Ditemukan 93 data
2260 — 3163
Dwidja Priyatno, S.H., M.H. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit Kencana, 2010, halaman 46 menyatakan :Adapun subjek hukum pidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun1951, yaitu terdapat dalam Undangundang Penimbunan BarangBarang. Mulai dikenalsecara luas dalam Undangundang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 7Drt.
566 — 592
Dwidja Priyatno, S.H., M.H. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit Kencana, 2010, halaman 46 menyatakan :Adapun subjek hukum pidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun1951, yaitu terdapat dalam Undangundang Penimbunan BarangBarang. Mulai dikenalsecara luas dalam Undangundang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 7Drt.
1333 — 828
Dwidja Priyatno, S.H., M.H. dalam buku PertanggungjawabanPidana Korporasi, Penerbit Kencana, 2010, halaman 46 menyatakan : Adapun subjek hukumpidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalamUndangundang Penimbunan BarangBarang. Mulai dikenal secara luas dalam UndangundangTindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 7 Drt.
378 — 151
Dwidja Priyatno, S.H., M.H. dalam buku PertanggungjawabanPidana Korporasi, Penerbit Kencana, 2010, halaman 46 menyatakan : Adapun subjek hukumpidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalamUndangundang Penimbunan BarangBarang. Mulai dikenal secara luas dalam UndangundangTindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 7 Drt.
826 — 829
Dwidja Priyatno, S.H., M.H. dalam buku PertanggungjawabanPidana Korporasi, Penerbit Kencana, 2010, halaman 46 menyatakan : Adapun subjek hukumpidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalamUndangundang Penimbunan BarangBarang. Mulai dikenal secara luas dalam UndangundangTindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 7 Drt.
130 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dwidja Priyanto, SH., MH.,Sp.N.
1460 — 1189
Dwidja Priyatno, S.H., M.H. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit Kencana, 2010, halaman 46 menyatakan :Adapun subjek hukum pidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun1951, yaitu terdapat dalam Undangundang Penimbunan BarangBarang. Mulai dikenalsecara luas dalam Undangundang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 7Drt.
58 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dwidja Priyanto, SH., MH.,Sp.N.
HENDRINAWATI LEO, SH
Terdakwa:
HARI SANTOSO
55 — 25
Dwidja Priyatno,S.H.,M.H.
49 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dwidja Priyanto, SH., MH.,Sp.N.
436 — 285
Dwidja Priyatno, S.H., M.H. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit Kencana, 2010, halaman 46 menyatakan :Adapun subjek hukum pidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun1951, yaitu terdapat dalam Undangundang Penimbunan BarangBarang. Mulai dikenalsecara luas dalam Undangundang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 7Drt.
772 — 2630
Dwidja Priyatno, S.H., M.H. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit Kencana, 2010, halaman 46 menyatakan :Adapun subjek hukum pidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun1951, yaitu terdapat dalam Undangundang Penimbunan BarangBarang. Mulai dikenalsecara luas dalam Undangundang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 7Drt.
432 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dwidja Priyanto, S.H., M.H., Sp.N.Hal. 29, ditegaskan bahwa :Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidakdiperkenankan merendakan martabat manusia.Bahwa memperhatikan ketentuan tersebut, dan ditinjau dari pandanganintegratif Pancasila, untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim pemeriksaperkara ini diharapkan dalam penjatuhan sanksi pidana atas Terdakwa,kiranya juga dapat memperhatikan faktor individual, sosial serta eksistensiTerdakwa, dan diharapkan juga dengan sanksi pidana atas Terdakwa
141 — 60
Dwidja Sistha.fi BahwaTerdakwa proaktif dalam persidangan.g. Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangilagi.h. Bahwa Terdakwa menyanggupi untuk mengembalikanuang yang telah diterimanya kepada Letkol Inf Azhar Usman.ls Dengan pertimbangan di atas, mohon kepada MajelisHakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yangseringanringannya dan seadiladilnya kepada Terdakwa.3.
Bahwa dilinat dari masa pengabdian selama berdinasTerdakwa pernah bertugas Operasi Militer di TimTim, Aceh dan diPapua dan telah mendapatkan penghargaan Satya LencanaKesetiaan SL VIII tahun, SL XVI tahun, SL XXIV tahun, SL Seroja,SL Dharma Nusa serta SL Dwidja Sistha.
120 — 56
Bahwa Terdakwa juga mendapatkan tanda jasaberupa :a Dwidja Sista Gumilb Satya Lencana 8 dan 16 tahunC. Cantidarma Dinal Luar Negerid. UN Medal Penghargaan PBBe. Satya Lencana Kebaktian dari Presiden SusiloBambang Yodhoyono 2013.9. Bahwa Terdakwa sungguh tidak berkeinginan untukmelanggar aturan ataupun memperkaya diri, Terdakwahanya berkeinginan sematamata ingin meninggkatkanmutu Satuan.10.
HENDRINAWATI LEO, SH
Terdakwa:
SLAMET DANURI
59 — 24
Dwidja Priyatno,S.H.,M.H.
35 — 9
Tjetjep Dwidja Siswadja, Sp.F, dikterspesialis forensic pada RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo tanggal 22Januari 2012 yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 padapukul 14:30 WIB telah memeriksa Siti Nurmalia binti Ardiansyah dengan hasilpemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Medis tersebut.Diajukan berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhimaterai secukupnya, diberi tanga T.K/P.R3.6A.Surat Keterangan Medis yang dibuat Dr.
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : TUGIWA bin ADE MUHAMAD alias UTU Diwakili Oleh : TUGIWA bin ADE MUHAMAD alias UTU
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : M HIMAWAN
Terbanding/Terdakwa : RISWAN KURNIA bin EMAN SULAEMAN alias AWEN
Terbanding/Terdakwa : DWI RIKI SEPTIADI bin KUSDIANTO alias UWI
Terbanding/Terdakwa : ROBBY JANUAR bin BAMBANG TRIYANA alias OWNG
Terbanding/Terdakwa : M. RAMDAN bin DEDE TARSA alias ADAM
85 — 54
Kesimpulan.Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa BaratYang terhormat Saudara Termohon Banding / Jaksa Penuntut UmumSerta sidang yang kami muliakan,Bahwa sebagaimana menurut Muladi dan Dwidja Priyatno dalam bukunyaPertanggungjawaban Pidana Korporasi hlm 102 dikenal dengan asas geen strafzonder schuld tidak menghendaki dipidana seseorang yang nyatanyatamemang benar telah melakukan pelanggaran peraturan pidana akan tetapitanpa kesalahan. Sehubungan dengan asas tersebut menurut R.
215 — 111
Dwidja Priyatno, SH., MH., Sp.N.Bahwa berdasarkan uraian perkara yang di sampaikan kepada Ahliberupa di temukannya pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahamenjual minuman beralkohol yang tidak memiliki SIUBMB dan atauSKPLA atau SIUBMB dan SKPLA nya sudah habis masaberlakunya dan pada Surat izin Usaha perdangan (SIUP) yangdimiliki terdapat poin (Poin 3) yang menyebutkan bahwa tidak berlakuuntuk penjualan minuman beralkohol adalah merupakan perbuatanmelawan hukum;Bahwa seseorang dapat dimintahkan
172 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dwidja Priyanto, SH., MH., SP.N. dengan bukunyaSistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia halaman 1416.Secara tradisional teoriteori pemidanaan (dasardasarpembenaran dantujuan pemidanaan) pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompokteori, yaitu;1. Teori Absolut atau teori pembalasan (retributive/vergedling theorieen).2. Teori relative atau teori tujuan (utilitarian/doeltheorieen)Teori Relatif, menurut teori ini memidana bukanlah untuk memutuskantuntutan absolut keadilan dari keadilan.