Ditemukan 6233 data
RIDWAN, SH
Terdakwa:
ANSAR. B, S. IP., M. AP Bin BASO AJANG
150 — 65
Takalar tidak terlibat secara tekhnis kecualidalam hal kepala Bapelitbang yang bertindak selaku penggunaanggaran telah mempertanggung jawabkan atas penggunaan anggarantersebut yang disampaikan kepada Kepala Daerah atau Bupati Takalarmelalui Sekretaris Daerah; Bahwa yang menjabat selaku Pengguna Anggaran pada BapelitabangKab. Takalar pada tahun anggaran 2017 adalah Drs. H.
154 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
., selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Terdakwa Il Fani Fahlevi, Aptnhselaku Kordinator Pelaksana Tekhnis Kegiatan (KPTK).
94 — 38
Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunannorma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dansupervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatanperencanaan dan persiapan pengadaan tanah pemerintah.b.
Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunannorma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dansupervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporanpelaksanaan pengadaan tanah pemerintah.Ahli tidak memiliki Sertifikat Knusus, namun mempunyai keahlian pengadaantanah melekat karena jabatan yang Ahli pegang;Hal 180Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo.54/Pid.
60 — 8
Kegiatan Penyusunan Rencana Tekhnis Ruang Kawasan.9. Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidupc. 6 (Enam) bendel dokumen Surat Pertanggung Jawaban lengkap kegiatan Bidang Prasarana Wilayah pada Bappekab Jember, Tahun Anggaran 2009 tentang :1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi beserta produk berupa Buku Laporan Akhir Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi.2.
NELLY, SH
Terdakwa:
ANGGI ANGGRAINI, S.Kom binti SUKARMAN Alm
247 — 118
Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Tenaga Teknis/Pendukungtahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sekretariat KPU Kab Selumadari tahun 2018 s/ d 2019 bertugas dan bertanggungjawab dalamMembantu di Sub Bagian Tekhnis dan Membantu Kegiatan KPU KabSeluma.Bahwa Bendahara KPU Kab. Seluma pada periode Januari 2018 Desember 2018 adalah Sdr.ANGGI ANGGRAINI S.Kom.
Bensin kePemda Bengkulu antara surat Tanggapan Masyarakat Daftar Calonsementara, uang yang diterima Rp.50.000.00 (Lima puluh ribu rupiah)untuk satu orang, dari SPPD Ke SMA Negeri 01 (Sosialisasi PendidikanPemilin Tanggal 10092018, Honor yang diterima Rp.150.000.00(Seratus lima puluh ribu rupiah) dari Biaya transport penempelanpengumuman kelulusan tertulis PPS 5 Orang, honor yang diterimaRp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari sdr DAHAYAN selakuKasubag Tekhnis
76 — 25
yangsebenarnyaBahwa saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PP TK)untuk 9 kegiatan di bidang akuntansi sesuai dengan KeputusanKepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong dengan Total pagu Rp. 2.529.231.940,.Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala bidang Akuntansi sejakakhir tahun 2007 s/d awal Tahun 2013 sekarang dengan Tupoksisaksi sebagai Kabid Akuntansi secara umum membanitu KepalaDinas guna penyusunan laporan keuangan daerah.Bahwa Selain Saksi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si
126 — 39
dan diberikantanpa ada tekanan atau paksaan dalam memberikan keterangantersebut.Saksi sebagai kepala bidang pendapatan diDinas Pendapatan danPengelolaan keuangan kota Surabaya, sesuai dengan SK WalikotaSurabaya dengan Nomor : 821.2/ 3503/ 436.7.6/ 2014, tertanggal 11Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Walikota Surabaya yaitu SdriTRI RISMAHARINI.Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabayadengan Nomor 62 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan FungsiDinas Kota Surabaya sebagai berikut :1) Pemprosesan tekhnis
