Ditemukan 5458 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-04-2020 — Putus : 04-05-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PA MANINJAU Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Min Tanggal 4 Mei 2020 — Pemohon melawan Termohon
16 — 9
16 — 9
;Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak pernah datang dantidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadapdi persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon ternyata tidakbersungguhsungguh untuk melanjutkan perkaranya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 (1) R.Bg. jo Pasal10 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, maka Hakimdapat menjatuhkan putusan terhadap perkara ini, yaitu dengan menyatakanperkara Dispensasi Kawin yang diajukan
Register : 18-11-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PA STABAT Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Stb Tanggal 11 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 5
12 — 5
No xxx/Pdt.P/2019/PA.Stbketerangannya di muka sidang, namun sampai pada sidang ketiga Pemohon dan Pemohon II tidak dapat menghadirkan calon mempelai wanita tersebut,meskipun telah diberi kesempatan tiga kali sidang untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal10 ayat (1) huruf a menyatakan Pada haris sidang pertama Pemohon wajibmenghadirkan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa
Putus : 04-05-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 559 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 4 Mei 2015 — SALLEH BIN RAMBLI
302 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
302 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal10 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TindakPidana Perdagangan Orang;Subsidair :Bahwa Terdakwa SALLEH Bin RAMBLI Pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012sekira jam 22.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan JuniTahun 2012 bertempat di JI. Tanjung Raya II Gg. Bersatu Kec.
Pasal10 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TindakPidana Perdagangan Orang;AtauKedua:Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 559 K/Pid.Sus/2015Bahwa Terdakwa SALLEH Bin RAMBLI Pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012sekira jam 22.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan JuniTahun 2012 bertempat di JI. Tanjung Raya II Gg. Bersatu Kec.
Register : 07-07-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan MS TAPAK TUAN Nomor 530/Pdt.P/2021/MS.Ttn Tanggal 2 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
29 — 6
29 — 6
Pasal10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Register : 09-12-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA CILEGON Nomor 394/Pdt.P/2016/PA. Clg Tanggal 27 Desember 2016 — Pemohon I s/d Pemohon V
76 — 39
76 — 39
dan telah pula sesuaidengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1868 KUH Pdt dan pasal 1888KUH Pat, dengan demikian menjadi alat bukti sah sah sempurna ;Menimbang, bahwa alat bukti (P7), merupakan alat bukti tentangkematian almarhumah Siti Winarsih binti Merto Diwiryo, yang menunjukanbahwa benar pada tanggal 21 November 2016 telah meninggal dunia seorangseorang perempuan yang merupakan istri dan ibu bagi para Pemohon, alatbukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan pasal10
ketentuan pasal 10 dan pasal 11 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai Jo PP Nomor 24 Tahun2000, sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Pdt,dengan demikian menjadi alat bukti sah sah sempurna ;Menimbang, bahwa alat bukti (P12), merupakan alat bukti yangmenunjukan adanya harta peninggalan almarhumah Siti Winarsih binti MertoDiwiryo, berupa tabungan Mandiri pada Bank Mandiri CilegonMerak, buktibukti tersebut telan bermaterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan pasal10
Register : 03-05-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PA PALU Nomor 107/Pdt.P/2019/PA.Pal Tanggal 27 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
13 — 8
13 — 8
Pasal10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3)huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patutdikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon denganPemohon II;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah tersebut berkenaan dengankeperluan identitas kependudukan maka para Pemohon diperintahkan untukmencatatkan penetapan ini pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempatHal. 6 dari 8 Hal.
Register : 06-02-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 K/TUN/2019 Tanggal 19 Maret 2019 — HASBULLAH, SH VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU., II. HARMEN S.T;
49 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 151 K/TUN/2019benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa penerbitan objek sengketa secara prosedur dan kewenangantelah memenuhi semua kelengkapan syarat yang ditentukan sesuaidengan peraturan perundangundangan, yaitu ketentuan Pasal 9, Pasal10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian DanPembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan dan secarasubtantif
Register : 28-06-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN SURAKARTA Nomor 69/Pid.C/2021/PN Skt Tanggal 28 Juni 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Heri Suparman S,Sos
Terdakwa:
Afrizal
24 — 5
Heri Suparman S,Sos
Terdakwa:
Afrizal
24 — 5
Tentara PelajarHalaman 1 dari 4 Catatan Tindak Pidana Ringan Nomor 69/Pid.C/2021/PN SktNo. 7 Pedaringan Jebres Surakarta (Sebagai Petugas Satpol PP KotaSurakarta) menerangkan sebagai berikut : Pada hari Senin, tanggal 14Juni 2021, Pukul 10:00 Wib di Area Parkir Alun Alun Utara Kota Surakartatelah tertangkap tangan oleh Petugas Satpol PP terjadi transaksi jual belliberupa baju rajut dengan menggunakan mobil APV D 1388 HO sebagaisarana untuk berjualan, telah melanggar Pasal 5,6 ayat (1) dan (2), Pasal10
Register : 03-05-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PA PALU Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Pal Tanggal 27 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
17 — 11
17 — 11
Pasal10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Register : 03-05-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PA PALU Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.Pal Tanggal 27 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 9
12 — 9
Pasal10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Register : 29-08-2008 — Putus : 29-09-2008 — Upload : 28-03-2011
