Ditemukan 582 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagaimana sebagaaimana sebagaimanaa sebegaimana sebagainana sebaagaimana sebabagaimana serbagaimana sesbagaimana sewbagaimana
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-04-2021 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 29-04-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 176/Pdt.G/2019/PN Jap
Tanggal 17 Desember 2019 — PERDATA : - Penggugat : 1.EDDY THOMAS HERMANTO 2.MARIANI - Tergugat : Drs. Muhammad Darwis
247 — 157
  • PenggugatIl) oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang memerikas danmngadili perkara a a quo menyatakan batal dan tidak berlaku NOP atasnama Para Penggugat;Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/PN Jap12.13.14.15.Bahwa oleh karena Para Penggugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum maka mohon kiranya Majelis Hakim membebaskanPara Turut Tergugat dari segala tuntutan hukum Para Penggugatsehingga tidak tunduk terhadap putusan dalam perkara a quo,seabagaimana dalam petitum No. 8 Gugatan
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-09-2016 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 240/Pdt.G/2015/PN Sda
Tanggal 13 September 2016 — H. Syafi’i, S.Sos. Lawan: PT. Bintang Karyasama, dkk
41 — 8
  • pokok perkara :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertitersebut diatas ;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan obyek sengketa adalah tanahtanah kas desa Wedoroklurak yang dialihkan secara melawan hukum ;Menimbang, bahwa mengenai letak dan batas batas tanah sengketa adalahsebagaimana ditunjukan Penggugat dalam pemeriksaan tempat dan telah jelas bagikedua belah pihak sebagaimana hasil pemeriksaan tempat yang tercantum dalamberita acara pemeriksaan tempat, dengan luas adalah seabagaimana
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 23-04-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 10/Pid.B/2015/PNBjm
Tanggal 23 April 2015 — ANDREI Als FERRY Bin KARNA;
101 — 17
  • Terdakwa hanya berperansebagai pemantau keadaan dan berjagajaga pada saat temantemannya beroperasi,Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti terdakwa telah terlibatsejak persiapan sampai dengan pelaksanaan, oleh karena itu unsur ke 4 ini jugaterpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas karenasemua unsur pidana dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi maka Majelis Hakimmenyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana seabagaimana
Pengadilan PN SAMPANG Pidana Khusus
Register : 11-10-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN SAMPANG Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Spg
Tanggal 25 Oktober 2018 — Pemohon:
SUNADI
Termohon:
Satreskrim Polres Sampang
75 — 28
  • Seabagaimana putusan MARI No.367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998, Putusan MA No 545K/Pid.sus/2011.A. Bahwa, dengan demikian Peyidikan yang dilakukan oleh PenyidikUnit Ill Satreskrim Polres Sampang kepada Pemohon batal demi hokum.4. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHONSEBAGAI TERSANGKA1.
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama
Register : 03-01-2022 — Putus : 27-04-2022 — Upload : 27-04-2022
Putusan PA BANGKALAN Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Bkl
Tanggal 27 April 2022 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 3
  • Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam pernikahannya telah diperoleh beberapa harta bersama yang dua objek diantaranya seabagaimana tersebut diatas;
PASAL 2
Penyelesaian Perselisihan
Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk membagi harta tersebut, dan segala bentuk perselisihan terkait dengan harta bersama dimaksud diatas telah selesai dengan cara damai secara kekeluargaan;
PASAL 3
Harta Yang Dibagi
Bahwa Pihak
Pengadilan PN BAUBAU Perdata Perjanjian
Register : 10-01-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 05-09-2017
Putusan PN BAUBAU Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Bau
Tanggal 26 Juli 2017 — PENGGUGAT - RAIS JAYA RACHMAN TERGUGAT - PT. SATYA JAYA ABADI
331 — 199
  • Subekti, S.WH yang mengemukakanvanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan berupa 4 (empat) hal yakni : Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya; Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yangdiperjanjikan; Melakukan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut telah puladitanggapi oleh Tergugat seabagaimana yang termuat dalam kesimpulan
Pengadilan PA MARTAPURA Perdata Agama Perceraian
Register : 02-02-2015 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0084/Pdt.G/2015/PA.Mtp
Tanggal 1 Oktober 2015 — Pemohon vs Termohon
26 — 7
  • Disisi lain Penggugatrekonpensi dan Tergugat rekonpesi seabagaimana dalam fakta yangditemukan dalam sidang selama berpisah sejak Januari 2015 sampai dengansekarang tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami isteri.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugatrekonpensi tentang uang kasih sayang sejumlah Rp.50.000.000, (lima puluhjuta rupiah) adalah tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan di tolak.3.
