Ditemukan 4907 data
RIDWAN
78 — 24
perbuatan hukum dandibuat oleh pejabat umum yang akan dipergunakan untukpendaftaran tanah dalam rangka pembuktian peralinan hak yangluas dan kuat melalui administrasi PPAT/ Notaris yang sifatnyatertutup atau tidak terobuka untuk umum; Kekuatan Akta Jual Belli(AJB) itu masih dibawah kekuatan sertifikat, dan syarat mutlakseseorang membuat AJB ia harus mempunyai hak atas tanah,sehingga ia berwenang memindahkan hak atas tanah tersebut;Bahwa cara menilai seseorang yang akan membuat AJB itusempurna atau cacad
perbuatan hukum dandibuat oleh pejabat umum yang akan dipergunakan untukpendaftaran tanah dalam rangka pembuktian peralinan hak yangluas dan kuat melalui administrasi PPAT/ Notaris yang sifatnyatertutup atau tidak terbuka untuk umum; Kekuatan Akta Jual Belli(AJB) itu masih dibawah kekuatan sertifikat, dan syarat mutlakseseorang membuat AJB ia harus mempunyai hak atas tanah,sehingga ia berwenang memindahkan hak atas tanah tersebut;Bahwa cara menilai seseorang yang akan membuat AJB itusempurna atau cacad
84 — 36
terorganisirbaik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur Setiaporang, dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dankewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannyaserta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawabsecara hukum dari subjek hukum Terdakwa LALU HERMAWAN SAPUTRA,SSTP yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat Majelis Hakim,Terdakwa tidak cacad
Saleh Alhasni
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
484 — 529
Halhal yang bersangkutan dengan ketentuanketentuan dalam huruf Adi atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;Maka dengan pertimbangan Instansi Agraria dapat diberitahukan dalam poin4 tersebut diatas, maka dikatakan sbb; Oleh karena itu, sebelumPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya memiliki hakpengelolaan atas tanah sebagai dimaksud dalam ketentuan tersebut dimukamasih belum berwenang untuk menyerahkan tanahtanah tersebut kepadapihak ke Ill karena cacad yuridis untuk tanahtanah
PT ANGKASA PURA diwakilli Muhammad Awaluddin
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
344 — 193
Apabila saling bertentangan mengakibatkangugatan cacad formil sehingga gugatan dianggap kabur (M.Yahya Harahap,2005 : 6566). Hal ini sejalan dengan apa yang didalilkan Penggugat dalamGugatannya, yaitu pada posita/fundamentum petendi gugatan a quoPenggugat lebin melihat pada aspek pemilikan tanah sedangkan padaPetitum Penggugat mendalilkan untuk menunda dan membatalkan objeksengketa.
58 — 26
pernah mengikutikunjungan kerja luar daerah Komisi A, B maupun C, dan kegiatan 4 kali kunjungankerja dengan Komisi D yaitu tanggal 10 s/d 12 April ke Kota Batam, ke dua tanggal 28s/d 30 Mei 2012 ke kota Bekasi, ke tiga tanggal 27 s/d 29 Juni 2012 ke kota Bandungdan ke empat tanggal 25 s/d 27 Juli 2012 ke Kota Makasar, kapasitas saksi sebagaiPPTK yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan dari pemberangkatan sampaikembali lagi ke tujuan dan kebetulan didalam Komis D ada satu orang yaitu Sdr.ANSHORI cacad
ADI WIYANA
Tergugat:
1.Ny. E. PARAMITA CONDROBIROWO, SH.
2.TRI HERYANTO, SH
3.IDO DESGRATA P
4.IDO DESGRATA
Turut Tergugat:
1.TEGUH WIHARSO
2.INDRA ZULFRIZAL, SH.
3.ENDANG SUKARYATI, S. Sn.
4.RUSDIYANTO, SH.
5.AJI WIRASAKSI SETYAWAN
6.TUTIK PURWANTI, SE.
