Ditemukan 5610 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sehat senat sesaat semat sebat selat sesar
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 04-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 28/PDT/2019/PT PLG
Tanggal 17 Juni 2019 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : KOSIM KOTAN Diwakili Oleh : Masrudian,SH dan Susilo,SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG Diwakili Oleh : PUTRI SEPTI LIA SH
Terbanding/Tergugat X : HENDRA
Terbanding/Tergugat VIII : dr. NURDA
Terbanding/Tergugat VI : ANTARIA GIRSANG
Terbanding/Tergugat IV : HJ. YULIANA
Terbanding/Tergugat XI : A. RIVAI
Terbanding/Tergugat IX : SUDIRMAN BIN CIKMAT
Terbanding/Tergugat VII : SUDIONO
Terbanding/Tergugat V : BHAKTI PANE
Terbanding/Tergugat III : PURWATI
Terbanding/Tergugat I : HERMAN SANTOSO
67 — 58
  • Bahwa di dalam angka 8 (delapan) gugatan Penggugat mengatakanbahwa bidang tanah tersebut dilakukan pengelolaan danHalaman 78 dari 162, Putusan Nomor28/PDT/2019/PT.PLG.pengurusan atas bidang tanah tersebut dalam waktu yang cukuplama, ini adalah keterangan yang sesat dan menyesatkan, sebabapabila tanah tersebut dikelola dan dilakukan pengurusan olehPenggugat maka permasalahan ini tidak muncul sekarang,melainkan jauh sebelum pembuatan jalan Nurdin Panji dilakukanpembebasan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 12-11-2014 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — AWONG HIDJAJA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI., II. PERUSAHAAN DAERAH JATI MANDIRI., III. IDRIS ISMAIL, SE., DKK;
132 — 276 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa apabila Judex Facti pada kesimpulannyamenyatakan tidak ada unsur kepentingan berdasarkan pertimbangannyapada point 1 diatas, maka pertimbangan yang demikian menurut PemohonPeninjauan Kembali adalah pertimbangan yang sesat dan keliru; justrudengan terbitnya SHGB dan SHM secara melawan hukum, maka timbullahkerugian sehingga berkepentingan untuk mengajukan suatu gugatan, sesuaidengan Pasal 53 ayat 1 UU No. 9 tahun 2004.Selanjutnya, tidak ada hubungan antara kepentingan dengan pertimbanganNo.1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-06-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1021 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 26 Juni 2012 — Tengku Agustin, DKK
26 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian Putusan aquo adalah pembuktian yang salah, keliru dan bertentangan dengan peraturanperundanganundangan yang berlaku terutama Pasal 185 ayat (1) KUHAP ;4 Bahwa terbukti terhadap ansir selanjutnya dalampertimbangan Majelis Hakim Judex Facti yangmelahirkan uaraian perbuatan yang diperoleh dandidapatkan dengan cara yang tidak sesuai dengan undangundang dan peraturan yang berlaku tentu akan melahirkanputusan yang sesat pula, jauh dari prinsip keadilan yangdimaksud dalam perkara ini, yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 13-02-2012 — Upload : 04-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 PK/PID/2011
Tanggal 13 Februari 2012 — ANTASARI AZHAR, SH.MH
551 — 414 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 117PK/PID/2011semuanya itu) harus ada suatupenjelasan atau argumenyuridis yang logis untuksuatu penolakan ataupenerimaan keterangan ahli;Bahwa Majelis Hakim JudexFacti maupun Judex Jurisdalam membuat suatupertimbangan hukum seharusnyamempergunakan atau menerapkanTeori Kebenaran berupa TeoriKoresponden dan TeoriKoherensi agar tidakmenimbulkan suatu putusanyang sesat dalam perkara aquo ;1.9.20.8.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-03-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 21-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SRI WAHYUNIATI, SH, M.Si
149 — 66
  • KADAR, jadi setelan sesat ABD. KADAR menyerahkan uang tersebutdiruang kerja SRI WAHYUNIATI, SH, M. Si kKemudian saksi amankan bersamadengan BRIGPOL RAGIL KUNAIFI, setelah itu saksi interogasi telah melakukankegiatan apa saja di dalam ruangan tersebut, ternyata ABD. KADAR menceritakantelah memberikan sejumlan uang sebesar Rp. 10.000.000 kepada SRIWAHYUNIATI, SH, M. Si, Kemudian ABD. KADAR menunjukkan dan berjalan keruang kerja dari SRI WAHYUNIATI, SH, M.
