Ditemukan 5680 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fance fince filce majene majeri forte florce fonce folce majekur mansure mannure majenne maserre
Pengadilan PA TEGAL Perdata Agama
Register : 09-07-2019 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PA TEGAL Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Tg
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
109 — 26
  • Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 21-12-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 641 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 21 Desember 2011 — BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI). dk Vs PT. MEGA MITRA SEJATI
282 — 253 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.641 K/Pdt.Sus/2011"Any dispute arising out of or in connection with his agrrement, including anyquestion regarding its existence, breach, validity or termination, shall bereferred to and finally resolvwved by arbitration in Jakarta (BANI), in accordancewith the rules of arbitration of the international chamber of commerce (ICCrules) for the time being in force which rules are deemed to be incorporated byreference to this article.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-09-2010 — Putus : 06-06-2011 — Upload : 22-03-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 371/Pdt.G/2010/PN.Mdn
Tanggal 6 Juni 2011 — SULTAN DELI LAWAN PT KERETA API, dkk
274 — 115
  • Deli spoowegMaatschappij, yang berkedudukani Negeri Belanda dengan perwakilan di Medan. hwa menurut saksi tindakan nasionalisasi itu bukan tindakan yuridisetapi tindakan politis bahwa suatu kontrak merupakan tindakanAN nasionalisasi masuk kedalam force mayer maka demi hukum tanahtanahitu jatuh kembali kepada sipemilik bukan kepada tindakan politiskenegaraan.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Upload : 10-10-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 81/PDT/2016/PT-MDN
DRS. SAHAT SIMBOLON, SE. MSI. X UNIV. SANTO THOMAS
43 — 31
  • Hal ini dikarenakan adanya Hal Hal atau KeadaanKeadaan yang sangat mendesak (Force majure), yaitu : adanya biayarutinitas untuk memenuhi kebutuhan nafkah hidup sehari hari di dalamkelangsungan hidup Keluarga dan Biaya Pendidikan dari anak anakPENGGUGAT ;10.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 28-07-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt. Pst
Tanggal 30 September 2020 — KT CORPORATION >< PT GLOBAL MEDIACOM TBK
1374 — 672
  • Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secarasederhana adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utangyang telah jatuh waktu dan tidak dibayar ; Untuk membuktikan secara sederhana adanya dua atau lebih Kreditormaupun adanya utang yang jatuh tempo dan tidak dapat dibayar mestidapat dibuktikan berdasarkan "alat bukti yang mencapai nilai kekuatanpembuktian (bewijskracht, probatory force) yang "mencapai batas minimalpembuktian akan tetapi yang menjadi patokan : terdapat / ditemukan
Pengadilan PA BOJONEGORO Perdata Agama Perceraian
Register : 09-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 440/Pdt.G/2017/PA.Bjn
Tanggal 20 Juni 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
25 — 2
  • Suami yang sudah mengikrarkan talaknya dengan mudahmelupakan kewajibannya dengan berbagai macam alasan, seperti ketidaksanggupan atau menunggu upaya paksa dari pengadilan (execution force)sementara isteri harus berfikir panjang untuk mengajukan permohonan ekseku sidengan biaya yang biasanya lebih banyak daripada hak yang akan diperolehnya,akibatnya putusan pengadilan jauh dari rasa keadilan (legal justice) dankemanfaatan (legal certanty), selanjutnya dengan sendirinya membuka ruangkesengsaraan berkepanjangan
Pengadilan PN JANTHO Perdata Tanah
Register : 25-08-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 26-04-2016
Putusan PN JANTHO Nomor 10/ Pdt. G/ 2015/ PN Jth
Tanggal 3 Maret 2016 — MUHAMMAD THARIQ SAADAN
111 — 24
  • Adapun yang dimaksud dengan overmacht atau force majeur adalah suatukeadaan yang dapat menyebabkan seseorang debitur tidak dapat memenuhi prestasinyakepada kreditur dimana keadaan tersebut timbul di luar kehendak si debitur (siberhutang) dan keadaan yang timbul itu juga berupa suatu keadaan yang tidak dapatdiketahui pada waktu perjanjian dibuat;Menimbang, bahwa Pasal 1244 KUH Perdata, 1245 KUH Perdata, 1444 KUHPerdata menerangkan bahwa apabila seseorang tidak dapat memenuhi suatu perikatanatau melakukan
