pertemuan tersebut Terdakwa FranchiscaAnggela meminta untuk diusulkan kegiatan pengadaan Solar Cell dalam DIPA APBNPerubahan Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 dan TerdakwaFranchisca Anggela berjanji akan mengawal anggaran tersebut di DPR (Senayan).Bahwa atas usulan TerdakwaFranchisca Anggela tersebut maka beberapawaktu setelah pertemuan tersebut yaitu sekira tanggal 15 Maret 2012 Saksi BustamiRahman selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan surat nomor343/UN50/TU/2012 perihal Usulan Skala

,Pengadaan Peralatan Lab (Rp. 38.256.755.265,) danPengadaan Buku Perpustakaan (Rp. 600.000.000,).Bahwa oleh karena surat pertama tersebut tidak mendapatkan jawaban dariNO oO fF &Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikobud RI, maka Rektor UniversitasBangka Belitung pada tanggal 29 Maret 2012 memerintahkan saksi Bustari Erafelidan saksi Dedih Sapjah, S.T, M.Sc untukmengajukan surat nomor407/UN50/TU/2012 perihal usulan perubahan jumlah dan skala prioritas di APBNPuntuk peningkatan sarana dan prasarana

yang memuat 8 (delapan) usulan yang isiusulannya sama dengan surat sebelumnya namun ada tambahan pada perihalPengadaan Instalasi Listrik sebesar Rp. 5.000.000.000, (Lima Milyar Rupiah).Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2012 Direktur Jendral PendidikanTinggi Kemendikbud RI mengirimkan surat nomor : 2148/E1.1/A/2012 perihalPersiapan APBNP Tahun Anggaran 2012 yang meminta kepada Rektor untukmengirimkan usulan kegiatan yang menjadi skala prioritas dengan ketentuan usulantersebut disusun menurut prioritas

Nila memiliki taraf intelegensi yang tergolong dibawah ratarata berdasar usia(8090, skala Wechler). Dengan kemampuan yang dimilikinya ini, Nila tidakakan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugastugas yang besifatsederhana.b. Verbalisasi Nila terlihat datar, lancar, namun masih ada komunikasi timbal balikyang nyata.c. Dari segi kepribadian Nila mempunyai depresi karena situasi yang menimpanyasaat ini.

Nila memiliki taraf intelegensi yang tergolong dibawah ratarata berdasar usia(8090, skala Wechler). Dengan kemampuan yang dimilikinya ini, Nila tidakakan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugastugas yang besifatsederhana.e. Verbalisasi Nila terlihat datar, lancar, namun masih ada komunikasi timbal balikyang nyata.f. Dari segi kepribadian Nila mempunyai depresi karena situasi yang menimpanyasaat ini.

fotocopy Warkah Hak Milik Nomor 3005/11/01atas nama Nelson Pomalingo tahun 2001;36. 1 (satu) eksemplar fotocopy Warkah Hak Milik Nomor 3006/11/01atas nama Nelson Pomalingo tahun 2001;37. 1 (satu) eksemplar fotocopy Warkah Hak Milik Nomor 3007/11/01atas nama Nelson Pomalingo tahun 2001;38. 1 (satu) lembar Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT.Gema Nusantara Jaya di Kabupaten Gorontalo Utara, ProvinsiGorontalo, luas + 29.750 Ha skala

Gorontalo Citra Lestari di Kabupaten GorontaloUtara, Provinsi Gorontalo, luas + 46.170 Ha skala 1:100.000 denganLampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.261/ Menhut!I/2011 tanggal 12 Mei 2011;40. 1 (satu) eksemplar fotocopy tabel koordinat dan peta dengan SuratNomor $345/BPKH XV2/2015 tanggal 6 Oktober 2015;41. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan dan Perairan PropinsiSulawesi Utara skala 1:250.000 dengan Lampiran Keputusan MenteriHalaman 44 dari 67 hal.

