Ditemukan 5678 data
Urut Berdasarkan
Putus : 24-06-2011 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid. SUS/2011/PN.TIPIKOR SMG Tanggal 24 Juni 2011 — dr. KADAR SUYANTO, MM., Bin M. MUNADI (TERDAKWA) ; CAHYO SURAJI, SKM . M. Kes. Bin SUGIYANTO (TERDAKWA 2)
113 — 18
113 — 18
Keputusan seperti ini bukanlahundangundang, dan bila dilanggar, pelanggarnya akan dikenai tindakan admmistrasi.Jadi, bila seseorang pegawai melakukan pelanggaran tupoksinya sebagaimana diaturdidalam sebuah SK, ia tidak dipidana, melainkan dikenai sanksi administratif.Bahwa prinsip dari seseorang membubuhkan tanda tangan adalah orang tersebutdianggap tahu mengenai akta / surat yang ditandatanganinya itu.Bahwa apabila dalam rangka pelaksanaan kontrak perjanjian pengadaan barangternyata terdapat force
Putus : 17-05-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 593 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 17 Mei 2016 — TAUFIK, S.Sos., M.Si bin H. IBRAHIM
57 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
PER1314/K/D6/2012tanggal 16 Oktober 2012, pada halaman 4 angka 17,yang menyatakan bahwa kerugian keuangan Negaraadalah berkurangnya kekayaan Negara ataubertambahnya kewajiban Negara tanpa diimbangidengan prestasi yang setara, yang disebabkan olehsuatu. tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force majeure);* Standar Akuntansi Basis Actual
Register : 13-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.MUHAMMAD AKBAR, S.H.
Terdakwa:
MURNIANTO, SP
172 — 57
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.MUHAMMAD AKBAR, S.H.
Terdakwa:
MURNIANTO, SP
172 — 57
02/SPK/KOPI SE/ROBUSTA MAMASA/VIII/2015, 036/SR/VIII/2015
- 3(tiga) lembar asli Surat PUSLITKOKA Jndonesia Jember NO.1232/X/2015 tanggal 04 Nopember 2015 perihal Keadaan memaksa (Force Majeure) .
- 1(satu) rangkap asli ADENDUM Surat perjanjian Kerja / Kontrak No.520/2204.a/DPPH-Set/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015.
Register : 02-10-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 06-04-2018
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1123/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr Tanggal 6 Maret 2018 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
PRABOWO UTOMO
216 — 110
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
PRABOWO UTOMO
216 — 110
kalangan bank tersebut saja, akan tetapi tetap saja Bank tidakboleh mengabaikan pedoman yang telah ditetapkan oleh BankIndonesia.Bahwa peraturan internal bank yang dibuat oleh Bank harusdiselaraskan dan disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia ataudalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.Penyelesaian kredit bermasalah melalui upaya hukum pidana tidakberkolerasi dengan cara bank untuk menentukan penilaian kesehatanbank.Dalam teorinya, perubahan peraturan perundangundangan dapatdikategorikan sebagai force
Register : 14-08-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 18-03-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 160/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 12 Januari 2021 — H.A.M NURDIN HALID ; DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
568 — 391
568 — 391
Keputusan pengesahan ini menentukan keabsahan,keberlakuan dan daya ikat (binding force) sebuah dokumen (ADDEKOPIN). Apabila ada pihakpihak yang tidak setuju dengan AnggaranDasar tersebut, maka yang harus digugat adalah Keputusan Presidententang pengesahan Anggaran Dasar tersebut;Bahwa Pendapat Hukum (/egal opinion) pada dasamya dokumen yangberisi argumentasiargumentasi hukum terhadap sebuah persoalan atausebuah isu hukum.
