Ditemukan 5034 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teus teos teko tes tek teki teka teke
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-05-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 P/HUM/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), DKK VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
245 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 77 P/HUM/2014b)Mengingat Penyelenggara Telekomunikasi tidak lagi hanya memberikanlayanan suara (voice) dan teks tetapi juga layanan data, penggunadapat mengakses Internet dan memperoleh informasi melalui berbagaisaluran termasuk melalui telepon gengam.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Umum
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014
302 — 121
  • Tentang : Pemerintahan Daerah
  • Menteri.Paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima namaanggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan namacalon pengganti antarwaktu dari gubernur sebagai wakilPemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4),Menteri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannyadengan keputusan Menteri.Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD provinsipengganti antarwaktu) sebagaimana dimaksud padaayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannyadipandu oleh pimpinan DPRD provinsi, dengan tata caradan teks
    menerima namaanggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dannama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kotasebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagaiwakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian danpengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagaiwakil Pemerintah Pusat.Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRDkabupaten/kota pengganti antarwaktu sebagaimanadimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yangpengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRDkabupaten/kota dengan tata cara dan teks
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 19-11-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 27-04-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1234/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim
Tanggal 27 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Juwita Kayana, SH, MH
Terdakwa:
MUH. NUR ZAMZAM alias ZAMZAM alias AMAT alias ZEG.
170 — 92
  • Setiap anggota harusmelakukan Baiat kepada ABU BAKAR AL BAHDADI selaku AmirulMukminin dengan mengcopi Baiat yang sudah ada kemudian mengantinama sesuai dengan User Name masingmasing waktu itu terdakwamelakukan Baiat dengan cara terdakwa mencopi Teks Baiat yangsudah selanjutnya terdakwa Tulisakan DENGAN MENYEBUT NAMAALLAH TERDAKWA @MATJE BERBAIAT KEPADA AMIR MUKMINIAKAN PATUH DAN TAAT DALAM KEADAAN LAPANG DAN SEMPITDAN TIDAK AKAN MENGAMBIL KEKUASAAN DITANGANYAKECUALI TERDAPAT BUKTI KEKAFIRAN YANG
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 25-06-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 03-10-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
HOTMAIDA, SH
Terdakwa:
ADI ALE SAPARI ALS ADI ALS ALE ALS KOPI ITEM BIN NUNUNG KUSNADI
492 — 227
  • kaporit dicampurdengan alkohol, dan saksi pernah membuat BOM kaporit dicampur alkohol,setelah itu saksi dan DEDE melakukan uji coba di bukit bendera Padalarangbandung barat, akan tetapi gagal.Halaman 44 dari 85 Pidana Pidana Terorisme Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN.Jak.TimBahwa saksi pernah memberikan uang sebesara Rp. 1.300.000,, untukpenambahan pembelian senjata Pistol AIR SOFT GUN untuk kelompokIKHWAN REGOL.Bahwa saksi sudah melakukan BAIAT kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI dengan cara mengucapkan teks
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 31-10-2019 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 217/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 11 Maret 2020 — Penggugat:
1.Drs. R. MOERDJOKO.HW
2.Ir. TONO SUHARYANTO
Tergugat:
1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
2.Dr. Ir. MUHAMMAD TAUFIQ, M.Sc
2566 — 6357
  • yang sangat prinsip sehingga menurut Profesor Mister Jeremia.dia mengatakan dalam bukunya yang berjudul headstarts Revan Indonesia.Objek ruang lingkup hukum tata negara itu. moeliputi 1 installingpembentukan organ negara kedua bevoreheigt. bicara wewenang danyang ketiga onderling hubungan antar lembaga negara, Jadi negara iniidentik dengan kekuasaan dan jabatan Pejabat itu adalah dibatasi ruanglingkupnya dengan peraturan perundangundangan di dalam rangkamelakukan tindakantindakan yang bersifat teks