7.EDWARD WARMA RAYA, SH.
8.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SLEMAN
196 — 109
danpetitum haruslah sinkron dan selaras, sedangkan dalam gugatanPenggugat ini hubungan tersebut tidaklah nampak.Pihak Tergugat dalam petitum suatu gugatan tentu akan dihukumuntuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, namun dalamgugatan ini yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan hukumtertentu justru diterima oleh Turut Tergugat V (Aji WirasaksiSetyawan), Turut Tergugat VI (Tutik Purwanti, Se) dan Turut TergugatVIII (BPN Kabupaten Sleman) bukan Para Tergugat.Oleh karena gugatan Penggugat cacad
1.DINO KRIESMIARDI, S.H.,M.H.
2.MUHAMMAD FAISAL RISKI, SH
3.AYU FADHILAH HASMA, S.H.
Terdakwa:
AGUS BUDIANTO
142 — 41
harusdijadikan terdakwa dalam perkara ini.Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkanseorang bernama Agus Budianto, dan Majelis telah menanyakan identitasTerdakwa dan telah ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam suratdakwaan, serta sesuai pula dengan BAP Penyidik Kepolisian, sehingga tidakterjadi error in persona;Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab, Majelismenilai pada:Keadaan jiwa Terdakwa: tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atausementara, tidak cacad
199 — 109
yang juga mempunyai hakatas pemilikian rumah yang menjadi sengketa tersebut ternyata tidakikut digugat, maka gugatan menjadi cacat/tidak sempurna, sehinggaoleh karena itu gugatan tersebut tidak dapat diterima.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 400 K/Pdt/1094tanggal 11 Juli 1985Menimbang bahwa oleh karena kenyataannya Haryanto, anaktergugat asal, tidak ikut digugat, bahkan didengar sebagai saksipuntidak, maka menurut Mahkamah Agung, gugatan dari penggugatasal adalah kurang sempurna atau cacad
172 — 110
No.374/Pdt/2016/PT.DKI.dilakukan secara melawan hukum, maka pengesahan yang dilakukan olehTERGUGAT V menjadi cacat hukum dan patut untuk dibatalkan.41.Bahwa oleh karena pengesahan RUPS Tahunan yang telah dituangkandalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 11tertanggal 7 Juni 2013 dan RUPS LB yang telah di tuangkan dalam AktaBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.14 tertanggal10 Juni 2013 adalah cacad hukum, maka mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RIO VERNIKA PUTRA, SH
174 — 172
Atau kalau. menurut doktrin hukum karena pelakumeteriilnya itu. jiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau adanyapenyakit yang mengganggu akalnya seperti pasal 44 KUHP.Syaratsyarat pelaku pelaksana adalah (a) dari perbuatannya langsungmenyelesaikan kejahatan yang dia kehendaki; (6b) perbuatannyamemenuhi semua unsur delik; (c) niat / kehendaknya ditujukan padapenyelesaian delik oleh / dilakukannya melalui perobuatannya sendiri.Sementara perbuatan orang lain yang terlibat, baik sebagai pelakupeserta ataupun
103 — 138
Objek tanah yang dalam Sertipikat lama ( yangdimatikan ) berupa Uraian batas seluas 44.915M2, ketika terbit / menjadi SHM kedua/penggantimenjelma menjadi Surat Ukur seluas 44.915 M2merupakan bentuk rekayasaakal akalan danmanipulasi data ;e Menimbang, bahwa berdasar a) dan c ) tersebut makaSHM No. 75 objek perkara dinilai cacad hukumformal/material tidak berdasar hukum dan merupakanhasil rekayasa/manipulasi, sehingga oleh karenanyaharus batal demi hukum namun karena SHM yang bataldemi hukum tersebut
242 — 177
negara asing yangmemenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampaidengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasukanggota angkatan perang (Anggota Tentara NasionalIndonesia).Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana)kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampubertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu.Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukumpada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi olehkeadaankeadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44KUHP yakni jiwanya cacad
81 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