Pengadilan PN WONOSOBO Perdata
Register : 19-02-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN WONOSOBO Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Wsb
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
Mardi Yuwono
Tergugat:
Ir Jaka Sutikna
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Wonosobo
2.Camat Kejajar
3.Plt. Kepala Desa Dieng
4.Kepala Kantor Kementrian ATR /BPN Kab Wonosobo
116 — 42
  • Jaka Sutikna, hal tersebut dikarenakan seorangPejabat dan Jabatan adalah dua konsepsi yang saling berbeda dan terpisahsatu sama lainnya, Entitas Hukum sebuah Badan Hukum adalah tetap,sekalipun pengurusnya silih berganti, Direksi yang berhak mewakili SuatuPerseroan akan tampil dengan sendirinya dimuka persidangan sebagaiTergugat, apabila Penggugat menggugat Perseroan, seabagaimana ketentuanPasal 98 ayat (1) dan (2), UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas;Menimbang, bahwa berdasarkan
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-07-2017 — Upload : 31-07-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 64/PDT/2017/PT.DPS
Tanggal 26 Juli 2017 — 1. HAJI SYAHRIL HS sebagai Pembanding I 2. I MADE WIARTANA ( ahli waris almarhum I MADE GELAR), sebagai Pembanding II; 3. AZIS HUSIN sebagai Pembanding III; M e l a w a n 1. ABDUL AZIZ ALAMUDI Bin HUSIN ALAMUDI sebagai TERBANDING 2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG sebagai Turut Terbanding
123 — 66
  • Bahwa mengenai kebenaran identitas AZIS HUSIN sebagaipihak yang berperkara sebagaimana telah diperiksa seluruh alatalat buktinya dan diputus berdasarkan Putusan PN DenpasarNo.25/Pdt.G/2006/PN.Dps jo Putusan PT DenpasarNo.108/PDT/2007 jo Putusan MA No.1402 K/Pdt/2008 joPutusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.158PK/PDT/2010 (vide Bukti Tlk1, Tlk2,TIK3,TI4), bukanlahABDUL AZIZ ALAMUDI telah dilakukan pemeriksaan kebenaranidentitas/diri Pihak dan dikeluarkan Surat oleh Pengadilan TinggiDenpasar seabagaimana
Pengadilan PA TALU Perdata Agama
Register : 01-02-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PA TALU Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU
Tanggal 26 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
69 — 27
  • Batas sepadan sebelah Barat objekperkara bukanlah dengan tanah **********x**** seabagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat akan tetapi berbatas dengan tanah MIAR.Oleh karena adanya perbedaan batas sepadan objek perkara sebelahbarat dengan fakta dilapangan, maka secara hukum telah terbukti objekgugatan Para Penggugat kabur dan karenanya patut dan beralasanhukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak daat diterima.d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 P/HUM/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — H. ARTHA HANIF., DK VS 1. PRESIDEN RI., 2. MENTERI AGAMA RI;
194 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PeraturanPemerintah telah menetapkan kewajiban pelayanan bagi PPIUsalah satunya tentang administrasi dan dokumentasi, dimanadalam materi muatan pasal selanjutnya yang dimaksud PelayananAdministrasi dan Dokumentasi meliputi diantaranya:e Melaporkan keberangkatan Jemaah kepada Menteri danMelaporkan pelaksanaan penyelenggaraan lIbadah Umrahkepada Menteri;e Memberikan Akreditasi untuk kualitas pelayanan PPIU;(1) Bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah di atas, merupakandelegasi pengaturan undangundang, seabagaimana
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-05-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 73/Pdt.G/2016/PN Byw
Tanggal 27 April 2017 — PT.ANCOL METAL TERANG PRINTING LAWAN AMINOTO, Dkk
358 — 520
  • dilakukan dengan segeradilakukan, untuk itu petitum angka 12 ini haruslah di tolak pula;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13 majelis hakim berpendapat,bahwa oleh karena Tergugat Konopensi VPenggugat Rekonvensi , Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Il dan Tergugat Il adalah pihak yang kalah, maka sudahselayaknya agar menghukum Tergugat Konpensi VPenggugat Rekonvensi ,Tergugat Konvensi WPenggugat Rekonvensi Il dan Tergugat Il untuk membayarsemua ongkos perkara yang besamya akan ditentukan seabagaimana
Pengadilan PTUN MANADO TUN Pertanahan
Register : 24-11-2016 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 91/G/2016/PTUN.MDO
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat : Abner Patras, dkk Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
138 — 62
  • Bahwa terhadap Permintaan Para Penggugat perihal adanya alasanalasan mendesak untuk penangguhan obyek gugatan karena alasanalasan seabagaimana diuraikan Penggugat pada bagian tersebut angka 1s/d6;Pernyataan tersebut sangatlah mengadaada dan tidak berdasar karenasebagaimana diketahui bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut,dalam hal ini Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 02/Tiberiasatas nama PT.