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 13-03-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 12 September 2019 — Penuntut Umum:
NURRAHMA ALIAH TAIBIEN, SH
Terdakwa:
ABDUL HALIM Alias HALIM Alias ABU SAKINAH Bin ALIMUDIN RAJA MAKA
182 — 127
  • alias ABI MUBAROQ Bin WARSAN untuk melawanpemerintahan di Indonesia yaitu ingin menegakkan syariat Islam diIndonesia antara lain adalah dengan melakukan baiat kepada ISISI danidad untuk melatih fisik di beberapa tempat;Bahwa saksi berpendapat jamaah katibah pimpinan DEDI ISKANDARSANTOSO alias WANTO alias SANTOSO alias ABI MUBAROQ BinWARSAN mengetahui apa konsekuensi Setelah berbaiat yaitu harus taatdan patuh kepada pimpinan atau amir yaitu menjalankan perintah dariABU BAKAR AL BAGDADI karena dalam teks
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pbr
Tanggal 23 Juli 2014 — BASIRUN, S.Sos
111 — 18
  • Neloe dkk.Dengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundang telahjelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karenapenafsiran terhadap katakata yang jelas, berarti penghancuran hukum (Interpretatiocessat in claris, interpretation est perversio) (Varia Peradilan, Nomor 335 Oktober2013, halaman 197); Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta barang buktidiperoleh
    Pengaturanini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangHalaman 204 dari 243 Putusan No : 25/Pid.SusTPK/2014/PN.Pbrundang telah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagimenafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas sekali, berartipenghancuran hukum (Interpretatio cessat in claris, interpretation est perversio)(Varia Peradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
    maksud atau tujuan akhir (opzet als oogmerk) yang dikendaki atau diinginkan terjadi (output); Menimbang, bahwa dengan tujuan dalam unsur ini dapat diartikan sebagai suatukesengajaan atau niat, dengan tujuan akhirnya adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; Menimbang, bahwa undangundang tidak memberikan penjelasan yang jelasfrasa kata menguntungkan oleh karena itu perlu diberikan penafsiran terhadap frasakata menguntungkan dengan tetap memperhatikan azas hukum : jika teks
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penggelapan
Register : 05-08-2010 — Putus : 21-12-2010 — Upload : 05-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 144-K/PM.II-09/AD/VIII/2010
Tanggal 21 Desember 2010 — KOPDA ERVAN ZAINUDIN NRP. 31970338000477
285 — 103
  • Sub.asemua orang yang ikut serta mempunyai peranan yangsederajad, karena setiap orang yang terlibat haruslahmelakukan salah satu unsur delik yang dilanggar,sedangkan pada sub.c peranan orang yang terlibat dalamtindak pidana itu tidaklah, sederajad, yang satu menjadipelaku (melakukan unsur delik) sedang yang lain hanyalahikut melakukan tetapi tidak melakukan salah satu delikyang dilanggar, meskipun si pengikut itu oleh UndangUndang dianggap sama, yaitu dihukum sebagai pelaku,dalam bahasa Belanda (teks
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-06-2021 — Putus : 12-11-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 12 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, S.H.
Terdakwa:
DARMAWAN bin MURSAN alias ALEX
122 — 108
  • MIKE mengirimkan pesan teks melalui WhatsAppdengan kalimat, sebagai berikut:Pulau untung Jawa jalan Bougenvile 100 meter dr dermagaKunci ditinggal di dekat pintuNo kamar gk ada tapi sebelahnya kanannya no 7, no 8Rumah yg depannya ada kursi yg ditumpuk Bahwa sekitar pukul 15.40 WIB, ketika Saksi MULYADI, saksi SITI dansaksi MONA mendapatkan kunci kamar di Home Stay Lape 9, saksi SITIdan saksi MONA membukakan pintu dan Saksi MULYADI mengikutinyadari belakang, kemudian saat Saksi MULYADI masuk ke dalam
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil TUN Pemerintahan Daerah
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
1109 — 269
  • Tentang : Pemerintahan Daerah
