Barita Simbolon dijadikan pihakdalam perkara ini maka gugatan berdasar ( gegrond ) untuk dinyatakan tidak dapatditerima ; nn Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi / Putusan Mahkamah AgungNomor : 305 K/ Sip/ 1971, tertanggal 16 Juni 1971 Bahwa Pengadilan Tinggi tidakberwenang karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat,karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata, bahwa hanyaPenggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapasiapa yang digugatnya

Hal ini sesuaidengan Putusan Mahkamah Agung No.305 k/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971yang memberikan kaidah hukum bahwa Penggugatlah yang berwenang untukmenentukan siapasiapa yang digugatnya, sedangkan tentang untuk tepat atautidaknya pihakpihak yang digugat digantungkan pada materi perkara danpembuktian.Menimbang, bahwa dengan mencermati uraian posita maupunpetitum dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwaditariknya Tergugat maupun Turut Tergugat dalam gugatan ini karena menurutPenggugat

Subjek Gugatan Tidak Lengkap (Gugatan Error In Pesona);Keseluruhan pihak yang berkaitan dengan objek sengketa baik secaralangsung maupun tidak langsung harus dimaksukkan dalam gugatan.Tidak digugatnya pihakpihak tersebut mengakibatkan gugatan tidakdapat diterima;Dalam hukum acara perdata, tidak dikenal adanya Turut Penggugatmelainkan Turut Tergugat;Sebagiamana disebutkan oleh Penggugat, pada tanggal 17 September2010, Penggugat bersamasama dengan Nyoman Sujastra telahmembuat dan menandatangani perjanjian

Bahwa dengan digugatnya Tergugat Konvensi/Pengqugat Rekonvensi olehPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Pengadilan Negeri SumbawaBesar serta dilaporkannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kePolda NTB oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensitelah mengakibatkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengalamikerugan materiil dan Immateriil, membayar jasa Pengacara, Akomodasibolakbalik ke Pengadilan Negeri Sumbawa, Biaya TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi bolakbalik ke Polda NTB untuk

Jadi,dengan tidak digugatnya seluruh Sertipikat pecahan/splitsing dari SHMNo.2775/ Kel.Cibeureum dan atau dengan tidak digugatnya SHGBNo.159/Kel.Cibeureum dalam perkara ini, jelas menunjukkan bahwagugatan Penggugat telah diajukan secara tidak lengkap dan didasarkanpada faktafakta yang tidak logis dan tidak jelas ;Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan tersebut di atas,Tergugat II Intervensi mohon sudilah kiranya Pengadilan/Majelis Hakimberkenan untuk memberikan putusan dalam perkara

Jadi,dengan tidak digugatnya seluruh Sertipikat pecahan/splitsing dari SHMNo.2775/ Kel.Cibeureum dan atau dengan tidak digugatnya SHGBNo.159/Kel.Cibeureum dalam perkara ini, jelas menunjukkan bahwagugatan Penggugat telah diajukan secara tidak lengkap dan didasarkanpada faktafakta yang tidak logis dan tidak jelas ;Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan tersebut di atas,Tergugat II Intervensi Il mohon sudilah kiranya Pengadilan/Majelis Hakimberkenan untuk memberikan putusan dalam perkara

Dengan tidak digugatnya Dinas PerhubunganHalaman 45 dari 114 halaman Perkara No : 17/Pdt GLH/2020/PN.Rgt.Kabupaten Indragiri Hulu dan juga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Kabupaten Indragiri Hulu maka Gugatan Para Penggugat kurang parapihak, untuk itu Gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARAA.

Dengan tidak digugatnya Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Huludan juga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) KabupatenIndragiri Hulu maka Gugatan Para Penggugat kurang para pihak;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut tidak beralasanmenurut hukum karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu PutusanMahkamah Agung RI No. 350 K/Sip/1971 tanggal 16 Januari 1971 (PutusanMahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997) dalamputusannya menyebutkan bahwa

sehingga harus ditolak, karena jika benar masihterdapat 4 (empat) penggarap lahan lagi yang tidak ikut digugat, akan tetapi haltersebut secara yuridis formil maupun materil tidak mempunyai akibat hukumterhadap putusan perkara ini, lagi pula menurut Jurisprudensi tetap MahkamAgung, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Tangal 16 Juni 1971 NO. 305 K/Sip/1971 dalam perkara : Kasan Rizal Lawan Soegimin dan Maridjo, jelasjelasmenegaskan bahwa Hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukansiapasiapa yang akan digugatnya

dikeluarkan/dicabut sebagai pihak Tergugat XXVII yaituAutan Aufat padahal Tergugat XXVII dengan Para Tergugat lain ikut bersamasamamemberikan kuasa kepada Tajudin Duwila (Tergugat V) sehingga menurut hukummembuat gugatan menjadi kurang pihak ;w Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat sesuaiazas hukum acara perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971tangal 16 Juni 1971 jika pada dasarnya memang Penggugatlah yang berwenang untukmenentukan siapa yang akan digugatnya

