Ditemukan 5184 data
61 — 18
WAN HIRAWAN, M.Si, dibawah sumpah, pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :e Bahwa saksi sebagai ahli Administrasi Publik dan Kebijakan serta 1 praktisi dilingkungan Birokrasi/Pemerintahan dimintai pendapat sebagai ahli sehubungan denganadanya dugaan penyalahgunaan keuangan Negara pada Pelaksanaan Kegiatan DanaAlokasi Khusus (DAK) Paket Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar(SD) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi tahun 2010 ;e Bahwa berdasarkan Peraturan
86 — 94
Penasehat Hukumterdakwa tidak mengakui keahlian ahli atau menolak keterangan ahli karena ahli hanyalah staf pengajar dan bukanlah praktisi;Bahwa ahli mempunyai latar belakang pendidikan formal yaitu padaUniversite de Paris Pantheon (fakulte de droit) DEA de Finances Publiques etFiscalite (hukum keuangan Negara dan perpajakan) Paris 1987.
Yk.Bahwa ahli memberikan keterangan di depan persidangan baru satu kali; Bahwa ahli pernah menjadi praktisi keuangan daerah; Bahwa administrasi keuangan Negara apabila sudah dilaporkan danditerima maka pertanggung jawabannya sudah final; Bahwa ahli tidak tahu tentang pertanggung jawaban bersifat tetap dan tidaktetap serta terukur dan tidak terukur karena tidak pernah baca; Bahwa fungsi budgeding berkaitan dengan Kebijakan umum, Perda danPenetapan; Bahwa melalui Panggar dan TAP yang merumuskan anggaran
99 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hakim Agung Artidjo Alkostar tersebut sangat relevan denganpendapat mendiang Hakim Agung BISMAR SIREGAR, SH. yang menyatakansebagai berikut: "jika engkau ingin mengadili sesuatu janganlah lionya melihatKitab UndangUndang semata, sebab Mahkamah Keadilan sesungguhnyahanyalah berada pada liati nurani, oleh karenanya bertanyalah pada liatinuranimu"Semoga pendapat dari Hakim Agung tersebut menjadi renungan kitabersama dalam menelaah dan memeriksa perkara ini, bahwa ada kewajibanyang dibebankan kepada praktisi
195 — 88
SGJ tidakmemiliki kompetensi, praktisi ahli yang terlatih di bidang bioremediasi,peralatan laboratorium serta kemampuan teknik personil untukmelaksanakan kegiatan bioremediasi, dan bukan perusahaan yangbergerak di bidang pengolahan limbah beracun (B3), karena berdasarkanAkta Pendirian No. 184 tanggal 30 November 1998 dan diubah denganAkta Notaris H. Adrianto tanggal 1 Juli 2009, bahwa PT.
55 — 14
Advokatadvokat dan praktisi hukum pada kantorAdvokatku legal Audit Consultant, JI.K.H. Ahmad Dahlan No.41 KebayoranBaru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal.15 Januari2014 ; Pengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca berkas perkara ; Telah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa;Halaman 1 Putusan No.1751/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel.
195 — 93
pembayaran upah skorsing tanpa bataswaktu ;DALAM KONPENSIDALAM EKSEPSIGugatan Penggugat kabur (Obscuure Libel) karena objek yang disengketakantidak jelas, saling bertentangan dan bertentangan dengan kondisi faktual yakniantara klaim PHK karena efisiensi dan adanya perhitungan dana pensiun yangseolaholah ada klaim lain PHK karena pensiun.Halaman 61 dari 156 halaman Putusan No: 18/Pdt.SusPHI/2019/PN.Jap1Bahwa untuk menilai suatu gugatan apakah bersifat obscuur libel atau tidak,para hakim, advokat dan praktisi
55 — 22
Bahwa dengan adanya pidana minimum khusus tersebut dikalangan praktisi sendiripendapatnya terpecah menjadi dua golongan di mana di satu sisi berpendapat jika sudah nyatatertulis pidana minimum khusus, maka demi kepastian hukum tidak boleh disimpangi karenapidana minimum khusus sudah merupakan kehendak pembentuk undangundang danmerupakan manifestasi kehendak rakyat.
81 — 30
Supardjoyang mengantar proposal ke Pemprov.Bahwa kegiatan LSM KPMN dengan tema "Seminar KewirausahaanMenumbuhkan Semangat Berwirausaha Kemada Pemuda DalamMewujudkan Ekonomi Bangsa yang Lebih Baik dilaksanakan padatanggal 14 Juli 2011 di Rumah Makan Tiga Putri Semarang denganpara peserta MAHASISWA, Praktisi / Pelaku wirausaha, danMasyarakat umum. Sebagai nara sumber Bp. Budi Haryono praktisi /pelaku pembudidaya usaha ternak ikan zidat. (yang pembicara bapaksaksi Alm.
162 — 167
hukum.Menimbang, bahwa istilah melawan hukum dalam surat gugatanpenggugat dipakai dalam konteks perobuatan hukum yangdilakukan oleh para pihak dalam mengalihkan objek sengketayang didalilkan sebagai harta warisan almarhum H.Maksum tanpamenyertakan para penggugat sebagai ahli waris sah darialmarhum H.Maksum.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, MajelisHakim berkesimpulan bahwa penyebutan istilan PerbuatanMelawan Hukum dalam surat gugatan Penggugat adalah sesuatuyang wajar, karena dalam dunia praktisi
TRIAN YULI DIARSA, SH.MH
Terdakwa:
LILIK WIJAYATI BUDI UTAMI, S.Pd., M.M.
