Ditemukan 732 data
128 — 77
Rawi Nasution telah mewariskan kepadan Almarhum XXXXX Nasution yangtelah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelahdicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dandiberi tanda bukti (P 7.);8.
638 — 263
PerusahaanAyat (4) an Biaya menerapkan ketentuan memberikan uangPengobata tentang Penggantian santunan kepadan Biaya Pengobatan sesuai pekerja yang cacaddengan ketentuan akibat kecelakaan normatif yang tercantumdalam PP No.64 Th 2005tentang Jamsosiek. kerja sebesar 3 (tiga)kali upah tetap. Alasan Penggugat menolak usulan tergugat : Halaman 20 dari 137 Putusan Nomor 111/Pdt.SusPHI/2018/PN Bdg.
138 — 52
yang saksi pedomani adalah Kepres No 54 tahuan 2010;BahwaMelakukan pengawasan dan arahan terhadap pelaksanaan pekerjaanagar selalu mengikuti ketentuan teknis, gambar teknis dan jadwalpelaksanaan, sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak melalui instruksi lisandan tulisan,Bahwasaksi mengetahui adanya addendum mengenai tambah kurangpekerjaan karena situasi setalah rapat dilapanganBahwasaksi melaksanakan tugas sebagai pengawasan pekerjaan di lapangan;Bahwasaksi ada membuat laporan dan saya laporkan kepadan
CHANDRA SYAHPUTRA,SH
Terdakwa:
BS. MANTO S. MAHA Als BAHAGIA SERIMANTO SEMBIRING
47 — 32
dana desa sebesar Rp.306.661.600,- ;
- 1 (satu) Rangkap Surat Pengajuan Penerbitan SP2D Belanja Langsung Kepada bendahara Umum Daerah Kabupaten Dairi Cq.Kuasa BUD, Nomor : 1318/BK/BPKAD/2019, Tanggal 26 Desember 2019;
- 1 (satu) Rangkap Surat Pengajuan Penerbitan SP2D Belanja Langsung Kepada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Dairi Cq.Kuasa BUD, Nomor : 1286/BK/BPKAD/2020, Tanggal 21 Desember 2020;
- SP2D Nomor : 0750/BTL-BK/PPKD/2020, Tanggal 22 Desember 2020 ditujukan kepadan
Terbanding/Penuntut Umum I : ZULHELMI, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : Mariono,SH
Terbanding/Penuntut Umum III : Zainal Akmal, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : Irfan Yulianto Hamzah, ST,SH
150 — 66
dapatmenyediakan narkotika bagi Terdakwa yakni saksi Murtala Ilyas (Saat insedang menjalani masa hukuman di Lapas Nusakambangan) berkaitandengan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 250 K/PID.SUS/2018 tanggal 4 Mei 2018,sedangkan untuk peredaran shabushabu tersebut, terdakwa telahmenugaskan beberapa orang kurir yang diberikan tugas untukmenerima penyerahan narkotika dari pihak saksi Murtala maupun untukmenyerahkan kembali kepada pihak lain yang telah melakukanpemesanan kepadan
72 — 8
Administrasi.Barang yang ada berdasarkan Faktur dan Daftar Pengiriman Barangdiberikan kepadan Pengantar, yaitu Sdr.
