Kembali (Semula PemohonBanding) telah melakukan proses pengurusan izin untuk membangunMall di atas kavling BB 23 sebagaimana diuraikan di atas dan kavling BB4 yang dibeli Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)pada tahun 2009.Bahwa pada tahun 2011, pemerintah Kabupaten Bekasi telahmenerbitkan suratsurat terkait izin untuk pembangunan Mall tersebutsebagai berikut: Surat Saran Teknis Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah dari DinasTata Ruang dan Permukiman Pemerintah Kabupaten Bekasi Nomor:591.4

mendirikan Mall Living World di atas tanah kavling BB 2Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 661/B/PK/PJK/20173 dan BB 4 (kavling BB 24) yang nantinya akan disewakan antara lainkepada PT Ace Hardware, PT Home Center Indonesia dan lainlainsehingga semakin membuktikan bahwa kegiatan usaha PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah di bidang RealEstate sebagaimana dapat dilihat di dalam dokumendokumen tersebutsebagai berikut : Surat Saran Teknis Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Nomor:591.4

ARDI dan KORYATI, diberi tanda bukti P 2 ;Foto copy Akte Kelahiran anak Pemohon tanggal 08 Nopember1992 Nomor : 474.1/ 28/Cs/ PD.A/1992 atas nama NOFITRIEKO ARDIVATI, diberi tanda bukti P 3 ;Foto copy Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tanggal 11Agustus 2006 Nomor : 10007.U/ 2006 atas nama MEIKAH DWIARDIYATI, diberitanda bukti P 4;Foto copy surat keterangan waris tanggal 23 September 2016Nomor : 591.4/ 16Tapem/ 2016 atas nama anak pemohon 1.NOVITRI EKA ARDIYATI, dan 2.

Bahwa selanjutnya dari Sertifikat Hak Milik Nomor 6116/Karawang Wetantanggal 24 Maret 2000 tersebut oleh Tergugat Il diturunkan statusnyadengan diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 741/KarawangWetan tertanggal 12 Februari 2001 yang mana bersumber kepada SuratKeputusan jin Lokasi No. 591.4/Kep.684Huk/2000 tertanggal 8 November2000 atas nama Tergugat ;.

dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebutnampak jelas baik kerugian moriil maupun materiil, yaitu secara materiilhingga saat ini Penggugat Rekonvensi belum dapat menikmati hasil dariputusanputusan Pengadilan yang terdahulu yaitu belum dapat menguasaidan memiliki tanah sengketa yang dikuasai secara melawan hukum olehTergugat Rekonvensi tersebut, dimana semestinya sejak tahun 2000 diatas tanah sengketa milik Penggugat Rekonvensi tersebut dibangun kioskios sesuai Surat Keputusan jjin Lokasi No. 591.4

diberimeterai secukupnya dan telah dicocokkan di persidangan sesuai dengan aslinyayang berupa :1.2.3.Fotocopy KTP atas nama Tris Niasari, diberitanda P1;Fotocopy kartu keluarga Nomor: 3671062309130002, diberi tanda P2;Fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama Muhamad Rivan Fadilah Nomor:11.155/U/JP/2000 tanggal 18 Oktober 2000, diberi tanda P3;Fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama Muhamad Rizki NurdiansyahNomor: 4874/U/2006 tanggal 12 Mei 2006, diberi tanda P4;Fotocopy surat keterangan waris Nomor: 591.4

kepadaPemda Kab.Subang, maka diterbitkan Izin Prinsip Penanaman Modal(PPM) dengan Nomor : 89/3213/IP/PMDN/2018, tertanggal 9 Januari 2018; Dinas PUPR mengeluarkan surat dengan Nomor : 591/023/Bid.PR perihalSurat Rekomendasi IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah) kepadaPT.GDA, pada tanggal 19 Juni 2018 yang kemudian digunakan sebagaidasar untuk penerbitan IPPT ;Halaman 19 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Nomor : 591.4

