tanggal21 November 2014, bersamasama dengan JOHANIS PATTIHAWEANselaku Sekretaris Pemerintah Negeri Kilang (yang telah meninggal duniapada tanggal O03 September 2017 berdasarkan Akta Kematian dariDisdukcapil Kota Ambon Nomor : 8171KM130920170013 tanggal 13September 2017), pada waktu sekitar bulan Agustus tahun 2016 sampaidengan bulan Marettahun 2017, atau setidaktidaknya pada waktuwaktutertentu dalam tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di kantor PemerintahNegeri Kilang, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambondan

Sekretaris Pemerintah Negeri Kilang telahmelakukan perbuatan melawan hukum antara lain sebagai berikut :> Bahwa setelah terdakwa Stefanus Latuheru dan JohanisPattinawean mengetahui bahwa dana desa dan ADD tahap Halaman 8 dari 211 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2019/PN Amb.Tahun Anggaran 2016 telah masuk ke RKD Negeri Kilang, makaterdakwa dan Johanis Pattinawean bersama saudara Markus deSilo sebagai Kaur Pembangunan Pemerintah Negeri Kilang, padatanggal 15 September 2016 mendatangi bank BNI Cabang Ambondan

Negeri Kilang bersamasama dengan JohanisPattihawean selaku Sekretaris Pemerintah Negeri Kilang telahmelakukan perbuatan melawan hukum antara lain sebagai berikut :> Bahwa setelah terdakwa Stefanus Latuheru dan JohanisPattinawean mengetahui bahwa dana desa dan ADD tahap Tahun Anggaran 2016 telah masuk ke RKD Negeri Kilang, makaterdakwa dan Johanis Pattihawean bersama saudara Markus deSilo sebagai Kaur Pembangunan Pemerintah Negeri Kilang, padatanggal 15 September 2016 mendatangi bank BNI Cabang Ambondan

SAKSI : PIETER LOURENS FRANS, ST.MT : bahwa saksi mendapat gelar S.1 dibidang teknik sipil di Universitan Kristen Ambondan S.2 di Fakultan Teknik Universitas Hasanudin Makassar; Bahwa saksi pernah menjadi konsultan, sejak tahun 1990 sampai tahun 2001, dansetelah masuk di Politeknik saya juga masih sebagai Konsultan, setelah diangkatmenjadi Sekretaris di Politeknik saya sudah tidak menjadi konsultan lagi; bahwa saksi sebelum di persidangan ini sebelumnya pernah menjadi saksi abhlidalam perkara BMG

karena, Turut Terlawan I selalu berusaha menguasai danmemiliki objek sengketa, walaupun selalu dihalanghalangi oleh Penggugat dengan berbagai cara.Dicatat bahwa Turut Terlawan I sudah dalam jumlah puluhan kali, Mahkamah Agung menyuratiTurut Tergugat I atas perjuangan Turut Tergugat I terhadap putusan putusan Pengadilan NegeriAmbon Nomor 21/1950 tanggal 21 Maret 1950 yang didalamnya terdapat objek sengketa, belumterhitung suratsurat yang diajukan oleh Turut Terlawan I kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambondan

Tergugat dan penertibitanSertipikat Hak Pakai Nomor 04/Langgur oleh Turut Tergugat adalah tindakansepihak yang merugikan Para Penggugat (Marga MaturanMaturbongs) makaPara Penggugat dengan surat tanggal 23 Januari 2007 Nomor 03/KP/2007telah mengajukan permohonan pembatalan atas Surat Keputusan KepalaBPN Nomor 31/HP/BPN/2003 tanggal 1 Oktober 2003 dan Sertpikat HakPakai Nomor 04/Langgur tanggal 24 Oktober 2003 yang ditujukan kepadaKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku di Ambondan

Latupeirissa, SH.MH dan Rekan untuk segeramelakukan pengosongan atau segera membongkar bangunan milik Terdakwapaling lambat sesudah Idul fitri sebagaimana Surat tanggal 23 Juni 2015(somasi I);Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas dapatdisimpulkan bahwa benar Terdakwa ada menempati tanah eks hotel Anggrekdengan cara membangun bangunan sekolah SMP dan SMA Gemah 7 Ambondan membangun bangunan rumahnya dan hingga saat ini Terdakwa masihmenempati tanah tersebut dan tidak mau keluar

Bahwa sekitar bulan Desember 2008 saksi berada di Ambondan mendapat informasi dari rekan kerja saksi yaituMARZUKIJOTENG bahwa telah diadakan pembayaran gantirugi bandara. Mendengar informasi tersebut saksimerasa terkejut karena setahu saksi kegiatanpengukuran tanah bandara tidak selesaidilaksanakan.

