Ditemukan 3033018 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-04-2018 — Upload : 04-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA.JK PENGGUGAT melawan TERGUGAT
59 — 9
59 — 9
Register : 23-03-2017 — Upload : 08-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 42/Pdt.G/2017/PTA JK Rahma Kusumawati binti R. Soetarto, Cs. VS Kartika Surya Utami binti Supriyono, Cs.
82 — 51
82 — 51
berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat banding yangdiajukan Pembanding atas perkara ini secara formil harus dinyatakan tidakdapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena banding atas perkara ini dinyatakantidak dapat diterima, maka semua keberatan Pembanding dan Il dalammemori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaanperkara banding ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989
Register : 02-01-2020 — Putus : 03-02-2020 — Upload : 13-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.JK Tanggal 3 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
311 — 233
311 — 233
No. 3/Pdt.G/20120/PTA.JKAgama Jakarta Selatan Nomor 3930/Pdt.G/2018/PA.JS. tanggal 7 Oktober 2019Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1441 Hijriah dapat dipertahankanoleh karena itu harus dikuatkan;Menimbang, bahwa perkara ini berkaitan dengan perkara bidangperkawinan sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara
Upload : 04-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA.JK PENGGUGAT melawan TERGUGAT
175 — 28
175 — 28
Register : 28-08-2019 — Putus : 20-09-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 129/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 20 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
64 — 64
64 — 64
Register : 10-01-2017 — Putus : 10-02-2017 — Upload : 18-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 6/Pdt.G/2017/PTA.JK Tanggal 10 Februari 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
38 — 30
38 — 30
Demikian juga biaya pendidikan seperti biaya sekolah di sekolah umummaupun biaya sekolah agama seperti biaya TPA membaca ALQuran dan lainsebagainya;Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan tidak bolehmenggunakan Burgerlijke Wetboek (BW) atau peraturan perundangundanganyang lain tapi wajib menggunakan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan lihat penjelasan Pasal 49 ayat (2) Nomor 12 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Pasal 48 UndangUndang 1 Tahun1974
JK.Dalam undangundang perkawinan umur untuk menentukan dewasa tidakdiatur, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakanKeputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1989, secara hukum tidak bolehbertentangan dengan Undangundang, maka yang harus dipakai dasar pertamaharus undangundang kemudian baru peraturan di bawahnya, dalam hal iniUndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan UndangUndangPerlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, sedangkan Keputusan Presidendalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI
Upload : 17-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 71/Pdt.G/2016/PTA.JK Ilyas. S. Dasy bin Raja Kelong Bai;
Siti Danilah binti Ibrahim Tamin;
42 — 29
42 — 29
Upload : 04-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 74/Pdt.G/2017/PTA.JK Penggugat melawan Tergugat
58 — 6
58 — 6
Register : 10-05-2016 — Upload : 05-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA.JK Andi Rakhmat Bestari bin Madiun Sukadji;
Sona Febriani binti dr. Sumarsono, MHA;
69 — 41
69 — 41
Bahwa, mengenai perkara ini ternyata Pembanding berdomisili di NegaraSingapura, sedang filosofi hukum dibentuknya UndangUndang Nomor7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, adalah dalam memberikankeringanan dan memberikan perlindungan hukum kepada kaum wanitayang secara kodrati sebagai pihak yang lemah.
Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA JK.terhadap anak Raziel Muhammad Bestari ada pada Terbanding adalahsepatutnya harus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutmaka putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak dapatdipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir denganUndangUndang
Register : 06-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 207/Pdt.G/2019/PTA.JK Penggugat melawan Tergugat
375 — 124
375 — 124
Register : 26-09-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 13-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 100/Pdt.G/2018/PTA.JK Tanggal 26 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 16
30 — 16
dikuatkan dengan perbaikan amar;Dalam Konvensi dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan,oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalamtingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;Mengingat UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989
Register : 15-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 14-11-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 111/Pdt.G/2018/PTA.JK Tanggal 18 Desember 2018 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
61 — 23
61 — 23
pertimbanganpertimbangan yangdikemukakan di atas secara keseluruhan, maka putusan Pengadilan AgamaJakarta Selatan Nomor 1540/Pdt.G/2016/PA.JS, tanggal 21 Maret 2018 Masehibertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 Hijriah, harus dibatalkan dan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mengadili sendiri yangamarnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinanmaka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989
Register : 21-11-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 13-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 96/Pdt.G/2016/PTA.JK Tanggal 15 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
39 — 28
39 — 28
Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Majelis Hakim PengadilanAgama Jakarta Timur tentang gugatan rekonvensi Pembanding terhadapTerbanding ada yang dibatalkan dan dirumuskan ulang, maka Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama Jakarta harus menyatakan memperbaiki amarputusan rekonvensi tersebut menjadi sebagaimana diktum putusan ini;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasat 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989
Register : 10-04-2017 — Upload : 08-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 47/Pdt.G/2017/PTA JK Penggugat melawan Tergugat
42 — 20
42 — 20
HakimPengadilan Agama Jakarta Timur a quo;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapatbahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara ini secara redaksi kurang tepat,yakni mengenai penanggalan hijriyah tertulis 21 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, dan oleh karena itudiganti dan dibaca sebagai 21 Jumadil Awal 1438 Hijriyah;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989
Register : 15-03-2018 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 32/Pdt.G/2018/PTA.JK PENGGUGAT
TERGUGAT
27 — 20
27 — 20
Register : 10-10-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 163/Pdt.G/2019/PTA.JK PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
93 — 131
93 — 131
perdamaian melalui Mediasi, yang telah dilaksanakan olehMediator (mediator), pada tanggal 4 Maret 2019, namun berdasarkan laporanMediator tertanggal 4 Maret 2019, usaha mediasi tersebut tidak berhasil,karena Pembanding Il/Terbanding ingin tetap untuk bercerai denganPembanding I/Terbanding Il, sedangkan Pembanding /Terbanding Ilmenyetujui dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pembandingll/Terbanding , usaha mendamaikan para pihak tersebut telah sesuai denganmaksud Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989
No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JKpetitumnya mohon agar Majelis Hakim Banding menerima gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa gugatan cerai karena alasan telah terjadiperselisihan dan percekcokan yang terusmenerus dan tidak ada harapan untukhidup rukun kembali, sebagai mana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat(2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jis Pasal 76UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 19huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JKa quo telah berada dalam asuhan Pembanding II/Terbanding dalam keadaansehat dan tumbuh kembang dengan baik;Menimbang, bahwa dalam masalah hadhanah (pemeliharaan atau hakasuh anak) pertimbangan utama adalah kemaslahatan dan kepentingan anaksebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Konvensi HakHak Anak (Conventionon The Rights of The Child) yang disetujui oleh Majelis Umum PerserikatanBangsaBangsa pada tanggal 20 November 1989 dan disahkan oleh KeppresNomor 36 Tahun 1990 menentukan
pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor5398/Pdt.G/2018/PA JT, tanggal 6 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengantanggal 05 Zulhijjah 1440 Hijriah, dalam bagian Rekonvensi harus dikuatkan,dengan perbaikan pada amarnya yang selengkapnya, sebagaimana tersebutdalam amar putusan ini;Dalam Konvensi dan Rekonvensi;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989
Register : 17-01-2019 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 18 Februari 2019 — Penggugat:
Ruddi Rijantoro Bin Tan Seng Ie
Tergugat:
Asmawati Jusuf Binti Muchtar
146 — 62
Ruddi Rijantoro Bin Tan Seng Ie
Tergugat:
Asmawati Jusuf Binti Muchtar
146 — 62
Termohon juga termasuk ahliwaris almarhumah Tetty Mauchtar meskipun mahjub.Menimbang, bahwa berdasarkan dari beberapa pertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untukmembatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quodan mengadili sendiri dengan amar putusan yang selengkapnya akandisebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karenaperkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989
Register : 12-11-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 186/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 4 Desember 2019 — PEMOHON berlawanan dengan TERMOHON
136 — 67
136 — 67
Oleh karena itu. menghukum Pemohon untuk melaksanakannya(memberikan nafkah iddah dan mutah) sesaat sebelum ikrar thalak diucapkan;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertamadibebankan
Register : 08-12-2014 — Upload : 29-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 162/Pdt.G/2014/PTAJK PENGGUGAT VS TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III
54 — 60
54 — 60
Dalam Konvensi dan RekonvensiMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidangperkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertamadibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding danbiaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Para TergugatKonvensi
Register : 15-08-2019 — Upload : 16-11-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 103/Pdt.G/2017/PTA.JK PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI MELAWAN TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI
46 — 15
46 — 15
dalam rumah tangga Pemohondengan Termohon dan sudah dipertimbangkan secara seksama dengan upayamediasi yang dilakukan oleh mediator yang ditunjuk dan upaya perdamaiansetiap dalam persidangan oleh Majelis Hakim a quo, maka permohonan izinikrar talak Pemohon terhadap Termohon harus dikuatkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatanyang mengadili perkara a quo, tidak menjelaskan Kantor Urusan AgamaKecamatan mana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989
dalamputusan perkara a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKIJakarta menambahkan tahun 1438 hijriah tersebut sebagaimana akan dimuatdalam kaki putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Dalam Konvensi, Dalam Rekonvensi dan perbaikan redaksi, makaputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan a quo, haruslah dibatalkan, denganmengadili sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989