Global DairiAlami Nomor 591.4/61/DPMPTSP/2018: 4. Surat Pertimbangan Teknis Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan TataRuang Kabupaten Subang Nomor 06/400.9/IV/PTPIL/2018, tanggal 7 Mel5. Terbit Izin Lokasi Nomor 503/kep.10DPMPTSP/ILOK/2018 tentang IzinLokasi dengan luasan +60 ha Untuk Keperluan Pembangunan PeternakanSapi Terpadu atas nama PT. Global Dairi Alami, tanggal 10 Agustus 2018;6. Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup Nomor 660.1/599/DLH/2018 tentangDokumen UKL/UPL, tanggal 16 Mei 2018;7.

telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T1 sampaidengan T34 yaitu:1.2.SeBukti T 1Bukti T 2Bukti T 3Foto copy Surat Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam NegeriNomor : 89/3213/IP/PMDN/2018 Tanggal 9 Januari 2018 yangditerbitkan oleh Bupati Subang (foto copy sesuai dengan fotoFoto copy Surat Kepala Dinas Peternakan dan KesehatanHewan Kabupaten Subang Nomor : 524/990/DisnakeswanTanggal 26 Maret 2018 Perihal : Rekomendasi (foto copy sesuaidengan aslinya) ;Foto copy Surat Izin Nomor : 591.4

DawuanKabupaten Subang Provinsi Jawa Barat (foto copy sesuaidengan foto COpy) ; 22222 ==Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman ModalDan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Nomor:503/31ILDPMPTSP/V/2018 Tanggal 21 May 2018 tentang IzinLingkungan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu Kepada PT.Global Dairi Alami Desa Manyeti Kecamatan DawuanKabupaten Subang (foto copy sesuai dengan asli) ;Foto copy Site Plan Peternakan Sapi Terpadu Desa ManyetiKecamatan Dawuan Kabupaten Subang Nomor : 591.4

Copy Surat Kepala Desa Manyeti Nomor647/01/pem Tanggal 13 Januari 2018 PerihalRekomendasi Desa (foto copy sesuai dengan asli) ;Foto Copy Surat Rekomendasi Kepala Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang Nomor:591/023/Bid.PR Tanggal 19 Januari 2018 tentangPermohonan ljin Peruntukan Penggunaan Tanah (fotocopy sesuai dengan foto copy) ;Foto Copy Surat Camat Dawuan Nomor: 503/40/pemTanggal 02 Pebruari 2018 Perihal : Rekomendasi (fotocopy sesuai dengan asl) ;Foto copy Surat Izin Nomor : 591.4

DPMPTSP/PK00/V1/2017 tanggal 21 Juni 2017.26) Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S16018KT/WPUJ.22/KP.1303/2017tanggal 15 Juni 2017.27) Surat Rekomendasi Izin Lingkungan HO dan IMB Nomor503/VII/2017.Ekbang tanggal 20 Juli 2017 yang dikeluarkan KepalaDesa Waringinjaya;28) Surat Rekomendasi Izin Lingkungan HO dan IMB Nomor503/68/VII/2017.Ekbang tanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan KepalaDesa Waringinjaya;29) Surat Pernyataan Izin Lingkungan tanggal 20 Juli 2017;30) Surat Aspek Tata Guna Lahan Nomor : 591.4

10948/DPMPTSP/PK00/V 1/2017 tanggal 21 Juni 2017.26)Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S16018KT/WPJ.22/KP.1303/2017tanggal 15 Juni 2017.27)Surat Rekomendasi Izin Lingkungan HO dan IMB Nomor503/V1I/2017.Ekbang tanggal 20 Juli 2017 yang dikeluarkan Kepala DesaWaringinjaya;28)Surat Rekomendasi Izin Lingkungan HO dan IMB Nomor503/68/VII/2017.Ekbang tanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan KepalaDesa Waringinjaya;29)Surat Pernyataan Izin Lingkungan tanggal 20 Juli 2017;30)Surat Aspek Tata Guna Lahan Nomor : 591.4