Register : 26-08-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 26/PID.TPK/2021/PT DKI Tanggal 15 September 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Dr. ERIANTO N, SH., MH
Pembanding/Penuntut Umum : Rully Gunawan Sangputra
Pembanding/Terdakwa : Lily Siswanto Hakim
Terbanding/Terdakwa : Ir. Rennier Abdul Rahman Latief
518 — 338
Pembanding/Penuntut Umum : Rully Gunawan Sangputra
Pembanding/Terdakwa : Lily Siswanto Hakim
Terbanding/Terdakwa : Ir. Rennier Abdul Rahman Latief
518 — 338
DS di Jeruk Purut Nomor Laporan 173Halaman. 196 dari 216 halaman Putusan No.26/PidSusTPK/2021/PT.DKI.639)640)641)642)643)644)645)646)647)648)649)650)651)O1/PNL/MT/XII/15 perihal Laporan Penilaian Properti tanggal 2Desember 2015,1 (satu) bundel foto copy legalisir Memorandum Restrukturisasi,nasabah : Grup SIAP, unit usaha : task force, tanggal 24 Oktober2016 dan persetujuan usulan restrukturisasi Grup SIAP,3 (tiga) lembar foto copy legalisir Addendum Perjanjian PembiayaanDengan Jaminan Saham antara
Lidya Sembiring,5 (lima) lembar foto copy legalisir Bukti Force Sell saham SIAP,18 (delapan belas) lembar foto copy legalisir Stock TransactionHistory Fundamental Resources PTE LTD,3 (tiga) lembar foto copy legalisir Memo No. M39129INF perihalMemo Pemblokiran Saham PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP)tanggal 2 November 2015,3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat dari KSEI tanggal 28September 2018 No.
Register : 19-10-2023 — Putus : 05-03-2024 — Upload : 18-03-2024
Putusan PN PADANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg Tanggal 5 Maret 2024 — Penuntut Umum:
AWILDA, SH,dkk
Terdakwa:
WIKRAN
91 — 51
AWILDA, SH,dkk
Terdakwa:
WIKRAN
91 — 51
- 1 (satu) bundel asli SK tahun 2021
- 1 (satu) lembar Asli Notulen Hasil Rapat tanggal 17 November 2021 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera barat
- 1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Kejadian Lapangan (Force Majeure) Ternak sapi Lokal Nomor : 117/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;<
Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jkt.Pstbarang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaanhak dan kewajiban tersebut;Bahwa Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/ kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
majeure).Dalam konteks Pasal 2 dan 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, kerugian Keuangan Negara yang dimaksud adalah yangdisebabkan perbuatan melawan hukum (Pasal 2), tindakanmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukannya (Pasal 3).
evaluasiEvaluasi dilaksanakan setiap semester oleh Dinas Perkebunan Propinsi Riauc Pelaporan terdiri dari :e Laporan kegiatan operasionale Laporan monitoring terhadap proses yang sedang berjalane Laporan evaluasi tahunane ~=Laporan lainnya7 Resiko atau sanksia Resikoe Apabila hasil pengawasan dan ada temuan dilakukanperingatan tertulis oleh pejabat berwenang sesuai denganpedoman umume Apabila terjadi kegagalan semasa pembangunan kebunsepenuhnya merupakan tanggungjawab pelaksanae Apabila terjadi force
Halhal yang layak dan wajar untukperpanjangan waktu pelaksanaan adalah sebagai berikut :1 pekerjaan tambah ;2 perubahan disain ;3 keterlambatan yang disebabkan oleh pihak pengguna barang/jasa ;4 masalah yang timbul di luar kendali penyedia barang/jasa ;5 keadaan kahar (force majeur) ;Bahwa Uang muka diberikan untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, danpengeluaran bulan pertama.
Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasadan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan,metoda kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;Bahwa Halhal yang layak dan wajar untuk perpanjangan waktu pelaksanaan adalahsebagai berikut :a pekerjaan tambah ;b perubahan disain ;c keterlambatan yang disebabkan oleh pihak pengguna barang/jasa ;d masalah yang timbul di luar kendali penyedia barang/jasa ;e keadaan kahar (force
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagaiakibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yangada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang danatau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force
dalam WC; Bahwa korban Fatma bukan pacarterdakwa karena pacar terdakwaadalah Eny dan sekarang sudah putuskarena Eny tidak mau punya calonsuami masuk penjara meskipun tidaksalah apaapa ; Bahwa terdakwa tidak tahu siapapacar korban Fatma ; Bahwa terdakwa tidak pernah datangke rumah korban dan tidak kenaldengan suami korban ; Bahwa terdakwa baru sekali itumelihat korban dan tidak tahu siapateman korban kalau nongkrong ditaman ; Bahwa terdakwa bisa naik sepedamotor dan biasanya naik sepeda motorYamaha Force
statusKampanye...dst..Dengan demikian secara okum tindakantindakan Tergugat terhadap paraPenggugat adalah melakukan EFISIENSIsehin m n hubungan keryang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Pengqugat jelas bersesuaiandengan ketentuan Pasal 164 ayat3 UndangUndang No.i3 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Agar dibantu Tim Task Force untuk menyiapkan gugatan klaimasuransi kepada Jasindo karena banyak juga kelemahan Jasindoyang bisa dipermasalahkan. Bahwa yang menjadi dasar penilaian kolektibilitas suatu debitur ada 3(tiga) pilar dari Bank Indonesia yaitu :1. Prospek Usaha : PT. Likotama Harum tidak memiliki prospek karenaprojekprojek yang dimiliki tidak atas nama sendiri (pinjam bendera);2. Kinerja/performence : PTI. Likotama Harum banyak yang tidakmemenuhi syarat3.
Bank DKI tidak akanmengalami kerugian, kecuali ada force majeur atau Debiturnyawanprestasi.Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : BB53,BB55,BB55A dan dibenarkan oleh Terdakwa;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;SAKSI BOYKE ADRIAN, SE., M.AB:Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita AcaraPemeriksaan di Penyidik;Bahwa sejak 11 Januari 2010 s.d 10 Februari 2011 pernah menjabatselaku Analis Kantor Pusat Departemen Risiko dan Kebijakan KreditGrup Komersial sesuai
Likotama Harum tidak dapat melakukanpembayaran kreditnya kepada Bank DKI, saksi mendapatkan laporandari laporan bulanan Group Pengelola aset Khusus kemudian DirekturKorporasi dan Komersial dahulu Direktur Pemasaran Mulyatnomemanggil Debitur yang bermasalah dan saksi diajak oleh Mulyatnountuk menemui dan meminta debitur bermasalah untuk membayar.Bahwa kemudian dibentuk tim task force untuk menyelesaikan kreditbermasalah;Bahwa mengenai Proses Reaktivasi yang dilakukan oleh Bank DK,saksi tidaki mengetahuinya
Jadi total keseluruhan Rp. 230.000.000.000..Bahwabenar, fasilitas Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada PT.Likotama Harum selaku Debitur Belum dilunaskan dan kapan jatuhtemponya saksi tidak mengetahui persisnya;Bahwa untuk memulihkan pengembalian Kerugian Bank DK,Kitamembentuk Task Force untuk menyelamatkan uang yang telahdicairkan untuk kredit PT.
Likotama Harum tidak lagisanggup membayar kredit dan bunga kredit, saksimelaporkan hal inikepada Komisaris Bank DKI Jakarta didalam Rapat Pengurus padabulan yang saksi tidak ingat, dengan aksiaksi tindak lanjutpenyelamatan seperti membentuk Tim Task Force, Rapat pengurus dilaksanakan sebulan sekali.Bahwa untuk laporan posisi tiap bulan dilaporkan oleh unit yangmengelola GPA dan GRK kepada Direksi;Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : BB55, BB55A, BB58, BB66, BB67, BB87A, BB143,
Seharusnya, untuk kontrak dimaksud, kecuali kondisi force majeur,sudah selayaknya diputuskan dan tidak boleh dilanjutkan oleh penyedia jasayang bersangkutan, Karena telah melewati batas toleransi. Sementara itu,dalam kenyataan kontrak tersebut tidak diputuskan.
(IDalam kaitan ini, yang perlu diperhatikan dari penjelasan di atas, bahwa padaintinya keterlambatan yang diijinkan adalah tidak melebih masa lima puluh hari.Seharusnya, untuk kontrak dimaksud, kecuali kondisi force majeur, sudahselayaknya diputuskan dan tidak boleh dilanjutkan oleh penyedia jasa yangbersangkutan, Karena telah melewati batas toleransi. Sementara itu, dalamkenyataan kontrak tersebut tidak diputuskan.
