Bahwa TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan keterlambatan dalampembayaran angsuran bulanan sejak bulan juli 2013 (gugatan dimaksukkan)sampai dengan sekarang selama 37 bulan secara berturutturut tidakmembayar angsuran kepada PENGGUGAT REKONVENSI untuk kendaraantersebut diatas.10.Bahwa dengan demikian, maka TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGATKONVENSI telah melalaikan kewajibannya dalam pembayaran angsuran dantelah melalai pula terhadap isi dari Perjanjian Pembiayan dengan jaminanfidusia sehingga TERGUGAT

Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung sebagaimanaIkhtisar kesepakatan Pembiayaan tertanggal 7 Agustus 2017 antaraTergugat dengan lembaga Pembiayan dan Penggugat menandatangani danmenyetujui fasilitas kredit tersebut.

pihak berhutangberkewajiban untuk membayar utangnya sekaligus dengan marginsebagai Ceiling Price yang sesuai perjanjian mereka.Menimbang, bahwa penarikan pembiayaan sesuai ketentuanpasal 3 akad Al Murabahah, dilakukan secara bertahap sesuaidengan proses penyelesaian proyek yaitu) kesemuanya setelahnasabah memenuhi persyaratan, antara lain sebagai berikut:Pasal 3 ayat (4) Nasabah telah menyetor dana untukpembayaran biaya administrasi, notaris, danbiaya biaya lainnya yang berkaitan denganpasilitas pembiayan

dan mempergunakan surat kuasa dalamhal penyerahan jaminan meskipun mengetahui praktik yang demikian itubertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) UU No 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen.Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan salinan Akta Perjanjian Fidusiayang dibuat dihadapan Notaris, melainkan salinan atau fotocopy SertifikatHalaman 9 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN MdnJaminan Fidusia yang bibuat pada tanggal 26 Desember 2018, dan SuratPerjanjian Pembiayan

Perjanjian Pembiayan Secara Fidusia Nomor : 070719211817(perjanjian), dengan Sertifikat Fidusia NomorW25.00032622.AH.05.01 tahun 2019 Tanggal 24 April 2019dengan Nomor Akta Fidusia Nomor : 1726 tanggal 23 April 2019antara Penggugat/Debitur (Dinna Taawoeda) dan Tergugat (perjanjian) adalah sah dan mengikat, sesuai dengan Pasal 15UU Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang samadengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum

Adapun perincianperhitungan yang telah disetujui oleh Pelawan dalam akta otentik yang telahditandatangani kami cantumkan kembali agar lebih jelas sebagai berikut : Harga Beli : Rp. 1.715.000.000, (satu milyar tujuh ratus lima belasjuta rupiah) Uang Muka Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) Pembiayan BANK : Rp. 1.200.000.000, (satu milyar dua ratus jutarupiah) Margin Keuntungan : Rp. 1,212.188.946,77 (satu milyar dua ratus duabelas juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat

Fotokopi Akad Wakalah Pembiayan KPR BTN Syariah antara PTBank Bank. Tabungan Negara (Persero) Tok dengan PENGGUGATNomor :38 tanggal 14 Juni 2012 , yang dibuat oleh PT Bank Bank.Tabungan Negara (Persero) Tbk di Malang bermeterai cukup danfotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok denganaslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (TII.2);5.3.

Kembali dapat Tergugat sampaikanketentuan perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sama sekalitidak tertuang dalam Peranjian Pembiayaan Konsumen aquo yang telahdibuat, disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dengan TergugatHalaman 21 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN MadDalam Perjanjian Pembiayan Konsumen aquo, Pasal 12 (dua belas) itusendii adalah tentang BiayaBiaya dan bukan tentang KetentuanTambahan sebagaimana dalil Penggugat Pasal 12 PeranjanPembiayaan Konsuemn

