Ditemukan 2686 data
12 — 4
Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2001, Pemohon denganTermohon melangsungkan pernikahan yang dicatat olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanCiledug Kota Tangerang sebagaimana ternyata dari KutipanAkta Nikah Nomor : 1847/150/X/2001 tanggal 22 Oktober2001;2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambiltempat di KOTA TANGERANG sebagai tempat kediamanbersama terakhir;.
Foto copy Akta Nikah Nomor 1847/150/X/2001 tanggal 22Oktober 2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan AgamaKecamatan Ciledug Kota Tangerang, yang telahdinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnyadisebut bukti P.1 ;2.
- Tentang : Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering)
RV-1847
145 — 88
Tergugatmenyampaikan jawabannya (vide Putusan MA Nomor : 1841 K/Pdt.G/1984,tanggal 23 Nopember 1985), dengan tanpa memerlukan persetujuan dari pihakTergugat, permohonan pihak Penggugat tersebut cukup beralasan untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya,maka berdasarkan Pasal 272 Rv, biaya perkara yang telah timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat, ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv (Reglement Op DeRechtsvordering/Reglemen Acara Perdata Staatsblad Tahun 1847
PT. BINTANG KALIJAYA UTAMA
Tergugat:
1.PT. FAJAR SURYA WISESA
2.PT. MULTIPRIMA USAHATAMA
3.PT. KITA MANDIRI ABADI
54 — 6
pada persidangan yang pertamatanggal 27 November 2019 ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatantersebut, HIR (Herziene Indonesiche reglement) yang merupakan hukum positifacara Perdata di Indonesia untuk daerah Jawa dan madura, tidak mengaturtentang pencabutan gugatan, oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum,demi memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktek peradilan Perdata, makakami berpedoman pada Pasal 271 RV (Reglement op de burgerlijkerechtsvordering), Staatsblad tahun 1847
6 — 3
(Reglemen Hukum AcaraPerdata Reglement op de Rechtsvordering Stb. 1847 Nomor 52 jo. 1869Nomor 43) ;Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor91/Pdt.P/2020/PA.Mrs dari para Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.
Krisnandar Saputra Husain
Tergugat:
PT. ANUTA KARYA PRIMA POSO Cq Kantor Pusat PT. ANUTA KARYA PRIMA
61 — 17
;Menimbang, bahwa oleh sebab nilai Gugatan tidak mencapai nominaljumlah yang dapat dikenakan biaya perkara sebagaimana dimaksud dalamPasal 58 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesarRp.326.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);Memperhatikan ketentuan UndangUndang No. 13 Tahun 2003, danUndangUndang No. 2 Tahun 2004, serta pasal 271 Reglement op deburgerlijkke rechtsvordering(Rv,Staadblad tahun 1847
Hj. Rusliah Marwan
43 — 7
XXIII Ck 1847.
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut.
1.Suardi bin Tahere
2.Hafsah binti Pabo
17 — 5
1847/Pdt.P/2018/PA.Wtp
PENETAPANNomor 1847/Pdt.P/2018/PA.WtpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikahyang diajukan oleh :Suardi bin Tahere, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mattoanging, DesaCarima, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I.Hafsah binti Pabo, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SD,pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di DusunMattoanging, Desa Carima, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone,sebagai Pemohon Il.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II dan saksisaksidi muka sidang.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dengan suratpermohonannya tanggal 20 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Watampone Nomor 1847/Pdt.P/2018/PA.Wtp mengemukakan halhalsebagai berikut
195 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 889 K/Pdt.Sus/20122828bendabenda si berutang lebih dahuludisita dan dijual...4 Bahwa mengenai Termohon PailitII dan TermohonPailitIII yang telah melepaskan hak istimewanyasebagai penanggung adalah dinyatakan secara jelas didalam :a Paragraf 2 Halaman rPenanggungan JohannesB.Kotjo 27 September 1995,yang berbunyi sebagai berikut :DanuntukiniPENANGGUNG dengantegasmelepaskansegalahakhaknyadanhakhak istimewa (previleges) sebagai tercantum dalam pasalpasal1430, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847 sampaidengan
1850 KitabUndangUndang Hukum Perdata Indonesia ;b Butir 4 Halaman 2 Surat Penanggungan Johann:Desember 1996 yang berbunyi sebagai berikut :DanuntukiniPENANGGUNG dengan tegasmelepaskansegalahakhaknyadanhakhak istimewa (previleges) sebagai tercantum dalam pasalpasal1430, 1831, 18533, 1837, 1843, 1847 sampaidengan1850 KitabUndangUndang Hukum Perdata Indonesia ; dan c Paragraf 2 Halaman Ak rpor L 0berbunyi sebagai berikut : ...