Bahwa bilamanapemberian Amanah kepada Yayasan Himma Aliya tersebut quod non telahdilakukan oleh Para Tergugat, maka JELAS HAL TERSEBUTMERUPAKAN PERBUATAN KRIMINAL YANG TELAH JAUHMENYIMPANG DARI NILAINILAI KEAGAMAAN DAN MORALITAS.Bahwa sehubungan dengan permasalahan teersebut, Penggugat mereservir haknyauntuk menuntut Tergugat II, I, 1V, V dan Pengurus Yayasan Himma Aliya baiksecara pidana maupun perdata.Bahwa oleh karenanya digugatnya Yayasan Aliya (Tergugat I) (bukan YayasanHimma Aliya) dan Para

pernyataanpernyataan Yayasan Himma Aliya dan Para Tergugattersebut telah cukup membuktikan bahwa Para Tergugat selaku pengurus Nadzir WakafYayasan Aliya (Tergugat I) tersebut TIDAK AMANAH.Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat menolakseluruh Jawaban Yayasan Himma Aliya dan Tergugat II, Il, V, dan V;TERHADAP JAWABAN TERGUGAT VI1.Bahwa Penggugat menolak seluruh Jawaban Tergugat VI (Kepala Kantor UrusanAgama) Kecamatan Bogor Barat, kecuali yang diakuinya secara tegas.Bahwa digugatnya

Hal ini sejalan dengan Putusan MA No. 305K/Sip/1971 yangmenyatakan merupakan hak seseorang yang dirugikan kepentingan hukumnya untukmenentukan siapa yang akan digugatnya yang telah merugikan kepentinganhukumnya tersebut dan Putusan MA No. 1826K/Pdt/1984 yang menyatakan tidakselamanya harus ikut digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkarayang disengketakan, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasanhukum dan harus ditolak:> Gugatan Penggugat merupakan Error In Subjekto

Hal ini sejalandengan Putusan MA No. 305K/Sip/1971 yang menyatakan merupakan hakseseorang yang dirugikan kepentingan hukumnya untuk menentukan siapa yangakan digugatnya yang telan merugikan kepentingan hukumnya tersebut dan PutusanMA No. 1826K/Pdt/1984 yang menyatakan tidak selamanya harus ikut digugat pihakketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan, dengandemikian eksepsi para Tergugat mengenai Kurang pihak (Plurium Litis Consortium)tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

semua itu terbukti atau tidak tentu saja sudah masuk kedalampokok perkara yang secara hukum harus dibahas didalam pokok perkara ;Tentang eksepsi gugatan premateur, Penggugat berpendapat bahwadengan mengedepankan prisip hukum Ultimum Remedium, menurutPenggugat penyelesaian permasalahan secara Perdata adalah yang palingtepat dilakukan dalam permasalahan ini ;Tentang eksepsi gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) menurutPenggugat bahwa Penggugatlah berwenang meenntukan siapasiapa yangakan digugatnya

, demikian pula Penggugat merasa tidak memiliki masalahdengan penyewa Villa saat ini sehingga tidak turut digugat, demikian pulaHalaman 109 dari 121 Putusan Nomor 815/Pdt.G/2019/PN Dpshalnya dengan tidak digugatnya Gusti Agung Rama Surya Dipta karenayang bersangkutan memang belum cakap hukum ; Bahwa tentang eksepsi Gugatan Error in Persona dari Tergugat I, menurutPenggugat bahwa memang benar Penggugat menarik Notaris PutuSarjana Putra sebagai pihak sebab akta yang dibuat dihadapoan Notaris Putu Sarjana

Selain tidak digugatnya kedua LurahHalaman 17, Putusan Nomor 30/PDT/2016/PT.PLG.tersebut, Penggugat juga tidak menggugat Notaris RobertTjahjaindra, SH,MBA karena peralihan hak (jual beli) antara TergugatIl Kepada Tergugat dilakukan dihadapan Notaris Robert Tjahjaindra,SH,MBA. Karena Penggugat tidak memasukkan para pihak LurahTalang Semut , Lurah 26 llir dan Notaris Robert Tjahjaindra,SH,MBAmaka gugatan yang diajukan kurang pihak.