138 — 764
dipergunakan oleh KONIsetiap tahunnya dari pemerintah Kota Pekalongan melalui APBD.Bahwa Selama saksi menjadi pengurus KONI pada bidang Penelitiandan Pengembangan tidak pernah mendapat biaya operasional, jadiuntuk keperluan selama menjadi pengurus saksi ambilkan dari uangpribadi bahkan untuk honor pengurus saksi tidak mendapatkan.Bahwa saksi mendengar KONI Kota Pekalongan mendapatkan danahibah dari Pemerintah Kota Pekalongan TA 2014 dari Ketua KONI KotaPekalongan pada saat jeda rapat pembahasan tekhnis
83 — 31
bukti, saksi tidak pernah melihat fotocopysertipikat tersebut, sedangkan pembayaran slip TBS, datadata pembayaran danlainnya saksi pernah melihat;Bahwa saksi tidak tahu mengenai pola akuan;Bahwa saksi tidak ada mendengar adanya jual beli CPO;Bahwa hasil penjualan TBS dipotong sesuai dengan surat perjanjian Pola PraKepemilikan, di mana hasil pemotongan berbedabeda terkecuali dalam satukelompok potongannya sama;Bahwa setiap laporan yang saksi buat disampaikan ke Pak Wijanarko;Bahwa saksi tidak tahu tekhnis
81 — 100
No. 20/Pid.Sus/TPK/2014/PN.TpgBahwa benar anggaran untuk kegiatan tersebut berasal dariAPBD Kota tanjungpinang di sekretariat Kota tanjungpinangtahun anggaran 2009.Bahwa benar prosedur untuk pengeluaran anggaran untukPengadaan Tanah Untuk Pembangunan Unit sekolah barudi Kelurahan Pinang Kencana tersebut adalah DokumenPengadaan Tanah Untuk Pembangunan Unit sekolah barudi Kelurahan Pinang Kencana tersebut disiapkan olehPPTK (Pejabat pelaksana Tekhnis kegiatan) yaitu terdakwaDEDI CHANDRA, setelah dokumen
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Muhammad Nawir, SE Alias Nawir Bin H. Bado
89 — 0
- 6 (enam) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Daerah di Hotel Spark tanggal 09 s/d 12 Januari 2016 yang diselenggarakan oleh LP3M STIPAN.
- 1 (Satu) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis sosialisasi Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan produk hukum dan perundangundangan daerah serta prosedur penyusunan produk hukum daerah di Hotel Jayakarta tanggal 02 s/d 05 April 2016 yang diselenggarakan oleh LP3M STIPAN.
- 1 (Satu) lembar Piagam Penghargaan workshop tentang Bintek yang diselenggarakan oleh Divisi Diklat DPP Partai Demoktrat di Jakarta di Jakarta tanggal 21 23 Oktober 2016.
- 20 (Dua puluh) lembar sertifikat kegiatan Bimbingan tekhnis optimalisasi fungsi dan wewenang DPRD dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD serta failitasi sekwan dalam fungsi DPRD yang diselenggarakan oleh DPRD Kab. enrekang pada tanggal 1720 Nnovember 2016 di Hotel grand Asia Makassar.
- 13 (Tiga belas) lembar Sertifikat Bimbingan tekhnis Kebijakan biaya perjalanan dinas berdasarkan PMK No. 65 tahun 2015 tentang standar biaya masukan TA. 2016 dan PMK No. 115 Tahun 2015 tentang standar biaya keluaran TA. 2016 serta pandangan legislatif tentang tindak pidana korupsi diselenggarakan oleh LOSARI di hotel maleo Makassar tanggal 10 13 Maret 2016.
- 15 (Lima belas) lembar Sertifikat Bimbingn tekhnis Sosialisasi permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang pembentukan prodik daerah dan optimalisasi peran aparatur sekertaris DPRD dalam Pemnjabaran APBD di hotel Clarion makassar tanggal 710 April 2016 oleh LPMKP2D.
- 21 (Dua puluh Satu) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis gambaran hak keuangan DPRD Pasca UU No. 23 / 2014 di hotel Kuta Playa Bali tanggal 1518 Mei 2016 oleh LOPPNAS.