Pada kenyataannya padatanggal tersebut Tergugat tidak memiliki sesuatu (objek) yangHal. 16 dari 68 hal. putusan Nomor 2323/Pdt.G/2019/PA Mksbisa di wakilkan, dan penandatanganan akad Murabahah danWakalah di lakukan sekaligus dengan perjanjian kredit di DepanNotaris.b) Bahwa Pembiayan Al Murabahah berdasarkan FatwaNomor : 04/DSNMUI/IV/2000, tentang Pembiayaan AIlMurabahah menyatakan dalam ketentuan umum (syarat danRukun) dengan tahapan sebagai berikut :1) Bahwa Bank membeli barang yang diperlukannasabah

Praja 2008 Polres Tegal dengan sumber pembiayaan dariAPBD Tingkat Il tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Tegalsebagaimana tercantum dalam Perda Nomor 1 Tahun 2008 tanggal23 Januari 2008 tentang APBD Kabupaten Tegal TA 2008 yangkemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun2008 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tegal TA 2008 koderekening 1.19.1.19.01.15.05 sebesar Rp.799.440.000,00, untukpembiayan kegiatan pengamanan Pemilihan Bupati Tegal;Bahwa sebelum pencairan dana bantuan untuk pembiayan

dengan sumber pembiayaan dari APBDTingkat Il tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimanatercantum dalam Perda Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 23 Januari 2008tentang APBD Kabupaten Tegal TA 2008 yang kemudian dijabarkandengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2008 tentangPenjabaran APBD Kabupaten Tegal TA 2008 kode rekening1.19.1.19.01.15.05 sebesar Rp. 799.440.000,00, untuk pembiayaankegiatan pengamanan Pemilihan Bupati Tegal;3.23.33.4 25 Perkara KorupsiBahwa sebelum pencairan dana bantuan untuk pembiayan

Bahwa dalil Penggugat pada point 6 yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak sah karena tidak sepakatlagi, bahwa kemudian Perjanjian yang dibuat antara debitur dankreditur adalah perjanjian yang telah dibuat, disepakati dan diakui olehpara pihak yang mengikatkan diri yang mana penggugat akui sendiridengan beberapa kali melakukan angsuran pembiayan, dapatTergugat buktikan, dan perjanjian juga sudah sesuai dengan 1320KUHP.

Bahwa Penggugat telah mendapat fasilitas pembiayan dari Tergugat,dimana Tergugat adalah merupakan lembaga keuangansyariah dimanaberdasar ketentuan dalam bab ix tentang penyelesaian sengketa Pasal 55ayat (1) undangundang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentangperbankan syariah menyatakan dengan tegas bahwa :Penyelesaian sengketaPerbankan Syariah dilakukan oleh pengadilandalam lingkungan Peradilan Agama;Bahwa dalam pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 tentang PeradilanAgama secara tegas dinyatakan

yaitusaksi Anang Awi Nungcik, akan tetapi berkas 18 (delapanbelas) nasabah tersebut tidak lengkap, kemudian yangmembuat berkas pembiayaan adalah terdakwa sendiri selakuPMS di Bank Syariah Mandiri KCP Lubuklinggau.Bahwa benar terhadap ke 18 (delapan belas) terdakwa tidakmelakukan OTS (On The Spot), dan juga terdakwa tidakmelakukan wawancara/investigasi serta terdakwa juga tidakmelakukan penilaian jaminan, padahal hal tersebut syaratpenting untuk melakukan pinjaman atau pembiayaan.Bahwa benar proses pembiayan

saksi Anang Awi Nungcik,akan tetapi berkas 18 (delapan belas) nasabah tersebut tidak lengkap,kemudian yang membuat berkas pembiayaan adalah terdakwa sendiri selakuPMS di Bank Syariah Mandiri KCP Lubuklinggau.Bahwa benar terhadap ke 18 (delapan belas) terdakwa tidak melakukan OTS(On The Spot), dan juga terdakwa tidak melakukan wawancara/investigasiserta terdakwa juga tidak melakukan penilaian jaminan, padahal hal tersebutsyarat penting untuk melakukan pinjaman atau pembiayaan.Bahwa benar proses pembiayan

tersebut; Bahwa benar Terdakwa yang menyuruh saksi Ambar Widawati, S.Euntuk membuka tabungan rekening BCA; Bahwa Terdakwa tidak mencairkan uang sejumlah Rp 222.000.000,00(dua ratus dua puluh dua juta rupiah) yang ditransfer saksi Adam Safeitersebut dari BCA, melainkan Terdakwa menerima uang tersebut dari saksiAmbar Widawati, S.E; Bahwa Terdakwa menerima uang dengan nominal yang jauh berbedadari biaya appraisal yang Terdakwa tetapkan sejumlah Rp 22.000.000,(dua puluh dua juta rupiah) tersebut, untuk pembiayan