serta exepties(tangkisantangkisan) yang dapat membebaskan kewajibanpenanggung utang ;Yang pada intinya Termohon PailitII dan Termohon PailitIII telahmengikatkan diri sebagai penanggung dan bertanggung jawab denganseluruh harta kekayaannya, untuk menjamin pelunasan seluruh kewajibanutang Termohon PailitI, baik kewajiban utang pokok, bunga, dendabunga, provisi, komisi, biayabiaya dan lainlain serta telah pulamelepaskan segala hak istimewanya sebagaimana diatur dalam Pasal1430, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847
Oleh karena itu pertimbangan Judex Facti mengenai adanyakreditur lain dan Pemohon Kasasi II, patut untuk ditolak ;Keberatan KelimaJudex Facti Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Telah Melakukan Kesalahan PenerapanHukum Yang Fatal, Yaitu Dengan Mendasarkan Ketentuan Pasal 1430, Pasal 1831,Pasal 1833, Pasal 37, Pasal 1843, Pasal 1847 s.d Pasal 1850 KUHPerdata GunaMembuktikan Adanya Kreditur Lain Dari Termohon Pailit III2152Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Termohon Pailit) dalam angka 15.3 Tanggapantelah
Pemohon Kasasi III ;Padahal, pelepasan hakhak istimewa yang diberikan undangundang oleh seorangpenjamin (penjaminan pribadi ataupun penjaminan perusahaan) yang menjaminutang debitur kepada suatu kreditur, tidak secara hukum menjadikan krediturkreditur lainnya dan debitur (di luar kreditur yang terkait dengan perjanjianpenjaminan yang diberikan) sebagai kreditur lain dan penjamin tersebut ;Dengan kata lain, pengesampingan ketentuan Pasal 1430, Pasal 1831, Pasal 1833,Pasal 1837, Pasal 1843, Pasal 1847
1.FRANSISKUS H. TANULI
2.RUSDIYANTO M
3.LALU SAMSIR
Tergugat:
PT. SURYA PUTERA EKA PERSADA
58 — 9
Menimbang, bahwa oleh sebab nilai Gugatan tidak mencapai nominaljumlah yang dapat dikenakan biaya perkara sebagaimana dimaksud dalamPasal 58 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesarRp.446.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);Memperhatikan ketentuan UndangUndang No. 13 Tahun 2003, danUndangUndang No. 2 Tahun 2004, serta pasal 271 Reglement op deburgerlijke rechtsvordering (Rv,Staadblad tahun 1847
I Made Santiawan, SH
Terdakwa:
Arseniy Trofimov
42 — 14
Tahun 2009 tentangNarkotika.2. 1 (satu) buah plastik klip berisi padatan coklat (Kode B)dengan berat netto 0,03 gram yang diberi nomor barang bukti1846/020/NF adalan benar mengandung sediaan Hasis danterdaftar dalam Narkotika Golongan nomor urut 8 Lampiran Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2020/PN DpsUndangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.ae 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kodeC) sebanyak 100 ml yang diberi nomor barang bukti 1847
Golongan nomor urut 8 Lampiran UndangundangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 1 (satu) buah plastik klip berisi padatan coklat (Kode B) denganberat netto 0,03 gram yang diberi nomor barang bukti 1846/020/NFadalah benar mengandung sediaan Hasis dan terdaftar dalamNarkotika Golongan nomor urut 8 Lampiran UndangundangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode C)sebanyak 100 ml yang diberi nomor barang bukti 1847
Golongan nomor urut 8 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika. 1 (Satu) buah plastik klip berisi padatan coklat (Kode B) denganberat netto 0,03 gram yang diberi nomor barang bukti1846/020/NF adalah benar mengandung sediaan Hasis danterdaftar dalam Narkotika Golongan nomor urut 8 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika. 1 (Satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode C)sebanyak 100 ml yang diberi nomor barang bukti 1847
10 — 4
(Reglemen Hukum Acara Perdata Reglement op de Rechtsvordering Stb. 1847 Nomor 52 jo. 1869 Nomor 43) ;Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;2. Menyatakan perkara Nomor 396/Pdt.G/2019/PA.Mrs, dicabut;3.