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
315 — 276
termuat dalamberita acara penyidikan;Saksi agak lupa berapa jumlah IUP khusus pertambangan mineral logam diProvinsi Sulawesi Tenggara saat saksi menjabat selaku Kepala Dinas ESDM;Mekanisme persetujuaan RKAB adalah adanya permohonan kepada DinasESDM, kemudian didisposisi kepada bidang yang bersangkutan yakni bidangminerba selanjutnya pihak ESDM mengundang instansi lain untuk menghadirirapat RKAB dan dalam pelaksanaan rapat yang dilampirkan dalam rapatRKAB adalah dokumen RKAB baik dokumen rencana tekhnis
dan non tekhnis;Pelaksanaan RKAB tahun 2019 disetujui olen Saksi dengan rentan waktukurang lebih 1 bulan;Sebelum melakukan persetujuan dokumen RKAB pemegang IUP, Saksi selalumempertanyakan kepada bidang lain sebelum melakukan persetujuan RKABdan sebelum saksi tandatangan draft persetujuan RKAB sudah adatandatangan pemeriksa, kepala seksi, kepala bidang dan selanjutnya saksiyang bertandatangan;Evaluasi yang Saksi lakukan dalam persetujuan RKAB adalah dalam halproduksi dan penjualan sehingga Saksi
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
333 — 203
termuat dalamberita acara penyidikan;Saksi agak lupa berapa jumlah IUP khusus pertambangan mineral logam diProvinsi Sulawesi Tenggara saat saksi menjabat selaku Kepala Dinas ESDM;Mekanisme persetujuaan RKAB adalah adanya permohonan kepada DinasESDM, kemudian didisposisi kepada bidang yang bersangkutan yakni bidangminerba selanjutnya pihak ESDM mengundang instansi lain untuk menghadirirapat RKAB dan dalam pelaksanaan rapat yang dilampirkan dalam rapatRKAB adalah dokumen RKAB baik dokumen rencana tekhnis
dan non tekhnis;Pelaksanaan RKAB tahun 2019 disetujui olen Saksi dengan rentan waktukurang lebih 1 bulan;Sebelum melakukan persetujuan dokumen RKAB pemegang IUP, Saksi selalumempertanyakan kepada bidang lain sebelum melakukan persetujuan RKABdan sebelum saksi tandatangan draft persetujuan RKAB sudah adatandatangan pemeriksa, kepala seksi, kepala bidang dan selanjutnya saksiyang bertandatangan;Evaluasi yang Saksi lakukan dalam persetujuan RKAB adalah dalam halproduksi dan penjualan sehingga Saksi
67 — 19
Sehingga atas addendumpekerjaan tersebut tidak ada jusifikasi tekhnis;Bahwa pelaksanaan pekerjaan ternyata tidak dilakukan oleh PT. LampiriRelis KSO, melainkan oleh PT. Likotama Harum, namun setahu Pejabatyang berwenang (PA, PPTK maupun Pembantu PPTK dan MK) semuayang bekerja di lapangan adalah orang dari PT. LampiriRelis KSO;Bahwa untuk tahap pembayaran baik PC01 sampai dengan PC08,seluruhnya dimasukkan ke dalam rekening kepada Ir. TRISNO ARIOSUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT.
