• IV mengatakan sudah memerintahkan tergugat VII untuk melakukan pembongkaran tower tersebut, namun tergugat VIIItidak mau melaksanakan SP (Surat Perintah Bongkar) sesuai SOP olehkarena itu tergugat VIII juga haruslah dipersalahkan dan telah turutmelakukan perbuatan melanggar hukum (ini permainan kucingkucinganantar pejabat saling menyalahkan satu sama lainnya, namun adapersekongkolan jahat untuk merugikan warga setempat yaitu parapenggugat, sehingga para penggugat menduga kemungkinan adaperbuatan Suap

  menyuap dari tergugat sehingga pembangunan towertersebut tetap dikerjakan oleh tergugat tanpa menghiraukan wargasetempat)..

  Bahwa setelah TERGUGAT membaca dengan seksama dalil angka 6Gugatan a quo, yang pada intinya PARA PENGGUGAT menyatakan Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor : 96/PDT/2020/PT PTKmenduga kemungkinan perbuatan suap menyuap dari TERGUGAT ,dengan ini TERGUGAT mensommer PARA PENGGUGAT untukmembuktikan dalil PARA PENGGUGAT dimaktub;Bahwa setelah TERGUGAT I membaca dengan seksama dalil angka 7Gugatan a quo, yang pada intinya PARA PENGGUGAT menyatakanMenara Telekomunikasi milik TERGUGAT I mengandung radiasi

• ,

• 9 (sembilan) lembar amplop bertuliskan Dewan Pimpinan Pusat LSM Tamperak,

dirampas untuk dimusnahkan;

• 1 (satu) buah kartu nama berikut potongan kertas bertuliskan Ingin Bertemu Klarifikasi terkait dugaan suap menyuap membebaskan tahanan terkait dengan tahan Narkotika (Paris, Deni, Franky, Della),
• 1 (satu) buah Buku Tabungan Rekening Bank Mandiri Norek 1010009879105 atas nama LSM Tampera,
• 10 (sepuluh) lembar Surat

  Dewan Pimpinan Pusat LSM Tamperak Tamengan Perjuangan Anti Korupsi No. 1005/DPPTAMPERAK/XI/ 2021 tanggal 22 Nopember 2021 perihal Suap menyuap Polsek Menteng yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Tamperak Kepas Panagean Pangaribuan, SH. dengan tembusan Ketua DPR RI, Kepala BNN RI, Kapolri, Kejagung RI, Ketua Mahkamah Agung, Kapolda Metro Jaya, Kapolres Jakarta Pusat, Kapolsek Menteng, Arsip,

• 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank Danamon ke Rekening Penerima Bank BCA an.

• Putusan Pengadilan Militer l04 Palembang Nomor 28K/PM 1O04/AD/IV/2020 tanggal 3 Juni 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu danmenurut cara yang ditetapkan oleh undangundang, oleh karena itu PermohonanBanding Oditur Militer secara formal dapat diterima.Menimbang, bahwa dalam Permohonan Bandingnya Oditur Militer mengajukankeberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa perbuatan Terdakwa adalah murni merupakan tindak pidana umum yaitupenipuan, tidak ada kaitan sama sekali dengan persoalan suap

  menyuap karenaTerdakwa bukan seorang pejabat/panitia yang memiliki kekuasaan untukmeloloskan seseorang untuk menjadi Prajurit TNI.Bahwa pada dasarnya meskipun Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidanadan sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, namunbukan sematamata tidak dapat dipecat dari dinas Militer, karena faktadipersidangan, Terdakwa sudah memiliki niat untuk menipu korban dari awal, tidakada sama sekali ada upaya dari Terdakwa untuk menyiapkan Saksi2 (Sdr.PutraTrianzah

• uangtersebut akan dikembalikan, namun sampai sekarang tidak ada uang yangdikembalikan;Bahwa saat penyerahan uang tersebut ada saya, sdr Riko dan sdr Riki dan sdrHasan Zein;Bahwa Saksi tidak tahu tentang penerimaan CPNS dani K2 tersebut;Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 393/Pid.B/2019/PN MgBahwa Saksi sebelumnya pemah menemui Terdakwa untuk menyelesaikansecara baikbaik masalah uang tersebut karena Terdakwa sudah dianggapkeluarga sendin namun Terdakwa menjawab bahwa kita semua akan masukpenjara karena suap

  menyuap dan Terdakwa dan keluarganya tidak ada itikadbaik untuk mengembalikan uang tersebut;Bahwa Saksi sebelumnya juga menyerahkan uang kepada Terdakwa padasore harinya dirumah orang tua Saksi dan saat itu ada sdr Aprina dan sdr Riki;Bahwa sebelumnya tahun 2011 Saksi tinggal di satu rumah dengan sdr Aprinadan sdr Riki di Jalan Ill namun sekarang Saksi sudah pindah dirumah Saksisendin di Jalan V;Bahwa Saksi tahu jika sdr Riko tidak lolos CPNS setelah membacapengumuman di koran dan nama sdr Riko

• Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat untukbercerai, sebab selain Penggugat tidak berhak menuntut perceraianberdasarkan Yurisprudensi dan SEMA tersebut diatas, Penggugat jugatelah mengabaikan kewajibannya sebagai seorang lbu bagi anakanakbahkan telah memberikan teladan yang tidak baik bagi perkembanganmental anakanak.Bahkan Tergugat pernah mendapat laporan/cerita darianak Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugatbersama dengan selingkuhannya (Afian Adipu) pernahmempertontonkanaksi saling suap

  menyuap makanan dan Tidur di Satu kamar yang samadan diwaktu yang sama, dan sangat disesalkan hal itu dilakukan didepananakanak;Perilaku Penggugat yang sudah meliwati batas sebagai seorang lou bagianakanak tidaklah pantas melakukan hal itu dihadapan anakanak.Seharusnya Penggugat memberikan contoh dan teladan yang baik bagianak, sehingga tidaklak layak menurut hukum serta etika dan moral jikaPenggugat masih diberi ruang untuk memuluskan perselingkuhannya ;> Bahwa menurut Tergugat diajukannya gugatan

• dikatakan dan disampaikan olehPenggugat didalam isi Gugatannya point angka 5, 6, 6 pada halaman 3,4 dan halaman 5, menurut keterangan dari Tergugatl, juga merupakancerita yang semuanya tidak ada kebenarannya dimanaterjadinyaPercabutan Pengaduan Nomor : LP/ 74/ V 2012/ SU/ PelBLW/ SekMedanLabuhan dikarenakan bahwa = sesungguhnya dan sebenarnyaPenggugatpun merasa takut sekali didalam hal dilaporkan oleh Tergugatlke kantor kepolisian yang dengan suatu perbuatan pidana persangkaanmencoba memberikan uang suap

  menyuap dalam hal mau mendudukkandan mau memasukkan anak Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil(PNS) di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik IndonesiaKantor Wilayah Sumatera Utara yang memang yang pertama sekalimenemui dan mendatangi dirinya Tergugatl (Felix Leonard Simorangkit)adalah si Penggugat sendiri sehingga membuat dirinya Penggugat itusendiri yang mau mencabut laporan pengaduannya di Kantor KepolisianPosekta Medan Labuhan dan jadi untuk itu dengan adanya pencabutanlaporan pengaduannya

• Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan suap terhadap Bupati Lombok Timur dalam proyek pengadaan lahan untuk pemasaran jagung. Terdakwa selaku Direksi PT. iPasar Indonesia melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemkab Lombok Timur, dimana dalam ... [Selengkapnya]

• itu Tergugat menolak dengan tegas tuntutanPenggugat untuk bercerai, sebab selain Penggugat tidak berhakmenuntut perceraian berdasarkan Yurisprudensi dan SEMA tersebutdiatas, Penggugat juga telah mengabaikan kewajibannya sebagaiseorang Ibu bagi anakanak bahkan telah memberikan teladan yangtidak baik bagi perkembangan mental anakanak.Bahkan Tergugatpernah mendapat laporan/cerita dari anak Penggugat dan Tergugatyang mana Penggugat bersama dengan selingkuhannya (AA) pernahmempertontonkan aksi saling suap

  menyuap makanan dan Tidur diSatu kamar yang sama dan diwaktu yang sama, dan sangat disesalkanhal itu dilakukan didepan anakanak;e Perilaku Penggugat yang sudah meliwati batas sebagai seorangIbu bagi anakanak tidaklah pantas melakukan hal itu dihadapan anakanak.

• Internal bahwa TERGUGAT pada posis yang sangat sulit bukan dibuatbuat, maka sekecil apaun langkahefisiensi dilakukan untukmenyelamatkan pekerja yang lain dan perusahaan Bahwa Majelis Hakim Judex Facti sungguh telah mengabaikan samasekali bukti bukti tersebut oleh karenanya Pemohon Kasasi / dahuluTergugat benarbenar diperlakukan tidak adil dan nyatanyatadizalimi;Kami menyadari di dalam membantu penegakan hukum di negeri inikami berkomitmen untuk tidak melakukan caracara kotor denganmelakukan praktek suap

  menyuap untuk "membeli" putusan;Bahwa sungguh sangat ceroboh dan menciderai rasa keadilan sertaterlinat tidak profesional semua fakta diabaikan, sehingga PemohonKasasi/dahulu Tergugat menduga putusan ini bermotif transaksionaldengan pihak tertentu, mengingat pada Putusan Sela Majelis Hakimtelah menolak Eksepsi Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat denganHal. 25 dari 38 hal.

