Ditemukan 84 data
70 — 20
Fotokopi Surat Kepusan Direksi Bank Pembangunan Daerah MalukuNomor: 11/620.7/1993 tentang Hukuman Disiplin Berupa PenurunanPangkat/Golongan Setingkat Lebih Rendah Kepada DRS.G.J ALPUTILAPegawai Bank Pembangunan Daerah Maluku, tertanggal 09 Nopember1993 diberi tanda P4;. Fotokopi Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi TenggaraNomor: 811/5982 Perihal Lamaran Kerja sdr. Geradus J. Alputila,SE,diberi tanda P5 ;.
106 — 38
koordinasi Raskin Kecamatan Padang BolakKabupaten Padang Lawas Utara TA 2015.Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 188.44/110/K/2015tentang pengangkatan petugas titik distribusi kecamatan dalam rangkapelaksanaan program Raskin untuk rumah tangga miskin di KabupatenPadang Lawas Utara TA 2015 tanggal 06 Januari 2015 dan daftar namapetugas titik distribusi kecamatan dalam rangka pelaksanaan programRaskin untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara TA2015 tanggal 06 Januari 2015.Surat Kepusan
/Pid.SusTPK/2018/PT MDNSurat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 188.44/110/K/2015tentang Pengangkatan Petugas Titik Distribusi Kecamatan Dalamrangka Pelaksanaan Program Raskin Untuk Rumah Tangga Miskin diKabupaten Padang Lawas Utara TA 2015 tanggal 06 Januari 2015 danDaftar Nama Petugas Titik Distribusi Kecamatan Dalam RangkaPelaksanaan Program Raskin Untuk Rumah Tangga Miskin diKabupaten Padang Lawas Utara TA 2015 Tanggal 06 Januari 2015.Surat Kepusan Bupati Padang Lawas Utara No. 188.44/87
105 — 37
Persero Pelabuhan Indonesia ll.Dan surat kepusan Direksi Nomor.KEP.45/KP.0.01/P.II2000 tanggal 10November 2000. bahwa uang purnabahkti tersebut harus sudah dibayarkanpada saat pegawai memasuki tahap pensiun (bukti P 6 s/d P 8 );Hal 3 dari 123 Halaman Putusan Perk.No. 12/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Dps12.Bahwa Suami Penggugat pensiun dengan status terakhir sebagai Staf Muda, klas/ab. 7 diPelabuhan Indonesia Ill Cabang Benoa pada tanggal 13November 2000 hinggameninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2013 dansampai
Persero Pelabuhan Indonesia Ill Dan surat kepusan DireksiHal 10 dari 123 Halaman Putusan Perk.No. 12/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.DpsNomor.SKEP .301/KP.1.05/P.II2000 tanggal 138 November 2000. bahwauang purnabahkti tersebut harus sudah dibayarkan pada saat pegawaimemasuki tahap pensiun (bukti P 6 s/d P 8 )dengan perincian sebagaiberikut :1. penghasilan terakhir sistim merit sebesar Rp1.680.000.2. tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 900.000,3. tunjangan jabatan fungsional sebesar Rp. 450.000, dan4. tunjangan
Persero PelabuhanIndonesia Ill Dan surat kepusan Direksi Nomor.KEP.45/KP.0.01/P.Il2000 tanggal 10 November 2000. bahwa uang purnabahkti tersebutharus sudah dibayarkan pada saat pegawai memasuki tahap pensiun(bukti P 6 s/d P 8 );.
27 — 11
6Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus angka 1 berbunyi: Surat kuasaharus bersifat knusus dan menurut UndangUndang harus dicantumkan denganjelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu;Menimbang, bahwa dalam pasal 1797 Kitab UndangUndang HukumPerdata disebutkan, bahwa: Penerima kuasa tidak boleh melakukan apapunyang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikansuatu perkara secara damai tidak mengandung hak untuk menggantungkanpenyelesaian perkara pada kepusan
50 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fotocopi Surat Kepusan Kepangkatan terakhir;(11) Fotocopi KTP & KK;11.Bahwa permohonan yang diajukan Para Penggugat terhadap pengalihanstatus rumah dinas tersebut telan memenuhi syaratsyarat sebagaimanayang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994tentang Rumah Negara sebagaimana telah dirobah dengan PeraturanPemerintah Nomor 31 tahun 2005, yang berbunyi: adanya hak daripenghuni rumah Negara untuk dapat memiliki rumah Negara yaitu dengancara mengajukan permohonan pengalihan status
PT. INTAN BARUPRANA FINANCE, TBK.
