Bahwa TERGUGAT menolak dalildalilPENGGUGaATseluruhnya kecuali yang secara tegas diakui.63.Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suamiistri yang sah, yang tercatat pada Kantor DinasKependudukan Catatan Sipil Kota Jakarta pada tanggal 16Maret 1991 dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor21/JP/1991.64.

., MH, sebagai Panitera Pengganti berdasarkanSurat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor21/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI, tanggal 05 September 2018, diluar hadirnyaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur maupunTerdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;HakimHakim Anggota , Hakim Ketua Majelis,Mohammad Zubaidi Rahmat, SH Elang Prakoso Wibowo, SH., MH Nyoman Adi Juliasa, SH., MHDr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, SH., MHLafat Akbar, SHPanitera Pengganti,Yulman, SH., MHHal. 149.

Hakim menerima eksepsi Penasehat Hukum terdakwadan menolak surat dakwaan Penuntut Umum); 22+ " "===Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut, Penuntut Umum mengajukantanggapan tertanggal 29 Nopember 2012 yang pada pokoknya menolak eksepsiPenasehat Hukum terdakwa dan mohon agar sidang dilanjutkan ;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan selatertanggal 6 DEsember 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Menolak eksepsi Tim Penasehat Hukum terdakwa3; Memerintahkan pemeriksaan perkara nomor21

(fotokopi dari fotokopi) ;Berita Acara Pengawasan (BAP) Nomor21/BAP/DWVV/2015 tanggal 29 Mei 2015terhadap PT. Brayan Bintang Tiga Energi(fotokopi dari fotokopi) ;Berita Acara Pengawasan (BAP) Nomor22/BAP/AVV2016 tanggal 14 Maret 2016terhadap PT. Brayan Bintang Tiga Energi(fotokopi dari fotokopi) ;Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor27/KPTS/DISTAMBEN/2010, TANGGAL 19April 2010, Tentang Penyesuaian lKuasaPertambangan Eksploitasi, KuasaHalaman 203 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PT UNJ KT14.

selebihnnya sebanyak 44 (empatpuluh empat) orang warga dilepaskan dan dipulangkan kembali ke DesaSampuabalo pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019.Bahwa Tindakan Penyidik yang menetapkan Tersangka dan menahanTersangka nyatanyata melanggar ketentuan dalam KUHAP pasal 1angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, khususnya terkaitpemenuhan bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 (dua) alatbukti dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka sebagaimanayang ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor21

AnitaYuliartiningsih tersebut diatas tidak mengindahkan ketentuan:Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintan Nomor 58 tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan, Keuangan daerahdikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikanrasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor21

Juni 2017 tersebut diatas tidak mengindahkan ketentuan:= Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan, Keuangan daerahdikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikanrasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;= Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor21

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan, Keuangan daerahdikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikanrasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;Halaman 103 dari 527 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2019/PN Sby= Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor21

mediasi/perdamaian antara kedua belah pihak yangberpekara;Telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa;Telah meneliti Surat surat bukti dan surat surat lainnya dalam berkasperkara;Telah memeriksa saksi saksi dari kedua belah pihak;Telah memeriksa para ahli dari kedua belah pihak;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal 20 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMakale pada tanggal 20 Januari 2020 register perkara Nomor21

PAPILAJA,M.Si meminta penjelasan hukum ke Pengadilan Negeri Ambon denganSurat No. 181.1 /7089SETDA tanggal 22 Nopember 2005, kemudianPengadilan Negeri Ambon membalas surat Walikota Ambon denganNomor : W18.D.AB.HT.04 10721 tanggal 28 November 2005 tentangpenjelasan terhadap objek sengketa tersebut Penggugatlah (PemerintahNegeri Amahusu) yang berhak atas ganti rugi tanah berdasarkan SKPanitia Pembebasan Tanah Kota madya Dati Il Ambon Nomor21/PPT/KMA/1984 tanggal 4 Juni 1984 sesuai putusan pengadilantersebut

Bahwa terdapat kontradiktif antara posita gugatan Para Penggugatnomor 20 angka 3 dan 4 terhadap posita gugatan penggugat nomor21 yang membuat kabur dalil Para Penggugat tentang adanyabundel warisan berupa bidang tanah dari H. Abdurrahman WanggaNday bin H. M. Said yang terletak di RT 02/RW 01 KelurahanPotulando maupun yang terletak di RI 0O1/RW 01 KelurahanKelimutu Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende.

