Bahwa masingmasing bank yang mengatur apa saja yang bolehdimasukan di rekening ruparupa aktiva, masing masing bankmenentukan, karena basicnya, basic akutansi itu yang tidak biasa dipoin poin diatas tadi dan yang ini hanya perantara aja.

Kis.15.16.17.18.mana uraian posita gugatan Para Penggugat pada poin 6 dan poin 10, jadiuraian Para Tergugat poin 06 ini wajiblah dikesampingkan;Bahwa keberatan Para Tergugat atas dalil Para Penggugat pada uraianposita 14, adalah uraian tidak berdasar hukum, karena uraian ParaPenggugat dipoin 14 tersebut adalah suatu konsekuensi hukum dari Suatuperbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengambil hasil dari panenbuah sawit diatas tanah terperkara milik Penggugat dengan suaminya alm.XXXXXXXXXX, dengan

26 JANUARI = 27 JANUARI 20152015 TERGUGAT.3 = 04/SPC/HRD/IMC/I/2015 26 JANUARI = 27 JANUARI 20152015 TERGUGAT.4 = 05/SPC/HRD/IMC/I/2015 26 JANUARI = 27 JANUARI 20152015 TERGUGAT.5 = 02/SPC/HRD/IMC/I/2015 6 JANUARI 7 JANUARI 20152015 52 TERGUGAT.6 = 06/SPC/HRD/IMC/X1I/2014 = (25 NOPEMBER/26 NOPEMBER 2014 2014 15.16.17.Bahwa kami tegaskan kembali Surat PencabutanPemutusan Hubungan Kerja yang didalilkan Penggugattidak diterima oleh Para Tergugat;Bahwa dalil Penggugat sangat tidak masuk akal dimana dipoin

Didalam bukti T18sampai T20 tersebut yang dijadikan pertimbangan dipoin kedua ialah SuratPerintah Penyidikan Nomor : SPSIDIK/05/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021sehingga menurut Hakim Prapradilan bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksiHalaman 69 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Smlsaksi tersebut dilakukan setelah ditetapbkan para pemohon sebagai Tersangkadan bukanlah sebelum ditetapbkan Para Pemohon sebagai Tersangkasebagaimana bantahan Termohon dalam jawabannya, maka dapat disimpulkanbahwa Termohon

Putusan Nomor 0115/Pat.G/2015/MS.Sgi10.11.12.13.14.15.Bahwa menurut penggugat dalil tergugat dipoin 2.16 dan 2.17 mengaku adatapi telah habis dan seterusnya... disini dapat tergugat tanggapi tentu uangitu habis dipakai untuk kepentingan anakanak baik pendidikan maupunbiaya anakanak masalah penggugat mengatakan tidak masuk akal ituadalah hak penggugat nanti mohon penggugat buktikan pada saat supayapenggugat puas.Bahwa menurut penggugat demikian juga dengan dalil 2.18 ini tergugatmembuat akalakalan

Dipoin ini Para Penggugat TIDAKmenjelaskan secara rinci alasan Fakta Hukum kenapa Para Penggugattidak dipekerjakan kembali sejak kontraknya berakhir, karena bisa sajaTergugat akan melanjutkan kontrak kerja dengan alasanalasan tertentu.Hal ini menyebabkan perumusan dalil gugatan yang dibuat ParaPenggugat berakibat secara hukum gugatan kabur atau obscuurlibel (gugatan yang gelap).

Karena pada posita poin 1 Muhammadiyah menyatakanbahwa sebelah utara Masjid Jami Nurul Falah yang diwakafkan KauMagia berbatasan dengan kintal milik Muhammadiyah, padahalkenyataannya tanah tersebut telah diwakafkan secara pribadi dan dikelolasecara perorangan sebagaimana pada jawaban Tergugat V dipoin 5.7. Dengan tidak pahamnya sejarah awal pendirian Masjid Jami Nurul Falahtelah membuat Muhammadiyah kehilangan tanggungjawab dan berusahamenghapus masa lalu.

Terbukti bahwa penggugat yang menelantarkan anak,jangankan bembiayai anak atau menafkahi anak sebagai ibu, uangnafkah anak dari Tergugat saja digunakan untuk kepentingan pribadidengan tidak diserahkan semuanya untuk anakanak (pola pemakaianuang oleh penggugat sudah dijelaskan dipoin 6 diatas).Coba pikir dengan jernin oleh Penggugat Bahwa Tergugat jugamemberikan nafkah rutin tiap bulan yang melalui Penggugat, sayajuga (Tergugat) selama ini yang memberikan langsung ataumencukupi kebutuhan anak,apa

Oditur menerangkan lewat tuntutannyapada pada halaman 5 di poin 7 dan halaman 10 dipoin yang ke10, menyatakan bahwa Sdr.

konteks Indonesia kitatidak akan mungkin melahirkan undangundang yang seperti itukarena didalam konstitusi kita sudah jelas menjamin hak itu tapijangan lupa bahwa hak asasi itu selalu dibatasi olen Kewajiban asasi;Bahwa ahli berpendapat tidak mungkin ada undangundang melarangorang berdoa;Bahwa kalau ada undangundang melarang orang berdoa ya jelassalah undangundangnya;Bahwa ahli tidak berasumsi yang ahli katakan tadi adalah norma yangada dalam konstitusi kita salah satunya adalah yang paling penting dipoin

