Ditemukan 5536 data
262 — 75
Pengadaan Jasa Konstruksi untuk Pembangunan Lanjutan untukPembangunan Lanjutan P3SON Hambalang yang dibiayai dari danaDIPA APBN Kemenpora tahun anggaran 2010 2012.Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas, makadapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisirsebagai perbarengan beberapa perbuatan yang masingmasing harusdipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, dengan demikian Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur gabungan beberapa perbuatan sebagaimana yangdimaksud
154 — 24
pokoknya menerangkan sebagaimana didalam BAP ;Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan mengakuidakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan keterangan saksisaksi dalam BAP ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yaknimelanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dengan unsurunsurnya sebagaiberikut :Barang siapa ;Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaanorang lain ;Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;Dalam hal perbarengan
Dedi Januarto Simatupang, S.H
Terdakwa:
SITI HASNIAH
161 — 221
MENGADILI:
1. Menyatakan Terdakwa SITI HASNIAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara perbarengan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1124 — 239
Lamintang 1997:699);Menimbang bahwa menurut Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yangpada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanyatindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebihdari empat hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diaturdalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapatindak pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas,dihubungkan dengan faktafakta
102 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Abas Suhari Somantri yang merupakan perkara splitsingdengan perkara a quo ;Menghukum Terdakwa UMAR SJARIFUDDIN membayar biaya perkarasebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat No. 28/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST tanggal 08 April 2010yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa UMAR SJARIFUDDIN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagai perbuatan perbarengan
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
586 — 203
Unsur sebagai gabungan beberapa perbuatan yang dipandangsebagai perbuatan berdiri sendiriMenimbang, bahwa unsur dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHP berbunyi dalamhal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancamdengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut diatas, adalahmerupakan bentuk gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop= concursus
436 — 447 — Berkekuatan Hukum Tetap
PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, makaberdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berdasarkan ketentuan Pasal5 juncto Pasal 6 huruf b juncto Pasal 35 ayat (3) UndangUndang Nomor46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, makaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukanatau turut serta melakukan perbarengan
10026 — 4548
kejahatannya; Para Terdakwa belum mengembalikan uanguang milik jamaah umroh yangtidak diberangkatkan;Keadaankeadaanyang meringankan ; Untuk Terdakwa tidak ada; Terdakwa II masih mempunyai anak bayi; Menimbang, bahwa adapun mengenai pidana kurungan pengganti dendayang dituntut Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulankurungan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut denganberdasar pada ketentuan Pasal 30 ayat (5) KUHP yang menyatakan jika adapemberatan pidana disebabkan karena perbarengan
5432 — 8167
uanguang milik jamaah umroh yang tidakdiberangkatkan;Keadaankeadaanyang meringankan; Terdakwa bukan pelaku utama; Terdakwa masih berusia muda sehingga bisa diharapkan untuk memperbaikitingkah lakunya dikemudian ;Menimbang, bahwa adapun mengenai pidana kurungan pengganti dendayang dituntut Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun kurungan, Majelis Hakimtidak sependapat dengan tuntutan tersebut dengan berdasar pada ketentuanPasal 30 ayat (5) KUHP yang menyatakan jika ada pemberatan pidana disebabkankarena perbarengan
951 — 721
bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan ketentuanPasal 84 ayat (2) Undangundang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (KUHAP), berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 6 huruf b JoPasal 35 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini telah melakukan perbarengan
DWI SETYADI, SH, MH
Terdakwa:
YOGA RESTYANTO, S.T.,M.Ars.
89 — 36
., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan perbarengan, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
- Membebaskan terdakwa YOGA RESTYANTO, S.T.,M.Ars., dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
- Menyatakan terdakwa YOGA RESTYANTO, S.T.
.,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan perbarengan sebagaimana dakwaan Pertama Subsidair; - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGA RESTYANTO, S.T.
496 — 1515
Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkanketentuan Pasal 84 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana (KUHAP), berdasarkan ketentuan Pasal 5 junctoPasal 6 huruf b juncto Pasal 35 ayat (3) Undangundang Nomor 46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut sertamelakukan perbarengan
285 — 126
perbuatan yang dilanggarada lex spesialis dan lex generalisnnya, maka yang berlaku doktrinlex spesialis derogat legi generalis.Ahli menerangkan dalam hal 1 perbuatan melanggar dua aturan lexspesialis, maka yang berlaku ,misal korupsi dan perbankan makayang berlaku asas sistematis spesialiteit, berlaku yang lebihkhusus.Ahli menerangkan perbuatan berlanjut (pasal 64 KUHP) ada 3unsur yakni harus ada 1 keputusan kehendak dari dader, delikdelik tersebut sejenis, waktu tidak terlalu lama.Ahli menerangkan perbarengan
291 — 94
perbuatan yang dilanggarada lex spesialis dan lex generalisnnya, maka yang berlaku doktrinlex spesialis derogat legi generalis.Ahli menerangkan dalam hal 1 perbuatan melanggar dua aturan lexspesialis, maka yang berlaku ,misal korupsi dan perbankan makayang berlaku asas sistematis spesialiteit, berlaku yang lebihkhusus.Ahli menerangkan perbuatan berlanjut (pasal 64 KUHP) ada 3unsur yakni harus ada 1 keputusan kehendak dari dader, delikdelik tersebut sejenis, waktu tidak terlalu lama.Ahli menerangkan perbarengan