junctoPasal 27 ayat (5) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 1967 tentangKetentuanKetentuan Pokok Pertambangan, maka selama jangkawaktu antara tahun 1993 sampai dengan tahun 2025 di atas tanahkuasa pertambangan milik Penggugat/obyek perkara a quo, tidakdapat diberi hak kecuali dengan persetujuan Menteri ESDM danEnergi RI;Bahwa dengan demikian Hak Guna Usaha Nomor NOB04.03.06.04.00001, sebagaimana berdasarkan pendaftaran SuratKeputusan Menteri Negara Agraria tanggal 13 Juli 1999, Nomor 65HGU/BPN/1999, memiliki cacad
153 — 1247
Bahwa sesuai dengan perintah Danyonif 133/YS kepadaStafpers yang tertua Pasipers yang mana Komandan memberikanperintah bahwa apabila ada anggota yang mengajukan pindahsatuan harus melalui prosedur, pengajuan dari Kompi diketahui olehHal 81 dari 120 hal Putusan No: 08K/PM.103/AD/I/2018MenimbangMenimbangMenimbang82Danki, kemudian baru dikirimkan ke Pasipers lalu Terdakwa2mengetahui bahwa anggota yang pindah apabila sudah dinas 10(sepuluh) tahun mengalami sakit/cacad.18.
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
2.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
3.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
502 — 550
penundaan keputusan objek sengketa sebagaimanadiajukan oleh Penggugat tidak terpenuhi dalam perkara ini sehinggaHalaman 221 dari 224 halaman, Putusan Nomor 94/G/2019/PTUNJKTPengadilan berpendapat bahwa permohonan penundaan dari Penggugat tidakdapat dikabulkan atau ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, keputusanbertentangan dengan peraturan perundangundangan dan asasasas umumpemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas karenaobjek sengketa terbukti cacad
96 — 30
baikmerupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur Setiaporang, dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dankewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sertayang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secarahukum dari subjek hukum Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA Bin HERYSUSANTO yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat Majelis Hakim,Terdakwa tidak cacad
1.Wahyu Kahar Putra
2.Firman Kahar Putra
Tergugat:
1.Syafril
2.PT Bank BRI Persero
Turut Tergugat:
1.Nyonya Dahniar
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir
3.H Khalidin SH MH
134 — 219
RokanHilir tersebut Cacad Hukum atau batal demi hukum;Bahwa menurut Penggugat dan II bahwa sekalipun Penggugat dan IItelah menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat namun Tergugat membuat Surat kepada KEMENTERIAN AGRARIA DAN.
Muhammad Iswadi, SH
Terdakwa:
Eko Wahono
250 — 132
Dengan kata lain bahwa pelakusebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklahdiliputi oleh keadaankeadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHPyakni jiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggukarena penyakit.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelahmenghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya makadiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Hal. 84 dari 110 hal Putusan Nomor: 2K/
496 — 67
Demikian juga Tergugat IVdalam jawabannya menyatakan tidak pernah menggarap tanahperkebunan.Bahwa berdasarkan apa yang terungkap dalam persidangan dan sesuaifakta fakta tertulis yang diajukan masing masing pihak, maka terbuktiKepemilikan Penggugat Rekonpensi/Pembanding /Tergugat asal atassertipikat No 01599 adalah tidak benar dan cacad hukum.
85 — 32
Mtr.persidangan ini, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak cacad jiwanyaatau terganggu jiwanya karena penyakit, Terdakwa bukan orang yang berusia dibawah 16 tahun, tidak berada dibawah pengaruh daya paksa, Terdakwa tidakkarena melakukan pembelaan terhadap serangan atau ancaman langsungseketika itu, dan Terdakwa tidak karena melakukan tindak pidana karenaketentuan peraturan perundangundangarn ;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dapat berkomunikasi denganbaik dan menjawab/menanggapi pertanyaan