DPMPTSP/PK00/V1/201 7 tanggal 21 Juni 2017.26) Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S16018KT/WPJ.22/KP.1303/2017tanggal 15 Juni 2017.27) Surat Rekomendasi Izin Lingkungan HO dan IMB Nomor503/VII/2017.Ekbang tanggal 20 Juli 2017 yang dikeluarkan Kepala DesaWaringinjaya;28) Surat Rekomendasi Izin Lingkungan HO dan IMB Nomor503/68/V1I/2017.Ekbang tanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan KepalaDesa Waringinjaya;29) )Surat Pernyataan Izin Lingkungan tanggal 20 Juli 2017;30) Surat Aspek Tata Guna Lahan Nomor : 591.4

10948/DPMPTSP/PK00/V1/2017 tanggal 21 Juni 2017.26)Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S16018KT/WPJ.22/KP.1303/2017tanggal 15 Juni 2017.27)Surat Rekomendasi Izin Lingkungan HO dan IMB Nomor503/V1I/2017.Ekbang tanggal 20 Juli 2017 yang dikeluarkan Kepala DesaWaringinjaya;28)Surat Rekomendasi Izin Lingkungan HO dan IMB Nomor503/68/VII/2017.Ekbang tanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan KepalaDesa Waringinjaya;29)Surat Pernyataan Izin Lingkungan tanggal 20 Juli 2017;30)Surat Aspek Tata Guna Lahan Nomor : 591.4

Sumiyatun tanda tangan diatas meterai ; Fotocopy Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas (6 halaman), di Kelurahan Beji Nomor 591.4/89/VII/2001, berisi Data tentang Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas Tanah, an.

Sumiyatun tanda tangan diatas meterai ;Fotocopy Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanahdan Penetapan Batas (6 halaman), di Kelurahan BejiNomor 591.4/89/VII/2001, berisi Data tentangKepemilikan dan Penguasaan Hak atas Tanah, an.Sumiyatun mengetahui Muhlasin cap stempel KepalaKelurahan Beji Kecamatan Ungaran Kab Semarangoleh Panitia A tanggal 18092001 dengan ketuaSumidi, SH, anggota M.Thorig , SH, dkk dan ditetapkandi Ungaran tertanggal 261101, Kepala KantorPertanahan Kab Semarang Kasi P & PT Cap

Sumiyatun tanda tangan diatas meterai ;Fotocopy Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanahdan Penetapan Batas (6 halaman), di Kelurahan BejiNomor 591.4/89/VII/2001, berisi Data tentangKepemilikan dan Penguasaan Hak atas Tanah, an.Sumiyatun mengetahui Muhlasin cap stempel KepalaKelurahan Beji Kecamatan Ungaran Kab SemarangHal 41 dari 64 hal, Put No. 137/PID/2014/PT SMG.oleh Panitia A tanggal 18092001 dengan ketuaSumidi, SH, anggota M.Thorig , SH, dkk dan ditetapkandi Ungaran tertanggal 261101, Kepala

Samsudin (alm) Nomor 591.4/21Tapem/2020, tanggal 5 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh KotaTangerang bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberikan kode bukti (P.10), tanggal dan parafKetua Majelis;11. Fotokopi Surat keterngan kematian atas nama H.

Bumi Natura Indonesia, Nomor685/591.4/BAPERTADA/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011, yang diterbitkanoleh atas nama Walikota Batam, Kepala Badan Pertanahan Daerahdantelah memperoleh Rekomendasi Izin Penetapan Lokasi TerminalKhususdari Kantor Pelabuhan Batam, Surat Nomor PU.604/18/19/KpI.Btm11. tanggal 19 April 2011; Pemerintah Kota Batam, Surat Nomor097/552.2/PHB1/VV/2012 tanggal 21 Juni 2012 dan Gubernur KepulauanRiau, Surat Nomor 145/KDH KEPRI552/612 tanggal 25 Juni2012;Bahwa pada prinsipnya Penggugat