Gema Nusantara Jaya di Kabupaten GorontaloUtara, Provinsi Gorontalo, luas + 29.750 Ha skala 1:100.000 denganLampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.610/Menhut!I/2011 tanggal 25 Oktober 2011;39. 1 (satu) lembar Peta Areal Kerja Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalamHutan Tanaman pada Hutan Produksi PT.

Putusan No. 364 K/PID.SUS/201741. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan dan PerairanPropinsi Sulawesi Utara skala 1:250.000 dengan Lampiran KeputusanMenteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 452/KPbII/99 tanggal 17 Juni 1999;42. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan ProvinsiGorontalo skala 1:250.000 dengan Lampiran Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor SK.325/MenhutII/2010 tanggal 25Mei 2010;43. 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan DirekturJenderal Planologi Kehutanan Nomor

Gorontalo Citra Lestari di Kabupaten GorontaloUtara, Provinsi Gorontalo, luas + 46.170 Ha skala 1:100.000 denganLampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.261/ Menhut!I/2011 tanggal 12 Mei 2011;40) 1 (satu) eksemplar fotocopy tabel koordinat dan peta dengan SuratNomor $345/BPKH XV2/2015 tanggal 6 Oktober 2015;Halaman 65 dari 67 hal.

Karena di PT.Arita PrimaIndonesia Tbk, tidak ada Struktur dan Skala Upah sesuai yangdiatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI, No.49/MEN/2004,tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah Jo.

. : 1 / 2017, tentang Struktur dan Skala Upah.Sehingga dalam Slip Upah yang Penggugat terima, komposisinyasebagai berikut :Upah Pokok = Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah)setaradengan 47% (empat puluh tujuhperseratus) dari Upah sebulan yangPenggugat terima yaituRp.15.000.000, (lima belas jutarupiah)Tunjangan Kerajinan = Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah)yangbesarnya setara dengan 53% (limapuluh tiga perseratus) dari Upahsebulan yang Penggugtaterima,yaitu.

.13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengantunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekera/buruh yang dilakukansecara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh ataupencapaian prestasi kerja tertentu.Menimbang, bahwa Peraturan Perusahaan pasal 14 ayat 3 yangmenyatakan bahwa penyesuaian gaji dan fasilitas karyawan yangdikenakan sanksi demosi akan disesuaikan dengan jabatan baru, dan darifakta di persidangan tidak ditemukan bukti, adanya stuktur dan skala

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;20. 1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur Kantor Pertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan, nomor persil dan luas tanah;21. Surat Kuasa Khusus dari H.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;37. 1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur Kantor Pertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan, nomor persil dan luas tanah;38. KTP atas nama ACHMAD SUBCHAN.39. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran atas nama SLAMET PRIYADI, terdiri dari :40. Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampak sosial pembangunan folder Gg. Indra Kel. Air Putih Kec.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;46. 1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur Kantor Pertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan, nomor persil dan luas tanah;47. Foto copy KTP atas nama SLAMET PRIYADI.48. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran atas nama ARBAYAH, terdiri dari :49. Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampak sosial pembangunan folder Gg. Indra Kel. Air Putih Kec.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;55. 1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur Kantor Pertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan, nomor persil dan luas tanah;56. dan foto copy KTP atas nama ARBAYAH.57. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran atas nama IRANA YANTI, terdiri dari :58.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;64. 1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur Kantor Pertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan, nomor persil dan luas tanah;65. dan foto copy KTP atas nama IRANA YANTI.66. 1 (satu) lembar foto copy potongan cek No. DD 080023 tanggal 20 Nop 2007 atas nama PT. HK untuk Gg.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos.dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;Surat Kuasa Khusus dari H.

FADLI, S.E. danLurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasartanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;Foto copy KTP atas nama SLAMET PRIYADI.Hal. 15 dari 222 hal. Put.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI,S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;e 1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukurKantor Pertanahan Kota Samarinda, yang memuat namapemilik lahan, nomor persil dan luas tanah;e dan foto copy KTP atas nama IRANA YANTI Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidakmenanggapinya;9. H.