Bagyo Joko Pranoto (Alm) tanpa dilakukan verifikasi dan penilaiansehingga rencana usulan kegiatan kelompok tani tersebut yang dibuat dipoin D (pemanfaatan sawah dan saprotan) tidak terdapat itempenanaman /perawatan sehingga RUKK tersebut tidak berpedomanpada pedoman teknis dengan itemitem sebagai berikut : NO URAIAN VOL SAT HARGA JUMLAH DANASATUAN1 2 3 4 5 6A PERKERJAAN PERSIAPAN1 Pertemuan Persiapan 3 kali 500.000 1..500.0002 Pembuatan papan nama unit 500.000 500.0003 Pemasangan patok batas 50 HOK

untukkeperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kapuas Barat, KapuasMurung, Pulau Petak Kabupaten Kapuas, Izin Usaha Perkebunan UntukBudidaya (IUPB) sementara Nomor 167/DISBUNHUT Tahun 2013 tanggal 22Maret 2013 sudah melalui prosedur yang benar dan sudah melakukan sosialisasiselama 6 (enam) bulan kepada masyarat sebelum keluarnya izin lokasiTerbanding (semula Tergugat) dengan memperhatikan pertimbangan teknis daridinas terkait.Bahwa Pembanding/Para Penggugat menyatakan dalam Memori Bandingnya dipoin

Ini adalah sangatkontradiktif ketika misalnya di satu sisi diterima keberatan tersebut akantetapi disisi lain kemudian keputusan tentang pengangkatan danpemberhentian kepala desa yang dimohonkan keberatannya itu tetap tidakdicabut maka menurut pendapat ahli layak bagi Penggugat untukmengajukan gugatan ke PTUN;bahwa sesuai dengan Pasal 97 UndangUndang PERATUN bahwa apabilaHakim mengabulkan permohonan dari Penggugat itu maka amar putusannyabisa saja hanya memerintahkan untuk mencabut kemudian dipoin

Putusan Nomor: 24/G/2019/PTUNSRGs/d 197 / Munjul, Atas Nama Nasar Bin Kelar, Dkk, SuratPernyataan JualBeli (SPJB) Tanggal 09 Juni 2005 danTanggal 13 Juni 2005;Akan tetapi pada penjelasan dipoin 4 Surat tersebut, menjadi sebuah tandatanya dan penjelasan tersebut dapat dikategori tindakan yang semena menayang dilakukan oknum Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang,dimana Penjelasan tersebut adalah :Poin 4Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan JualBeli (SPJB) Tanggal 09 Juni 2005dan Tanggal 13 Juni

Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017sehingga rencana usulan kegiatan kelompok tani tersebut yang dibuat dipoin D(pemanfaatansawah dan saprotan)tidakterdapatitempenanaman/perawatan sehingga RUKK tersebut tidak berpedoman padapedoman teknis dengan itemitem sebagai berikut: NO URAIAN VOL SAT HARGA JUMLAHSATUAN DANA1 2 3 4 5 6A PEKERJAAN PERSIAPAN1 Pertemuan Persiapan 3 kali 500.000 1.500.000Z Pembuatan papan nama 1 unit 500.000 500.0003 Pemasangan patok batas 50 HO 100.000 5.000.000K4 Dukementasi 1 set

Dipoin yangHal123dari107 Hal.

para Penggugat sangat menyambut baik mengenai pembuktianyang akan diajukan para Tergugat, adanya klaim pembenaranyangdisampaikan para Tergugat tentang jualbeli antara Tergugat 1 kepadaTergugat Ill secara sah menurut hukummerupakan dalil prematur, namunpara Penggugat siap untuk melakukan perlawananhukum sehinggadipersidangan akan diperoleh kebenaran apakah jualbeli objek perkaratersebut dapat dinyatakan sah atau tidak menurut hukum;Bahwa para Penggugat menyangkal dan membantah dalil para Tergugat dipoin

statuse kontrak /PKWT dan kontraknya tersebut sudahdiperpanjang lebih dari satu kali tanpa ada masa tenggang /Jedahsedangkan UndangUndang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Pasal59 ayat (4) dan ayat (6) tersurat menjadi PKWTT sehingga pada tanggal 15juni 2015 Pegawai Pengawas melakukan Pemeriksaan dan Klarifikasi yangterkait dengan data Para Penggugat di Perusahaan Tergugat sehinggadibuat berita acara yang ditanda tangani oleh Para Penggugat dan Tergugatdisaksikan oleh pegawai pengawas sehingga dipoin

statuse kontrak /PKWT dan kontraknya tersebutsudah diperpanjang lebih dari satu kali tanpa ada masa tenggang/Jedah sedangkan UndangUndang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 59 ayat (4) dan ayat (6) tersurat menjadi PKRWTT sehinggapada tanggal 15 juni 2015 Pegawai Pengawas melakukan Pemeriksaan danKlarifikasi yang terkait dengan data para Penggugat di Perusahaan tergugatsehingga dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh para Penggugat dantergugat disaksikan oleh pegawai pengawas sehingga dipoin

Kepala Kantor Pertanahan pada perkara aquo diPoin 3,4,5, dan 6 halaman 3 s.d Halaman 4).Kepemilikan Turut Terbanding V/Turut Tergugat atas Objek TanahSengketa telah dikuatkan dengan adalah Putusan Pengadilan NegeriMedan Nomor 334/Pdt.G/1989/PN.Mdn (Vide Bukti P4) jo. PutusanPengadilan Tinggi Medan Nomor 413/Pdt/1990/PT.Mdn (Vide Bukti P5)jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor2867K/Pdt/1991 (Vide Bukti P6) Antara Ny.Hajjah Tengku Siti Elly(Penggugat) Melawan Drs.