Bumi Natura Indonesia,Nomor685/591.4/BAPERTADA/X/2011tanggal 17 Oktober 2011, bahkanapabila penimbunan terus dilakukan oleh PT.Duta Perkasa Mas, makausaha shipyardPenggugattidak akan bisa beroperasi lagi, oleh karenalaut yang tadinya digunakan untuk labuh dan sandar kapal, sekarangtelah menjadi dangkal bahkan akan menjadi daratan;Bahwa untuk mengurangi timbulnya kerugian, maka berdasarkanketentuan pasal 67 ayat(2), (3) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Metapkan barang bukti berupa :1 (satu) bendel fotocopy dilegalisir Akta pendirian Perseroan Terbatas PTENTREUP ENDAH MANDIRI tanggal 31 Agustus 2004 No:6 Notaris DrsMaryoto, SH.Sp.N 1 (satu) bendel fotocopy dilegalisir Keputusan Bupati Bandung Nomor :591.4/KepFert/2005 Pemberian izin pemanfaat tanah untukpembangunan perumahan tanggal 31 Desember 2005. 1 (satu) bendel fotocopy dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No:247/Gado Bangkong; 1 (satu) bendel fotocopy dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan

31 Agustus 2004 No:6 Notaris DrsMaryoto, SH.Sp.1 (satu) bendel fotocopy dilegalisir Keputusan Bupati Bandung Nomor :591.4/KepFert/2005 Pemberian izin pemanfaat tanah untukpembangunan perumahan tanggal 31 Desember 20051 (satu) bendel fotocopy dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No:247/Gado Bangkong1 (satu) bendel fotocopy dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No:250/Gado Bangkong1 (satu) bendel fotocopy Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan tanggal04 Agustus 2006 No :3 Notaris Drs.

No. 164 K/PID/20161 (satu) bendel fotocopy dilegalisir Keputusan Bupati Bandung Nomor:591.4/KepFert/2005 Pemberian izin Pemanfaat tanah untukpembangunan Perumahan Tanggal 31 Desember 2005;1 (satu) bendel fotocopy dilegalisir Sertifikat Hak Guna BangunanNo:247/Gado Bangkong;1 (satu) bendel fotocopy dilegalisir Sertifikat Hak Guna BangunanNo:250/Gado Bangkong;1 (satu) bendel fotocopy Akta Pelepasan Hak dan Kepentingantanggal 04 Agustus 2006, No:3 Notaris Maryoto SH.Sp.N;1 (satu) bendel fotocopy' dilegalisir

Biladi Karya Abadi memperoleh IzinPemanfaatan Tanah, berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor: 591.4/Kep 76Pert/2006 Jo. Keputusan Bupati Bandung Nomor :591.4/049BPMP/2009 tanggal 18 Agustus 2009, memperoleh ijinpemanfaatan tanah di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan CileunyiKabupaten Bandung, seluas + 40.000 M? atas nama PT.

Biladi KaryaAbadi Nomor : 10.24.1.51.01994 tanggal 04Juni 2009, dari Kepala Badan PenanamanModal dan Perijinan ; : (Foto Copy dari Fotocopy )Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor511.2/Kep231Disperindag/2005 tanggal 29September 2005 ;: (Foto Copy diatas Fotocopy )Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor591.4/Kep 76Pert/2006 tanggal 25 januari 2006: (Foto Copy dari Fotocopy )Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor :591.4/049BPMP/2009 tanggal 18 Agustus: (Foto Copy dari Fotocopy )Bukti T.II Int 24Bukti T.II

BILADI KARYA ABADI,berdasarkan Keputusan Bupati No. 591.4/049BPMP/2009, tentang pemberianizin pemanfaatan tanah pembangunan Pasar yang terletak di Desa Cileunyi WetanKecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung + 40.000 m? tertanggal 18 agustus 2009(vide bukti T.Lint22a) dan izin mendirikan bangunan No. 644/43/154/BPMPkepada PT.

