Ditemukan 738 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-01-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum:
RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.
Terdakwa:
CAHYO ADHI OKTAVIARI
121 — 28
RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.
Terdakwa:
CAHYO ADHI OKTAVIARI
121 — 28
Wika mempunyaiDepartemen Pemasaran dan Departemen Sipil Umum, akan tetapi setelahtahun 2009 terjadi perubahan struktur organisasi muncul DepartemenHal.57 dari 117 Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus.TPK/2019/PN SmrWilayah dan Luar Negeri dan Departemen Pemasaran sudah tidak ada lagimelainkan melebur menjadi Departemen Sipil Umum;Bahwa telah terjadi perubahan struktur organisasi di PT.
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs.DIREKTUR JENDERAL PAJAK
58 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mendasarkanpada asas INSINGULER, teori MELEBUR dan asasKUMULATIF INTERNAL dan KUMULATIF EKSTERNAL,tanpa mendasarkan kepada asas LEGALITAS merupakanpertimbangan yang keliru karena dalam UU KUP tidak ada satuketentuan pun yang mengatur penegakan sanksi pidana dapatbersamasama dengan penegakan saksi administrative atau jikaterdapat sanksi pidana juga ada sanksi lainnya maka penegakanhukum dapat dilakukan bersamasama.
Register : 21-01-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum:
RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.
Terdakwa:
CAHYO ADHI OKTAVIARI
126 — 41
RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.
Terdakwa:
CAHYO ADHI OKTAVIARI
126 — 41
Wika mempunyaiDepartemen Pemasaran dan Departemen Sipil Umum, akan tetapi setelahtahun 2009 terjadi perubahan struktur organisasi muncul DepartemenHal.57 dari 117 Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus.TPK/2019/PN SmrWilayah dan Luar Negeri dan Departemen Pemasaran sudah tidak ada lagimelainkan melebur menjadi Departemen Sipil Umum;Bahwa telah terjadi perubahan struktur organisasi di PT.
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 527/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
48 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mendasarkanpada asas INSINGULER, teori MELEBUR dan asasKUMULATIF INTERNAL dan KUMULATIF EKSTERNAL, tanpamendasarkan kepada asas LEGALITAS = merupakanpertimbangan yang keliru karena dalam UU KUP tidak ada satuketentuan pun yang mengatur penegakan sanksi pidana dapatbersamasama dengan penegakan saksi administrative atau jikaterdapat sanksi pidana juga ada sanksi lainnya maka penegakanhukum dapat dilakukan bersamasama.
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 524/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
43 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mendasarkanpada asas INSINGULER, teori MELEBUR dan asasKUMULATIF INTERNAL dan KUMULATIF EKSTERNAL,tanpa mendasarkan kepada asas LEGALITAS merupakanpertimbangan yang keliru karena dalam UU KUP tidak ada satuketentuan pun yang mengatur penegakan sanksi pidana dapatbersamasama dengan penegakan saksi administrative atau jikaterdapat sanksi pidana juga ada sanksi lainnya maka penegakanhukum dapat dilakukan bersamasama.
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 526/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
58 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mendasarkanpada asas INSINGULER, teori MELEBUR dan asasKUMULATIF INTERNAL dan KUMULATIF EKSTERNAL,tanpa mendasarkan kepada asas LEGALITAS merupakanpertimbangan yang keliru karena dalam UU KUP tidak ada satuketentuan pun yang mengatur penegakan sanksi pidana dapatbersamasama dengan penegakan saksi administrative atau jikaterdapat sanksi pidana juga ada sanksi lainnya maka penegakanhukum dapat dilakukan bersamasama.