FADLI, S.E. danLurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasartanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemiliklahan, nomor persil dan luas tanah;.Surat Kuasa Khusus dari H.

FADLI, S.E. danLurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasartanah;55.1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemiliklahan, nomor persil dan luas tanah;56.dan foto copy KTP atas nama ARBAYAH.Hal. 218 dari 222 hal. Put.

Elviriadi, S.Pi, M.Si, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa Karhutla di Riau ada 2 (dua) yaitu UndangUndang nomor 2 tentangKarhutla dan Pasal 1 & 8 tentang larangan membakar lahan ;Bahwa untuk pertanian dalam skala kecil dimana menanam vaietas lokaldibenarkan membakar lahan sebanyak 2 (dua) ha ;Bahwa tentang penerapan kearifan lokal terkait penerapan hukumnya diaturdalam Undangundang no 14 tahun 2013 tentang pengrusakan dan laranganikut serta dan tentang pengrusakan

biota hutan apabila ada masyarakat yangyang membakar lahan tidak lebin dari 2 (dua) ha yang digunakan untukpertanian dalam skala kecil dimana menanam vaietas lokal dan hanya untukmemenuhi kebutuhan hidupnya ;Bahwa pembakaran lahan dalam kearipan lokal boleh di lakukan tetapitidak dilakukan pada daerahdaerah yang banyak kabut asap ;Bahwa rehabilitasi daerah yang sudah terbakar itu harus diukur terlebin dahuluoleh seorang ahli dan harus di cek locus delictinya benar atau tidak dilokasitersebut lalu

Elviriadi, S.Pi, M.Si tentangpenerapan kearifan lokal terkait penerapan hukumnya diatur dalam Undangundangno 14 tahun 2013 tentang pengrusakan dan larangan ikut serta dan tentangpengrusakan biota hutan apabila ada masyarakat yang yang membakar lahan tidaklebih dari 2 (dua) ha yang digunakan untuk pertanian dalam skala kecil dimanamenanam varietas lokal dan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; Bahwa benar berdasarkan pendapat ahli DR.

Setiap pelaku usaha perkebunan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Republik IndonesiaNomor 39 Tahun 2014 pada Pasal 1 point 8 menjelaskan bahwa Pelaku UsahaPerkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelolaUsaha Perkebunan dan pada Pasal 1 point 9 menjelaskan bahwa Pekebunadalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan UsahaPerkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu ;Menimbang, bahwa unsur pelaku usaha perkebunan merupakan subjekhukum

Elviriadi, S.Pi, M.Sitentang penerapan kearifan lokal terkait penerapan hukumnya diatur dalam Undangundang no 14 tahun 2013 tentang pengrusakan dan larangan ikut serta dan tentangpengrusakan biota hutan apabila ada masyarakat yang yang membakar lahan tidaklebin dari 2 (dua) ha yang digunakan untuk pertanian dalam skala kecil dimanamenanam varietas lokal dan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya danpembakaran lahan dalam kearifan lokal boleh di lakukan tetapi tidak dilakukanpada daerahdaerah yang

Sebab Tergugat hanya mendapat teguran, pembinaandan pendataan saja dari PIHAK KEPOLISIAN setempat sebabTergugat hanya bermain kartu dengan skala kecil (kalah bayarROKOK ).

dengan Tergugat rukuntenteram dan harmonis, namun sejak 2013 rumah tangga Penggugat danTergugat mulai goyah, yang disebabkan Tergugat suka main judi dan seringmembuka aib keluarga ke orang lain dan puncaknya sejak Januari 2014antara tinggal selama kurang lebih 1 bulan;Menimbang, bahwa terhadap terhadap dalildalil Penggugat tersebut,Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalildalilPenggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak bermain judi hanyaHal.8 dari halaman 11bermain kartu dengan skala

kesalahanTerdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanadan karenanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sematamata pembalasanterhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasaadil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidakterulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, fakta di persidanganmenunjukkan kegiatan terdakwa baru 1 (Satu) hari dan dalam skala