• sangat kooperatif dan obyektifdalam memberikan keterangan sesuai dengan hakhak Pemohon yangdilindungi dan dijamin oleh undangundang dengan berdasarkan halhalyang Pemohon betulbetul ketahui dan alami, dengan tidak ada tujuanatau keinginan untuk membela diri sendiri atau menyembunyikan peranPemohon dalam perkara yang dituduhkan kepada Pemohon.Bahwa sejak proses penyidikan dilangsungkan oleh Penyidik KPK,Pemohon disuruh/diminta untuk mengakui dan membuka semua peranMajelis Hakim dalam proses dugaan suap

  menyuap dalam penangananperkara Sdr.

  SAIFUL JAMIL pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.Bahwa para Penyidik KPK menurut Pemohon tidak etis/tidak bolehmelakukan hal demikian terhadap Pemohon, karena pada dasarnyaPenyidik KPK pada saat itu tentu sangat mengetahui aktifitas dan peranPemohon dalam kasus suap menyuap sejak pihak KPK melakukanpenyadapan ; terutama dalam hal komunikasi (perencanaan), apakahPemohon pernah berkomunikasi dengan Majelis Hakim dalam perkaraSAIPUL JAMIL baik melalui telepon maupun ketemu di luar jadwalsidang?

• Penggugat pernah terlibat suap menyuap untuk adik iparnyamasuk kerjas. Penggugat salah pergaulan+Penggugat selalu memperbanyak hutang atau gali tutup lubang.Penggugat tidak mempunyai wawasan yang luas.Penggugat berpikiran sempitPenggugat mempunyai sifat memfitnahPenggugat dan keluarga besar Penggugat kurang harmonisK x = < &Penggugat mempunyai cacat fisik di telinga menjadi agakkurang sedikit mendengar dengan jelas ( PenyataanPenggugat)z.

  tanggal 13April 2016 dari kerabat Penggugat setelah hampir 1 bulan ), Penggugatmempunyai akhlak yang tidak baik, Penggugat tidak pernah sosialisasidilingkungan rumah tangerang atau rumah depok, Penggugat tidak dapatmerawat anak, Penggugat selalu mendewakan duniawi tanpa memikirkanakherat, Penggugat mempunyai sifat boros, Penggugat mempunyaikelakuan yang tidak baik, Penggugat mempunyai sifat cepat emosi,Penggugat tidak pernah mengikuti kegiatan siraman rohani ataupengajian, Penggugat pernah terlibat Suap

  menyuap untuk adik iparnyamasuk kerja, Penggugat salah pergaulan, Penggugat selalumemperbanyak hutang atau gali tutup lubang, Penggugat tidakmempunyai wawasan yang luas, Penggugat berpikiran sempit, Penggugatmempunyai sifat memfitnah, Penggugat dan keluarga besar Penggugatkurang harmonis, Penggugat mempunyai cacat fisik di telinga menjadiagak kurang sedikit mendengar dengan jelas ( Penyataan Penggugat),Penggugat tidak punya sifat ke ibuaMenimbang, bahwa ketentuan Pasal 86 ayat (1) UndangUndangNomor

• itu BNN berinisiatif memiskinkan bandarbandar narkoba melalui undang undang pencucian uang dengan harapan para bandarnarkoba tidak bisa berbisnis lagi narkoba ;Dengan demikian semangat pemberantasan Narkoba oleh BNN harus kitadukung melalui penegakan hukum ;Oleh karena itu pengembalian barang bukti sepeda motor milik Terdakwa sebagaimanatersebut di atas yang penuh rekayasa bertentangan dengan semangat pemberantasannarkoba yang dilakukan oleh BNN ;Sudah diketahui oleh masyarakat umum bahwa kasus suap

  menyuap dapatmempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, contohnya :1 Pada tanggal 30 September 2005 pengacara Probo Sutedjo yaitu Harini Wijosoyang memberikan suap kepada lima orang pegawai Mahkamah Agung yaituHal. 15 dari 42 hal.

• Apabila diantara hakim tingkat pertama dantingkat banding terjadi suap menyuap semoga datang kutukan Allahkepada siapa yang tidak adil;Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 780 K/Padt/2013305.

• Bahwamerujuk posita angka 51 halaman 11, tindakanPenggugat menarik Turut Tergugat Ill dalam perkara aquo adalah sekadar untuk menyampaikan informasimengenai dugaan suap menyuap yang dilakukan antaraTergugat dan Tergugat II dalam menetapkan suamiPenggugat sebagai tersangka.Selain itu, mekanisme yang seharusnya dilakukan olehPenggugat untuk menyampaikan informasi mengenaidugaan suap adalah dengan melaporkan ke bagianPengaduan Masyarakat pada lembaga Turut Tergugat III(KPK).