109 — 33
terendah danresponsif sebagai pemenang lelang dan 2 rekanan lainnya sebagaipemenang cadangan dan Il dengan alasan selain PT Bougenvillepenawarannya terendah dan responsive tingkat kesalahannya kecil dandapat dipertanggung jawabkan;Bahwa sebelumnya panitia telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi denganAsuransi PT Parolamas tentang pengetikan nama kegiatan tidak sesuaidengan konsep yang diajukan oleh PT Bougenville Indah pada jaminanpenawaran panitia mengusulkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan2 kepadan
80 — 32
uang sebesar 3% dan 10% darijumlah anggaran ditambah pajak yaitu dengan perincian 3%untuk biaya pengawasan dan pelaporan dan 10% untukbiaya Fee sehingga total yang saksi setor kepada TerdakwaHENDRA MALENSANG sebesar 13% dengan jumlah uangHal. 225 dari 225 Putusan Nomor : 25/Pid.SusTPK/2015/PN.Mndsebesar Rp. 23.920.000, (Dua Puluh Tiga Juta SembilanRatus Dua Puluh Ribuh Rupiah);e Bahwa benar penyerahan uang 3% dan khusunya 10%sebagai Fee tersebut berdasarkan penyampaian TerdakwaHENDRA MALENSANG kepadan
56 — 16
DE atauPegawai SekretarisDewan;e Pemberi keteranganmenerangkan bahwabahwa dana bantuanuntuk kelompok KaryaMandiri diambil oleh ketuadan bendahara kelompokkarya mandiri dari bankJabar Banjar, kemudianuang bantuan sebesarRp. 20.000.000, dipotongoleh Bpk DA sebesarRp.11.000.000, untuk diberikan kepadan Bpk.
90 — 19
Olehkarena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggungjawab terhadappenggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yangditetapkan.Keadilan anggaran artinya pajak daerah, ristribusi daerah dan pengutandaerah ainnya yang dibebankan kepadan masyarakat harusmempertimbangkan kemampuan untuk membayar, masyarakat yangmemiliki kemampuan pendapatan rendah secara proporsional diberi bebanyang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untukmembayar yang lebih tinggi diberikan beban
70 — 25
Dinas DPKKD Kab Aceh Tenggara dan dmempertanggungjawabkan kepada Ketua Panwaslu AceBerdasarkan Permendagri Nomor 44 tahun 201.pedoman pengelolaan belanja Pemilihnan Umum Kepadan Wakil Kepala daerah meyebutkan :Pasal 20Untuk tertib pengelolaan belanja Hibah pemilu Kepala dWakil Kepala daerah, Ketua panwaslu Kabuupatemenetapkan Bendahara Sekretaris selaku atasanbendahara.a. Melakukan Pengendalian terhadap penggunaan anggb.
147 — 65
Error In Persona) Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi dengan menyatakan gugatanPara Penggugat adalah salah alamat dan keliru mengenai orangnya (error in persona) olehkarena Ketua Jurusan Gizi Lubuk Pakam tidak mempunyai kewenangan apapun terkaitBarang Milik Negara, seyogianya gugatan ditujukan kepada Menteri Kesehatan selakuPengguna Barang Milik Negara di lingkungan Kementrian Kesehatan;Menimbang, terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan ParaPenggugat telah ditujukan kepadan
abdi rezafachlewi junus SH.MH
Terdakwa:
1.Ir. JOHANES PIETER AURI, M.M.
2.FREDY WARER
171 — 236
Johanes Pieter Auri, MM selaku Kepala Badan/DinasLingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;bahwa setelah anggaran tersebut terdakwa cairkan kemudian uangtersebut terdakwa serahkan kepadan saudara jhon laotong, st sebesar rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 23 november 2015kemudian pada tanggal 24 november terdakwa kembali menyerahkan uangsebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ada bukti kwitansi padasaat terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saudara Jhon laotong,st. untuk
Terbanding/Terdakwa I : GUNARTO, S.PdI.
Terbanding/Terdakwa II : Drs. H. BASOR
Terbanding/Terdakwa III : DEDI, S.PDl
123 — 86
US 35.000, 16.500, Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/ 2018 Pembayaran Pera Dibayarkan KepadaN siswa dari setiapKegiatan PenyediaO Sekolah(Rp/ siswa)(Rp/ siswa)1. UTS 20.000, 8.000,2 UAS 20.000, 8.000, Bahwa selisih pembayaran yang disebut sebagai biaya operasional untuksekolah disimpan oleh masingmasing Bendahara K3S Kecamatan. Biayatersebut akan didistribusikan sesuai dengan yang disampaikan Sdr. (Alm)TAUFAN HERMAWAN sebelumnya.