Saksi TOMAGOLA LATIF, SE.Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 05/Padt.G/2015/PN MshBahwa saksi di Tamilouw sebagai masyarakat biasa, tidak mempunyaijabatan pemerintahan maupun jabatan adat;Bahwa saksi lahir pada tanggal 14 April 1957 di Tamilouw, keluar dariTamilouw saat masih duduk di bangku sekolah SMP, untuk melanjutkansekolah SMP di Ambon, melanjutkan sekolah pada tingkat SMA danmenyelesaikan perkuliahan di Makassar dan kemudian kembali ke Ambondan bekerja sebagai PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten

Sugiati, setetah mendapatkan buktibuktitersebut kemudian Saksi bersama Anggota Reserse Polres Ambondan PP Lease melakukan penyelidikan lebih lanjut denganmengumpulkan barang bukti dan memintai keterangan beberapa Saksiterkait penemuan mayat tersebut.4. Bahwa dari keterangan para Saksi, diperoleh keterangan kalau padatanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 12.00 Wit., Sdri. Sugiati(Korban) menemui Terdakwa di rumah Saksi7 (Kopda Ridwan) danhal tersebut diketahui oleh Saksi8 (Sdri.

pelaksanaanputusan Perkara 545/Pdt.G/2014/Pn.Dps (yang mana putusan tersebutdengan tegas menyatakan pemilik atas tanah dan bangunan perkara aquoadalah milik TERGUGAT).Kutipan Pernyataan dari Direktur PENGGUGATMemang benar SHM tanah ini milik Bu Fitrie (TERGUGAT in casu) tapidisini kami masih menguasai, jadi tolong hormati kami..89.Bahwa adapun' pernyataan tersebut disampaikan oleh DirekturPENGGUGAT dihadapan beberapa pejabatpejabat dari kepolisian yangberwenang bersamasama dengan pejabat dari Pengadilan Negeri Ambondan

AB, tanggal 21 Agustus 2008,oleh Turut Tergugat dalam Kovensi / Turut Tergugat dalam Rekovensimembatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 524 / Ahusen, gambar situasaNomor : 375 / 1984 tanggal 8 September 1984, luas 303 M2 (tiga ratustiga meter persegi) yang diterbitkan tanggal 10 September 1984 yangterletak di JI.A.Yani Kelurahan Ahusen Kecamatan Nusaniwe Kota Ambondan Sertifikat Haki Milik Nomor : 535 / Ahusen, Gambar Situasi Nomor :Halaman 46 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pat.G

Wilayah Pemerintahan oleh Walikota Ambondan Camat Passo boleh menetapkan; sedangkan tentang hakkepemilikannya adalah milik sah dari Dati Nasela Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi berdasarkan Register Dati 1847 padaPemerintahan Adat Negeri Hitumessing, di Kabupaten Maluku Tengah.Bila Pemerintah Kota Ambon hendak menghaki dan memiliki bidang tanahsengketa aquo maka pertanyaan yang harus dijawab oleh PenggugatKonpensi, apakah Pemerintah Kota Ambon sudah membebaskanbidang tanah sengketa adat yang

Ong di Hotel Aston Ambondan saksi atas printah sdr. Ong menyewa mobil terdakwa sebagai oprasional.Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar karena mobilyang terdakwa kredit dibayark sendiri oleh terdakwa ;479. YUSUF D.

pembayaran panjar tahap kedua lokasi terahir; Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) di simpan di rumah terdakwa; Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) di gunakan untukpanjar tanah pertama yang batal akan tetapi sudah di kembalikan olehpemilik lokasi pertama yang batal; (Saksi Sabar Purwanto) Rp 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa II ZethSalmon Ayal gunakan untuk cuti lebaran ke jawa dengan keluargakemudian Terdakwa II Zeth Salmon Ayal gunakan cuti natal ke ambondan

pembayaran panjar tahap kedua lokasi terahir; Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) di simpan di rumah terdakwa; Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) di gunakan untukpanjar tanah pertama yang batal akan tetapi sudah di kembalikan olehpemilik lokasi pertama yang batal (Saksi Sabar Purwanto); Rp 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa II ZethSalmon Ayal gunakan untuk cuti lebaran ke jawa dengan keluargakemudian Terdakwa II Zeth Salmon Ayal gunakan cuti natal ke ambondan