7 — 6
(Reglemen Hukum Acara Perdata Reglementop de Rechtsvordering Stb. 1847 Nomor 52 jo. 1869 Nomor 43) ;Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukumsyariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yang bersangkutan denganperkara ini;MENETAPKAN:1. Menyatakan perkara Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Mrs yang terdaftar tanggal20 Februari 2019, dicabut;Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 3 dari 4 hal.2.
46 — 17
(Reglemen Hukum AcaraPerdata Reglement op de Rechtsvordering Stb. 1847 Nomor 52 jo. 1869Nomor 43) ;Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor362/Pdt.G/2021/PA.Mrs dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.
9 — 8
Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yangpernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 September 2012 berdasarkanDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1847/117/IX/2012 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT, tertanggal 30 September2020;2. Bahwa, setelah pernikahan antara Pemohon dan Temohon terakhir tinggalmembina rumah tangga di rumah milik orangtua Termohon yang beralamat diALAMAT;3.
menyatakan tetapmempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohontanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidakdapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan ALAMAT, Nomor 1847
56 — 14
Pdt.G/2020/PN Sbg, dan oleh karenanyamemerintahkan Penitera Pengadilan Sibolga untuk mencatat dalam RegisterPerkara tentang Pencabutan Perkara Perdata Nomor Nomor 41/Pdt.G/2020/PNSbg tersebut;Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN SbgMenimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan,maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang telahdikeluarkan selama proses pemeriksaan perkara ini;Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv stb.Tahun 1847
HASBI SAID bin M SAID
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Way Kanan
69 — 27
Damai yang ditandatangani oleh Hasbi SaidBin M Said dan Sinudin Bin Suherman, serta telah pula dilakukan PencabutanLaporan oleh Pelapor Sinudin Bin Suherman sebagaimana Surat PencabutanLaporan yang ditujukan kepada Kapolres Way Kanan selaku Termohon;Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dimaksuddilakukan sebelum jawaban, serta Termohon tidak berkeberatan;Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN BbuMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Reglement Op deRechtsvordering (Stb. 1847
1.SURDI
2.YOGA SURYA DWI PUTRA Bin Surdi
3.AHMAD SYUKRI
4.DAFFA ATHAZA SYUKRI Bin AHMAD SYUKRI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JAMBI Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA JAMBI Cq KAPOLSEK TELANAIPURA
40 — 3
tentangPencabutan Permohonan Praperadilan dengan alasan bahwa telah tercapainyaDiversi dalam penyelesaian permasalahan perkara anak tersebut diatas;Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan PraperadilanPemohon tersebut, Hakim berpendapat karena permohonan pencabutanpraperadilan tersebut belum masuk dalam tahap pembacaan permohonanPraperadilan dan jawab menjawab, maka sudah sepatutnya dikabulkan tanpapersetujuan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 Reglement Op deRechtsvordering (Stb. 1847
37 — 16
mengadili Perkara ini, Tanpa Hak atau Melawan HukumMemiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagaiberikut :+ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawalanggota kepolisian Polres Keerom bersama rekan rekan dari Sat LantasPolres Keerom ke Tempat terjadi Kecelakaan Lalu Lintas antara Mobil KijangInova Warna Hitam dengan Nomor Polisi PA 1875 AD dengan Mobil AvansaWarna Merah Nomor Polisi PA 1847
Pol PA 1875 AD dengan Mobil Avansa WarnaMerah Nomor Polisi PA 1847 RB kemudian melakukan di Jalan TransPapua Sawit Tami Kali Up Kabupaten Keerom kemudian anggota SatLantas Polres Keerom melakukan Olah TKP dan selanjutnyamengamankan mobil beserta Sopir Mobil yang bertabrakan ke PolresKeerom, Setibanya Dipolres Keerom selanjutnya Saksi dan rekan rekanSaksi dari Sat Lantas Polres Keerom memeriksa isi dari keduakendaraan tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1(satu) Bungkus Plastik bening
E. Sirait M. Noor
Tergugat:
PT. TRITOBA SAMUDERA INDONESIA Cq. Pimpinan PT. TRITOBA SAMUDERA INDONESIA
195 — 58
Pal ;Menimbang, bahwa oleh sebab nilai Gugatan tidak mencapai nominaljumlah yang dapat dikenakan biaya perkara sebagaimana dimaksud dalamPasal 58 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesarRp. 3.16.000, ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);Memperhatikan ketentuan UndangUndang No. 13 Tahun 2003, danUndangUndang No. 2 Tahun 2004, serta pasal 271 Reglement op deburgerlijkke rechtsvordering(Rv,Staadblad tahun 1847