US 35.000, 16.500, Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/ 2018 Pembayaran Pera Dibayarkan KepadaN siswa dari setiapKegiatan PenyediaSekolah(Rp/ siswa)(Rp/ siswa)a, UTS 20.000, 8.000, 2. UAS 20.000, 8.000, Bahwa selisih pembayaran yang disebut sebagai biaya operasional untuksekolah disimpan oleh masingmasing Bendahara K3S Kecamatan. BiayaHalaman 41 dari 280 Halaman Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2021/PT BDGtersebut akan didistribusikan sesuai dengan yang disampaikan Sdr. (Alm)TAUFAN HERMAWAN sebelumnya.
62 — 16
pelihara oleh Sdr IKHWANUDIN diserahkan kepada saksikarena Sdr IKHWANUDIN tidak sanggup untukmemeliharanya tetapi kemudian 1 ekor pedet BX tersebut mati.I. 2 ekor sapi PO yang di pelinara olen Sdr KAST AMIARJO dengan hargaRp. 12.000.000, dan uangnya sebesar Rp. 1.400.000, sebagaikeuntungan Sdr KASTAMIARJO dan sisanya modal sebesar Rp.10.000.000, dan keuntungan sebesar 30 % atau sebesar Rp. 600.000,untuk keuntungan kelompok atau total sebesar Rp. 10.600.000, olehsaksi KASTAMIARJO di serahkan seluruhnya kepadan
90 — 71
iniNotaris Ni Ketut Ardani (selaku TERGUGAT) tidak pernah mengindahkanmemberikan permintaan PENGGUGAT ;17.Bahwa PENGGUGAT belum melengkapi warkahwarkah dalam hal proses jualbeli tanah, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangundangandalam hal hal jual beli tanah, akan tetapi oleh TERGUGAT sudah melakukanAJBAJB kepada pembeli sebagaimana yang dimaksud dalam poin yangdimaksud dalam poin 10 (sepuluh), poin 11 (Sebelas), dan poin 12 (dua belas).Bahkanpun sudah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) kepadan
107 — 31
Keadilan anggaran artinya pajak daerah, ristribusi daerah dan pengutandaerah lainnya yang dibebankan kepadan masyarakat harusmempertimbangkan kemampuan untuk membayar, masyarakat yangmemiliki kemampuan pendapatan rendah secara proporsional diberibeban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuanuntuk membayar yang lebih tinggi diberikan beban yang tinggi pula.Untuk menyeimbangkan kedua kebijaksanaan tersebut, Pemda dapatmelakukan diskriminasi tarif secara rasional guna menghilangkan rasaketidakadilan
115 — 9
Pleidooi menurut Majelis tidakberalasan hukum, maka harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangandalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskanpara Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar(rechtsvaardigingsgronden) dan atau alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden),oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukanpara Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadan
113 — 40
Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yangdidakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwaTerdakwa dengan saksisaksi bekerja bersamasama dengan sadar danerat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadan ya; 2. Bahwa pelaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yangdidakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukansendiri perouatan pelaksanaan tindak pidan Q; 3.
1.MILONO RAHARJO, SH
2.TRI WAHYU A. PRATEKTA, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.R O S I D I
2.BAGOES KRISNA PRIBADI Alias MANDA NOVIANDI
3.G O F U R
4.DEDY ARIYANTO
5.ARIEF IRFAN
163 — 44
BAGOES KRISNA PRIBADImelakukan proses penjualan, melepaskan hak, mengoperkan kepadaN QO ospihak lain dengan harga dan syarat yang ditetapkan oleh terdakwa Il.BAGOES KRISNA PRIBADI selaku penerima kuasa terhadap tanah diGIRIK C. 148 Persil 18a S.I an. MIOEN, luas 0,874 Ha atas nama MIOENyang terletak di Jl.