan gigi di RS. Sumantri Pareparesejumlah Rp. 1.800.000, (Satu juta delapan ratus riburupiah)c. Biaya susu penambah berat badan sejumlah Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah)d.

., selaku DirekturPDAM Kabupaten Donggala bahwa apabila bak Reservoir tersebut saatini dapat diserahkan, maka saat ini pula bak tersebut akan difungsikanoleh pihak PDAM Kabupaten Donggala; Bahwa Saksi selaku Pelaksana tidak bisa lagi melakukan waterproovingpada bak Reservoir karena Penyidik Kejaksaan Negeri Palu melaranguntuk melakukan pembenahan dan perbaikan dengan cara melakukanpenyegelen terhadap hasil pekerjaan; Bahwa secara personal keterlibatan Saksi pada pekerjaan tersebut selakuPekerja dengan

iniditemukan atau terlihat adanya lapisan kapur pada beberapa titik didinding Reservoir sehingga oleh Pelaksana pekerjaan dilakukanperbaikan (waterprooving); " +=" 92 =="Bahwa setelah dilakukan waterprooving, dilakukan uji coba kembalidengan tes rendam selama + 1 bulan terhadap bak Reservoir, namunmasih ditemukan titiktitik kapur di beberapa bagian bak Reservoir;Bahwa Pelaksana pekerjaan tidak bisa lagi melakukan waterproovingpada bak Reservoir karena Penyidik Kejaksaan Negeri Palu melaranguntuk melakukan pembenahan

SaksiSARBAYA SANGADuJI selaku Pelaksana pekerjaan tidak bisa lagi melakukanwaterprooving pada bak Reservoir karena Penyidik Kejaksaan Negeri Palumelarang untuk melakukan pembenahan dan perbaikan dengan caramelakukan penyegelen terhadap hasil pekerjaan; Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian ElemenStruktur Hammer Test Type N dari Tim Laboratorium Struktur dan BahanBangunan Fakultas Teknik Universitas Tadulako atas hasil pekerjaanpembangunan bak penampungan/Reservoir, ternyata pekerjaan

Foto copy Surat Permohonan Pembenahan dan Pelebaran Jalansepanjang bukit Pahoda Daerah Wisata Lumban SilintongNomor: 050/2003/03/ LBS/TS.2003, tangal 22 Januari 2003(T.1,U,H1);2. Foto copy Surat Nomor: 591/ 248/ TRANTUB/ 2003, Balige 22Agustus 2003, perihal Penertiban dan Larangan SertifikasiTanah Timbul (Tano Pangeahan) pada kawasan Danau Toba(T.1, 1, HI2 );3.

Fotocopy Surat Permohonan pembenahan dan pelebaranjalan sepanjang bukit pahoda daerah wisata lumban silintongNomor: 050/2030/03/ LBS/TS/ 2003 oleh Liefson SiahaanKapala Desa Lumban Silintong tanggal 22 Januari 2003(TT2);3. Foto copy Surat Edaran Bupati Toba Samosir tentangMenertibkan bangunan tanpa IMB Nomor 294/ Pem / 2003tanggal 13 Mei 2003 (TT3);4.

Lumban Silintong) dan Amos Sembiring AlsAmani Puja (tergugat ), di sebelah utara tanah terperkara terdapatbangunan milik pemerintah berupa shelter (kamar mandi) yangdidirikan atas seizin keturunan Raja Panosor Siahaan, tanahterperkara tidak pernah dikuasai oleh pemerintah;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan buktibukti dari Tergugat , Tergugat II danTergugat Ill;Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telahmengajukan bukti T.I,II,III1 yaitu surat permohonan pembenahan

sebagai langkah terakhir;1.Bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agarjangan menjadi pemutusan hubungan kerja:Penjelasan:Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalahkegiatankegiatan yang positif yang pada akhirnya dapatmenghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja, antara lainpengaturan waktu kerja, penghematan. pembenahan

sebagai langkah terakhir;1.Bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agarjangan menjadi pemutusan hubungan kerja;Penjelasan:Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalahkegiatankegiatan yang positif yang pada akhirnya dapatmenghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja, antara lainpengaturan waktu kerja, penghematan. pembenahan

