Ditemukan 1099 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : resort resor refra refol refri reforma refort refor refoza ref.rm report
Penelusuran terkait : Tanah sengketa a quo Penerbitan sertifikat hak pakai Tanah objek land reform
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 28-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2278 K/PID.SUS/2017
Tanggal 28 Desember 2017 — SYECH RODI bin ZAINAL ARIFIN.
46 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi WEddyono Direktur Eksekutif Institute For Criminal Reform (ICJR) dalamtulisannya :Hal. 12 dari 18 hal. Put.
Pengadilan PN MANADO Perdata
Register : 26-11-2020 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 549/Pdt.G/2020/PN Mnd
Tanggal 26 April 2021 — Penggugat:
Deitje Weol, S.Pd.
Tergugat:
1.Dewie Soegiarto
2.Dolfy Waney
41 — 9
  • dimana Penggugat telah berumur 54 tahun begitupunTergugat II telah berumur 43 tahun pada saat mengadakan perjanjian tersebut,dengan demikian secara hukum syarat kedua inipun telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa kemudian pada syarat yang ketiga yakni suatu haltertentu, menurut Majelis Hakim dengan memakai pendapat Mariam DarusBadrulzaman dan Herlien Boediono yang berpendapat bahwa suatu haltertentu diartikan sebagai objek atau pokok perjanjian (Elly Erawati, HerlienBoediono, penerbit nasional Legal Reform
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 14-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 774 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — SUNARKO alias EKO bin SUNARI
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa jika PEMOHON mengutip pernyataan dari SUPRIYADI W.EDDYONO Direktur Eksekutif Institute for Criminal Reform (ICJR) dalamtulisannya :"Bahwa rumusan memiliki, menyimpan dan menguasai tersebutmenjadikan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sempat disebutoleh Hakim MAHKAMAH AGUNG RI sebagai pasal "KERANJANG,karena itulah Hakim menyebutkan bahwa penggunaan Pasal 111ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) harus dilekatkan pada tujuan maupunniat untuk
Pengadilan PA BANYUMAS Perdata Agama
Register : 03-03-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PA BANYUMAS Nomor 342/Pdt.G/2015/PA.Bms
Tanggal 6 Juli 2015 — PEMOHON - TERMOHON
16 — 1
  • JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Illegal Logging
Putus : 22-09-2016 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433 K/PID.SUS-LH/2016
Tanggal 22 September 2016 — Hi.Mangkau
305 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Facti dalampertimbangannya halaman 58 yang menyebutkan sebagai berikut:Pasal 8 Ayat (2), menerangkan : Dalam hal bidang tanah yang dikuasaikurang dari 20 (dua puluh) hektaredapat diberikan hak atas tanah dalamrangka reform agraria sesuai denganketentuan perundangundangan;Pasal 8 Ayat (3), menerangkan : Dalam hal bidang tanah yang dikuasaitidak masuk dalam kriteriasebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) dapat dikelola melaluipola pemberdayaan masyarakat didalam/sekitar kawasan hutan;Pasal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 09-08-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1452 K/PID.SUS/2017
Tanggal 9 Agustus 2017 — SETYO RAHARJO bin YAHOJID
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DirekturEksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICUR) mengatakan bahwa isuini bukanlah hal yang baru, sebab sudah ada dalam beberapa putusanMahkamah Agung Republik Indonesia yang menyoal praktek penggunaanPasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, memang Pasal 111 danPasal 112 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika memiliki rumusan pidana yang sama, perbedaannyahanya dijenis Narkotika, Pasal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 28-02-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 28 Februari 2017 — ACHMAD ANWAR bin M.MUCHRANI
147 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari SUPRIYADI W EDDYONODirektur Eksekutif Institute For Criminal Reform (ICJR) dalam tulisannya :Bahwa rumusan Memiliki, menyimpan dan menguasai tersebut menjadikanpasal 111 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika sempat disebut oleh Hakim MAHKAMAH AGUNG RI sebagaipasal "KERANJANG", karena itulah Hakim menyebutkan bahwapenggunaan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) harus dilekatkanpada tujuan maupun Niat untuk apa Narkotika
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 11-03-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 21/G/2020/PTUN.KPG
Tanggal 4 Agustus 2020 — Penggugat:
FERDINAN BAITANU
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG
Intervensi:
DRS. H. MOHAMMAD DJAFAR
186 — 278