Register : 16-05-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 16/Pid.Sus/2013/P.Tpkor YK Tanggal 24 September 2013 — MUJIMAN
67 — 18
67 — 18
Kalau proposal sudah dianggap benar baru cair melaluiSurat Pembayaran, cairnya juga dari ownernya, sehingga SPJ nya adalah apa yangdipergunakan oleh KONI dipertanggung jawabkan kepada Ownernya ; Bahwa kalau ada dugaan tidak sesuai dengan peruntukannya adalah di MA dansudah dituangkan dalam PERMA tahun sekitar 2005 yaitu Teori Melebur adalahpemeriksaan suatu perkara didahulukan pokok perkaranya, diselesaikan dahulumisal perdatanya, kemudian apabila dalam perdata terselip ada unsur korupsinya,auditor
diri sendiri atau orang lain atau korporasi ; Terdakwa tidak pernah diklarifikasi oleh BPKP dan telah membuat LPJ serta tidakada teguran dari pemda selaku pemberi hibah sebagaimana pandangan Prof.Dr.Muchsan yang mengatakan bahwa yang berhak menyatakan adatidaknyapelanggaran adalah pemkab sleman lebih dahulu bukan lIembaga lain. bahwaterdakwa menjamin sudah membuat LPJ kepada PEMDA selaku pemberi hibah(Owner) jika koordinasi penerima hibah dianggap melakukan penyelewanganmaka dapat digunakan teori melebur
Register : 17-04-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 17-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 15/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. Tanggal 28 Agustus 2013 — PAINO BIN KARTO WIYONO
77 — 14
77 — 14
Kalau proposal sudah dianggap benar baru cair melaluiSurat Pembayaran, cairnya juga dari ownernya, sehingga SPJ nya adalah apa yangdipergunakan oleh KONI dipertanggung jawabkan kepada Ownernya ; Bahwa kalau ada dugaan tidak sesuai dengan peruntukannya adalah di MA dansudah dituangkan dalam PERMA tahun sekitar 2005 yaitu Teori Melebur adalahpemeriksaan suatu perkara didahulukan pokok perkaranya, diselesaikan dahulumisal perdatanya, kemudian apabila dalam perdata terselip ada unsur korupsinya,auditor
diri sendiri atau orang lain atau korporasi ; Terdakwa tidak pernah diklarifikasi oleh BPKP dan telah membuat LPJ serta tidakada teguran dari pemda selaku pemberi hibah sebagaimana pandangan Prof.Dr.Muchsan yang mengatakan bahwa yang berhak menyatakan adatidaknyapelanggaran adalah pemkab sleman lebih dahulu bukan lIembaga lain. bahwaterdakwa menjamin sudah membuat LPJ kepada PEMDA selaku pemberi hibah(Owner) jika koordinasi penerima hibah dianggap melakukan penyelewanganmaka dapat digunakan teori melebur
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 525/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mendasarkanpada Asas Insinguler, teori Melebur dan Asas KumulatifInternal dan Kumulatif Eksternal, tanpa mendasarkan kepadaAsas Legalitas merupakan pertimbangan yang keliru karenadalam UU KUP tidak ada satu ketentuan pun yang mengaturpenegakan sanksi pidana dapat bersamasama denganpenegakan saksi administrative atau jika terdapat sanksi pidanajuga ada sanksi lainnya maka penegakan hukum dapat dilakukanHalaman 122 dari 141 halaman.
Putus : 26-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Juni 2016 — PT HARI SAWIT JAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
37 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dapat dibuktikandengan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkaraSuwir Laut yang tidak ada mencantumkan jumlah pajak terutangyang kurang atau belum dibayar;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mendasarkan padaasas /nsinguler, teori melebur dan asas kumulatif internal dankumulatif eksternal, tanpa mendasarkan kepada asas legalitasmerupakan pertimbangan yang keliru karena dalam UndangUndang KUP tidak ada satu ketentuan pun yang mengaturpenegakan sanksi pidana dapat bersamasama
Register : 04-11-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1257/Pid.B/2019/PN Dps Tanggal 21 Januari 2020 — Penuntut Umum:
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Harijanto Karjadi
527 — 641
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Harijanto Karjadi
527 — 641
20,000,000 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat);Bahwa kuasa hukum Tomy Winata tidak pernah melakukan penagihan;Bahwa 7 Bank Sindikasi menunjuk 1(satu) menunjuk satu bank untukmenata usahkan kredit yang disebut agen fasilitas dan menunjuk satuHalaman 33 dari 131 Putusan Nomor 1257/Pid.B/2019/PN Dpsbank untuk agen jaminan yang tugasnya menata usahakan jaminanjaminan;Bahwa bank Danamon ini adalah hasil daripada penggabungan bankPDFCI dimana semula agen jaminannya adalah bank PDFCI ketika bankPDFCI melebur
Register : 15-06-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 136/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 25 Nopember 2015 — MASYARAKAT ADAT DAYAK MANGKALAPI HATIâÃÂÃÂIF;1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,2. PT. BORNEO INDOBARA
190 — 72
190 — 72
perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata ;Menimbang, bahwa kaedah hukum yang digariskan oleh Mahkamah Agung RImelalui putusan No. 252 K/TUN/2000, tanggal 13 November 2000 menyatakan bahwasegala keputusan yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupunditerbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu sendiri, ataupunmenunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasarhubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur
Putus : 26-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 529/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Juni 2016 — PT HARI SAWIT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
42 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dapat dibuktikandengan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkaraSuwir Laut yang tidak ada mencantumkan jumlah pajak terutangyang kurang atau belum dibayar;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mendasarkan padaasas /nsinguler, teori melebur dan asas kumulatif internal dankumulatif eksternal, tanpa mendasarkan kepada asas legalitasmerupakan pertimbangan yang keliru karena dalam UndangUndang KUP tidak ada satu ketentuan pun yang mengaturpenegakan sanksi pidana dapat bersamasama
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 528/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
53 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mendasarkanpada Asas Insinguler, teori Melebur dan Asas KumulatifInternal dan Kumulatif Eksternal, tanpa mendasarkan kepadaAsas Legalitas merupakan pertimbangan yang keliru karenadalam UU KUP tidak ada satu ketentuan pun yang mengaturpenegakan sanksi pidana dapat bersamasama denganpenegakan saksi administrative atau jika terdapat sanksi pidanajuga ada sanksi lainnya maka penegakan hukum dapat dilakukanbersamasama.