No. 1251 K/Pid.Sus/2009 7 21062004 Pembenahan Dawis 75.000,8 22062004 Hak Reproduksi Perempuan & Rmj Ny Inganan 75.000, 9 22062004 Posyandu Lansia Ny Luruh 100.000,10 22062004 TPK Wanita Ny Luruh 75.000, 11 22062004 Bina BKBKMS Ny Inganah 100.000,12 22062004 Diversrfikasi konsumsi bergizi Ny Luruh 75.000, 13. 22062004 Promosi produk desa NV Inganah 75.000,14 22062004 PHBB Ny Luruh 75.000, 15 22062004 Giat Peningkatan Fas dapur Ny Luruh 75 000,16 22062004 Giat Gizi Bumil Ny Luruh 75.000, 17 22062004

tata usaha keuangan desa tersebut olehTerdakwa berdasarkan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ataukedudukannya tersebut hanya disimpan dan dikuasai sendiri serta langsungdipergunakan sebagaimana dokumen pertanggungjawaban yang ada yangdimiliki Terdakwa yakni untuk ; No Tgl SPJ Kegiatan Penerima Nilai Tenaga kerja 650.000,2 Materialan Umayah 4.550.000, 3 Paving blok Mahmudi 4.800.000,4 22062004 Majalah Nusa Indah PKK 18.000,5 22062004 Pemantapan Tabulin PKK 75.000,6 ATK 32.000,7 21062004 Pembenahan

Kemudian atasdasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkitsemangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah lakusehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakatdengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU RI No. 11 tahun2012 tentang sistem Peradilan Anak yang menyatakan anak yang djatuhipidana penjara ditempatkan di LPKA, maka Hakim berpendapat anak akandijatuhi pidana di

Sesegera mungkin melakukan pembenahan status Pekerja/Buruh PTDawee Elctronic Indonesia atau PT DEI yang jelasjeles bertentangandengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan(penetapan perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktutidak tertentu). Sesegera mungkin memberikan hak cuti Tahunan kepada seluruhPekerja/Buruh PT DEI sesui dengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan.

Kemudian atasdasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkitsemangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah lakusehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakatdengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.SusAnak/2020/PN PkbMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU RI No. 11 tahun2012 tentang sistem Peradilan Anak yang menyatakan anak yang djatuhipidana penjara ditempatkan di

=>ll1 (satu) bendel dokumen ILWP : pengacara internasional untuk papuabarat.1 (satu) bendel dokumen parlemen rakyat daerah ( PRD) hubula wilayahfraksi lapago.1 (satu) bendel dokumen komite nasional papua barat ( KNPB) wilayahbaliem papua perihal : undangan kegiatan demontrasi dukungan diluarnegeri.1 (satu) bendel dokumen konferensi rakyat daerah hubula rancanganprogram.1 (satu) bendel komite nasional papua barat (KNPB) wilayahbaliem pembenahan struktur baliem.1 (satu) bendel dokumen rancangan jadwal

terhadapPT.Indominco Mandiri terkait kayukayu yang sudah dibayar PSDH danPSDR namun belum bisa keluar dari areal PT.Indominco Mandiri;Bahwa Hakim Anggota II menemukan kejanggalan antara temuan audit danfakta di persidangan yaitu dimana Saksi Imam Shofi yang merupakan ketuatim audit mengetahui adanya kayu keluar sebanyak 688 batang tanpadilengkapi LHP hanya berdasarkan dokumen transportation permit yangmana penerima kayu adalah PT.PMS, sedangkan Saksi M.D Kusnandaryang memilki pekerjaaan dalam hal pembenahan

PMS, sedangkan saksi M.D.Kusnandar yang memiliki pekerjaan dalam hal pembenahan di PT.Indominco Mandiri guna terlaksananya kewajiban perusahaan dalam IzinPinkam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di dalam persidangan telahmemperlihatkan foto dari kayu 688 batang tersebut belum dilakukanverifikasi/ belum diberi tanda atau label, dalam arti kayukayu tersebutbelum dilakukan pengukuran dan pengujian oleh Para Terdakwa.Bagaimana mungkin tim audit menyatakan telah adanya kayu keluarberdasarkan transportation