Selain tidak digugatnya kedua Lurah tersebut,Para Penggugat Intervensi juga tidak menggugat Notaris RobertTjahjaindra, SH, MBA karena peralihan hak (jual beli) antara TergugatIntervensi 3 / Tergugat Il kepada Tergugat Intervensi 2 / Tergugat dilakukan dihadapan Notaris Robert Tjahjaindra, SH, MBA. KarenaPara Penggugat Intervensi tidak memasukkan para pihak Lurah TalangSemut, Lurah 26 Ilir dan Notaris Robert Tjahjaindra, SH, MBA makagugatan yang diajukan kurang pihak.

Eksepsipada angka I (satu) dinyatakan tidak beralasan hukum karena tidak terbukti, sehinggaEksepsi pada angka I (satu) sudah sepatutnya ditolak ;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Terlawan pada angka II (dua), yangmenyebutkan bahwa Perlawanan yang diajukan Para Pelawan kurang Pihak, atauPlurium Litis Consortium , dipertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa dalam prinsip Hukum Acara Perdata yang timbul dalampraktek peradilan, hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapasiapayang akan digugatnya

Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 4;Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dalam Hukum Acara Perdata tersebut,prinsip tersebut sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung RI, hanya pihak Penggugatyang berwenang untuk menentukan siapasiapa yang akan digugatnya, sehingga dapatdisimpulkan pula bahwa dalam perkara in casu Para Pelawan lah yang berwenanguntuk menentukan apakah Pihak Tergugat dalam Perkara Perkara No.129/ Pdt. G/ 2005/PN.Mks, tanggal 16 Pebruari 2006, Jo.

Bahwadengan digugatnya Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi olehPara Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi maka TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian materiil danimmateriil.Uang yang seharusnya dapat dipakai usaha untuk mendapatkanhasil keuntungan ternyata mengalami kerugian waktu tenaga, biaya danpikiran;5. Bahwa jika diperincikerugian yang dialami oleh Tergugat IlKonpensi/Penggugat Rekonpensipada angka 4tersebut diatas adalahsebagai berikut:a.

terletak pada perjanjiannya;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga Tergugat Il tentanggugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Kepala DesaLanglang Kecamatan Singosari, baik yang menjabat sekarang atau yang dahulupernah menjabat maupun pihakpihak lainnya, pada pokoknya sama denganeksepsi ketiga Tergugat X dan Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIll sertaterhadap eksepsi demikian, Majelis Hakim berpandangan, adalah hak ParaPenggugat untuk menentukan siapa saja pihak yang hendak digugatnya

2006, yaitu Narapidana Korupsi,Terorisme dan Narkotika, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI /Tergugat diberitahu untuk dimintakan persetujuan berkaitan RemisiNarapidana tersebut, tetapi untuk Obyek Sengketa, karena masuk dalamkatagori kasus Pidana Umum , maka Kewenangan pembuatan SuratKeputusan Pemberian Remisi menjadi tanggung jawab Kantor WilayahKemmenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta atas usulandari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang , Jakarta ;7 Bahwa dengan tidak digugatnya

Selanjutnya Indroharto, S.H., dalam bukunya mengatakan bahwa berdasarkanPasal 53 ayat (1) UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugatdalam mengajukan gugatan tata usaha negara harus membuktikan adanyakepentingan, yaitu bukti bahwa keputusan tata usaha negara yang digugatnya itumerugikan diri Penggugat secara langsung ; (Indroharto, S.H., Usaha Memahami UndangUndang tentang Peradilan TataUsaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pustaka SinarHarapan, Jakarta 1999, halaman

person.Bahwa permasalahan mengenai pentingnya kapasitas (legal standing) darisuatu pihak yang berperkara khususnya Penggugat juga telah diangkatmenjadi yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan Nomor 294K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 juncto putusan Pengadilan33Tinggi Bandung Nomor 114/1970/Perd/PTB tanggal 10 Nopember 1970juncto PNI Bandung Nomor 215/1967/Sipil tanggal 4 Juni 1968 yangmenyatakan bahwa suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yangmempunyai hubungan hukum dengan apa yang digugatnya