  • dengan luasPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 21/G/2020/PTUN.KPG halaman 23 dari 81+ 13 Ha, atas usaha sendiri dengan cara membuat pagar, berkebun,mengolah dan memungut hasilnya dengan batasbatas:Utara : berbatasan dengan Tobias Saeketu ;Selatan : berbatasan dengan Tobias Baitanu ;Timur : berbatasan dengan Soleman Tunas, Tobias Saeketu danSoleman TunasBarat : berbatasan dengan Tobias Baitanu;Bahwa pada tahun 1971 Soleman Tunas mendaftarkan bidang tanahtersebut kepada panitia land reform
    Bahwa keabsahan dan kebenaran materiil dari pengakuan Penggugatbahwa Soleman Tunas pada tahun 1971 mendaftarkan bidang tanahtersebut kepada panitia land reform tidak dapat dijadikan suatu alat buktiyang kuat untuk dapat membuktikan alas hak Penggugat, sehingga tidakdapat dijadikan sebagai dasar atau bukti kepemilikan tanah, karena bukanmerupakan Alat Bukti Hak Atas Tanah dan bukan merupakan salah satualat bukti tertulis dalam kepemilikan suatu hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat
Pengadilan PA BANYUWANGI Perdata Perceraian
Register : 27-12-2011 — Putus : 17-04-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 5946/Pdt.G/2011/PA.Bwi
Tanggal 17 April 2012 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
8 — 1
  • Jaffer Husssain (MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, ITU LawJournal, Vol.
Pengadilan PA RANTAU Perdata Agama Perceraian
Register : 10-11-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 08-12-2016
Putusan PA RANTAU Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Rtu
Tanggal 6 Desember 2016 — Penggugat vs Tergugat
15 — 2
  • Jaffer Hussain Marriage BreakdownUnder The Law Reform Act, 1976 And In Islam : A Comparative View, IIUlaw Journal, Vol I, No 1, 1989, halaman 126 : If on the object of themarriage being defeated, separation has not been allowed to the parties,this would has been a cruel limitation of the right of free choice and societywould have been deprived of happy married state of life (Apabila tujuanperkawinan gagal dicapai, perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi parapihak, hal ini merupakan ketentuan
Pengadilan PA PANGKAJENE Perdata Perceraian
Register : 05-08-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 14-10-2015
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 264/Pdt.G/2015/PA.Pkj.
Tanggal 16 September 2015 — - Pemohon - Termohon
25 — 18
  • Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-12-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2191 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 13 Desember 2017 — MOHAMMAD AMIN bin SAKUR
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sabu tersebut;Bahwa Petugas Kepolisian, Jaksa/Penuntut Umum dan juga Majelis Hakimkedua tingkat Peradilan tersebut diatas tidak pernah mempercayai setiappengakuan/perkataan yang Pemohon sampaikan, Hal ini jelas bertentangandengan Pasal 189 Ayat (1) KUHAP : Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan disidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri danalami sendiri;Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari SUPRIYADI W EDDYONODirektur Eksekutif Institute For Criminal Reform
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 06-04-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 245 K/PID.SUS/2017
Tanggal 6 April 2017 — BASMAN bin BASWI, DKK
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepala Badan Narkotika Nasional RI;Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi;Bahwa jika Para Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi W Eddyono.Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) : mengatakanbahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah ada dalam beberapaputusan Mahkamah Agung RI yang menyoal praktek penggunaan Pasal 111Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, memang Pasal 111 dan Pasal 112 UndangUndang RINomor 35 Tahun
Pengadilan PN AMUNTAI Perdata
Register : 06-04-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN AMUNTAI Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Amt
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
M.RIZANI HASAN BIN H.JOHANSYAH ASRI
Tergugat:
1.Hj.ROSTINAWATI
2.HARISTIAN Bin H.SOPYAN
3.ERNAWATI Binti H.SOPYAN
4.H.NOOR ASIKIN
5.H.HENDRA HERYANTO
6.H.M.JUHDI
7.Hj.Laila Suharni
8.H.MAHRIADI
9.HAJJAH NURLAILA RAHMAWATI
10.H.Mukhlis
11.HAJJAH MASRIAH
12.H.NURUL HAKIM
13.H.MURSIDI
14.H,RASIDI
15.MUHAMMAD YANDI ISNANI Als H.NANI
16.H.BAHRANI Alias H.BABAH
Turut Tergugat:
1.CAMAT AMUNTAI TENGAH SELAKU NOTARIS DAN PPAT
2.KANTOR PERTANAHAN .BPN.KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
175 — 33
  • Kata Landreform terdapat di dalampenjelasan bagian nomor Il Tentang DasarDasar Dari Hukum AgrariaNasional UUPA, sebagaimana terdapat pada Nomor 7 Bab II tentangDasarDasar Dari Hukum Agraria Nasional UUPA:Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dirumuskan suatu azas yang padadewasa ini sedang menjadi dasar daripada perubahanperubahandalam struktur pertanahan hampir diseluruh dunia, yaitu dinegaranegara yang telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebutlandreform atau agrarian reform.3.