Pengadilan PN PARIAMAN Pidana Khusus
Register : 29-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan PN PARIAMAN Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Pmn
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
RIO FRANDY,SH.MH
Terdakwa:
Masri Panggilan Mas
292 — 142
  • atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasayang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdaganganbarang dan/atau jasa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1angka 1 Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan IndikasiGeorafis ;Bahwa yang dimaksud dengan Merek Dagang/Jasa adalah merek yangdigunakan pada barang/jasa yang diperdagangkan oleh seseorang ataubeberapa orang secara bersama sama atau badan hukum untukmembedakan barang/jasa sejenis lainnya seabagaimana
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-05-2018 — Putus : 15-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 265/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Januari 2019 — Penggugat:
1.Ama Nur Jaman Hobrouw
2.Ivanna Margaretha Kawatak
Tergugat:
1.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
2.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Mimika Papua
3.PT Freeport Indonesia
211 — 95
  • Perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan.Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan hak seabagaimana yangdimaksud pasal Langka 2 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 adalahperselesihnan yang timbul karena tidak terpenuhinya hak , akibat adanyaperbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama,yang dalam penjelasan pasal 2 huruf a, menjelaskan bahwa perselisihnan hakadalah perselisihan mengenai
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-12-2011 — Putus : 09-05-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan PN PADANG Nomor 22/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 9 Mei 2012 — ERISMAN CANIAGO Bin M. Saad
80 — 19
  • KarenaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 seabagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang No 20 tahun 2001 tantang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, sedangankan ketentuan pasal 3 tersebut bersifat alternatif ataukomulatif, Majelis berpendapat disamping Penuntut Umum tidak memberikanpertimbangan dalam tuntutanya ini, juga memperhatikan fakta hukum Terdakwatidak ada menikmatinya, maka telah dirasakan adil apabila hukuman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 21-11-2017 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1280 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — AGUSTINUS HUTABARAT, S.E
215 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YuddiAgung pada saat telah dilakukan Penyidikan dan pada saat telah dilakukanPenuntutan namun kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwapengembalian kerugian negara adalah tidak menghapuskan pidananyasesuai dengan UndangUndang Tindak Pidana Korupsi Pasal 4Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidakmenghapuskan pidananya pelaku tindak pidana seabagaimana dimaksuddalam Pasal 2 dan 3 UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999
Pengadilan PN BLITAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-03-2013 — Putus : 14-09-2007 — Upload : 16-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 383/Pid.B/2007/PN.BLT
Tanggal 14 September 2007 — Drs. H. SOEBIANTORO, MSi.
148 — 170
  • Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraSubsidaritas maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan DakwaanPrimair yaitu perbuatan terdakwa seabagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 04-10-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 489/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 5 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : Herijan Julianto
Terbanding/Tergugat I : Jaka Malik Ibrohim
Terbanding/Tergugat II : Asep Supriatna
Terbanding/Tergugat III : Endut Rahma
Terbanding/Tergugat IV : Enjang Nandang
Terbanding/Tergugat V : Endang Salim
Terbanding/Tergugat VI : Asep Mulyadi
Terbanding/Tergugat VII : Enca
Terbanding/Tergugat VIII : Sugiono
Terbanding/Tergugat IX : Endi
Terbanding/Tergugat X : Nurhayati
Terbanding/Tergugat XI : Sunarwan
Terbanding/Tergugat XII : Supriyanto
Terbanding/Tergugat XIII : Rudy Siswanto
Terbanding/Tergugat XIV : Muhamad Ansori
Terbanding/Tergugat XV : Merry
Terbanding/Tergugat XVI : Hendro
Terbanding/Tergugat XVII : Rohendi
Terbanding/Tergugat XVIII : Parijan
Terbanding/Tergugat XIX : Oman Suganda
Terbanding/Tergugat XX : Diana
Terbanding/Tergugat XXI : Dedi Suryadi
Terbanding/Tergugat XXII : Rasmadi
Terbanding/Tergugat XXIII : Sutarmo
Terbanding/Tergugat XXIV : Sutrisno
Terbanding/Tergugat XXV : Yuyu Wahyudin
83 — 63
  • Dan tidak pernahdilakuakn audit internal secara menyeluruh;Bahwa seabagaimana dalildalil diatas, sangat tidak berdasar jikaPELAWAN meminta agar persoalan anatara TERLAWANTEREKSEKUSI dan PELAWAN harus dipisahkan = sendirisendiri.Karena faktanya kerugian yang Dialami oleh TERLAWANTEREKSEKUSI merupakan kesalahan dari PELAWAN sendiri sebagaidireksi, yang tidak mau melaksanakan perintah Undangundang. Hal iniHalaman.44 dari 151 halaman put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-09-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 990 K/PID.SUS/2014
Tanggal 10 September 2014 — Dr. GANI ABDUL GANI
258 — 566 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • langsungdikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebabapapun" dan dalam penjelasannya dikatakan bahwa piutang Negara meliputipula piutang "badanbadan yang umumnya kekayaan dan modalnyasebagian atau seluruhnya milik Negara, misalnya Bankbank Negara, PTPTNegara, Perusahaanperusahaan Negara, Yayasan perbekalan danpersediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya", serta Pasal12 ayat (1) Undangundang yang sama mewajibkan InstansiinstansiPemerintah dan Badanbadan Negara seabagaimana