    KADAR, jadi setelan sesat ABD. KADARmenyerahkan uang tersebut diruang kerja SRI WAHYUNIATI, SH, M. Sikemudian saksi amankan bersama dengan BRIGPOL RAGIL KUNAIFI, setelahitu saksi interogasi telan melakukan kegiatan apa saja di dalam ruangantersebut, ternyata ABD. KADAR menceritakan telah memberikan sejumlah uangsebesar Rp. 10.000.000 kepada SRI WAHYUNIATI, SH, M. Si, kemudian ABD.KADAR menunjukkan dan berjalan ke ruang kerja dari SRI WAHYUNIATI, SH,M.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 08-05-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 296/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 13 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : PT.KASWARI UNGGUL,
Terbanding/Pembanding/Penggugat : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA ATAU KLHK
1077 — 1093
  • Logika berpikir seperti ini adalah logikaberpikir yang sesat dan keliru.17.1.4 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam SubAngka 6.11. Bahwa meluasnya api kebakaran juga tidak selaludisebabkan karena pembiaran tetapi juga karena faktorfaktoralam yang meliputi kondisi alam pada saat itu seperti anginkencang, cuaca panas, udara kering yang mendukungpenyebaran api tanpa dapat diatasi dengan sarana danprasarana standar.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 184/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 10 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : SERIKAT PEKERJA PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
Terbanding/Tergugat I : PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
Terbanding/Tergugat II : PT. PELABUHAN INDONESIA II, Persero
Terbanding/Tergugat III : HUTCHISON PORT JAKARTA PTE, LTD
187 — 147
  • Tahun 1999 Tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Sehat, adalah merupakan dalilpenggugat yang mengadaada dan tidak berdasarkan hukum.Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999:Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengaturdan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkanterjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas merupakan sebuah Fallacy (Sesatpikir) dari jenis Argqumentum Auctoritatis, yakni merupakan jenis sesat
Pengadilan PN BANDUNG
Putus : 14-04-2015 — Upload : 19-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 487/Pdt.G/2014/PN.Bdg
Tanggal 14 April 2015 —
103 — 137
  • tertanggal 03 Nopember2014 Nomor 02/Blokir/X1/2014 Perihal: BlokirPenyertifikatan Bidang Tanah, yang ditujukan kepada KepalaBPN Kota Bandung...dst, (sebagimana dalam posita gugatanPenggugat point 16 (enam belas), halaman 14);Berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas, tidak jelas apayang dipermasalahkan Penggugat, Penggugat mendalihkanTergugat XXXVII telah melawan hukum karena telahmengirimkan surat pemblokiran ke BPN Kota Bandung,sehingga dijadikan tergugat, hal ini adalah dalil yang kelirudan sesat
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 14-12-2020 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1200/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat:
Allied World Managing Agency Limited
Tergugat:
1.PT. Bagja Kumbara Nusantara
2.PT. Samudera Ekspedisi Aman
479 — 745
  • Dalil Penggugat tersebut sungguh tidak masuk akal, sesat dantendensius, karena Tergugat bukanlah perusahaan perkapalan ataupunperusahaan pengangkutan di perairan, juga bukan ahli nautika ataupun ahiteknik perkapalan sehingga sama sekali tidak berkompeten dalammenentukan kelaiklautan kapal.BahwaTergugat tidak berwenang dantidakmemiliki kompetensiuntukmemeriksadanmemutuskanmengenaikelaiklautankapal.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penipuan
Register : 04-05-2011 — Putus : 27-10-2011 — Upload : 19-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 113-K/PM.II-09/AD/V/2011
Tanggal 27 Oktober 2011 — Serda Sugiono, NRP. 591507
78 — 26
  • Bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas dakwaankesatu Oditur Militer yaitu melanggar pasal 378 KUHP atau 372KUHP dengan mengutip dalildalil putusan Pengadilan NegeriKarawang Nomor : 26/Pdt.G/2010/PN.Krw adalah sesat danmenyesatkan, dimana putusan Pengadilan Negeri KarawangNomor : 26/Pdt.G/2010/PN.Krw yang ditetapkan pada tanggal 24Maret 2011 pada halaman 68 dalam catatan menyatakan :Terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 26/Pdt.G/2010/PN.Krw, tanggal 24 Maret 2011 Kuasa HukumPenggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 12-06-2017 — Upload : 11-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016
Tanggal 12 Juni 2017 — 1. Ir. H.M. ROMAHURMUZIY, M.T, DK VS 1. H. SURYADHARMA ALI, M.Si, DKK