Kembali (semulaPemohon Banding) telah melakukan proses pengurusan izin untukmembangun Mall di atas kavling BB 4 sebagaimana diuraikan diatas dan kavling BB 23 yang dibeli Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) pada tahun 2008.Bahwa pada tahun 2011, pemerintah Kabupaten Bekasi telahmenerbitkan suratsurat terkait izin untuk pembangunan Malltersebut sebagai berikut : Surat Saran Teknis Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah dariDinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah KabupatenBekasi Nomor : 591.4

Surat Saran Teknis Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Nomor:591.4/STIPPT.144/DISTARKIM/V/2011 tanggal 30 Mei 2011dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Pemerintah KabupatenBekasi disebutkan antara lain :RENCANA PENGGUNAAN TANAH : Pembangunan MallLiving WorldIl. Membaca1. Surat Permohonan dari PT. TIGA DUA DELAPAN Nomor :051/328/FIN/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yangHalaman 17 dari 26 halaman.

Bahwa setelah keabsahan SHM atas bidangbidang tanah ini diketahulkebenarannya, Penggugat pun mengurus segala perizinan dan syaratsyarat yang harus dipenuhi untuk kepentingan usaha pembangunanperumahan diatas tanah SHM No. 3186 yang dibeli dari Tergugat I danSHM No. 3187 yang dibeli dari Tergugat II tersebut berupa:e Persetujuan Prinsip Lokasi untuk Pembangunan Perumahan No.591.4/064/TPPPL/ 2015 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) Kabupaten Bekasi tertanggal 18 Mei 2015;e Rekomendasi

Nomor 590/33/V/SJ/2015 dari Kepala Desa SatriajayaKecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi tertanggal 25 Mei 2015;e Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan izin LokasiNo. 76/R.PTP.IL/2015 dari Turut Tergugat II tertanggal 26 Juni 2015;e Aspek Tata Guna Lahan No. 591.4/TGL.70/DISTARKIM/VI/2015 dariDinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi tertanggal 26 Juni2015;Halaman 3 dari 27 halaman putusan Nomor 588/PDT/2017/PT.BDGe Rekomendasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) No

Fotokopi legalisir Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dari Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 251/I/PMDN/1998 tanggal 14 Desember 1998;
Fotokopi legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 593.82/SK.2274-BPN/93 tanggal 23 Nopember 1993 tentang Persetujuan Lokasi, Penggunaan dan ijin Pembebasan Tanah seluas kira-kira 500 Ha di Desa Telajung dan Cikedokan;
Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak No. 591.4

Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No: 591.4/151/IV/95, tanggal 17 April 1995.

Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 251/I/PMDN/1998 tanggal 14 Desember 1998;
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 593.82/SK.2274-BPN/93 tanggal 23 Nopember 1993 tentang Persetujuan Lokasi, Penggunaan dan ijin Pembebasan Tanah seluas kira-kira 500 Ha di Desa Telajung dan Cikedokan;
Daftar pelepasan Hak atas tanah yang terletak di Desa Cikedokan sebanyak 33 bidang tanah dengan luas 107.513 m2 yang salah satunya adalah Enjum Bin Awi dengan Pelepasan Hak No. 591.4

sengketa diterbitkan atas dasar adanya Laporan dari Masyarakatatas nama Lakabolosi dengan Laporan Polisi NomorLP/75/11/2018/Polda Kaltim/SPKT II Tanggal 12 Febuari 2018sehubungan dengan adanya tindak pidana Pemalsuan Surat kemudiandilanjutkan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/II/2018/Ditreskrimum POLDA KalTim, Tanggal 13 Febuari2018 kemudian dilanjutkan dengan Permohonan Informasi/Data HasilPenyidikan yang diminta oleh Kepala Dinas Pertanahan danPenataan Ruang Kota Balikpapan Nomor 591.4

KASUBDIT HARDA TAHBANGDITRESKRIMUM POLDA KALTIM, tertanggal 03September 2018; Fotokopi sesuai asli Surat Dinas Pertanahan DanPenataan Ruang Balikpapan, Nomor : 591.4/716/DPPR,Perihal : Pemberitahuan Pencabutan IMTN, KepadaSudarman bertindak untuk dan atas nama PT.