;Bahwa Urias Salampessy dan Arnold Salampessy (Raja Negeri Suli)sebagai pemilik Dati Waimena, pernah membagibagikan sebagian tanahDati Waimena kepada masyarakat Negeri Suli yang tidak memiliki tanah ;Bahwa hingga sampai saat ini tidak ada larangan bagi masyarakat yangmenerima pembelian tanah dari Uria Salampessy dan Arnold Salampessytersebut untuk mengambil hasil dan berkebun di atas tanah Dati Waimenayang sudah diberikan tersebut ;Bahwa perkara ini sudah penah disidangkan di Pengadilan Negeri Ambondan

pelaksanaanputusan Perkara 545/Pdt.G/2014/Pn.Dps (yang mana putusan tersebutdengan tegas menyatakan pemilik atas tanah dan bangunan perkara aquoadalah milik TERGUGAT).Kutipan Pernyataan dari Direktur PENGGUGATMemang benar SHM tanah ini milik Bu Fitrie (TERGUGAT in casu) tapidisini kami masih menguasai, jadi tolong hormati kami..93.Bahwa adapun pernyataan tersebut disampaikan oleh DirekturPENGGUGAT dihadapan beberapa pejabatpejabat dari kepolisian yangberwenang bersamasama dengan pejabat dari Pengadilan Negeri Ambondan

proyek sebagairekanan/kontraktor adalah: Ivony Selano Matitaputty ;Bahwa proses pencairan dana mulamula stafnya ibu Ivony yang datang membawaberkas Buku I, II dengan Berita Acara pembayaran dan kwitansi saya yang ketika sayabuat SPM, SPP dan yang bawa keruangan itu staf ibu Ivony ;Bahwa yang dicairkan pada waktu itu lebih kurang Rp. 800.000.000, ;Bahwa pencairan kedua terjadi di tahun 2009, Tahun 2009, waktu itu Kepala Dinasmenyuruh saksi untuk menyiapkan SPP dan SPM karena ibu Ivony tinggal di Ambondan

Lantarose bercerai dengan Istri pertamanya Ibu SaadiaWabula pada tahun 1988 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ambondan saya pernah melihat putusan tersebut ;Bahwa Setelah bercerai Alm. Bok. Lantarose kemudian pindah ke Jl. Paladan tinggal bersama Ibu Luci Sri Foni sekitar tahun 1990 an ;Bahwa Saya juga tahu tentang adanya tanah dan bangunan tersebut danuntuk tanah dan bangunan di Kapaha juga ditempati oleh Ibu Luci Sri Foni ;Bahwa Kalau untuk toko di JI.

Bahwa karena sertifikat Nomor45/Ahusen tahun 1963 telah hilang maka Penggugat telah mengajukanpermohonan penggantian sertifikat kepada Badan Pertanahan Kota Ambondan telah diterbitkan sertikat pengganti Nomor 45/Ahusen tanggal 08 Mei2015.

Notaris/PPAT di Ambondan Akta Jual beli Nomor : 118/2004 tanggal 7 Juni 2004 yang dibuatdihadapan Notaris/PPAT Rostiaty Nahumamury, S.H. Notaris/PPAT di Ambon..

raja bahwa setelah konsultasi dengan BPNKota Ambon dan mohon kepada BPN Kota Ambon untuk RRIAmbon menyurat ke pemerintah negeri Amahusu supaya untukmelengkapi surat pendukung;Bahwa saksi menyatakan suratsurat yang akan di lengkapiadalah surat permohonan pelepasan hak;Bahwa saksi menyatakan proses ini awalnya saya tidak tahu,tetapi pada waktu itu saya di bagian urusan pemerintahan (Kaur)dari RRI Ambon membuat surat masuk ke kantor negeri yangisinya kalau tidak salah sekitar tahun 2011, pimpinan RRI Ambondan