  Dengandemikian, tidak benar Turut Tergugat III telah melakukanperbuatan melawan hukum karena senyatanya tidak adalaporan/pengaduan mengenai suap menyuap tersebutyang belum ditindaklanjuti karena memang tidak adalaporan/pengaduan.b.

• Dalam perkara a quo, jika terobukti ada sogok,suap menyuap yang dilakukan oleh Terdakwa /Pemohon Kasasi untukmendapatkan dana subsidi dengan tujuan untuk memperkaya diri pribadimaka dengan sendirinya Pemohon Kasasi ABDULLAH USMAN masukdalam definisi pertanggungjawaban pidana. Dan jika subyek hukum adalahKorporasi atau PD Flobamora, maka bertanggungjawab bukanlah Terdakwa/Pemohon Kasasi.

  Jika PD Flobamora(BUMD) ada kerugian perusahaan yang berakibat langsung terhadapkerugian negara, tanggungjawab pidana atas kerugian perusahaan PDFlobamora bukan pada Pemohon Kasasi ABDULLH USMAN, tapi adalahDewan Direksi dan atau Direktur Utama, lain hal jika Pemohon KasasiABDULLAH USMAN dengan melakukan suap menyuap dan atau sogokdalam pengurusan dana subsidi, dan untuk audit terdapat perbedaanhasil audit BPK RI dan BPKP Perwakilan NTT, Judex Facti tidakmempertimbangkan dengan seksama dan sebenarbenarnya

• Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa di dakwa menerima suap atau gtaritifikasi. Namun dalam tuntutan, penuntut umum menutut Terdakwa menggunakan Pasal 11 mengenai suap menyuap. Namun, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan membebaskan ... [Selengkapnya]

• Suap Menyuap sebagaimana di atur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan hurufb, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 6 Ayat (2),Pasal 11, Pasal 12 huruf a,b,c, dan huruf d, dan Pasal 13;d. Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, danPasal 10 huruf a,b, dan huruf c;e. Pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e, huruf f, dan huruf g;f.

  TAHRIR TASRUDIN selaku penyelenggaraNegara untuk mendapakan 2025% anggaran tersebut.Bahwa tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsidengan kaulifikasi suap menyuap Karena perbuatan yang dilakukan tersebutberkaitan menerima hadiah atau janji maupun memberikan sesuatu ataumenjanjikan sesuatu sehingga dalam kasus aquo, baik Sdr. TAHRIR TASRUDDINmaupun Sdr.

  SYAIFULLAH, SE, MM dipandang telah melakukan tindak pidanakorupsi Suap menyuap sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 5 ayat(2) Jo Pasal 11 UndangUndang No. 31 tahun 1999 Jo UndangUndang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Bahwa tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsidengan kaulifikasi suap menyuap Karena perbuatan yang dilakukan tersebutberkaitan menerima hadiah atau janji maupun memberikan sesuatu ataumenjanjikan sesuatu sehingga

• MAHMOEDAterbukti bersalah telah dinyatakan terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang UndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndangHal. 67 dari 82 hal, Put.No.01/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks68Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang UndangHukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam dakwaan LebihSubsidair Penuntut Umum, yang mana diketahui pasal 11tersebut adalah terkait dalam pasal suap

  menyuap dalambuku Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Memahami UntukMembasmi yang intinya Pegawai Negeri Menerima HadiahYang Berhubungan Dengan Jabatannya adalah Korupsisehingga sepatutnya barang bukti uang yang telah disitaoleh penyidik dan dijadikan barang bukti dirampas untukNegara karena merupakan uang kejahatan, hal tersebutterungkap dimuka persidangan dari keterangan saksi Muh.Nasir, ST dan saksi Faizal Reza Bin M.

• MUH MAHMOEDAterbukti bersalah telah dinyatakan terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang UndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang UndangHukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam dakwaan LebihSubsidair Penuntut Umum, yang mana diketahui pasal 11tersebut adalah terkait dalam pasal suap menyuap dalambuku Komisi Pemberantasan

• ini ketiganyamasih bebas seperti tidak tersandung kasus apapun;Alinea ke7:Namun berjalannya waktu, uang modal yang dikumpulkan oleh enamkorban termasuk dirinya dan diberikan ke tangan pelaku tidakdikembalikan;Surat kabar harian Barometer tanggal 20 Maret 2014, halaman 1dengan judul Pejabat Polda Terima Suap, Ada Cukong di Balik KasusPenipuan Rp20 Miliar dan bersambung pada halaman 7 kolomkeempat, Para Tergugat menyatakan sebagai berikut:Halaman 7 kolom kelima alinea kedua:Indikasinya jelas ada suap

  menyuap, yaknipara tersangka berusahamelobi Penyidik Polda Jateng agar kasus pidana itu dihentikan.