165 — 331 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jadi jelas bahwa argumentasi Penggugat Intervensi yang menyatakanmuktamar Jakarta adalah sah adalah sesat dan tidak berdasarkan hukumsedangkan Muktamar VIII Surabaya yang diselenggarakan pada tanggal1517 Oktober 2014 tidak mendapat penolakan 2/3 (dua pertiga) darijumlah peserta forum tertinggi kKeputusan partai politik sebagai dimaksudPasal 25 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;19.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 01-02-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 70/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat:
PT. Kawasan Berikat Nusantara, Persero
Tergugat:
1.PT. Karya Citra Nusantara
2.Kemenhub Cq. Dirjen Perhubungan Laut Cq. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda
3.PT. Karya Teknik Utama
448 — 276
  • angka 18dan angka 19 Halaman 8 sampai dengan halaman 9 Gugatannya, denganalasanalasan sebagai berikut:PERTAMA:Bahwa objek yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Konsesi, bukanlahmilik Penggugat sebagaimana yang telah berulangkali Tergugat jelaskan di atas, utamanya mengenai klaim kepemilikan PENGGUGATatas wilayah usaha yang menurut Penggugat ditetapkan di dalamKeputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992;KEDUA:Sebagaimana telah dikemukakan dalam eksepsi, dalil gugatan Penggugatpada angka 19 keliru dan sesat
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 79/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 4 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat I : RAMLI M
Pembanding/Penggugat II : HJ. JAWARIAH
Pembanding/Penggugat III : MARWIYAH
Pembanding/Penggugat IV : AHMADSYAH
Pembanding/Penggugat V : AHMAD HM
Terbanding/Tergugat I : PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI NEGARA PERTAMINA PERSERO Cq. PERTAMINA HULU MAHAKAM
Terbanding/Tergugat II : PT. TOTAL FINA ELF E dan P BALIKPAPAN BRANCE
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KELURAHAN MUARA JAWA ULU
Terbanding/Intervensi I : SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI . SKK Migas
144 — 206
  • d 20 Memori Bandingnya pada pokoknya mendalilkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong harus dibatalkan dikarenakan salah menerapkan hukum, dengan alasan menyatakan bukti kepemilikan yang diajukan oleh Para Pembanding merupakan akta di bawah tangan yang fungsinya sebagai penjelasan data fisik untukpermohonan penerbitan sertifikat; dan tidak mempertimbangkan Pasal 7 ayat(2) dan Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan (2) PP No. 24/97.Bahwa dalil Para Pembanding tersebut merupakan dalil yang sesat
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 30-06-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 18/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
PT. PANCAPUTRA MARGASEJAHTERA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Intervensi:
Fikra Abdul Razaq Faraid, S.H, M.H.
370 — 278
  • Bahwa terhadap dalil Penggugat pada bagian ke V Pokok PokokGugatan Huruf B yang pada intinya menyatakan bahwa tindakanTergugat menerbitkan Keputusan objek sengketa adalah tindakanmelanggar wewenang dari segi isi (materiae), wilayah (/ocus) dan waktu(temporis) adalah dalil yang keliru dan sesat.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-06-2016 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 10-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 284/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 5 April 2017 — NY Dra NOES SOEDIONO Lawan 1.KEPALA KEPOLISIAN RI CQ KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL RI CQ DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM KEPOLISIAN RI 2.KOMISARIS BESAR POLISI DRS. LISTYO SIGIT PRABOWO M.Si 3.AJUN KOMISARIS BESAR POLISI AFRIADI LESMANA SIK 4.JAKSA AGUNG R.I CQ JAKSA AGUNG MUDA PIDANA UMUM CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
106 — 68
  • ketikaterjadinya tandatangan tersebut PENGGUGAT sedang bepergian keluarnegeri, namun penyangkalan PENGGUGAT pada waktu tidak pernah diakomodir secara positif oleh TERGUGAT Il dan TERGUGAT Ill yang makinsemangat agar Perkara ini dapat dilimpahkan kepada TERGUGAT JV,PENGGUGAT menyadari bahwa ia sedang berhadapan pada suatu kekuatanyang sangat besar dan tidak mengetahui siapa yang berperan dalam proseshukum yang sedang menimpa dirinya sehingga dapat menjerumuskanPENGGUGAT pada suatu Proses Peradilan Sesat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 15-09-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2016
Tanggal 15 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, , DK VS AGUNG SATRYO WIBOWO, S.H.,M.H