Termohon:
1.PT. KARYA MANUNGGAL JAYA ALAM
2.PT. PERKASA HASIL MANDIRI
163 — 78
INTA BARUNAFINANCE tertanggal 4 September 1991 dengan kedudukan hukum di Jakarta.Bukti P 2;AKTA Nomor 33 tertanggal 27032017 Tentang Pernyataan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT INTA BARUNA FINANCE, Tbk.Bukti P 3;Surat Kepusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHUAH.01.030124193 tertanggal O5 April 2017 + #&2xPerihal PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.
H. MAHMUD
Tergugat:
1.RESAH
2.SALMAH Alias INAQ
71 — 27
Dpu.Pfe10.11.12.13.14.15.16.17.Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan demi hukum peralihan jual beli antara penggugat dengan LaluIchsa melalui kwitansi pada tahun 2006 dan dikuatkan dengan suratpernyataan Lalau Ichsan di Kantor Desa Nusa Jaya, bahwa tanah benardijual pada penggugat dengan No. sertifikat 4608 adalah sah dan berharga.Menyatakan surat pembatalan oleh BPN adalah tidak sah lagi;Menyatakan keputusan pengadilan Negeri dompu yang dimaksudkan dalamperjanjian ke 2 adalah kepusan
205 — 89
Namun karena ada larangan masuk, maka PENGGUGAT,minta ijin ke Satpam untuk bertemu menejemen guna menanyakan keputusanTERGUGAT yang melakukan PHK sepihak dan melarang PENGGUGAT masukkerja ;910111213Bahwa TERGUGAT tetap pada kepusan melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap PENGGUGAT, maka PENGGUGAT meminta surat PHK dan suratpernyataan melarang masuk kerja.
121 — 69
materai cukup, telah dibubuhi cap Pos dantidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1,4 16 ;18.Foto copy Akta Notaris No. 22 tanggal 29 Juli 2011, yang dibuat oleh NotarisMira Oktaria, SH, Mkn, telah diberi materai cukup, telah dibubuhi cap Pos dantidak ada aslinya, kKemudian diberi tanda T.1,417 ;19.Foto copy surat Maklumat ( Pernyataan ) tanggal 1 Oktober 2011, telah diberimaterai cukup, telah dibubuhi cap Pos dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberitanda T.1,418 ;20.Foto copy surat Hasil Kepusan
106 — 42
KPU Buton Tengahtelah melakukan seleksi sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang diaturdalam ketentuan pasal 22 ayat (3) hurus j UU No. 15 tahun 2011 dan PerKPUNo. 2 tahun 2013 pasal 11 ayat (1) dan ayat12 Bahwa pada posita alasan gugatan pada poin 4.22 (empat titik duapuluh dua)dalam perkara nomor: 32/G/2015/PTUN.Kdi adalah tidak benar karena timseleksi calon anggota KPU Buton Tengah sudah melaksanakan prosedur dantahapan yang benar berdasarkan UU No. 15 tahun 2011, Perkap KPU No.2tahun 2013 dan Kepusan
103 — 24
dengan status PKWT, Tergugat telah memerintahkanDirektur Utama Rumah Sakit Islam agar mengangkat Penggugatsebagai karyawan tetap di Rumah Sakit Islam dengan suratKeputusan No. 21/SK/SDM/RSIS/I/2015, sehingga terlinat seolah olah Penggugat benar sebagai karyawan Rumah Sakit Islamdengan status permanen/tetap namun apabila dilihat dari segiPerlakukan dan isi surat pengangkatan tersebut sangat banyakterdapat kejanggalankejanggalan sehingga surat KeputusanTersebut dianggap bukan merupakan sebuah surat kepusan
H. ABDUL MUNIR, S.Pd.I.
Tergugat:
BUPATI INDRAMAYU
245 — 167
Berikut kronologisnya :A.1.Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pimpinan Badan Amil ZakatNasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu dengan Jabatan WakilKetua Il berdasarkan Kepusan Bupati Indramayu No.451.5,05/Kep.127.B.1Ag.Kesra/2016, tertanggal 05 Oktober 2016;A.2.Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pimpinan Badan Amil ZakatNasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu dengan masa kerjajabatan 5 (lima) tahun untuk periode 20162021;A.3.Bahwa Penggugat merasa kaget dan bingung setelahmendapatkan obyek sengketa : Surat
94 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mega Haltim Mineral yang masingmasing tertanggal 27 Juni 2007 Aquo,telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3UndangUndang No.5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan: Kepusan Tata UsahaNegara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan Hukum Tata UsahaNegara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yangbersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan
Ahmad H. Batalipu
Tergugat:
BUPATI BUOL
150 — 46
Bahwa uraian lebih lanjut mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yangbersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata adalah sebagai berikut :a)b)d)Bersifat konkret artinya Objek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGATtidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat di tentukan, yaituberupa Surat Kepusan Bupati Buol Nomor: 888/237.27/V/BKPSDM/2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Ahmad H.
