Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor21/Pdt.G.2014/PN.RHL tanggal 15 Juli 2015;Halaman 60 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR2. Menghukum Pembanding / Dahulu Penggugat untuk membayar biayaperkara.DALAM REKONPENSI1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untukseluruhnya;2. Menyatakan menurut hukum, Para TERGUGAT REKONPENSI telahmelakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para PENGGUGATREKONPENS;3.

;Halaman 110 dari 316 halaman Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2020/PN MdnBahwa Hubungan saksi dengan kegiatan tersebut adalah sebagai StafTeknis (Pengawas Lapangan) berdasarkan Surat Keputusan PenggunaAnggaran PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai Nomor21.C/PA/PDAM/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tentang PengangkatanPPTK, Staf Teknis, Staf Administrasi, Staf Keuangan KegiatanPenyelesaian Pembangunan WTP Ill dan Pemasangan Pipa DistribusiUtama sepanjang 600 meter di Lokasi WTP Beting Semelur PDAM TirtaKualo

;Bahwa Hubungan saksi dengan kegiatan tersebut adalah sebagai StafTeknis (Pengawas Lapangan) berdasarkan Surat Keputusan PenggunaAnggaran PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai Nomor21.C/PA/PDAM/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tentang PengangkatanPPTK, Staf Teknis, Staf Administrasi, Staf Keuangan KegiatanPenyelesaian Pembangunan WTP Ill dan Pemasangan Pipa DistribusiUtama sepanjang 600 meter di Lokasi WTP Beting Semelur PDAM TirtaKualo Kota Tanjungbalai TA 2014;Bahwa Adapun Pejabat yang ada hubungan

Mengangkat HERIANTO,SE sebagai PPK Kegiatan Review Designdengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor02/PA.KPW/PDAM/IX/2012 tanggal 24 September 2012dansebagai PPK Kegiatan Penyelesaian Pembangunan WTP Ill danPemasangan Pipa Distribusi Utama sepanjang 600 meter di LokasiWTP Beting Semelur PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai sumberdana penyertaan modal APBD Kota Tanjungbalai TA 20132014dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor21.A/PA/PDAM/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014;c.

Permendagri Nomor21 Tahun 2011, PP No. 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah) ; Hal. 197 dari 230 hal. Putusan Nomor : 4/Pid.SusTPK/2019/PN PbrKerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga,dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Permendagri Nomor21 Tahun 2011, PP Nomor 58 Tahun 2005) ;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin seluruh pertimbanganhukum sebagaimana telah diuraikan pada ad.2 dan ad.3 diatas makaterhadap uraian unsur pada ad.4 Majelis Hakim akan menghubungkannyadengan faktafakta yang relevan;Menimbang, bahwa terdakwa selaku Penyedia Barang/JasaPembangunan Drainase JI. Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A (SimpangJl.

Gugatan kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium).1) Penggugat harus menarik pihak yang menandatangani suratoper garapan sawah dan yang merbitkan surat keterangan garap.a) Bahwa angka 5 halaman 4 Penggugat mendalilkan bahwamasingmasing Surat Oper Garapan Tanah Sawah Nomor6/18/69 tanggal 10 Nopember 1969 ditandatangani olehLurah Djamhari, Surat Oper Garapan Tanah Sawah Nomor21/1.711.03 tanggal 15 Pebruari 1989 ditandatangani olehLurah Unu Maknun dan Surat Oper Garapan Tanah SawahNomor 011/1711.01

Bukti T ILINTV 39Pemanfaatan Hasil Kayu Hutan Tanaman IndustriPada Hutan Produksi ; (fotokopi dari fotokop)) ;UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1967 Tentang KetentuanKetentuan PokokKehutanan ; (fotokopi dari fotokopi) ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor21 Tahun 1970, Tentang Hak Pengusahaan HutanDan Hak Pemungutan Hasil Hutan ; (fotokopi darifotokopi) ;Surat Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : SK.529/MenhutII/2012 Tanggal25 September 2012 Tentang Perubahan

Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia Nomor21 tanggal 2 Oktober 2015, (diberi tanda T.II2);3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia REpublik Indonesia NomorAHU2460435.AH.01.01.TAHUN 2015 Tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perseroan Terbatas PT Pilar Slnergi BUMN Indonesia Tanggal 12Oktober 2015, (diberi tanda T.II3);4. Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pilar Sinergi BUMNIndonesia Nomor 62 Tanggal 25 Januari 2018, (diberi tanda T.II4);5.

Pihak Pertama(Penggugat) 45% (empat puluh lima persen) berbentuk lahan (penyertaanmodal dengan mengkonversi nilai lahan menjadi nilai saham);Halaman 74 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 676/Pdt.G/2020/PN MdnMenimbang, bahwa berdasarkan Produk bukti P9 berupa Akta Nomor21 tanggal 30 April 2019 tentang Berita Acara Rapat PT. Poly Kartika Sejahtera(Hasil RUPS Thn 2019), menunjukkan lahan Kebun Sei Tuan tidak ditanamiselurunnya (hanya 627,37 Ha), nilai Aktiva Perusahaan PT.

Pemegang Saham); Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor21 Tanggal 4 September 2003 Notaris Linda Herawati, SH diJakarta; Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PemindahanHakHak Atas Saham Nomor 53 Tanggal 19 September 2003 Notaris LindaHerawati, SH di Jakarta; Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor18 Tanggal 8 Juni 2004 Notaris Linda Herawati, SH diHalaman 81 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT. DKI..