Putus : 26-06-2012 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 98/ Pid. Sus/ 2011/ PN. TIPIKOR. Smg Tanggal 26 Juni 2012 — K.H.NURUL HUDA,MA Bin M.SAKDULLAH.(TERDAKWA1) ; MOCHAMMAD GHOFAR bin (alm) H.HUFRON tersebut (TERDAKWA 2)
63 — 23
63 — 23
rinci, namun setelah 2005ada Peraturan yang mengharuskan adanya pertanggungjawaban.Bahwa bantuanbantuan dapat diserahkan dalam bentuk tunai,payung hukumnya adalah UndangUndang nomor 17 tahun2003, dilihat apakah dana tersebut ada manfaatnya, apabiladari segi manfaat lebih banyak apabila diberikan secara tunaimaka diperbolehkan diberikan secara tunai..171Bahwa menurut ahli, mengenai perbuatan melawan hukumdengan menyalahgunakan jabatan berdasarkan pengalamanahi untuk memahaminya maka digunakan Teori Melebur
Putus : 14-02-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2451 K/Pdt/2013 Tanggal 14 Februari 2014 — TAN MALANO VS PARA AHLI WARIS ALM. MUNAWAR BIN SALBINI (NY. HJ. ALIMUDDIN) DKK.
175 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
175 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Universaldan terakhir melebur ke dalam PT. Bank Permata Tbk, yang timbulberdasarkan Perjanjian Pinjam Uang tanggal 1 Mei 1984 dengan Nomor63/KBpa/V/84 (Bukti PI7);Bahwa untuk menjamin penuh terhadap fasilitas pinjaman tersebut,Penggugat telah menyerahkan dan menjaminkan obyek sengketa 5 VIsebagai harta kekayaan perusahaan milik Penggugat Intervensi sebagaijaminan yakni 5 bidang tanah, seluruhnya seluas + 120.469 m?
Register : 10-08-2016 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 26/G/2016/PTUN.SMD Tanggal 29 Maret 2017 — PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA;
melawan
1. KEPALA BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BPPMD) PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR;
2. PT. ORKIDA MAKMUR;
675 — 365
675 — 365
ruangan kemudian telaahantersebut sebagai salah satu persyaratan oleh Bupati untuk mengambil KesimpulanPutusan No. 26/G/2016/PTUNSMD Hal. 74 dari Hal. 173apakah ini dapat diberikan atau tidak tetapi telaahannya bersifat keruangan, hanyakeruangan bukan bersifat teknis ;Bahwa selain Izin Pertambangan Saksi juga ikut serta dalam izinizin lainnya terkaitdengan izin PT Senyiur Sukses Peratama, ya benar yaitu Izin Ekspolitasi karena semuaPeta di Kabupaten Kutai Timur lewat Kantor Planalogi, kemudian melebur
Register : 11-08-2014 — Putus : 09-03-2015 — Upload : 05-04-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg Tanggal 9 Maret 2015 — - Faly Kartini Simanjuntak (terdakwa)
- Nofriandi, SH (Jaksa Penuntut Umum)
79 — 34
79 — 34
Hukum tersebut;Hal 159 dari 173 Putusan Nomor18/Pid.Sus/TPK/2014/PNTpgMenimbang bahwa majelis tidak sependapat dengan argument ataualasan Penasehat Hukum terdakwa maupun pendapat Ahli DR.MUZAKIR,SHyang pada pokonya menyatakan bahwa perkara aqua adalah perkaraperdata dan tunduk pada hukum perdata dan perbankan serta bagikesalahan administrasi telah ditentukan sanksinya berupa denda , kemudiansaham dari manapun berasal yang masuk ke Perseroan Terbatas otomatismenjadi saham Perseroan Terbatas dan melebur
Register : 08-06-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn Tanggal 12 Nopember 2020 — MURNEE, dkk
melawan
PT. NABATINDO KARYA UTAMA
197 — 478
197 — 478
SALAM yang bertandatangan pada surattersebut adalah merupakan Kepala Desa Karya Unggang;Bahwa sejak Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanamanmelebur menjadi Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanamanpada tahun 2015 sampai dengan sekarang, masih belum adakeuntungan yang didapat; Bahwa Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman didirikanpada tahun 2015, dimana kemudian Kelompok Tani Masyarakat DesaMirah Kalanaman langsung melebur menjadi Kelompok Tani DayakMisik Desa Mirah Kalanaman; Bahwa
Register : 15-09-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 50/G/2020/PTUN.MTR Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat:
MUAMMAR KHADAVI
Tergugat:
1.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat
2.KKP Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dilingkungan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB
3.Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) WilayahNusa Tenggara Barat
347 — 207
MUAMMAR KHADAVI
Tergugat:
1.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat
2.KKP Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dilingkungan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB
3.Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) WilayahNusa Tenggara Barat
347 — 207
denganpascakualifikasi metode satu sampul sistem gugur diawali denganpelaksanaan kualifikasi dan diakhiri dengan pelaksanaan kontrak.Sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 252K/TUN/2000, tanggal 13 November 2000 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa segala keputusan tata usaha negara yangditerbitkan dalam kaitannya dalam pelaksanaan isi bunyi peranjian ituansich ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam penanjian(kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belahpihak, haruslah dianggap melebur