436 — 27
Parigi Moutong sejak tahun 2004dengan jabatan sebagai staf Polhut dan saat ini saksi sebagai pejabat pengesahlaporan hasil produksi (P2LHP) sejak tahun 2014.e Bahwa saksi memiliki SK. penetapan petugas penatausahaan hasil hutan sebagaiP2LH sesuai surat kepusan Kepala Dinas Kehutanan Daerah Propinsi SulawesiTengah, wilayah tugas mencakup Kec.Tinombo, Kec. Palasa, Kec. Tomini,Kec. Mepanga, Kec. Ongka, Kec. Bolano, Kec. Lambunu, Kec. Taopa,danKec. Moutong Kab.
1.SARRA
2.SATTU
3.KATTO
4.KORONG
5.YOHANIS TOLON
6.LAI RAPA'
7.THOMAS
8.YULIANTI DOKO
9.LUSIA SANDI PAWARRANG
Tergugat:
1.RORENG
2.LAI' LIKU
3.TANGGALLO
4.LAI' TIKU
5.LAI' DUMA'
6.MATIUS SERU
7.SULU' MATASAK
134 — 82
SARRAselaku Tergugat VII untuk menghindari AZAS Ne Bis In Idem yangterdaftar dengan perkara perdata Nomor : 16/Pdt.G/1996/PN.MklI. danperkara mana telah mempunyai keputusan yang berkuatan hukum tetapberdasarkan Kepusan Mahkamah Agung Republik Indonesia , tanggal,21 Juli 1999 Nomor : 1998.K/Pdt/1998 dan Putusan Pengadilan negeriMakale tanggal, 10 Mei 2012 Nomor : 04 /Pdt.
1.DRS HANDOKO SIGIT, CS
2.AGUS MOERHADI, CS
Tergugat:
1.LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL LAPAN
2.SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
3.Perusahaan Lestrik Negara Bulungan
74 — 21
bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkanakibat hukum bagi seseorang ( beschikking), sebagaimana diatur dalam pasal 1angka 9 UU No.5 Th 1986 tentang Peradilam Tata Usaha Negara sebagaimana telahdiubah dengan UU No.9 Th 2004 dan terakhir telah diubah dengan UU No.51 Th2009( untuk selanjutnya disebut UU Peradilan TUN);Menimbang, bahwa keputusan LAPAN berupa beschikking bersifat konkrit,individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang, artinnya:e Konkrit adalah bahwa kepusan
Pembanding/Penggugat II : SATTU
Pembanding/Penggugat III : KATTO
Pembanding/Penggugat IV : KORONG
Pembanding/Penggugat V : YOHANIS TOLON
Pembanding/Penggugat VI : LAI RAPA'
Pembanding/Penggugat VII : THOMAS
Pembanding/Penggugat VIII : YULIANTI DOKO
Pembanding/Penggugat IX : LUSIA SANDI PAWARRANG
Terbanding/Tergugat I : RORENG
Terbanding/Tergugat II : LAI' LIKU
Terbanding/Tergugat III : TANGGALLO
Terbanding/Tergugat IV : LAI' TIKU
Terbanding/Tergugat V : LAI' DUMA'
Terbanding/Tergugat VI : MATIUS SERU
Terbanding/Tergugat VII : SULU' MATASAK
110 — 48
Mkl. dan perkara mana telah mempunyaikeputusan yang berkuatan hukum tetap berdasarkan Kepusan MahkamahAgung Republik Indonesia, tanggal, 21 Juli 1999 Nomor : 1998. K/Pdt/1998dan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal, 10 Mei 2012 Nomor :04/Pdt.G/2012/PN. Mkl. jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 4September 2012 Nomor : 241/Pdt/2012/PT.
88 — 32
menggunakan Pasal 55UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagai dasar untuk menghitungtenggang waktu dalam pengajuan gugatan perkara yang bersangkutanadalah kurang jelas dan tidak lengkap dan kurang tepat karena dalamPasal 55 tersebut secara /itterlijik hanya menyebutkan bahwa Sejaksaat diterimaatau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN ; Bahwa dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari yang dimaksud dalamPasal 55 tersebut adalah tenggang waktu yang diberikan kepada pihakyang namanya tersebut dalam kepusan
Terbanding/Penggugat : Tan Husing Sutanto
97 — 25
putusan perkara ini terhitung sejak put ini kepusan berkekuatan hukumtetap (inkracht van gewijsde);9. Membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaarbij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupunverzet;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebutmengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2021/PT AMB. DALAM EKSEPSIA.