SINAR ARUNG PAKKARAJA atas nama SUDARMANtelah menerima Surat Nomor : 591.4/716/DPPR Perihal PemberitahuanPencabutan IMTN yang ditujukan kepada SUDARMAN bertindak untukdan atas nama PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA tanggal 4 September2018 (vide bukti P 1 =T 8); 4. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016, Sekretaris KecamatanBalikpapan Utara A.n.

di dalamAmmarnya memutuskan yang pada pokoknya menyatakan bahwaTuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, dan MemerintahkanPenuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa SUDARMAN Bin TOLEdari tahanan, dimana Majelis berpendapat bahwa BAP tidak memenuhisyarat BAP yang benar dan sah, sehingga tuntutan untuk memintapertanggungjawaban pidana kepada terdakwa patut dinyatakan tidakdapat diterima (vide Bukti P40); 14.Bahwa Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang KotaBalikpapan mengirimkan Surat Nomor : 591.4

SINAR ARUNG PAKKARAJA, dimana hasilpemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Wilayah Timur di Surabaya padaasli SKPTN atas nama Djuhri tersebut berdasarkan Surat DIR RESKRIMUMPOLDA KALTIM yang ditujukan kepada KADIS PERTANAHAN DANPENATAAN RUANG KOTA BALIKPAPAN NomorB/1266/VIII/Res.1.9/2018/Ditreskrimum tertanggal 16 Agustus 2018, yangmerupakan Jawaban atas Surat Kadis Pertanahan dan Penataan RuangKota Balikpapan Nomor : 591.4/587/DPPR tanggal 2 Agustus 2018 perihalPermohonan = Informasi/Data Hasil

Power Landdari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber DayaMineral Kota Batam NO : 00467/PerindagBTM/PK/III/2011 tanggal 23Maret 2011, diberi tanda P5;Fotocopy Surat Persetujuan Rencana Pengembangan Kawasan dariSekretaris Daerah Pemerintah Kota Batam Nomor : 145/591.4/BAPERTADA/X1/2011 tanggal 04 Nopember 2011, diberi tanda P6;Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan PT.

Surat Keterangan Kepala Desa Ngrame tanggal 04071988 Nomer : 150/VII/1988, Pengumuman tanggal 29041989Nomor : 201/Peng/1989.Bahwa berdasarkan pendaftaran Surat Keputusan Bupati KepalaDaerah Tingkat II Mojokerto tanggal 31121988 No. 591.4./1202/40643/1988, tanah tersebut diatas penggunaannya dirubahmenjadi tanah Perumahan.Selanjutnya berdasar Pendaftaran Akta Jual Beli yang dibuat olehCamat Pungging, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT Drs.Soenarjo tanggal 04071988 No. 150/150/VII/1988, pemegang

Surat Keterangan Kepala Desa Ngrame tanggal 04071988 Nomer : 148/VII/1988, Pengumuman tanggal 29041989Nomor : 200/Peng/1989.Bahwa berdasarkan pendaftaran Surat Keputusan Bupati KepalaDaerah Tingkat II Mojokerto tanggal 31121988 No. 591.4./1202/40643/1988, tanah tersebut diatas penggunaannya dirubahmenjadi tanah Perumahan.Selanjutnya berdasar Pendaftaran Akta Jual Beli yang dibuat olehCamat Pungging, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT Drs.Soenarjo tanggal 04071988 No. 148/148/VII/1988, pemegang

Surat Keterangan Kepala DesaNgrame tanggal 04071988 Nomer : 149/VII/1988, Pengumumantanggal 27041989 Nomor : 174/Peng/1989.Bahwa berdasarkan pendaftaran Surat Keputusan Bupati KepalaDaerah Tingkat Il Mojokerto tanggal 31121988 No. 591.4./1212/40643/1988, tanah tersebut diatas penggunaannya dirubahmenjadi tanah Perumahan.Selanjutnya berdasar Pendaftaran Akta Jual Beli yang dibuat olehCamat Pungging, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT Drs.Soenarjo tanggal 04071988 No. 149/149/VII/1988, pemegang