  • Menteri.Paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima namaanggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan namacalon pengganti antarwaktu dari gubernur sebagai wakilPemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4),Menteri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannyadengan keputusan Menteri.Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD provinsipengganti antarwaktu) sebagaimana dimaksud padaayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannyadipandu oleh pimpinan DPRD provinsi, dengan tata caradan teks
    menerima namaanggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dannama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kotasebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagaiwakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian danpengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagaiwakil Pemerintah Pusat.Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRDkabupaten/kota pengganti antarwaktu sebagaimanadimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yangpengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRDkabupaten/kota dengan tata cara dan teks
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Pidsus Cukai
Register : 29-07-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 708/Pid.Sus/2016/PN Pbr
Tanggal 19 Oktober 2016 — WIYANTO IJALI Als ATIONG
490 — 297
  • Suel206/PU Parcukai yang ditunjukkan penyidik mempunyai perbedaan dengan specimen(cetakan asili) ;Jadi dapat disimpulkan bahwa semua pita cukai yang melekat pada barangbukti yang ditunjukkan penyidik adalah pita cukai palsu bukan cetakankonsorsium PERUM PERURI karena memiliki ciriciri pada kertas, desain &cetakan serta hologram yang meliputi ketajaman gambar, teks dan securityfeatures yang berbeda dengan specimen.Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikanketerangan yang pada pokoknya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-12-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 719 PK/Pdt/2016
Tanggal 13 Desember 2016 — Ir. SONDANG TIURMA SIMBOLON VS PT. PUPUK SRIWIJAYA (PPD. LAMPUNG), DKK
96 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Saptawell Teks. FOB dan FOT Cirebon sebanyak 2000 ton, tidak sempat lamamenginap didalam gudang, karena begitu. datang langsungdikeluarkan lagi untuk melayani penebusan penyalur PT. PUSRI,karena pada saat itu stock pupuk KCL tinggal 20 kg.. Pemasukanpupuk KCL milik PT. Saptawell T ke gudang PUSRI Jaka Utamadiakui tanpa seijin PT. PUSRI dan pelayanan penebusan untukpenyalur PT. PUSRI, menggunakan pupuk KCL milik PT. Saptawell Tjuga tanpa pemberitahuan kepada PT. PUSRI;Jawaban PT.
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Perijinan
Register : 14-08-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 18/G/2015/PTUN.YK
Tanggal 10 Februari 2016 — N a m a : Sugito. dkk; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Buruh harian lepas; Tempat Tinggal : Kradenan, RT/RW: 004/017, Desa Banyuraden, KecamatanGamping, Kabupaten Sleman; Selanjutnya disebut sebagai: ……………………………. para Penggugat ; melawan KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SLEMAN, berkedudukan di Jalan KRT. Pringgodiningratan Beran, Tridadi, Sleman Kode Pos: 55111 Untuk selanjutnya disebut sebagai: .................................... TERGUGAT dan PT. SOLU SINDO KREASI PRATAMA, berkedudukan di International Financial Centre, 6 th floor Jalan Jendral Sudirman Kav 22-23 Jakarta selatan Untuk selanjutnya disebut sebagai: …. TERGUGAT II INTERVENSI
185 — 104
  • Dalamsengketa ini Majelis Hakim dalam menilai persetujuan warga tersebut tidak terbataspada teks peraturan perundangundangan an sich tetapi lebih kepada konteks kenapaperaturan itu. diadakan serta menilai kebenaran prosesnya, untuk itu perludiperhatikan faktafakta hukum yang melatar belakangi terbitnya persetujuan warga aquo terlebih dahulu, antara lain: Bahwa, menurut saksi Agus Sartono, saksi Parjimin, saksi Rumawan dan saksiDjoko Wahyudi bahwa di Desa Banyuraden telah dilakukan 3 kali sosialisasiterkait
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-03-2019 — Putus : 29-03-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 29 Maret 2019 — ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA SEMBILAN BELAS DUA BELAS lawan 1.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA BANI 2.PT. ANGKASA PURA II Persero
697 — 541