120 — 47
Program Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat;
- SPM dan SP2D Asli Pembayaran Langsung (LS) Belanja Akomodasi Bimtek Olahraga Tradisional dan senam Pasuruan Gumuyuh, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp. 126.000.000,;
- SPM dan SP2D Asli Pembayaran Langsung (LS) Belanja Pakaian Olahraga Bimtek Olahraga Tradisional dan senam Pasuruan Gumuyu, Dalam rangka Kegiatan Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi Pelatih, Peneliti,Praktisi
432 — 31
Terdakwa yang juga memiliki profesi lain yaitu sebagai Praktisi Hukum,dengan perbuatan pidana yang dilakukannya itu telah memberikancontoh yang tidak baik kepada masyarakat padahal Terdakwa adalahmerupakan orang yang dianggap tahu dan berpengalaman di bidanghukum;3. Terdakwa mengingkari perouatan dan kesalahan yang telahdilakukannya;Halhal yang meringankan :1. Terdakwa berperilaku sopan dimuka persidangan;2. Terdakwa sudah berusia lanjut;3.
![](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/public/frontend/images/doc-48-green.png)
- 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
Selanjutnya, di kalangan praktisi hukum, khususnya pandanganpara notaris terdapat dualisme hukum. Karena dalam praktik pembuatanaktaakta notaris senantiasa berhadapan dengan pembuatan bagian akta yangdisebut komparasi, yaitu bagian dari akta notaris yang menguraikan siapayang datang menghadap notaris sekaligus menjelaskan status penghadapdimaksud sehingga diketahui siapakah yang terikat dengan isi akta notarisyang berkenaan.
73 — 12
Bahwa tuntutan Para Penggugat agar perkara ini bisa diputussecara uit voerbaar bij voorrad adalah tuntutan yang keliru, karenamenurut doktrin serta yurisprudensi yang dipatuhi oleh para hakimserta para praktisi hukum selama ini, perkara ini tidak termasuk keHalaman 97 dari 210 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Padt.G/2014.
355 — 180
Bahwauntuk menilai suatu gugatan apakah bersifat obscuur libel atau tidak,para hakim, Advokat dan praktisi hukum lainnya umumnya mengacu padabeberapa yurisprudensi Mahkamah Agung (Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970, tanggal 12111970, danbeberapa referensi hukum (M.
SRI SURYANTI MALOTU, SH.MH
Terdakwa:
ALFONS STANI RUMENGAN alias APONG
237 — 74
Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga; Bahwa ahli merupakan praktisi perasuransian dengan pekerjaan sebagaiKomisaris Utama PT L&G Risk Services (2007 s/d sekarang) sertapendidikan terakhir S2 Magister Manajemen Universitas Gadjahn MadaJogjakarta (lulus tahun 2007); Bahwa ahli sejak tahap penyidikan di Polda Sulut sudah mengetahuiduduk perkara ini; Bahwa sejauh ini OJK (Otoritas Jasa Keuangan) belummengeluarkan peraturan tentang cara dan tata laksana dari pendaftaranagen
208 — 121
melanggarketentuan ketentuan di dalam Pasal 195 Ayat 2 dan Ayat 3 KompilasiHukum Islam.Bahwa Akta PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN DENGAN WASIAT, nomor = 12 = tanggal 542002 sudah jelas dan terang dan tidak adaalasan dan dasar kalau Kuasa Hukum Para Tergugat mengatakan kalauAkta PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN DENGAN WASIAT ,nomor = 12 = tanggal 542002 berupa AKTA JUAL BELI.Bahwa permasalahan ini dihubungkan pasal 49 UU Nomor 3 Tahun2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentangPengadilan Agama, maka para praktisi
SRI SURYANTI MALOTU, SH.MH
Terdakwa:
SWITA GLORITE SUPIT, SP
458 — 155
Saksi BIRGITA VIANEY RUNTUWENE16.Saksi ALFONS STANI RUMENGAN17.Saksi VEIKE ALMA ANGELIQUE WAKKARY, SP.Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkanseorang Ahli yang bernama IRVAN RAHARDJO, SE, MM, ANZIIF memberikanpendapatnya pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkansemua BAP dan kemudian tanda tangan; Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; Bahwa ahli merupakan praktisi perasuransian dengan
450 — 318
sifatnyadeklaratif, yang tidak menimbulkan akibat hukum yang baru.Bahwa, harus dipastikan terlebih dahulu apakah surat yang diterbitkan olehpemerintah itu memang benarbenar hanya informatif sifatnya, ataukah lebih dariitu, terdapat ketentuan baru yang menyentuh hak dan kewajiban, maka disitulahletak timbulnya akibat hukum yang baru.Bahwa, setiap produk hukum yang diumumkan dalam Berita Negara maupundiumumkan dalam Tambahan Berita Negara, maka dianggap setiap warganegara telah mengetahuinya, terutama oleh setiap praktisi
151 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
Otoritas dan praktisi perpajakan dibanyak Negara menerapkan metode Cost Plus denganmenggunakan basis Total Biaya (Total Cost) yang terdiri dari biayaproduksi dan biaya operasi.Bahwa sebagaimana yang dinyatakan di dalam paragraf 6.1.2.1. UNTransfer Pricing Manual (Bukti PK36e):The selection of a transfer pricing method serves to find the mostappropriate method for a particular case.
158 — 162
Aidil Fitrisyah, SH dan Vincencius Tobing,SH, Advokat dan Praktisi hukum berkantor pada Advokatku Legal Audit Consultantyang beralamat di JI. K.H.