395 — 272 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan keterangan dari Ahli yang dihadirkan olehPara Tergugat yang menyatakan bahwa:Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan belum bersifat finalkarena belum mempunyai akibat hukum serta masih ada rangkaianprosedur administrasi lagi dalam pemeriksaan pajak untuk menghasilkansuatu penetapan. setelah serangkaian pemeriksaan pajak dilaksanakan,barulah dihasilkan produk penetapan berupa Surat Ketetapan Pajak.Surat Ketetapan Pajak inilah yang dapat diajukan upaya hukum olehPenggugat";Pertimbangan yang sesat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-04-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2386 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 28 April 2014 — Dr. Ir. MADE ASTAWA RAI ;
100 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tertanggal 5 Mei 2012yang dimohonkan upaya hukum Kasasi adalah Putusan yang Keliru, tidakmemberikan pertimbangan dan/atau menerapkan hukum sebagaimanamestinya dan nyatanyata sesat, sehingga karenanya putusan a quoharus dibatalkan ;. Bahwa alasanalasan dalam Memori Kasasi yakni :A.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Arbitrase
Register : 21-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst
Tanggal 16 Mei 2019 — SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA HIBAH MCC X PT. CARBONTROPIC ,Cs
1284 — 672
  • Hal ini terkait dengan harus adanya itikadbaik dalam proses arbitrase;Bahwa dalam kondisi sangat patut diduga adanya Tipu Muslihat yangdilakukan salah satu. pihak pada saat pemeriksaan di sidang BANIsehingga akibat tipu muslihat tersebut majelis Arbiter menjadi sesat dalammembuat putusannya, sehingga sangat patut apabila kKemudian putusanarbitrasi tersebut diajukan pembatalannya ke Pengadilan Negeri;Bahwa meskipun putusan arbitrase bersifat final and binding, namun apabiladalam putusan tersebut terdapat
Pengadilan PA KAJEN Perdata Agama
Register : 01-10-2019 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PA KAJEN Nomor 1681/Pdt.G/2019/PA.Kjn
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
124 — 61
  • Sehingga, Penggugat perlumeluruskan arah berfikir Tergugat yang sesat terkait pengertiansyirkah yang dimaksud dalam perkara a quo yakni syirkahsebagaimana yang dimaksud dalam Pasala 1 huruf f KompilasiHukum Islam ( KHI ) ;Hal. 51 dari 154 hal. Putusan No. 1681/Pdt.G//2019/PA.Kjn.42. Bahwa tidak benar, bohong jawaban Para Tergugat padaangka 12 point 1 yang menyatakan Tergugat sampai denganTergugat V beserta alm.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 22-04-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 04-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 211/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 24 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat I : INDRA DAENG PARANI Bin Muhammad Nawawi Daeng Parani Diwakili Oleh : ANGGI A.R. HARAHAP, SH., DKK
Pembanding/Penggugat II : HAERUL Bin Zaenal Abidin, Diwakili Oleh : ANGGI A.R. HARAHAP, SH., DKK
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KECAMATAN BOGOR TIMUR cq. LURAH KELURAHAN KATULAMPA,
Terbanding/Tergugat II : HJ. SITI JUBAEDAH BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat III : SUPRIATNA, S.E. BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat IV : EDDY SUPRIATIN, A.MD. AHLI WARIS DARI ENCUM MURTINI BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat V : IWAN SETIAWAN, S.IP. BIN E. SUWARDI BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat VI : YAYASAN WIRANATA
Terbanding/Tergugat VII : DRS. H. ZUHDIMAS UD,
Terbanding/Tergugat VIII : HJ. SUHAERTIH
Terbanding/Tergugat IX : R. AGUS ABDURRAHMAN, S.E.
Terbanding/Tergugat X : Rd. NINA MAEMUNAH,
Terbanding/Tergugat XI : R. AYI IBRAHIM, ST.
Terbanding/Tergugat XII : SITI RAHAYU,
Terbanding/Tergugat XIII : MARIANA,
Terbanding/Tergugat XIV : HERDIAN,
Terbanding/Tergugat XV : FIRDAUS,
Terbanding/Tergugat XVI : IDA FARDAL,
Terbanding/Tergugat XVII : ALDI RIZAL,
Terbanding/Tergugat XVIII : BENI MULYANA,
Terbanding/Tergugat XIX : R. FIRMAN HAMDANI,
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA CIBINONG, KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat VI : . KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat VII : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SELAKU PPAIW WILAYAH KEC. SUKARAJA DAHULU KUA WIL. KEC. BGR. TIMUR
350 — 400
  • Perbuatan Melawan Hukum(1) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengankewajiban hukum, karena telah lalai dalam pencatatan objek tanah tahun 1971sehingga timbul peralihan yang sesat terhadap objek sengketa tanah aquosehingga sangat merugikan Para Penggugat;(2) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan haksubjektif orang lain, dalam hal ini Para Penggugat selaku pemilik sah ObyekSengketa Tanah A quo yang seharusnya mendapatkan keuntungan dariObyek Sengketa