Seharusnya, untuk kontrak dimaksud, kecuali kondisi force majeur, sudahselayaknya diputuskan dan tidak boleh dilanjutkan oleh penyedia jasa yangbersaangkutan, Karena telah melewati batas toleransi. Sementara itu, dalamkenyataan kontrak tersebut tidak diputuskan.
Din selanjutnya diarahkan ke lokasi lubangpenguburan jenazah Prada Andri Apriyadi' oleh sdr.Maulidin menggunakan sepeda motor Yamaha Force 1 warnahijau) nopolnya dan Sdr. Din menggunakan Honda AstreaPrima di Desa Madat Kec. Lembah Seulawah Aceh Besar,selanjutnya jenazah diangkat oleh TerdakwaIl, = sdr.Maulidin dan Sdr.
Maulidin menggunakan sepeda motor Yamaha Force 1untuk kembali ke Yonif 112/DJ dengan menumpang mobilL300 jurusan Banda Aceh, setelah tiba Saksi kembalikerumah asrama Kima untuk ganti pakaian PDL loreng danmelaksanakan kegiatan di Ma Yonif 112/DJ seperti biasa.Bahwa alasan Sertu) Suhada) menunjuk Saksi untukmengantarkan jenazah Prada Andri Apriyadi karena padatahun 2007 Saksi pernah berdinas di Kipan C Yonif112/DJ Seulimum Aceh Besar sehingga Saksi mengetahuidaerah tersebut yang merupakan daerah binaan
untuk seluruhnya ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugatditolak maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum membayar biayaperkara akan ditentukan secara lengkap dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa tentang buktibukti surat berupa putusan PengadilanNegeri Tenggarong nomor: 26/Pdt.G/2004/PN.Tgr, diberi tanda P.1.A danPutusan Mahkamah Agung R.I. nomor : 238 K/Pdt/2010, diberi tanda P.1.Bmenurut Majelis oleh karena peradilan Indonesia tidak menganut asas TheBinding force
Namun akibat banyaknya customer yang memilikikredit bermasalah, perusahaan membuat Task Force Account Receivable(TFAR) untuk mendorong customer bermasalah untuk segera melunasiutangnya. Dari hasil upaya penagihan oleh TFAR tersebut, pada bulanJanuari 2019, PT.
Selainitu saksi juga menjadi bagian dari tim Task Force Accounts Receivable(TFAR) yang melakukan pengawasan khusus dan upaya penagihanterhadap piutang yang telah melampui jangka waktu 90 (sembilan puluh)hari dari saat jatuh temponya. Tim TFAR merupakan satuan tugasgabungan yang beranggotakan pegawai dari berbagai bagian, antara lainbagian Collections, bagian Legals, dan pegawai dari kantor regional.Bahwa benar PT.
terhadap pekerja/buruh dengan hubunganPKWT sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3)dan ayat (4) maka hakhak pekerja/buruh dan prosedurpenyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan perundangundangan PKWTT ;e Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan pada pokoknya dapatdisimpulkan bahwa Perusahaan yang melakukan PHKefisiensi yang dikarenakan aktivitasnya berakhir bukankarena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturutatau bukan karena keadaan yang memaksa (force
pembanding, makaharga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihakpihakyang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atauberada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yangdilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewayang menjadi pembanding.Kemudian di dalam PER 22 Bagian Pendahuluan dijelaskanmengenai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimanaberikut:Bahwa transaksi antara pihakpihak yang independen adalahtransaksi yang mencerminkan kekuatan pasar (market force
Register : 09-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 11/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi
- Drs. ZULKARNAEN bin BUJANG
111 — 22
111 — 22
Register : 24-06-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Pbr Tanggal 12 Nopember 2015 — SUSILO, S.E., M.M Alias SOESILO.
102 — 18
102 — 18
Register : 14-06-2017 — Putus : 20-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg. Tanggal 20 September 2017 — H. AHMAD SURYANA Bin USUP SUKARMA.
78 — 24
78 — 24
Register : 19-10-2023 — Putus : 05-03-2024 — Upload : 22-03-2024
Putusan PN PADANG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg Tanggal 5 Maret 2024 — Penuntut Umum:
AWILDA, SH,dkk
Terdakwa:
FANDI AHMAD PUTRA, S.Pt
106 — 192
AWILDA, SH,dkk
Terdakwa:
FANDI AHMAD PUTRA, S.Pt
106 — 192
1 (satu) bundel asli SK tahun 2021;
1 (satu) lembar Asli Notulen Hasil Rapat tanggal 17 November 2021 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera barat;
1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Kejadian Lapangan (Force
Majeure) Ternak sapi Lokal Nomor : 117/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;
1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/23/BAHN/DPKH-SB/2021;
2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor
Putus : 04-10-2011 — Upload : 21-03-2012
Putusan PN BANJARBARU Nomor 97/ Pid.B/ 2011/ PN.BJB. Tanggal 4 Oktober 2011 — * Pidana
- FENDI ARDIYANTO Als FENDI Als ANAK SIALAN Bin SARNO (Alm)
297 — 194
297 — 194
Putus : 09-08-2016 — Upload : 14-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 20/G/2016/PHI. Sby Tanggal 9 Agustus 2016 — ABDI PRABOWO, DKK MELAWAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
180 — 124
180 — 124
Register : 17-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/Pid.SUS/TPK/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 8 Nopember 2016 — Pidana Korupsi
- HENDRI KARTIKA ANDRI
205 — 50
205 — 50
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : SUNARKO;
2. Tempat Lahir : Tanjung Pandan;
3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/5 Oktober 1950;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Walet Indah 5 No.41 RT.014 RW.006 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta / Ruko Citraland EG-VI Jl. Lateri Ambon;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Bina Prima Taruna);
221 — 470
221 — 470
Register : 26-07-2011 — Putus : 28-12-2011 — Upload : 09-02-2012
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor PUT/101-K/PM.I-01/AD/VII/2011, 28-12-2011 Tanggal 28 Desember 2011 — T1 : SERTU FIRMAN FACHRUDIN,
T2 : PRATU BAMBANG SUSENO.
116 — 228
116 — 228
Register : 16-08-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 09-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 118/PDT/2019/PT SMR Tanggal 25 September 2019 — Pembanding/Tergugat I : Frengki Eriady
Pembanding/Tergugat II : Viktor Yuan
Pembanding/Tergugat III : Suparni
Pembanding/Tergugat IV : Doni Melstain
Terbanding/Penggugat : Thamrong Angsakul
Turut Terbanding/Tergugat V : Walikota Samarinda
Turut Terbanding/Tergugat VI : Camat selaku Kepala Kantor Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda
Turut Terbanding/Tergugat VII : Lurah, Kepala kantor Kelurahan Makroman, Kota Samarinda
103 — 85
Pembanding/Tergugat II : Viktor Yuan
Pembanding/Tergugat III : Suparni
Pembanding/Tergugat IV : Doni Melstain
Terbanding/Penggugat : Thamrong Angsakul
Turut Terbanding/Tergugat V : Walikota Samarinda
Turut Terbanding/Tergugat VI : Camat selaku Kepala Kantor Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda
Turut Terbanding/Tergugat VII : Lurah, Kepala kantor Kelurahan Makroman, Kota Samarinda
103 — 85
Register : 28-08-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 08-04-2020
Putusan PN MERAUKE Nomor 142/PID.B/2019/PN MRK Tanggal 25 Nopember 2019 — Pidana
- Terdakwa
290 — 473
290 — 473
Putus : 29-01-2014 — Upload : 26-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2013. Tanggal 29 Januari 2014 — PT MUSI RAWAS VS BAMBANG SETIAWAN, DKK
61 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375 B/PK/PJK/2015 Tanggal 4 Agustus 2015 — PT. YASULOR INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
277 — 264 — Berkekuatan Hukum Tetap
277 — 264 — Berkekuatan Hukum Tetap