Bukit Cinere , Gg Amurang No. 29 D,TR.023, RW.006, Kelurahan Gandul, KecamatanCinere, Depok, (fotokopi dengan legalisir);: Surat Keputusan Gubernur Sulawesi TenggaraNomor : 813/3699, Tanggal 8 Oktober 2007,(sesuai dengan asili);: Surat Keputusan Gubernur Sulawesi TenggaraNomor : 821.2/28, Tanggal 30 November 2008,(sesuai dengan asili);: Surat Kepusan Kepala Kantor Regional IV BadanKepegawaian Negara Nomor : KR.N.0843/KARPEG/D59/2010, Tentang Penetpan KarpegPegawai Negeri Sipil Kepala Kantor Regional

Fotocopi Surat Kepusan Kepangkatan terakhir;(11) Fotocopi KTP & KK;11.Bahwa permohonan yang diajukan Para Penggugat terhadap pengalihanstatus rumah dinas tersebut telan memenuhi syaratsyarat sebagaimanayang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994tentang Rumah Negara sebagaimana telah dirobah dengan PeraturanPemerintah Nomor 31 tahun 2005, yang berbunyi: adanya hak daripenghuni rumah Negara untuk dapat memiliki rumah Negara yaitu dengancara mengajukan permohonan pengalihan status

Fotokopi Surat Kepusan Direksi Bank Pembangunan Daerah MalukuNomor: 11/620.7/1993 tentang Hukuman Disiplin Berupa PenurunanPangkat/Golongan Setingkat Lebih Rendah Kepada DRS.G.J ALPUTILAPegawai Bank Pembangunan Daerah Maluku, tertanggal 09 Nopember1993 diberi tanda P4;. Fotokopi Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi TenggaraNomor: 811/5982 Perihal Lamaran Kerja sdr. Geradus J. Alputila,SE,diberi tanda P5 ;.

6Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus angka 1 berbunyi: Surat kuasaharus bersifat knusus dan menurut UndangUndang harus dicantumkan denganjelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu;Menimbang, bahwa dalam pasal 1797 Kitab UndangUndang HukumPerdata disebutkan, bahwa: Penerima kuasa tidak boleh melakukan apapunyang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikansuatu perkara secara damai tidak mengandung hak untuk menggantungkanpenyelesaian perkara pada kepusan

koordinasi Raskin Kecamatan Padang BolakKabupaten Padang Lawas Utara TA 2015.Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 188.44/110/K/2015tentang pengangkatan petugas titik distribusi kecamatan dalam rangkapelaksanaan program Raskin untuk rumah tangga miskin di KabupatenPadang Lawas Utara TA 2015 tanggal 06 Januari 2015 dan daftar namapetugas titik distribusi kecamatan dalam rangka pelaksanaan programRaskin untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara TA2015 tanggal 06 Januari 2015.Surat Kepusan

/Pid.SusTPK/2018/PT MDNSurat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 188.44/110/K/2015tentang Pengangkatan Petugas Titik Distribusi Kecamatan Dalamrangka Pelaksanaan Program Raskin Untuk Rumah Tangga Miskin diKabupaten Padang Lawas Utara TA 2015 tanggal 06 Januari 2015 danDaftar Nama Petugas Titik Distribusi Kecamatan Dalam RangkaPelaksanaan Program Raskin Untuk Rumah Tangga Miskin diKabupaten Padang Lawas Utara TA 2015 Tanggal 06 Januari 2015.Surat Kepusan Bupati Padang Lawas Utara No. 188.44/87

INTA BARUNAFINANCE tertanggal 4 September 1991 dengan kedudukan hukum di Jakarta.Bukti P 2;AKTA Nomor 33 tertanggal 27032017 Tentang Pernyataan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT INTA BARUNA FINANCE, Tbk.Bukti P 3;Surat Kepusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHUAH.01.030124193 tertanggal O5 April 2017 + #&2xPerihal PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.

KPU Buton Tengahtelah melakukan seleksi sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang diaturdalam ketentuan pasal 22 ayat (3) hurus j UU No. 15 tahun 2011 dan PerKPUNo. 2 tahun 2013 pasal 11 ayat (1) dan ayat12 Bahwa pada posita alasan gugatan pada poin 4.22 (empat titik duapuluh dua)dalam perkara nomor: 32/G/2015/PTUN.Kdi adalah tidak benar karena timseleksi calon anggota KPU Buton Tengah sudah melaksanakan prosedur dantahapan yang benar berdasarkan UU No. 15 tahun 2011, Perkap KPU No.2tahun 2013 dan Kepusan

materai cukup, telah dibubuhi cap Pos dantidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1,4 16 ;18.Foto copy Akta Notaris No. 22 tanggal 29 Juli 2011, yang dibuat oleh NotarisMira Oktaria, SH, Mkn, telah diberi materai cukup, telah dibubuhi cap Pos dantidak ada aslinya, kKemudian diberi tanda T.1,417 ;19.Foto copy surat Maklumat ( Pernyataan ) tanggal 1 Oktober 2011, telah diberimaterai cukup, telah dibubuhi cap Pos dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberitanda T.1,418 ;20.Foto copy surat Hasil Kepusan