  • Cmengatakan kalau saksi yang satu itu dia bersesuaian dengan alat buktiyang lain alat bukti surat maka jadilah petunjuk untuk menyatakan bahwaApakah perbuatan atau apakah sikap atau apakah pernyataan itu memangmenjadi tipu muslihat atau bukan jadi tidak cukup hanya didasarkan padasatu buktiBahwa Buktibukti yang cukup tadi itu juga harus sudah ada selamaproses pemeriksaan kembali produk pada pasal 70 putusan diambil dariteks sosial dalam pemeriksaan perkara itu juga harus ada disini di dalam didalam teks
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-12-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 399 K/TUN/2014
Tanggal 3 Desember 2014 — MUNIAH MAEMUNAH BINTI H. MUSA,dk vs PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA
144 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang membuktikan adanya kekeliruan atau cacadhukum administratfi dalam proses permohonan danpenerbitan haknya maka BPN bisa memproses pembatalansertipikat;Bahwa merujuk pada pasal 32 ayat 2 PP 24 tahun 1997 itumembatasi bahwa setelah lewat 5 tahun sejak tanggalditerbitkan nya sertipikat maka sertipikat itu sudah tidak bisalagi dirubah artinya termasuk dibatalkan, Jika ketentuanPasal 32 ayat (1) PP 24 tahun 1997 tersebut dikaitkandengan pasal 71 Perkaban No. 3 tahun 2011, jika hanyadibaca secara teks
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-11-2015 — Upload : 20-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 261 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 18 Nopember 2015 — Drs. SYACHRIAL K. DAMOPOLII, MBA
63 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jika teks/katakataatau redaksi undangundang telah terang dan jelas, maka tidak diperkenankanuntuk ditafsirkan.Syaratsyarat Materiil mengajukan permintaan upaya hukum PeninjauanKembali (PK) secara limitatif dicantumkan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP,yang selengkapnya dikutip sebagai berikut1.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 14-10-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN Ckr
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.MUH.IBNU FAJAR RAHIM, SH.MH
2.DANANG YUDHA PRAWIRA, S.H
Terdakwa:
11.H. AA Surawan Bin H. Juanedi
12.Muhammad Sofwan, SHI bin KH. abu Bakar
13.Abuy Hasbullah, S.PSI bin H. Sukardi Wijaya
14.Supendi Bin Tinggul
15.Indra Jaya, S.Pd.I Bin Muhammad Yahya
248 — 151
  • terjadi beserta akibatnya, apakahfaktor tersebut menurut akal dapat dipikirkan untuk menimbulkan akibat.Teori Rumelink menerima suatu anasir objektif, yaitu yang menjadi causaadalah faktor yang setelah terjadinya delik, umum diterima sebagai faktoryang menyebabkan terjadinya delik tersebut;Bahwa Jan Remmelink mengemukakan bahwa sejumlah penulis antaralain van Hamel dan Langemeijer, yang pada dasarnya ingin menerapkanajaran von Buri dalam kajian tentang ihwal kausalitas Sebagaimanadimunculkan dalam teks
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 14-02-2017 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/Pdt.G/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat:
PT.BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA
Tergugat:
PT BANK SYARIAH BUKOPIN
456 — 221
  • Nah, ini disebutkan di dalam teks bank garansi itusendin karena itu merupakan kontrak. Jadi, melihatnya apa yang ditulis didalam kontrak tersebut dan apa yang diminta di dalam kontrak tersebutsebagai syarat pembayarannya atau pencairannya kalau sudah dipenuhioleh penerima bank garansi, maka pihak bank harus membayar sesuaidengan isi dari bank garansi yang diterbitkan; Bahwa Bank Garansi tidak bias dikaitkan dengan kontrak dasar, karena ituterpisah.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 2 Desember 2015 — YESAYA BUDI HANDOYO,SE.MM.
111 — 36
  • Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundang telahjelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya,karena penafsiran terhadap katakata yang jelas, berarti penghancuran hukum(Interpretatio cessat in claris, interpretation est perversio) (Varia Peradilan, Nomor335 Oktober 2013, halaman 197).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-08-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1122 K/PID.SUS/2011
Tanggal 10 Agustus 2011 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado VS dr. ELLY ENGELBERT LASUT, ME.
221 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Banyak halyang tidak terwadahi dalam teks tertulis, seperti suasana dan kebutuhanyang ada pada suatu saat, serta moral yang diperlukan masyarakat padasuatu kurun waktu tertentu, tidak mungkin terekam dalam teks hukumtersebut., (PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF, PT.