Setelah selesaimelaksanakan Operasi Jaya 21 dilanjutkan melaksanakan patroli skala besar, di jalanBumi Keb.

tanamannya yang ikut terbakarsekitar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), selain itu juga timbulnya asap dapatmerugikan masyarakat disekitar lokasi terjadinya pembakaran lahan karenaasap dan yang ditimbulkan dari hasil pembakaran dapat menyebabkanterjadinya pencemaran atau polusi udara yang merugikan kesehatan manusia.Bahwa Terdakwa yang merupakan Pekebun yang mana kegiatanperkebunan Terdakwa memiliki luasan tanah hanya mencapai 1 Ha (satuhektar) saja dimana termasuk dalam Usaha perkebunan dengan skala

usahatidak mencapai skala tertentu, dan lahan yang digarap oleh Terdakwa tersebutditanami oleh sebagian pohon kepala sawit dan rempahrempah berupa Jaheyang merupakan termasuk ke dalam golongan tanaman Perkebunan.Bahwa Terdakwa sebagai Pekebun tidak memiliki ijin untuk melakukanpembakaran untuk membuka dan memperluas lahan perkebunan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 108 Jo.

No.112 K/TUN/2008Verponding) sesuai Skala prioritas tentang pemberian hak terhadap TanahNegara, maka oleh karena itu tindakan Tergugat tersebut adalah jelasjelasmelanggar AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya azasketelitian, azas kecermatan dan azas keterbukaan serta bertentangan denganketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang perubahan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara ;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas,

Peraturan menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997.Bahwa penerapan hukum oleh Yudex facti tersebut adalah jelas jelas sangatbertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu tentang Skala prioritaspemberian hak terhadap Tanah Negara, dimana yang harus di prioritaskanpemberian haknya yaitu kepada yang menguasainya dan hal ini adalah paraPemohon Kasasi, karena pemohon kasasi yang menguasai secara PhisikTanah Negara yang terletak di Jalan Johar No. 7 Makassar, penguasaan

Bahwa penambangan harus ada izin 3 (tiga) macam yaitu IUP (IzinUsaha Pertambangan) adalah Izin untuk melaksanakan usahapertambangan, IPR (lIzin Pertambangan Rakyat) adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyatdengan luas wilayah dan investasi terbatas, IUPK (Izin UsahaPertambangan Khusus) adalah Izin untuk melaksakanan usahapertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus ; Bahwa wilayah pertambangan rakyat dikhususkan untuk penambangantradisional dalam skala

penambangan harus ada izin 3 (tiga) macam yaituIUP (lzin Usaha Pertambangan) adalah Izin untuk melaksanakan usahapertambangan, IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyatdengan luas wilayah dan investasi terbatas, IUPK (Izin Usaha PertambanganKhusus) adalah Izin untuk melaksakanan usaha pertambangan di wilayah izinusaha pertambangan khusus ;Menimbang, bahwa wilayah pertambangan rakyat dikhususkan untukpenambangan tradisional dalam skala

Pekebunadalah orang perseorangan warga negara Indonesia yangmelakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidakmencapai skala tertentu. Perusahaan Perkebunan adalah badanusaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesiadan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola UsahaPerkebunan dengan skala tertentue Bahwa Kepemilikan luas areal perkebunan yang kurang dari 25ha tidak diperlukan Izin Usaha Perkebunan, jadi hanya dilakukanpendaftaran Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STDB).

31Tahun 2004 bahwa Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruhwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;Bahwa sejak terbitnya objek gugatan, masyarakat yang berprofesisebagai nelayan tradisional skala kecil serta seluruh nelayan di TelukJakarta tidak dapat menangkap ikan lagi karena telah dikapling danselalu diusir ketika akan memasuki wilayah yang diberikan objekgugatan.