Trihamas) karena saksipegawainya dan digaji langsung oleh Trihamas ;Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2007 bagian Adminstrasi ;Bahwa setahu saksi untuk pembiayan mobil baru biasanya BPKBdiserahkan belakangan terpisah dengan syarat yang lain dan barudiserahkan 3 bulan setelah keluar dari Samsat ;Bahwa saat dikeluarkan uang, yang menjadi pegangan adalah showroom(dealer) mengeluarkan pernyataan akan menyerahkan BPKB palinglambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian, dan apabila 3(tiga) bulan

pemberian pembiayaannya;Bahwa saat permohonan diajukan Atasan adalahterdakwa Mildarianiselaku pembiayaan, bapak lahardo selaku kepala cabang bu Siti Nurbaniselaku pimpinan dipisi unit usaha sariah, pada saat bu Siti Nurbanisebagai pejabat sementara, karena Lahardo lagi cuti ;Bahwa yang menilai proyek untuk diberikan pembiayaan adalahkewenangan bagian Anal.SaksiIFAN ARIFANSYAH, SE Bin ISKANDAR ARIF:Bahwa saksi bekerja di BPD KALTIM sejak tahun 2006 sampai dengantahun 2008 akhir, saksi dibagian kelompok pembiayan

sebesar Rp 25.223.000.000,00 (dua puluh lima milyar dua ratus duapuluh tiga juta rupiah) sebagai akibat pemberian pembiayaan tidak sesuaidengan ketentuan pada PT Bank Jateng Cabang Syariah Semarang denganagunan SPP dan SPMK tidak benar sebesar Rp.29.500.000.000,00 (duapuluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah) yang telah dikembalikansebesar Rp.4.277.000.000,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh tujuh jutarupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi JawaTengah atas Penyaluran Pembiayan

,Notaris di Jakarta dengan plafondsebesar Rp 87.125.902.972, (delapan puluh tujuh milyar seratus duapuluh lima juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh duarupiah);15.Bahwa guna menjamin fasilitas pembiayan diatas Penggugat telahmenjaminkan beberapa jaminan sebagai jaminan pembiayaan,diantaranya adalah sebagai berikut:a) Sertipikat Hak Milik (SHM) No.95, terletak di Provinsi Jawa Barat,Kabupaten Bandung, Kecamatan Cikadas, Desa Cikadut, seluas 13.140m? atas nama Hj.

NELTJE PATTINAMA SH Terdakwa telahmengajukan fasilitas pembiayan pembelian kapal HUDE 08 sesuai surat PT.HUDE TRINDO NIAGA BAHARI No.103/BAV/HTNB/X/2012 tanggal 3 Oktober2012 tersebut dan sudah direalisasikan kepada PT. ANDOYO TOPAN ARTHANUGRAHA ABADI dengan jumlah sebesar Rp.7.030.000.000,(tujuh milyartiga puluh juta rupiah) ;Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan para pemilik yang lainnya yaitusaksi AMIN LATIEF.

Terdakwa Drs.Bambang Margono ;Bahwa untuk pembiayan kegiatan Evaluasidan Pembubaran PPK diambil dariBendahara Santi Lestari Bendara Hibahdan APBD kalau untuk Pembentukan PPKPemilu Legislatif dana APBN ada yangdikelola oleh Bendahara Robby Nur ;Bahwa saksi tidak tahu untuk kegiatantersebut darimana sewa gedung dan sewasounstistem ;Bahwa saksi sebagai Ketua KPU setiapkegiatan di Plenokan dan ada mataanggarannya termasuk kegiatan yang akandiadakan di Hotel Rindu Sepadan ada diplenokan tetapi mata anggarannya