Dpu.Pfe10.11.12.13.14.15.16.17.Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan demi hukum peralihan jual beli antara penggugat dengan LaluIchsa melalui kwitansi pada tahun 2006 dan dikuatkan dengan suratpernyataan Lalau Ichsan di Kantor Desa Nusa Jaya, bahwa tanah benardijual pada penggugat dengan No. sertifikat 4608 adalah sah dan berharga.Menyatakan surat pembatalan oleh BPN adalah tidak sah lagi;Menyatakan keputusan pengadilan Negeri dompu yang dimaksudkan dalamperjanjian ke 2 adalah kepusan

Namun karena ada larangan masuk, maka PENGGUGAT,minta ijin ke Satpam untuk bertemu menejemen guna menanyakan keputusanTERGUGAT yang melakukan PHK sepihak dan melarang PENGGUGAT masukkerja ;910111213Bahwa TERGUGAT tetap pada kepusan melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap PENGGUGAT, maka PENGGUGAT meminta surat PHK dan suratpernyataan melarang masuk kerja.

dengan status PKWT, Tergugat telah memerintahkanDirektur Utama Rumah Sakit Islam agar mengangkat Penggugatsebagai karyawan tetap di Rumah Sakit Islam dengan suratKeputusan No. 21/SK/SDM/RSIS/I/2015, sehingga terlinat seolah olah Penggugat benar sebagai karyawan Rumah Sakit Islamdengan status permanen/tetap namun apabila dilihat dari segiPerlakukan dan isi surat pengangkatan tersebut sangat banyakterdapat kejanggalankejanggalan sehingga surat KeputusanTersebut dianggap bukan merupakan sebuah surat kepusan

Berikut kronologisnya :A.1.Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pimpinan Badan Amil ZakatNasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu dengan Jabatan WakilKetua Il berdasarkan Kepusan Bupati Indramayu No.451.5,05/Kep.127.B.1Ag.Kesra/2016, tertanggal 05 Oktober 2016;A.2.Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pimpinan Badan Amil ZakatNasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu dengan masa kerjajabatan 5 (lima) tahun untuk periode 20162021;A.3.Bahwa Penggugat merasa kaget dan bingung setelahmendapatkan obyek sengketa : Surat

Mega Haltim Mineral yang masingmasing tertanggal 27 Juni 2007 Aquo,telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3UndangUndang No.5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan: Kepusan Tata UsahaNegara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan Hukum Tata UsahaNegara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yangbersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan

Bahwa uraian lebih lanjut mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yangbersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata adalah sebagai berikut :a)b)d)Bersifat konkret artinya Objek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGATtidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat di tentukan, yaituberupa Surat Kepusan Bupati Buol Nomor: 888/237.27/V/BKPSDM/2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Ahmad H.

Parigi Moutong sejak tahun 2004dengan jabatan sebagai staf Polhut dan saat ini saksi sebagai pejabat pengesahlaporan hasil produksi (P2LHP) sejak tahun 2014.e Bahwa saksi memiliki SK. penetapan petugas penatausahaan hasil hutan sebagaiP2LH sesuai surat kepusan Kepala Dinas Kehutanan Daerah Propinsi SulawesiTengah, wilayah tugas mencakup Kec.Tinombo, Kec. Palasa, Kec. Tomini,Kec. Mepanga, Kec. Ongka, Kec. Bolano, Kec. Lambunu, Kec. Taopa,danKec. Moutong Kab.

SARRAselaku Tergugat VII untuk menghindari AZAS Ne Bis In Idem yangterdaftar dengan perkara perdata Nomor : 16/Pdt.G/1996/PN.MklI. danperkara mana telah mempunyai keputusan yang berkuatan hukum tetapberdasarkan Kepusan Mahkamah Agung Republik Indonesia , tanggal,21 Juli 1999 Nomor : 1998.K/Pdt/1998 dan Putusan Pengadilan negeriMakale tanggal, 10 Mei 2012 Nomor : 04 /Pdt.

Mkl. dan perkara mana telah mempunyaikeputusan yang berkuatan hukum tetap berdasarkan Kepusan MahkamahAgung Republik Indonesia, tanggal, 21 Juli 1999 Nomor : 1998. K/Pdt/1998dan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal, 10 Mei 2012 Nomor :04/Pdt.G/2012/PN. Mkl. jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 4September 2012 Nomor : 241/Pdt/2012/PT.

bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkanakibat hukum bagi seseorang ( beschikking), sebagaimana diatur dalam pasal 1angka 9 UU No.5 Th 1986 tentang Peradilam Tata Usaha Negara sebagaimana telahdiubah dengan UU No.9 Th 2004 dan terakhir telah diubah dengan UU No.51 Th2009( untuk selanjutnya disebut UU Peradilan TUN);Menimbang, bahwa keputusan LAPAN berupa beschikking bersifat konkrit,individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang, artinnya:e Konkrit adalah bahwa kepusan

putusan perkara ini terhitung sejak put ini kepusan berkekuatan hukumtetap (inkracht van gewijsde);9. Membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaarbij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupunverzet;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebutmengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2021/PT AMB. DALAM EKSEPSIA.

menggunakan Pasal 55UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagai dasar untuk menghitungtenggang waktu dalam pengajuan gugatan perkara yang bersangkutanadalah kurang jelas dan tidak lengkap dan kurang tepat karena dalamPasal 55 tersebut secara /itterlijik hanya menyebutkan bahwa Sejaksaat diterimaatau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN ; Bahwa dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari yang dimaksud dalamPasal 55 tersebut adalah tenggang waktu yang diberikan kepada pihakyang namanya tersebut dalam kepusan