Appropriate publicityshall be given to the depth, position anddimensions of any installations or structuresnot entirely removed ; Badan Perserikatan BangsaBangsa tentang Organisasi Pangan danPertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) yang mengurusimasalah pangan, perikanan dan hak atas pangan telah mengakuiperan penting nelayan skala kecil tradisional.

Dimulai dari pengakuanterhadap perikanan skala kecil sebagai bagian penting pembangunanperikanan dalam Tata Laksana Perikanan Bertanggung Jawab TahunHalaman 21 dari 95 halaman.

dan Pengentasan Kemiskinan;Dalam Pasal 5.10 VGSSF menegaskan kewajiban kepada negaradan pihakpihak lain yang terkait sebelum pelaksanaan proyekproyek pembangunan berskala besar yang mungkin akan dapatberdampak pada masyarakat nelayan skala kecil, untukmempertimbangkan dampakdampak sosial, ekonomi dan lingkunganmelalui studi, dan mengadakan konsultasi yang efektif dengankelompokkelompok tersebut, sesuai dengan perundangundangannasional: 5.10.

Bahkan, saat ini berdasarkan pemberitaan di HarianKompas pada 9 Juni 2015, berjudul Lumpur Ganggu NelayanProyek reklamasi di Teluk Jakarta Berdampak pada Lingkungan.Nelayan skala kecil mengeluhkan lumpur yang menggangu usahapenangkapan ikan. Lumpur itu berasal dari kKegiatan pengerukan danpenimbunan laut di Teluk Jakarta. Jika kerusakan ini terjadi dan terusdibiarkan maka akan berdampak pada penghidupan Para Penggugatserta masyarakat yang bermata pencaharian nelayan.

Asli Peta Rupa Bumi Indonesia (BAKOSURTANAL) Skala 1 : 50.000 Lembar 071731 Poto udara tahun 1977 edisi tahun 1982 sebagai acuan menentukan bataswilayah Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanui Selatan, Kecamatan Sosadengan Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambusai.dan diber tanda(P1).2.

Photo copy Peta Rupa Bumi Indonesia (BAKOSURTANAL) Skala 1 : 50.000 lembar071731 Poto udara tahun 1977 edisi tahun 1982 yang dilegalisir, dan njsaya masukkantitik+itk koordinat untuk menggambarkan situasi lapangan lokasi yang diperkarakan,dan untuk lebih jelasnya saya beri warna di Peta tersebut berupa tinta stabilo wamahijau adalah Sungai Batang Kumu, tinta stabilo wama kuning adalah Batas PropinsiRiau.Kabupaten Kampar.

Peta Rupa Bumi Indonesia terbitan Bakosurtanal skala 1:50.000 tahun1977 di beri warna dengan tinta stabilo warna kuning;2. Peta Topografi skala 1:100.000 tahun 1945 dibuat oleh Belanda.di beriwarna tinta stabilo warna merah. ( peta kesepakatan tersebut sudahdiajukan oleh Penggugat sebagai alat bukti diberi tanda (P22);Hal. 73 dari 101 hal. Put.

No. 2843 K/Pdt/2011pemasangan semula lebih kurang 5 (liam) Km dan sangat merugikanPemerintahan Provinsi Riau; Bahwa perusahaan berbadan hukum untuk mendapatkan penggunaantanah dengan skala besar harus memiliki ijin:1. jin Penunjukkan Lokasi dari BPN;2. Perpanjangan ijin penunjukkan lokasi dari Bupati;3. Bukti kepenguasaaan;4. Surat bebas garapan;5.

Peta Rupa Bumi Indonesia sekala 1:50,000, terbitanBAKOSURTANAL tahun 1977, kedua garis batas tersebut di gambarkandalam satu lembar peta dengan skala 1:40,000 dengan judul petakesepakatan pelacakan garis batas RiauSumatra utara, (peta tersebutsudah diajukan penggugat sebagai alat bukti diberi dan diberi tanda P22);Bahwa lahan yang di beri izin lokasi kepada pihak PT.

TataRuang, karena : Sumber peta yang dituliskan dalam Gambar 3.1 Peta GambarPerencanaan berupa Lampiran UndangUndang Nomor 39 Tahun 2013tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiyang diPropinsi Bengkulu dan Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu adalahtidak ada kaitanya dengan substansi peta 3D dimaksud dan sumberpeta yang diambil dari google map adalah menyalahi ketentuan Pasal11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun2013; Tidak adanya koordinatkordinat dan skala

Tata Ruang, karena : Sumber peta yang dituliskan dalam Gambar 3.1 Peta GambarPerencanaan berupa Lampiran UndangUndang Nomor 39 Tahun 2013tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiyang diPropinsi Bengkulu dan Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu adalahtidak ada kaitanya dengan substansi peta 3D dimaksud dan sumberpeta yang diambil dari google map adalah menyalahi ketentuan Pasal11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun2013; Tidak adanya koordinatkordinat dan skala

Peta Kawasan Perencanaan, PetaZona Komersial I1 Pagar Dewa ukuran Al, Peta Zona Komersial C1ukuran Al, Peta Administratif Kota Bengkulu ukuran Ai, Peta ZonaKomersial K3 Pagar Dewa ukuran Al dan Peta Zona KomersialPerdagangan Skala Kota (K2) Ukuran A1;1 (satu) buku Laporan Pendahuluan Penyusunan Master Plan KawasanKomersial Kota Bengkulu;1 (satu) buku Laporan Antara Penyusunan Master Plan Kawasan KomersialKota Bengkulu;3248.1 (satu) buku Executive Sumarry Penyusunan Master Plan KawasanKomersial Kota

Sumber peta yang dituliskan dalam Gambar 3.1 Peta KawasanPerencanaan berupa Peta Lampiran UndangUndang No. 39 Tahun2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan KabupatenKepahiang di Propinsi Bengkulu dan Peta Kawasan Hutan PropinsiBengkulu Skala 1 : 100.000 Dishut Bengkulu adalah tidak adakaitanya dengan substansi peta 3D dimaksud dan sumber petayang diambil dari google map adalah menyalahi Pasal 11 ayat(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun2013;2.

Wana SuburSawit Indah kepada sdr Irwandi tanggal 03 Nopember 2018.34) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa SawitPT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.35) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa SawitPT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.Hal 31 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.BLH/2021/PT PBR36)Satu lembar foto kopi legalisir peta hasil pemasanganpancang kebun inti PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala1:25.000.37) Satu lembar foto kopi legalisir

Peta Kondisi dan Okuvasi lahanPT Gelora Sawita Makmur dengan skala 1:25.000.38)4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat PengunduranDiri Direktur Utama PT.

Wana SuburSawit Indah kepada sdr Irwandi tanggal 03 Nopember 2018.72) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa SawitPT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.73) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa SawitPT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.74) Satu lembar foto kopi legalisir peta hasil pemasanganpancang kebun inti PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala1:25.000.75) Satu lembar foto kopi legalisir Peta Kondisi dan Okuvasi lahanPT Gelora Sawita Makmur

dengan skala 1:25.000.76) 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat PengunduranDiri Direktur Utama PT.

Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN) sebagaimana diubah dalam UndangUndang Republik IndonesiaNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU PTUN;Bahwa tanah dan bangunan milik Penggugat di Jalan Kenjeran Nomor118, Surabaya merupakan tempat berdagang barang bekas yaitu kertasdan kardus dengan jumlah karyawan 50 orang dan pelanggan berjumlahratusan orang mulai dari pemulung barang bekas sampai denganpengepul skala

Tergugat Il.Oleh karena itu Surat Nomor 640 adalah juga merupakan Keputusan TataUsaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PTUN sebagaimanadirubah dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UU PTUN;Bahwa tanah dan bangunan milik Penggugat di Jalan Kenjeran Nomor118, Surabaya merupakan tempat berdagang barang bekas yaitukertas dan kardus dengan jumlah karyawan 50 orang dan pelangganberjumlah ratusan orang mulai dari pemulung barang bekas sampaidengan pengepul skala

Selain ituPenggugat masih menanggung 50 orang karyawan dan mengkoordinirratusan pemulung dan pengepul skala kecil kertas bekas di wilayah sekitarSurabaya. Apabila bangunan tersebut dibongkar, maka Penggugat,karyawan Penggugat, dan ratusan pemulung dan pengepul skala kecilkertas bekas di wilayah sekitar Surabaya akan kehilangan matapencahariannya.

WalikotaBandung Nomor 14 Tahun 2020 Tentang PelaksanaanPembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan CoronaVirus Disease 2019;: Peraturan Walikota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 Tanggal05 Mei 2020, tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial SkalaBesar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona VirusDisease 2019 (Covid19) di Kota Bandung;: Peraturan Walikota Bandung Nomor 23 Tahun 2020 Tanggal11 Mei 2020, tentang Perubahan atas Peraturan WalikotaBandung Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PelaksanaanPembatasan Sosial Skala

Besar Dalam Rangka PercepatanPenanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di KotaBandung;: Peraturan Walikota Bandung Nomor 29 Tahun 2020 Tanggal20 Mei 2020, tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanWalikota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PelaksanaanPembatasan Sosial Skala Besar Dalam Rangka PercepatanHal 16 dari 27 hal Putusan Nomor 115/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bdg10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.T1.8T1.9T2.1T2.2T3.1T3.2T4T5.1T5.2T5.3T5.4T6.1T6.2T7.1Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19

) di KotaBandung;: Peraturan Walikota Bandung Nomor 32 Tahun 2020 Tanggal30 Mei 2020, tentang Perubahan Ketiga Atas PeraturanWalikota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PelaksanaanPembatasan Sosial Skala Besar Dalam Rangka PercepatanPenanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di KotaBandung;: Peraturan Walikota Bandung Nomor 34 Tahun 2020 Tanggal12 Juni 2020, tentang Perubahan Keempat Atas PeraturanWalikota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PelaksanaanPembatasan Sosial Skala Besar Dalam Rangka

Korban datang dengan kesadaran menurun, tampak lemah, rujukan dariRumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Grogot dengan cedera kepala sedang Korban mengalami kecelakaan lalu lintasPada pemeriksaan ditemukanPemeriksaan fisik tingkat kesadaran berdasarkan Glassgow Coma Scale 9,tekanan darah 170/80 mmHg, denyut nadi 111 kali permenit, pernapasan 24kali permenit, suhu ketiak 37,5 derajat celcius, skala nyeri berdasarkan wongbaker 8 (delapan) berate Pemerikaan luka : pendarahan dari lubang telinga

Pada pemeriksaan ditemukan Pemeriksaan fisik tingkat kesadaran berdasarkan Glassgow ComaScale 9, tekanan darah 170/80 mmHg, denyut nadi 111 kali permenit,pernapasan 24 kali permenit, suhu ketiak 37,5 derajat celcius, skala nyeriberdasarkan wong baker 8 (delapan) berat.e Pemerikaan luka : pendarahan dari lubang telinga kanan.A.

Pada pemeriksaan ditemukan :e Pemeriksaan fisik tingkat kesadaran berdasarkan GlassgowComa Scale 9, tekanan darah 170/80 mmHg, denyut nadi 111 kalipermenit, pernapasan 24 kali permenit, suhu ketiak 37,5 derajatcelcius, skala nyeri berdasarkan wong baker 8 (delapan) berate Pemerikaan luka : pendarahan dari lubang telinga kanan4.