Putusan PTA SURABAYA Nomor PERDATA : 228/Pdt.G/2008/PTA.Sby Tanggal 29 September 2008 — Pembanding v Terbanding
13 — 11
13 — 11
tersebut dibebankan kepada Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi / Terbanding ;Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat Konpensi / TergugatRekonpensi / Pembanding untuk menghadirkan anak Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi / Pembanding dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding yang bernama ANAK 3 umur 7 tahun agar dapat didengarketerangannya di depan persidangan, karena masih belum cukup umur, denganalasan akan mempengaruhi beban psikologi anak tersebut, sehingga penerapan Pasal10
Register : 10-10-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 445/Pdt.P/2019/PN Smr Tanggal 5 Nopember 2019 — Pemohon:
1.SYAHRUNI
2.SHERLYANA
14 — 4
1.SYAHRUNI
2.SHERLYANA
14 — 4
kewenangan Pengadilan Negeridalam hal ini Pengadilan Negeri Samarinda;Menimbang bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikanpermohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 danpenjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 TentangKekuasaan Kehakiman;Menimbang bahwa Pasal 2 Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 danpenjelasannya kemudian tidak diatur secara tegas lagi dalam Undangundang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru akan tetapi berdasar Pasal10
Register : 08-02-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 916 B/PK/PJK/2021 Tanggal 25 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JALAN TOL SEKSI EMPAT;
107 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 916/B/PK/Pjk/2021dan olehkarenanya koreksi Tergugat (Sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal10 ayat (4) UndangUndang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UUPPSP);b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang
Register : 03-05-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PA PALU Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Pal Tanggal 27 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
18 — 8
18 — 8
Pasal10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Register : 03-05-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PA PALU Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Pal Tanggal 27 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
13 — 5
13 — 5
Pasal10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Register : 03-05-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PA PALU Nomor 89/Pdt.P/2019/PA.Pal Tanggal 27 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 6
11 — 6
Pasal10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Register : 01-10-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 597/PDT/2018/PT.DKI Tanggal 3 Desember 2018 —
77 — 49
77 — 49
kewajiban pembayaran Utang baik Pokok,Bunga serta biayabiaya lain yang dibuat dan ditandatanganiantara Kreditor dan Debitor sebagaimana dimaksud Pasal 10ayat (1) huruf a dan huruf b, Tergugat mempunyai hak : MENGHENTIKAN dan MENGAKHIRI PERJANJIAN INIdengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267KUH Perdata, oleh karenanya tanpa dperlukan suratperingatan dari juru sita (somasi) maka dengan lewatnyawaktu saja Penggugat dapat dinyatakan lalai ;2) bahwa apabila terjadi kejadian sebagaimana dimasud Pasal10
konsumen secaraangsuran (huruf h);hal 7 Put Nomor 597/PDT/2018/PT.DKIAyat (2) : Pelaku usaha DILARANG mencantumkan klausula baku yangletak atau bentuknya sulit terlinat atau tidak dapat dibacasecara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;Ayat (3) : Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usahapada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dinyatakanBATAL DEMI HUKUM;Bahwa atas dasar itu, klausula baku Perjanjian Pokok Pasal 7 dan Pasal10
UU No. 8 Tahun 1999dan Ketentuan Pasal 18 ayat (2)UU No. 8 Tahun 1999 adalahTIDAKMEMENUHI SYARAT KEEMPAT SAHNYA SUATU PERJANJIAN;Bahwa atas dasar itu, klausula baku Perjanjian Pokok Pasal 7 dan Pasal10 Ayat (1) huruf a., huruf b., serta Pasal 10 Ayat (2) huruf a., dan hurufb. adalah BATAL DEMI HUKUM;Bahwa berdasarkan atas alasan hukum terurai dalam Poin 7 dan Poin 8.
Register : 27-11-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA BREBES Nomor 4611/Pdt.G/2017/PA.Bbs Tanggal 21 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
3 — 0
3 — 0
Kompilasi Hukum Islam pasal10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yangtimbul akibat perkara ini.Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat mohon agarKetua Pengadilan Agama Brebes / Majelis Hakim agar berkenanmemeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkanputusan yang amarnya sebagai berikut :1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untukSeluruhnya ; 27 22222 nono n nnn nn eee2.
Register : 21-08-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA TARAKAN Nomor 0399/Pdt.G/2017/PA.Trk Tanggal 19 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 1
10 — 1
Pasal10 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jis. Pasal 1888KUHPerdata alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaialat bukti;Hal. 4 dari 6 Put.
Register : 17-02-2016 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PA BAWEAN Nomor 12/Pdt.P/2016/PA.Bwn Tanggal 30 Maret 2016 — -Syamsi bin Mohamad
-Rudifah binti Sadili
18 — 5
18 — 5
Menimbang, bahwa terhadap alatalat bukti tertulis yang diajukanoleh Pemohon dan Pemohon Il tersebut Majelis mempertibangkansebagai berikut:Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Fotokopy Kartu TandaPenduduk atas nama Pemohon I, bukti P2 berupa fotokopy Kartu TandaPenduduk atas nama Pemohon II dan bukti P3 berupa fotokopy KartuKeluarga, masingmasing dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah11Penetapan No. 12/Pdt.P/2016/PA.Bwn Hal.Kabupaten Gresik, diberi meterai cukup dan telah dicap pos sebagaimanaketentuan Pasal10
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubahpertama dengan Undangundang nomor 3 tahun 2006 dan perubahankeduanya dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 perkaratersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Bawean;Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Foto Copy Akta Cerai Nomor44/AC/1996/Pengadilan Agama Buol Bwn. tanggal 15 Maei 1996 yangdikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bawean berMeterai cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dicap pos sebagaimanaketentuan Pasal10