Pasal 1 angka 15, Pasal 5,Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26,Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31,Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37,Pasal 38, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 46,Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54,Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 UndangUndang Nomor21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008No. 94, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia

Jenderal Sudirman No. 1 C Palembang 30128 (sampingPolda Sumsel), Telp. 0711412214, 416546, berdasarkan Surat Kuasa Khususterdaftar pada Register Kepaniteraan PN Palembang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1 A KnususPalembang tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Nomor21/Pid.SusTPK/2015/PN.Plg tanggal 22 April 2015 tentang Penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.SusTPK/2015/PN.Plg tanggal 23 April2015

Sertipikat Hak Milik Nomor 839/Cimone Jaya tanggal 24 Oktober1995, dengan Surat Ukur Nomor SU.TgI.12.1. 2005.No.4/2005,tanggal 12 Januari 2005, seluas 62 m* (Enam Puluh Dua MeterPersegi), Nomor NIB 28.05.07.11.00441 letak tanah Ruko Nomor21 tercatat atas nama Drs. Andy Hidajat Sutandi, MM.;Sertifikat Hak Guna Bangunan yang Diperpanjang1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1475/Cimone tanggal 24Oktober 1995 dengan Surat Ukur Nomor 6315, tanggal 23 Oktober1995, seluas 58 m?

Unsur yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi; Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 7 dalam UndangUndang Nomor21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orangdinyatakan bahwa ekspolitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuankorban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayananpaksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan,pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukummemindahkan atau mentransplantasi

perobahan gugatan namun perobahan tersebut bukanlahmerobah formalitas ataupun posita dan petitum gugatan dan ataspersetujuan Tergugat selanjutnya Penggugat membacakan perobahangugatan yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :A.HUBUNGAN PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DANTERGUGAT.e BahwabenarantaraPenggugatdanTergugattelahmelangsungkanperkawinan pada Tanggal 16 Maret 1991 di Jakarta, dan telahdicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil KotaJakarta, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor21

Tergugat tetap dengan argumentasi, Tergugat Ilmembuat akta Nomor 31 tanggal 30 Mei 2011 sah malahan ingin mencaplokdan menguasai asetaset Yayasan Darussalam di Tulehu KecamatanSalahutu Kabupaten Maluku Tengah (Kampus A) dan Aset (Kampus B)dengan memakai Atribut (logo) Universitas Darussalam Ambon di JalanHalaman 5 dari 145 Hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2017/PN Amb PeWelhakila Wara Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon bukanhal milik Pengurus tapi milik masyarakat Negeri Tulehu in casu Akta Nomor21

437.52/2017 tanggal 18Desember 2017;1 (Satu) bendel Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun2013 tanggal 18 Januari 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;Hal. 5 Putusan Nomor : 166/Pid.SusTPK/2018/PN Sby.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.1 (Satu) bendel Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2016 tanggal 29 Februari 2016 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;1 (Satu) bendel Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor21

TahunAnggaran 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Nomor245/KTR/VII13/1217 ; Nomor : 7529.2/437.52/2017 tanggal 18Desember 2017;1 (Satu) bendel Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun2013 tanggal 18 Januari 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;1 (satu) bendel Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2016 tanggal 29 Februari 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanPresiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;1 (Satu) bendel Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor21

2017 tanggal 18 Desember 2017;1 (Satu) bendel Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 TahunHal. 652 Putusan Nomor : 166/Pid.SusTPK/2018/PN Sby.35.36.Sf.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.2013 tanggal 18 Januari 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;1 (Satu) bendel Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2016 tanggal 29 Februari 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanPresiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;1 (satu) bendel Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor21

Nomor21/Pdt/2013/PTTK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala,permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal18 Maret 2014;Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/ParaTerbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 28Maret 2014;Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukanjawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMenggala

Sutan Panyusunan sebanyak 4 Nomor21. Azimar DT Bungsu sebanyak 11 Nomor22. Mansurdin DT Sampono sebanyak 8 Nomor23. Marjoki DT Sutan Majo Lelo sebanyak 8 Nomor24. M.Siar Rangkayo Basa sebanyak 1 Nomor25. Febrinaldi Rangkayo Basa sebanyak 3 Nomor26.

persyaratanmogok kerja,kapan pelaksanaan, peserta mogok pekerja/Buruh angota Serikatatau non anggota serikat serta siapa yang beratnggung jawab terhadap mogokkerja yang dilakukan dalam surat pemberitahuan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 141 (1) Undangundang nomor 13tahun 2003 berbunyi /Instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerimasurat pemberitahuan mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 wajibmemberikan tanda terima:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 (1), (2) Undang undang nomor21

Pemegang Saham);Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor21 Tanggal 4 September 2003 Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;Hal. 145 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKIFotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PemindahanHakHak Atas Saham Nomor 53 Tanggal 19 September 2003 NotarisLinda Herawati, SH di Jakarta;Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor18 Tanggal 8 Juni 2004 Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;Fotocopy legalisir