239 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
KepalaDinas Pemuda dan Olahraga Provinsi RiauNomor : Kpts.12/Dispora/I/2012 tanggal 6Januari 2012 tentang Penunjukkan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) padaKegiatan APBD Provinsi Riau diLingkungan Dinas Pemuda dan OlahragaProvinsi Riau) Tahun Anggaran 2012,beserta lampirannya (BB I179 / BB II165);533) 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisirDokumen Surat Keputusan Kepala DinasPemuda dan Olahraga Provinsi RiauNomor : Kpts. 71/Dispora/II/2009 tanggal26 Februari 2009 tentang PenunjukkanPejabat Pelaksana Tekhnis
Kepala DinasPemuda dan Olahraga Provinsi RiauNomor : Kpts.12/Dispora/I/2012 tanggal 6Januari 2012 tentang Penunjukkan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) padaKegiatan APBD Provinsi Riau diLingkungan Dinas Pemuda~ danOlahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran2012, beserta lampirannya (BB I179 / BBIl165);533) 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisirDokumen Surat Keputusan Kepala DinasPemuda dan Olahraga Provinsi RiauNomor : Kpts.71/Dispora/II/2009 tanggal 26Februari 2009 tentang PenunjukkanPejabat Pelaksana Tekhnis
No.1648 K/Pid.Sus/2014533) 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Dokumen Surat Keputusan KepalaDinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.71/ Dispora/1/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukkan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pembantu PengelolaAdministrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas padaKegiatan Perencanaan Pembangunan Hall Menembak Rumbai TahunAnggaran 2009, beserta lampirannya (BB I180 / BB II166);534) 8 (delapan) lembar asli Dokumen Surat Keputusan Kepala
Kepala DinasPemuda dan Olahraga Provinsi RiauNomor: Kpts.12/Dispora/l/2012 tanggal 6Januari 2012 tentang Penunjukkan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) padaKegiatan APBD Provinsi Riau diLingkungan Dinas Pemuda~ danOlahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran2012, beserta lampirannya (BB I179 / BBIl165);533) 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisirDokumen Surat Keputusan Kepala DinasPemuda dan Olahraga Provinsi RiauNomor: Kpts.71/Dispora/II/2009 tanggal 26Februari 2009 tentang PenunjukkanPejabat Pelaksana Tekhnis
AGUSTINA SH
Terdakwa:
HARI KURNIAWAN, Spt
169 — 13
Gayuh Setia Utama Kesanggupan dan Jaminan Tekhnis Peralatan No 2.1304/GSU/SK/078 tanggal 05 April 2013.
- Surat Pernyataan Dukungan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima No 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
- Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima Jaminan Purna Jual dan Jaminan Ketersediaan Suku Cadang No 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
- Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV.
Tiga Putra Prima Kesanggupan dan Jaminan Tekhnis Peralatan No. 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No 2.1310/GSU/ST/167 tanggal 25 Oktober 2013. dari PT. Gayuh Setia Utama kepada sdr. Rino. H.
- Faktur Pajak No. 010.900-13.77258393 tanggal 07 Juni 2013.
- Faktur Pajak No. 010.900-13.77258398 tanggal 25 Juni 2013.
- Surat Konfirmasi Pesanan X-Rey Mobile 100 Ma 100 kv dari PT.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ARNOLD SAPUTRA H
95 — 59
Keputusan Walikota Jambi Nomor 1257 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi tahun anggaran 2014;
- Fotokopi Peraturan Walikota Jambi Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman dan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas di Lingkunga Pemerintah Kota Jambi tanggal 27 Januari 2014;
- Fotokopi Keputusan Walikota Jambi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SUBANDI, SH.
164 — 60
Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan tekhnis (aanwijzer)untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;dand. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;Bahwa sekitar awal tahun 2014, Saksi Said Syahruzzaman, S.T. yang sebelumnya telah mengenal Terdakwa Drs. Sulaiman Sade, M.Si.datang ke kantor Dinas Pasar Kota Samarinda menemui Terdakwa Drs. Sulaiman Sade, M.Si. untuk menyampaikan keinginannyamelaksanakan pekerjaan pembangunan Pasar Baga danTerdakwa Drs.
84 — 18
pertanian, perikanan dankehutananPemberian dukungan atas penyelenggaraan bidang penyuluhanpenyuluhan pertanian, perikanan dan kehutananPembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang penyuluhanpertanian, perikanan dan kehutananPenyelenggaraan Administrasi KesekretariatanPelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasdan fungsinya;Bahwa adapun untuk uraian tugas selengkapnya berdasarkan PeraturanBupati Majalengka Nomr 8 tahun 2011 tentang rincian tugas pokok danfungsi lembaga tekhnis
64 — 15
Subvisi RegionalBandung Divisi Regional Jawa Barat di Bandung sejak tanggal09 Agustus 2010 s/d 12 September 2011, berdasarkan SuratKeputusan Direksi Perum Bulog nomor : KD203/DS102/08/2010, tanggal 02 Agustus 2010.Bahwa Tugas pokok dan wewenang saksi selaku KepalaSubdivre pada Perum Bulog subdivre Bandung adalah :Memimpin Sub Divre Bandung dengan tugas yang telahditetepkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Membina Sumber Daya Manusia Perum Bulog dilingkunganSub Divre Bandung.Melaksanakan kebijakan Tekhnis