Pengadilan PN MANADO Perdata Khusus
Register : 23-02-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mnd
Tanggal 28 April 2021 — Penggugat:
1.FERRY NONGKA
2.FREDIK KUDIMANG
3.YOPPI ROMPIS
4.CHRISTIA SANDY PALIT
5.JANE HARIBAE
Tergugat:
PT AGUNG UTARA SAKTI
130 — 25
  • Bahwa menurut Pasal 164 Ayat (1) dan (2) UU RI No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan, menegaskan:Pasal 164(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekera/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruhberhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-06-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 718 B/PK/PJK/2016
Tanggal 11 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DARMA HENWA, Tbk;
132 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berpendapat bahwa keputusan sebelumnyatersebut tidak dapat dijadikan sebagai yurisprudensi dan tidakmenganut asas the binding force of precedent (tidak terikatpada putusan sebelumnya);Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berkesimpulan bahwa Putusan Majelis HakimPengadilan Pajak yang tidak mempertahankan Koreksi PajakPertambahan Nilai (PPN) Keluaran sebesar Rp19.070.109.584,00nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-06-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2682 K/Pdt/2014
Tanggal 22 Juni 2015 — LEONG JIN CORPORATION PTE. LTD. VS PT.GRIYA ARTHA LESTARI
79 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sendiri,tanpa melihat sebab akibat kenapa terjadi permasalahan bisnis yangterjadi antara Penggugat dan Tergugat khususnya barangbarangyang dipesan tergugat kepada Penggugat;Bahwa Tergugat telah melakukan bisnis/oemesanan barangbarangkepada Penggugat dengan purchase order (PO) sudah berjalan lamasejak tahun 2000 dan adanya tagihan yang belum selesai dibayarkantergugat atas PO yang dipesan Tergugat kepada Penggugat, bukankarena wanprestasi, sebagaimana gugatan Penggugat, tetapi karenakeadaan darurat (force
Pengadilan PN BREBES Perdata
Register : 15-12-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN BREBES Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bbs
Tanggal 20 Juni 2017 — - ACHMAD FUAD MUDJAHID - Direktur Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cq. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Brebes - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. Kepala Wilayah IX DKJN Semarang Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal
79 — 8
  • Pengumuman lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuai denganperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak dapat ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanoa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 16-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) c.q. PIMPINAN KPK, VS DRS. HADI POERNOMO, Ak
429 — 257 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebab yang berhak dan berwenang untukmenentukan nilai kekuatan pembuktian(bewijskracht, probatory force/conclusive force)Hal. 104 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016dari kedua alat bukti yang ditemukan itu,sepenuhnya menjadi kewenangan Hakim dalamproses persidangan Pengadilan.12.
    Sebab yang berhak dan berwenanguntuk menentukan nilai kekuatan pembuktian(bewijskracht, probatory force/conclusive force)dari kedua alat bukti yang ditemukan itu,sepenuhnya menjadi kewenangan Hakim dalamproses persidangan Pengadilan.12. Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAPAlat Bukti Yang Sah Untuk Membuktikan KesalahanHal. 180 dari 193 hal. Put.
Pengadilan PN SIDOARJO
Putus : 14-07-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Sda
Tanggal 14 Juli 2016 —
40 — 9
  • Asas ini menjadidasar hukum Internasional karena termaktub dalam pasal 26 KonvensiWina 1969 yang menyatakan bahwa every treaty in force is binding uponthe parties to it and must be performed by them in good faith (setiapperjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik);16.Bahwa dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Perdata.menyebutkan, "Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai denganundangundang berlaku sebagai undangundang bagi mereka yangmembuaitnya".17
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-05-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 221/PDT.G/2015/PN.BDG.,.