Surat Keterangan Kepala Desa Ngrame tanggal 04071988 Nomer : 147/VII/1988, Pengumuman tanggal 29041989Nomor : 202/Peng/1989.Bahwa berdasarkan pendaftaran Surat Keputusan Bupati KepalaDaerah Tingkat II Mojokerto tanggal 31121988 No. 591.4./1882/40643/1988, tanah tersebut diatas penggunaannya dirubahmenjadi tanah Perumahan.Putusan Perkara Nomor : 120/G/2017/PTUN.SBY.Halaman 23 dari 67 Halaman Selanjutnya berdasar Pendaftaran Akta Jual Beli yang dibuat olehCamat Pungging, selaku Pejabat Pembuat Akta

LubukBaja lokasi Pulau Bokor dan Pantai /Perairan, terdiri :1 Asli surat pemko Batam nomor 69:/591.4/BAPERTADA/S5/2011, tanggal 23 Mei 2011, perihalpersetujuan perpanjangan rencana pengembangan lokasi atasnama PT.

SunriseSunset;h Dokumen lahan seluas 11,16 Ha, terletak di Bengkong Sadai BengkongBatam, terdiri dari :1 Asli surat dari Pemko Batam nomor 140.1/591.4,BAPERTADA/ X/2011, tangal 20 Oktober 2011, perihalrencana pengembangan lokasi atas nama PT.

Sunrise Sunset atas tanah seluas 101,12 Ha terletak di Tiban Indah /Perairan Laut Tiban Utara;Asli surat dari Pemko Batam nomor 19/591.4/XI/2012, tanggal 3 Nopember2012,perihal ijin prinsip pemanfaatan ruang kepada PT.

Putra Kelana Jaya;Dokumen lahan seluas 90 Ha terletak di Pantai dan Perairan Laut Tanjung BuntungKelurahan Tanjung Buntung Kecamatan bengkong;Asli surat dari Pemko Batam nomor 8/591.4/1/2012, tanggal 5 Januari 2012, perihalijin prinsip pemanfaatan ruang kepada PT.

Sunrise Sunset;g Dokumen lahan seluas 11,16 Ha, terletak di Bengkong SadaiBengkong Batam, terdiri dari :1 Ash surat dariPemko Batam nomor140.1/591.4/Halaman 369 dari 391 halaman Putusan No. 08/Pid.SusTPK/2015/PN.

Putusan No.90/PDT/2020/PT.SMRgugatan yang ditandatangani Penggugat yang didasarkan pada Ijin dan Kuasayang Cacat Yuridis, maka sesuai hukum gugatan Penggugat haruslahdinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).2.GUGATAN KURANG PIHAKBahwa sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tenggarong sudahterlebih dahulu ditangani Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui TimDinas Pertanahan dan Penatan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, dimanaberdasarkan Suratnya Nomor: 312/591.4

SULTAN selakuanggota Kelompok Tani Pelita Makmur yang diketuai BAHAR, hal inisesual dengan Surat Kepala Dinas Pertanahan & Penataan Ruang KutaiKartanegara di Tenggarong No. 312/591.4/590/DPPR.V /V1/2018, tanggal25 Juni 2018 yang ditujukan kepada 1. SULTAN, 2. EBEN EZERLUMBAN TOBING/Penggugat dan 3. PT.

Bumi Natura Indonesia,No. 685 / 591.4 / BAPERTADA / X/2011 tanggal 17 Oktober 2011,yang diterbitkan oleh An.Wali Kota Batam, Kepala Badan PertanahanDaerah dan telah memperoleh Rekomendasi Izin Penetapan LokasiTerminal Khusus dari Kantor Pelabuhan Batam, Surat No.

Bumi Natura Indonesia, No. 685 / 591.4/ BAPERTADA / X/2011 tanggal 17 Oktober 2011, bahkanapabila penimbunan terus dilakukan oleh PT.Duta Perkasa Mas,maka usaha shipyard Penggugat tidak akan bisa beroperasi lagi,oleh karena laut yang tadinya digunakan untuk labuh dan sandarkapal, sekarang telah menjadi dangkal bahkan akan menjadidaratan ; Bahwa untuk mengurangi timbulnya kerugian, maka berdasarkanketentuan pasal 67 ayat(2), (3) dan ayat (4) UndangUndang No.5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha