Ditemukan 5687 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 18-06-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg Tanggal 7 Mei 2015 — Drs.Yan Hepta, MM Bin Zainal Abidin Agus
77 — 29
77 — 29
Untukaddendum hanya bisa dilakukan kalau benarbenar force major, kalau tidak yaseharusnya putus kontrak, pekerjaan dihentikan dan dibayarkan sesuai volumeterpasang;Menimbang, bahwa Terdakwa YAN HEPTA di persidangan telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa terdakwa sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) / Kepala DinasSosial dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam sejak bulan Juli 2013 sesuai dengankeputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 821.2/486/KPTS/BKD/2013; Bahwa Tugas dan tanggung
Putus : 24-05-2011 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 118/PID.SUS/2011/PN.SBY Tanggal 24 Mei 2011 —
53 — 9
53 — 9
Juli2006 jangka waktu Pelaksanaan kegiatanPengadaan Barang berupa Alat Kesehatanuntuk Pusling tersebut terhitung sejak tanggal27 = Juli 2006 s/d 26 SeptemberBahwa benar berdasarkan Kontrak Nomor :440/4444/KTR/436.317/2006 tanggal 27 Juli2006, pada pasal 7 disebutkan bahwaketerlambatan penyerahan pekerjaan yangmenyimpang dalam pasal perjanjian ini pihakkedua dapat dikenakan denda sebesar seperseribu ( 1/1000 ) mil dari harga pemboronganatau. setinggitingginya sebesar 5 persen,kecuali dalam keadaan Force
Register : 02-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg Tanggal 7 Mei 2015 — ARJONI,BE Bin JAMARAN
52 — 19
52 — 19
Untukaddendum hanya bisa dilakukan kalau benarbenar force major, kalau tidak yaseharusnya putus kontrak, pekerjaan dihentikan dan dibayarkan sesuai volumeterpasang;Menimbang, bahwa Terdakwa ARJONI, BE Bin JAMARAN di persidangantelah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pelaksana kegiatanpembangunan Masjid Simpang Padang Karet, Masjid Tanjung Cermin, danMasjid Terminal Nendagung di Kota Pagar Alam tahun 2013.Bahwa tugas dan
Putus : 27-11-2013 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 27 Nopember 2013 — SRIYATUN, SE binti SUHARSO KISMO WIJOYO
205 — 92
205 — 92
terhadap kebijakanakuntansi dan peraturan perusahaan dan perundangan;Menyusun catatancatatan atas objek dan waktu pemerikaan, penyampaikanusulan untuk mengatasi kekeliruan atau penyimpangan kepada unit terkait;Menyusun laporan berkala atas kegiatan satuan pengawas internal danmenyampaikan kepada Direksi serta mengadministrasikan dengan baiksemua kegiatan pemeriksaan dan pengawasan;Memantau perkembangan penyelesaian kreditkredit bermasalah terutamadalam hal adanya penugasan khusus untuk itu (task force
Register : 23-06-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 18-08-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 24/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY Tanggal 14 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ADRI SIWU
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : LILIK INDAHWATI, SH
226 — 471
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : LILIK INDAHWATI, SH
226 — 471
ACTN atas isiperjanjian bukan karena kesalahan Terdakwa melainkan karena adanyamusibah (force majeur);Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukankontra memori banding tanggal 19 Juni 2020 dan kontra memori banding tanggal 19 Juni 2020 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkaraini, adapun alasanalasan mengajukan kontra memori banding padapokoknya adalah sebegai berikut:Bahwa Terdakwa bukan orang yang punya akses untukmenempatkan atau mengambil uang dari OCBC dan juga sebagaimarketing
Register : 01-08-2013 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 463 /Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL Tanggal 3 Desember 2014 — DENIS ANTHONY MICHAEL KEET
Lawan
1.ICAC PROFESIONAL SERVICE
2.DR SHERLY SOLIHIN PsyD
683 — 477
683 — 477
Guard Force Indonesauntuk menjaga keamanan dan kenyamanan di rumah kediaman dari Penggugat yangterletak di JI. Raya Lebak Bulus IV No. 5A.(Bukti P75) Asli dan Copy Terjemahan perjanjian kerjasama keamanan PT. GuardForce Indonesa untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di rumah kediaman dariPenggugat yang terletak di JI. Raya Lebak Bulus IV No. 5A.
Putus : 12-01-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 12 Januari 2016 — YAYASAN ALIRENA VS OEI EMI NIRMALA, DK
73 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dimana hal ini dapat dilakukan denganalasan bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturut atau bukan karena keadaan memaksa (forcemajeur) dalam persidangan Tergugat tidak pernahmembuktikan adanya kerugian 2 (dua) tahun berturutatau bukan karena keadaan memaksa (force majeur),oleh karena itu petitum kedua dari Penggugat danPenggugat II patut untuk dikabulkan; (garis bawah olehPemohon Kasasi);Pertimbangan hukum alinea ke3, halaman 82 PutusanPengadilan Tingkat
Putus : 24-07-2012 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 201/Pid.B/2012/PN-PSP Tanggal 24 Juli 2012 — Harry Jusman
59 — 19
59 — 19
PLS)untuk melaksanakan pengurusan administrasi berupa dokumenSKSKB, kemudian dilanjutkan dengan Surat Nomor: 1209778/SS/VII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 Perihal: Keadaan Memaksa(Force Majeur), namun pihak kedua (Prianto selaku Direktur PT.PLS) tidak menanggapi suratsurat tersebut;Bahwa dikarenakan menurut keterangan pihak kedua (Priantoselaku Direktur PT.
Putus : 16-06-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 18/Pid.Sus-LH/2016/PN Klk Tanggal 16 Juni 2016 — Gustin Ruddy Narang Bin Holmes Narang
1071 — 362
1071 — 362
Pompa Air Bertekanan Tinggi4 set pompa air induk 45.6 KW + tool box, 24 roll selang pompa induk 2.5 incipanjang 100 feet, 24 roll selang 1.5 inci panjang 100 feet, 20 buah nozzle 1.5 inciTask Force Tips (TFT), 12 set cabang Y 2.51.5x1.5 inci, 6 set pompa jinjing +tool box, 12 roll selang pompa jinjing dan 10 unit tanki air portable 800 liter;C. Transfortasi3 buah truck angkutan personil (organik) dan 3 buah mobil pengangkut fine tool;D.
Register : 14-07-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg Tanggal 24 Oktober 2017 — SULAIMAN MARINUS LOUK
86 — 33
86 — 33
Oleh karena itubuktibukti pengeluaran bersifat fiktif sebagai pertanggungjawaban tidakmungkin menggambarkan pengeluaran Negara/Pemerintah Daerahsehingga buktibukti pengeluaran fiktif tidak dapat dibenarkan;Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahberkurangnya asset/Kekayaan Negara karena suatu' perbuatanmelanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur.Berkurangnya asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karenauang yangseharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan
Putus : 29-11-2012 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 16/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK Tanggal 29 Nopember 2012 — SYAFRI ARSYAD, S.Sos
86 — 78
86 — 78
Sedangkanberdasarkan Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi yang diterbitkanoleh Deputi Bidang Investigasi BPKP pada Tahun 2005, yang dimaksuddengan kerugian keuangan negara adalah berkuranganya kekayaan negarayang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karenajabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force majeur);e Bahwa, datadata yang digunakan untuk menghitung
Putus : 27-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 99/ PID.SUS/ 2013/PN. TIPIKOR.SMG. Tanggal 27 Nopember 2013 — SRIYATUN, SE Binti SUHARSO KISMO WIJOYO (Alm)
286 — 185
286 — 185
terhadap kebijakan akuntansi dan peraturanperusahaan dan perundangan;e Menyusun catatancatatan atas objek dan waktu pemerikaan, penyampaikan usulanuntuk mengatasi kekeliruan atau penyimpangan kepada unit terkait;e Menyusun laporan berkala atas kegiatan satuan pengawas internal danmenyampaikan kepada Direksi serta mengadministrasikan dengan baik semuakegiatan pemeriksaan dan pengawasan;e Memantau perkembangan penyelesaian kreditkredit bermasalah terutama dalam haladanya penugasan khusus untuk itu (task force
Putus : 21-07-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 19/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl Tanggal 21 Juli 2014 — MASDINAWATI Als IDA Binti MASRIAL
74 — 33
74 — 33
Effendi selaku Tim Teknis KotaBengkulu, dimana apabila salah satu tidak menandatangani maka danabantuan sosial yang sudah ada di bank tidak dapat dicairkan;e Bahwa hilangnya ternak atau dijualnya ternak oleh Kelompok TaniKarya Tani tanpa sepengetahuan dari Dinas Peternakan bukanlahmerupakan keadaan memaksa (force major).Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi :Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi.A.15.
Register : 03-07-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 129/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 30 September 2015 — -TARDI bin ATMA
-HOLIS Bin KARIMAN
65 — 12
65 — 12
berharga, dan barang, yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupunlalai, sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yangada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang danatau disebabkan oleh keadaan diluar Kemampuan manusia (force
Putus : 03-05-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBY Tanggal 3 Mei 2018 — TAUFADI, SH.
KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP ;
403 — 551
403 — 551
Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahkekurangan asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawanhukum, lalai, ataupun karena force majeur.
Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahkekurangan asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur.
Register : 02-08-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PN BANGKINANG Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Bkn Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
KOPERASI PETANI SAWIT MAKMUR KOPSA M
Tergugat:
PT.Perkebunan Nusantara V
Turut Tergugat:
PT.Bank Mandiri Area Palembang A Rivai
165 — 118
KOPERASI PETANI SAWIT MAKMUR KOPSA M
Tergugat:
PT.Perkebunan Nusantara V
Turut Tergugat:
PT.Bank Mandiri Area Palembang A Rivai
165 — 118
Yang menentukan kebun itu layak atau tidak layakadalah Dinas Perkebunan, sedangkan kewajiban Penggugat membayarcicilan kredit;Bahwa Penilaian kebun KKPA KopsaM pernah dilakukan oleh DinasPerkebunan (Disbun) Kabupaten Kampar pada tahun 2017 dan saksiikut mendampingi tim penilaian teknis dari Disoun Kampar tersebut dilapangan;Bahwa Hasil penilaian teknis dari Disbun Kampar, kebun kelapa sawitpola KKPA yang dibangun oleh Tergugat tidak layak;Bahwa Didalam perjanjian juga diatur mengenai Force Majure
Register : 06-10-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
LEONARD HASUDUNGAN NT, S.H.
Terdakwa:
JIMMY SEMUEL REINHARD MURMANA, ST
226 — 97
LEONARD HASUDUNGAN NT, S.H.
Terdakwa:
JIMMY SEMUEL REINHARD MURMANA, ST
226 — 97
dari 268jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengajamaupun lalal;2Berdasarkan pengertian tersebut, Ahli berpendapat bahwa kerugiankeuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan diluar Kemampuan manusia (force
Register : 23-09-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN KUPANG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kp Tanggal 21 Januari 2020 — Jaksa Penuntut Umum
Terdakwa
Penasehat Hukum
199 — 79
199 — 79
Terdakwa selaku PPK pernah meminta uang fee sebesar 17,5% dariManajemen Konstruksi;Bahwa mengenai fee tersebut sudah Terdakwa terima lebih kurangRp140.000.000,00 dari Saksi Ferry Jons Pandie yang Terdakwa terimasebanyak 3 (tiga) kali;Bahwa terhadap pekerjaan ini Terdakwa pernah meminta pendapat dariLKPP dan diberikan pendapat bahwa pelaksanaan Pekerjaan PembangunanNTT Fair dapat dilanjutkan akan tetapi pertimbangannya menggunakanPeraturan Presiden 16 Tahun 2018;Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ada force
majeure akibat badaisehingga pelaksanaan pekerjaan sempat terhambat;Bahwa sampai dengan bulan Maret 2019 sampai dengan PHK, escalatorbelum bisa sampai ke Kupang karena barang berupa escalator belum bisadikirim dari China karena Saksi Linda Liudianto baru membayar 65%;Halaman 225 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2019/PN.KpgBahwa hasil pemeriksaan Politeknik Negeri Kupang diperoleh progres fisikpekerjaan 54% dan sisa 45%;Bahwa sampai dengan saat ini pembangunan fisik Kawasan Pameran NTTFair belum
Register : 20-08-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 22-03-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk Tanggal 13 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
JUSAK E. AYOMI, S.H., M.H.
Terdakwa:
LUIS JULIANUS SABANDAFA
63 — 29
JUSAK E. AYOMI, S.H., M.H.
Terdakwa:
LUIS JULIANUS SABANDAFA
63 — 29
danpasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baiksengaja maupun lalai.Berdasarkan pengertian tersebut, ahli berpendapat bahwa kerugiankeuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan diluar Kemampuan manusia (force
Register : 08-12-2016 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 20-03-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk Tanggal 26 April 2017 — Penuntut Umum:
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
IMRAN HAMUNTA, S.Sos.
83 — 28
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
IMRAN HAMUNTA, S.Sos.
83 — 28
pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai.Berdasarkan pengertian tersebut, ahli berpendapat bahwa kerugiankeuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force