Ditemukan 7055 data
118 — 61
(a) Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 mengaturPenghunian Rumah Negara hanya dapat dibernkan kepada Pejabatatau Pegavai Negen.(b) Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994mengatur Untuk dapat menghunai Rumah Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 harus memilikiSurat Izin Penghunian.
393 — 556
Barang 2.01.01.01.999.9,sehingga obyek perkara menjadi milik Negara dan ParaPenggugat tidak mempunyai hak untuk memilikinya karenatidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya.Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 40tahun 1994 tentang Rumah Negara menyatakan;Penghunian rumah negara hanya dapat dibenikan kepadapejabat atau pegawai negen.
1.MEILYA TRISNA, SH. MH
2.IRA YOLANDA, SH. MH
Terdakwa:
YASIN YUSUF Pgl. YUSUF BIN SUBIKAN
109 — 57
telahterbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau) menyerahkan Narkotika Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanamanberatnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohonatau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dan tindakpidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negen
748 — 279
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negen sejak tanggal 08 Juni 2019sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019 ;7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan TinggiJayapura sejak 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September2019;Halaman 1 dari 163 Putusan Nomor 103/ PID.SUSLH/2019/PTJAP8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapurasejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019 ;9.
463 — 299
., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negen Jakarta Selatan, serta dihadiroleh Boby Mokoginta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingiPenasihatnya.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Yosdi, S.H. Suharno, S.H., M.H.Elfian, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,Dra. Wismayanda Nazir, S.H.Halaman 165 dari 165 Putusan Perkara Pidana Nomor 937/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Sel
165 — 102
Pasal 77 KUHAP,sebagai berikut:Pasal 1 angka 10 KUHAP:Praperadilan adalah wewenang pengadilan negen untukmemeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalamundangundang ini, tentang :a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan ataspermintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain ataskuasa tersangka;b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknyahukum dan keadilan;c.
Pembanding/Tergugat III : Fachrul Rizal
Pembanding/Tergugat IV : Rahmat alias Rahmad
Terbanding/Penggugat I : Hotna Rumasi Lbn Toruan
Terbanding/Penggugat II : Tota Resmida Lumbantoruan
Terbanding/Penggugat III : Albine Siagiaan
Terbanding/Penggugat IV : Serpinar Sihite
Terbanding/Penggugat V : Aspiah Sitompul
Terbanding/Penggugat VI : Medi Situmorang
Terbanding/Penggugat VII : Ramli Lumban Tobing
Terbanding/Penggugat VIII : Roslince Nababan
Terbanding/Penggugat IX : Sumiati Pasaribu
Terbanding/Penggugat X : Primawaty Sihombing
Terbanding/Penggugat XI : Hesty Natalia Sihombing
Terbanding/Penggugat XII : Mery Pasaribu
Terbanding/Penggugat XIII : Lasmatiurma Si
82 — 52
Kasasidapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknyatidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan : Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun adapenambahan pihak ; Status objek perkara telah ditentukan dalam putusanterdahulu.Halaman 42 dari 165 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt/2021/PT MDNBahwa disamping Itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 497 K/Sip/1973tertanggal 06 Januari 1973, dalam kaidah hukumnya menyatakan :Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan dijputus olehPengadilan Negen
Terbanding/Penggugat : Raminten
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. KANTOR TATA USAHA VERSLUIS
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Turut Terbanding/Tergugat I : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat II : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT
Turut Terbanding/Tergugat III : PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III SILIWANGI
102 — 66
dan Ill harus tunduk dan patuh pada aturan yang mengaturHalaman 89 dari 183 halaman Putusan Perdata No. 378/PDT/2019/PT.BDG.10.11.pengembalian tanah ocupasi sebagaimana Surat Edaran DepartemenDalam Negen Direktorat Agraria No. 18/SE/DJA/1982 tanggal 5 Mei 1982...adalah dalil yang sangat premature dan keliru terlihat seolah ada keraguanyang besar atas diri Penggugat, sehingga secara hukum harusdikesampingkan dan ditolak demi hukum dan keadilan;.
1.Etty Widjaja
2.Damiri H. Sajim
3.Jaya
4.Anyo
5.Erna
Tergugat:
1.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
2.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
Intervensi:
PT. PROLINE FINANCE INDONESIA.
353 — 196
Wayjib mengajukan pengangkatan atau pencabutan Sitajaminan (conservatoir beslag) ke Pengadilan Negen Jakarta Baratatas tanah dan bangunan SHGB Nomor : 1568 dan SHGB No.1566yang diletakkan berdasarkan PenetapanNo.179/PDT.G/2002/PN.Jkt.Bar., tanggal 19 September 2002 yangdilaksanakan pada 17 Oktober 2002 jo. Penetapan No.03/2006 Eks.jo. No.179/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR., tanggal 23 Maret 2011.3.
169 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1546 K/PID.SUS/2016Bahwa ketidakcermatan dan ketidakjelasan nilai Kerugian negara yang sah danresmi tersebut dapat dilinat dengan nyata pada uraian Surat Dakwaan berikut:Halaman 10 alinea 2:Bahwa berdasarkan hasi lpemeriksaan Fisik yang dilakukan Tim Ahli danPoliteknik Negen Kupangpada tanggal 13 Juni 2015, yangdituangkan ke dalam Laporan Investigasi pada tanggal 13 Juli 2015,terdapat beberapa item pekenaan yang tidak sesuai Volume yangterdapat di dalam RAB maupun di dalam Dokumen CCO1 dengan
1550 — 1809
Hakim Pengadilan Negen sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengantanggal 12 Juni 2020;4. Pengalihan tahanan dari tahanan rutan ke tahanan kota oleh Majelis HakimPengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020:5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam tahanan kotasejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dalamtahanan kota sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10September 2020;7.