Abadi Purna Utama dengan nomor21/APU/I/97, tanggal 4 Januari 1997, perihal permohonanPembebasan Tanah Ganjaran. Dan Pada tanggal 8 Januari 1997,Sdr SUNARTO SUMOPRAWIRO selaku Walikotamadya DaerahTK Il Surabaya memberikan disposisi kepada Asisten 1 dan Drs.WILOGO yang isinya : Ssupaya diproses menurut prosedur ; Bahwa tindak lanjut dari Pemerintah Kotamadya Daerah TK IlSurabaya atas Surat Permohonan PT. Abadi Purna UtamaHalaman 133Put.

Abadi Purna Utama RADENERMAWAN (meninggal dunia) mengajukan permohonan pembebasantanah ganjaran secara tertulis kepada Kepala Kelurahan Manyar SabranganKecamatan Mulyorejo Kotamadya Surabaya dengan surat Nomor21/APU/I/1997 bulan Januari 1997, tembusan diantaranya kepadaWalikotamadya Tingkat II Surabaya ;Bahwa pada tanggal 16 September 1997 Kepala Kantor PertanahanSurabaya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor:460.135.01145NF.1.S1997 tanggal 16 September 1997 tentangPemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan

HERLINA ISKANDAR terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai BankSyariah dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan ataumenyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalamlaporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksiatau rekening suatu Bank Syariah atau UUS sebagaimana dalam dakwaankedua Pasal 63 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor21

AcaraPersidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dariputusan ini ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Kesatu Pasal 63 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik IndonesiaNomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juncto Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana; Pasal 63 ayat (2) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor21

/ST/2016 tanggal 15 Juli 2016; Bahwamenurut Ahli yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah44adalah :UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimanabeberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

., tentang Pernyataan Ketua Pengurus dan KetuaPenilik TITD Kwan Sing Bio dan Tjoe Ling Kiong Tuban masa bakti tahun 2019s.d. tahun 2022 Nomor: 06 tanggal 18 Nopember 2019 (lihat Bukti T.Il Intv2);Bahwa Pengadilan Negeri Tuban mengabulkan sebagian gugatan Penggugat IIterhadap Mardjojo alias Tio Eng Bo (Tergugat Il Intervensi) Dkk berdasarkanPutusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Tbn tertanggal 16 Desember 2019 (lihatBukti P44);Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan Putusan Nomor21/Pdt.G/2019/PN Tbn tertanggal

kewenanganPengadilan Agama Jakarta Pusat bukan Pengadilan Negeri JakartaPusat dengan dasar hukum; Bahwa karena gugatan Aquo adalah didasarkan pada persoalanyang menyangkut pembiayaan yang didasarkan dengan AkadSyariah, maka seharusnya gugatan Aquo diajukan melaluiPengadilan Agama Jakarta Pusat sebagaimana ditentukan padaPasal 55 UndangUndang No. 21 Tahun 2008 tentang PerbankanSyariah; Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 93/PUUX/2013memutuskan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UndangUndang Nomor21

Bahwa sekalipun demikian, jika PARA PENGGUGAT tetapmau mengacu pada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris PT WESTPOINT TERMINAL, maka harus pula disertakan sebagai TERGUGAT,TODUNG MULYA LUBIS yang pada saat itu menjabat sebagai Komisaris,berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para PemegangSaham PT WEST POINT TERMINAL tanggal 15 Agustus 2014 Nomor21, dibuat di hadapan Carolina Mulyati, S.H., Notaris Kota Batam.29.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanHalaman. 34 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN SbyPengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah:e Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan

Bukit Tinggi mengajukanSurat Dukungan telah melampirkan Akta Pendirian CV Bukit Tinggi Nomor21 tanggal 28 April 1997 dan Akta Perubahan Nomor : 89 tanggal 22januari 2018.Bahwa NPWP yang dipakai oleh CV. Bukit Tinggi 01.649.871.9647.000.Bahwa staf Bank Garansi yang memeriksa administrasi yaitu SsaudaraHENDRA KURNIAWAN HADI.Bahwa dalam pemeriksaan adaministrasi tidak ada cek list untukHalaman. 175 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN Sbymemeriksa.Bahwa dalam Administrasi yang diajukan oleh CV.

Bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHAP oleh MahkamahKonstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor21/PUU XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi:Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yangcukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, danPasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumHalaman 19 dari 100 halaman Putusan Nomor :19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981,Nomor

RSPI telah sesuaidengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan UsahaPerkebunan yang telah dirubah sebanyak 2 (dua) kali terahirPeraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan . PT.

Dokumen Pemilihan danPeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor21/PRT/M/2019 substansi permasalahan ini, bahwa DokumenPemilihan dan Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 tidak bertentangan dantidak saling meniadakan satu dengan lainnya;14.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf a UndangUndang Nomor21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), OJKmelaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatanjasa kKeuangan di sektor perbankan.

VIImembuktikan apakah Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, TergugatV, dan Tergugat VI telah diawasi dengan benar dalam peralihan hak atas SHMjaminan perjanjian kredit a quo ;Menimbang,bahwa apakah dalil eksepsi yang diajukan Tergugat VII tersebutberalasan hukum atau tidak,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengandilandasi Ketentuan hukum sebagai berikut ;Menimbang,bahwa Tergugat VII (Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJkK)Wilayah Regional 5 Sumatera bagian Utara berdasarkan UndangUndang Nomor21