Dengan demikian petitum gugatan sudah jelas dan tidak adakontradiksi antara posita dan petitum.Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugattersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah tidakbertentangan dengan azas hukum acara perdata, karena Penggugat untukmenentukan siapasiapa saja yang akan digugatnya yang dirasa merugikanPenggugat, serta masalah ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugatdan Tergugat dan apakah masih ada subjek hukum lain yang tidak digugatoleh

karena syarat daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal529 BW dan Pasal 1963 BW tidak terpenuhi yang disebabkan tanah objeksengketa senantiasa dikuasai oleh Para Penggugat secara turun temurun;Bahwa gugatan Para Penggugat telah menguraikan dasar hukum dan faktayang jelas, sehingga Gugatan Para Penggugat tidak obcuur libel;Bahwa gugatan Para Penggugat tidak kurang pihak, karena menurutPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 Para Penggugatlahyang berwenang untuk menentukan Siapasiapa yang digugatnya

bagaimana keabsahan surat yang dimiliki oleh ParaPenggugat maupun tentang hubungan hukum antara Para Penggugatdengan tanahnya, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut telahmemasuki pokok perkara yang harus dipertimbangkan lebih lanjutdengan memperhatikan buktibukti yang dihadirkan oleh para pihak;Menimbang, bahwa terkait dengan siapa yang akan digugat(diajukan sebagai pihak ke persidangan) dalam perkara a quo, menurutMajelis Hakim merupakan hak Para Penggugat untuk menentukanSiapaSiapa yang akan digugatnya

didalam gugatan aquo tidak mengikutsertakanseluruh Ahli Waris dari Almarhum salah 1 ahli waris didalam gugatannyapadahal Para Penggugat mengetahui selain meninggalkan 3(tiga) oranganak yaitu Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII akan tetapi Almarhumsalan 1 ahli waris juga meninggalkan seorang istri yaitu Bismizar BintBahudin yang juga merupakan ahli waris dari salah 1 ahli waris akan tetapiterhadap Bismizar Binti Bahudin tidak Turut digugat dalam gugatan ParaPenggugat sehingga dengan tidak digugatnya

Bahwa dalil Replik Para Penggugat yang menyatakan Bismizar BintiBahudin bukanlah ahli waris dari Alm.H.Riduan Ahmad Bin H. adalah tidakbenar, karena faktanya Bismizar Binti Bahudin adalah istri dari Alm.H.RiduanAhmad Bin H. dan tentunya berdasarkan hukum islam dapat menjadi ahliwaris karena Perkawinan (ahli waris sababiyyah), yaitu Suami atau istri dariyang meninggal sehingga dengan tidak digugatnya Bismizar Binti Bahudinmenjadikan gugatan para Penggugat kurang pihak dan tindakan ParaPenggugat yang

Hematsaya digugatnya harus satu per satu;13.Bahwa dalam Bukunya M. Yahya Harahap, S.H Hukum Acara Perdata,Penerbit Sinar Grafika halaman 108 point 5 huruf a sudah cukup jelasmenyebutkan Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadapbeberapa objek, dan masingmasing objek gugatan, dimiliki oleh pemilikyang berbeda atau berlainan, Penggabungan yang demikian baik secaraSubjektif dan Objektif tidak dapat dibenarkan.

Hematsaya digugatnya harus satu per satu;Bahwa untuk surat kuasa lebih ke perdata biasa. Secara umumHalaman 161 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.SusHKI/2017disitu ada para pihak ada khususnya dan apaapa aja yang diaturdan alamat;(9). Bahwa dalam pembuktian suatu produk desain industri, maka untukmemperbandingkannya suatu gambar itu bisa dianggap mewakilibarangnya, tapi umumnya adalah perbandingan antara barangdengan barang;c.

Husainy, Muller Pakpahan, Instansi TNIAL dansekitar lebih dari 300 orang/KK lainnya.Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat dalam gugatannya yangpada pokoknya menyatakan pihakpihak yang memiliki bukti sebagaipemegang hak atas tanah di lokasi obyek pengadaan tanah diKelurahan Tanjung Mulia Hilir adalah cacat yuridis alas haknya (videgugatan bulan April 2017 halaman 89).Bahwa dengan tidak turut digugatnya Budiarto Karim, Amat Aminu,Nimrod Hutahean, Sukijung, Husainy, Muller Pakpahan.Instansi TNIAL dan

eksistensi Bank Bukopin atauBank Bukopin Cabang Jambi sangatlah penting dalam membuat terang dan jelas faktaperistiwa atau perbuatan hukum yang substansial dalam gugatan perkara aMenimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 1 mengenai eksepsi kurangpihak seperti tersebut di atas, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimanatersebut di bawah ini; Bahwa terhadap siapa saja yang akan digugat oleh Penggugat tersebut tergantung darikehendak dari Penggugat untuk menentukan siapa saja yang akan digugatnya