151 — 22
disebutkanspesifikasi teknis tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali untuksuku cadang, dan juga bertentangan dengan Lampiran II Perpres 54 Tahun2010 beserta Perubahannya tentang Tata Cara Pemilhan Penyedia Baranghuruf A angka 2 3) b)(4)yaitu kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi:e spesifikasi teknis benarbenar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerimaakhir;e tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaansuku cadang;e memaksimalkan penggunaan produksi dalam negen
disebutkanspesifikasi teknis tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali untuksuku cadang, dan juga bertentangan dengan Lampiran II Perpres 54 Tahun2010 beserta Perubahannya tentang Tata Cara Pemilhan Penyedia Baranghuruf A angka 2 3) b)(4)yaitu kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi:e spesifikasi teknis benarbenar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerimaakhir;e tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untukpengadaan suku cadang;e memaksimalkan penggunaan produksi dalam negen
832 — 541 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa dituduh melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana hibah Pendidikan. Terhadap perbuatannya tersebut, Terdakwa didakwa dan dituntut menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada ... [Selengkapnya]
tanggal yang tidak dapatdipastikan lagi akan tetapi dalam tahun 2011 sampai tahun 2012 atau setidaktidaknya pada salah satu waktu dalam tahun 2011 sampai tahun 2012bertempat di Politeknik Aceh, Kecamatan Ulee Kareng, Kotamadya Banda Acehatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan serangkaian perbuatanyang berhubungan dengan pegawai negeri atau orang selain pegawai negen
1.DODY SUKMONO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
HARTOYO
151 — 49
menjanjikan sesuatu yaitu memberi sesuatuberupa uang seluruhnya sejumlah Rp9.447.990.000,00 (sembilan milyarempat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)dan fasilitas berupa pembelian tiket pesawat terbang sejumlahRp47.376.975,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam nibusembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan pembayaran biaya hotel sejumlahRp25.760.094,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilanpuluh empat rupiah) kepada Pegawai Negen
Penyelenggara Negara itu meliputipejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara, pejabat Negara padalembaga tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, pejabat Negara dan atauPejabat lain yang memiliki tugas strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan Negara sesuai ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku;Menimbang bahwa berdasarkan pengertian Pegawai Negen atauPenyelengara Negara sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkandengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :a.
252 — 451
korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara ataumasyarakat.Pasal 92 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa :Dalam sebutan pegavei negeri (ambtenar) termasuk sekalian orangyang dipilih dalam pemilihan yang diadakan menurut peraturanperaturan umum dan juga orang yang bukan karena pilihan menjadianggota sesuatu dewan pembuat undangundang, pemerintahan ataupemakilan, yang dibentuk oleh atau atas nama Pemenntah.Hoge Raad (3011911, 25101915, 2551919),yang pada pokoknyamenyatakan bahwa :Pegaval negen
121 — 91
meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag)yang diajukan oleh Penggugat adalah suatu permohonan yang sangatprematur mengingat proses pemeriksaan alat bukti sendiri belumdilakukan oleh Majelis Hakim, Permohonan Penggugat Ill agar putusanperkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu meskipun ada verzet, bandingataupun Kasasi dengan tegas Tergugat VI tolak secara hukumberdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 03/1971 tanggal17 Mei 1971 antara lain berbunyi:Agar sedapat mungkin Pengadilan Negen
215 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perkebunan IX termasuk Konversi pinjamanNegara Republik Indonesia dari Bank Bumi Daya untuk danapembangunan pabrik gula Kuala Madu;Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negen Labuk Pakam halaman 246yang telah dikuatkan oleh Judex Factie Putusan Pengadilan Tinggi diMedan halaman 117 yang menyatakan : Menyatakan ParaPenggugat/Para Terbanding adalah Penggugat/ Terbanding yang benardan beritikad baik" dikualifisir telah salah menerapkan/ melanggar hukumyangberlaku ic.
TOHOM HASIHOLAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
Drs. H. HERDIANSYAH,M.Si Bin DARHAMSYAH
94 — 26
Bahwa Yang dimaksud dengan unsur pegawainegen atau orangselain pegawal negen sebagaimana dalam Pasal 9 UU Tipikor adalahpegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskanmenjalankan suatu jabatan umum secara teruS menerus atau untuksementara waktu, yakni pengertian pegawai negeri berdasarkan UUNomor 31 Tahun 1999, meliputi :Halaman 112 dari 204 Putusan Nomor 41/Pid.
DWI ARIYANI
Tergugat:
1.Perusahaan Maskapai Etihad Airways. Cq General Manager Etihad Airways Indonesia
2.PT. Jasa Angkasa Semesta,Tbk
3.Kementerian Perhubungan RI Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
632 — 814
kerugianmateriil dalam perkara aquo sehingga dimohon agar majelis hakimmenyatakan perkara aquo tidak dapat diterima.Gemis Aanhoeda NigheidBahwa Pasal 176 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2009 TentangPenerbangan yang memuat ketentuan sebagai berikut :Penumpang, pemilik bagasi kabin, pemilik bagasi tercatat,pengirim kargo, dan/atau ahli waris penumpang, yangmenderita kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 141, Pasal143, Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 173 dapat mengajukangugatan terhadap pengangkut di pengadilan negen
1472 — 2594
menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yangdiatur dalam AD danART ;(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasimediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa ;(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasisebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam PeraturanPemerintah.Pasal 58(1) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal57 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormasdapat ditempuh melalui pengadilan negen