Tanggal 22 Desember 2015 — PT CITRA MAHARLIKA NUSANTARA CORPORA, Tbk, LAWAN ANDIANTO SETIABUDI, DKK
425 — 121
  • Tahun 2015 tanggal 14 April 2015;Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 tentang Pembatalan Pejanjian dalamSurat Perjanjian sebagaimana tersebut dalam bukti P12 secara imperatif telahdiatur :Lh ead ee Ne dalam hal pihak pertama membatalkan perjanjian dalam akta ini olehsebab terjadinya keadaan memaksa (Force Mayor) sesuai dengan ketentuan pasal9 akta ini maka pihak pertama harus mengembalikan seluruh modal usahasebagaimana dimaksud pasal 2 akta ini sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus limapuluh juta rupiah)
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-05-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 221/PDT.G/2015/PN.BDG
Tanggal 22 Desember 2015 — PT CITRA MAHARLIKA NUSANTARA CORPORA, Tbk, lawan ANDIANTO SETIABUDI,dkk
396 — 109
  • (PENGGUGAT), telah disahkan oleh Kemenkumham berdasarkan SK NomorAHU0785577.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 14 April 2015;Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 tentang Pembatalan Pejanjian dalamSurat Perjanjian sebagaimana tersebut dalam bukti P12 secara imperatif telahdiatur :snc dalam hal pihak pertama membatalkan perjanjian dalam akta ini olehsebab terjadinya keadaan memaksa (Force Mayor) sesuai dengan ketentuan pasal9 akta ini maka pihak pertama harus mengembalikan seluruh modal usahasebagaimana dimaksud
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 05-10-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 552 K/TUN/2015
Tanggal 23 Nopember 2015 — BADAN PENGURUS GEREJA & DANA PAPA (PGDP) ROMA KATOLIK PAROKI/GEREJA SANTA BERNADET vs MARDAN, DKK DAN WALIKOTA TANGERANG;
157 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 552 K/TUN/2015Bahwa dalam pertimbangan hukum dari Hakim Anggota II Pengadilan TataUsaha Negara Serang pada halaman 128 alinea 3 Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Serang disebutkan mengenai hal tersebut bahwa PeraturanBersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dalam kontekssengketa ini lebih tepat dilihat sebagai suatu peraturan kebijakan (pseudowetgeving) berbentuk pedoman (guidance) dimana daya lakunya lebihbersifat persuasive (persuasive force of guidance) daripada mengikatsecara
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 12-01-2022 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PT BANTEN Nomor 10/PDT/2022/PT BTN
Tanggal 3 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : PT Amosys Indonesia Diwakili Oleh : PT Amosys Indonesia
Terbanding/Tergugat I : Budi Santoso
Terbanding/Tergugat II : Romeo Galvez Jardiel JR
Terbanding/Tergugat III : RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc
Terbanding/Tergugat IV : PT Dwi Mitra Artha
Terbanding/Tergugat V : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau Badan POM
256 — 142
  • ., agreed toconfirm the Letter of Appointment and Authorization to PTAmosys Indonesia in force for Five (5) years and effect from SEP24 2016 ...TERJEMAHAN BEBASNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:Sebagal distributor, PT Amosys Indonesia (in casu Penggugat)berwenang mengajukan atau merubah permohonan untukmemperoleh dan memiliki registrasi Produk Perawatan KulitRDL (dan/atau izin lainnya, sertifikat lisensi yang diperlukanuntuk mengimpor dan menjual produkproduk tersebut) dariBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-12-2010 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 628 B/PK/PJK/2010
Tanggal 22 Januari 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. PERFEKTA NUSA;
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapanpajak kecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak(force majeur) yang harus disertai bukti pendukung adanyakeadaan luar biasa tersebut;9.
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Khusus PHI
Putus : 10-11-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bgl
Tanggal 10 Nopember 2014 — Perdata 1. ALDIANSYAH 2. PT. SINAR MAS MULTIFINANCE
218 — 757
  • kompensasi Pasal 154 Selesainya PRWT Tidak Berhak atas Pasal 154 huruf bKompensasiPekerja melakukan 1 kali UP, 1 kali UPMK, Pasal 161 Ayat (3)Pelanggaran Perjanjian Kerja, dan UPHPerjanjian Kerja Bersama, atauPeraturan PerusahaanPekerja mengajukan PHK 2 kali UP, 1 kali UPMK, Pasal 169 Ayat (1)karena pelanggaran pengusaha dan UPHPernikahan antar pekerja (jika 1 kali UP, 1 kali UPMK, Pasal 153 diatur oleh perusahaan) dan UPHPHK Massal karena 1 kali UP, 1 kali UPMK, Pasal 164 (1)perusahaan rugi atau force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-12-2010 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 629 B/PK/PJK/2010
Tanggal 22 Januari 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. PERFEKTA NUSA;
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapanpajak kecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak(force majeur) yang harus disertai bukti pendukung adanyakeadaan luar biasa tersebut;9.