    Kata Landreform terdapat didalam penjelasan bagian nomor Il Tentang DasarDasar Dari HukumAgraria Nasional UUPA, sebagaimana terdapat pada Nomor 7 Bab Iltentang DasarDasar Dari Hukum Agraria Nasional UUPA:Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dirumuskan suatu azas yang padadewasa ini sedang menjadi dasar daripada perubahanperubahandalam struktur pertanahan hampir diseluruh dunia, yaitu dinegaranegara yang telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebutlandreform atau agrarian reform.5.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-02-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbp
Tanggal 14 Juni 2021 — Open D Sijabat, S.H., berkedudukan di K.H Ahmad Dahlan, Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jimmy Albertinus.SH.MH, James Siagian,S.H.,M.H., Veronika Endang K. Purba, S.H., Subhan Afif Batubara, S.H., Wahyu Indra, S.H., Luqman Sulaiman, S.H., Sanriko Marpaung, S.H., Hotnida Jumei Hutauruk, S.H., Rentha Zeliya, S.H., Saut Turnip, S.H., Ayu Rosalin, S.H., dan Sarah Sediana, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara beralamat di Jalan Jamin Ginting Km. 11 No. 86, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2021 sebagai Penggugat; Lawan: 1. Siti Chairani Samosir, bertempat tinggal di Jl.Pembangunan I, Desa Sekip, Kec.Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, , sebagai Tergugat I; 2. Susilawati, bertempat tinggal di Jl.Pembangunan I, Desa Sekip, Kec.Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, , sebagai Tergugat II; 3. Nanang Suhendra, bertempat tinggal di Jl.Pembangunan I, Desa Sekip, Kec.Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, , sebagai Tergugat III; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismayani, S.H., S.Pd., M.H., Adil Solihin Putera, S.H., M.H., Samsir, S.H. dan Luthfi Azhari, S.H., Advokat & Legal Consultant yang berkantor pada Law Office, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Jalan STM Ujung Suka Tirta No. 82 A, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, SUMUT 20146 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;
59 — 12
  • (Elly Erawati danHerlien Budiono, Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, NasionalLegal Reform Program, Jakarta, 2010, hal.48);Bahwa Subekti mengatakan 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjiansebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 2 (dua) syaratpertama dinamakan syaratsyarat subjektif karena mengenai orangorangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan 2 (dua)syarat terakhir dinamakan syaratsyarat objektif, karena mengenaiperjanjiannya sendiri atau objek dari perouatan
    (EllyHalaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN LbpErawati dan Herlien Budiono, Penjelasan Hukum tentang KebatalanPerjanjian, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hal.65); Bahwa syarat pertama tentang sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harusbersepakat atau setuju mengenai halhal yang pokok dari perjanjian yangdiadakan itu.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 22-06-2021 — Putus : 22-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 145/G/TF/2021/PTUN.JKT
Tanggal 22 Nopember 2021 — Penggugat:
Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
Tergugat:
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
367 — 257
  • Bahwa tanggal 19 November 2020, PENGGUGAT, Institutefor Criminal Justice Reform (ICJR), dan Perkumpulan RumahCemara dengan mengajukan uji materiil (judicial review) UUNarkotika terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi (MK) terkaitlarangan narkotika untuk pelayanan kesehatan dengan nomorperkara: 106/PUUXVIII/2020;74.
    Bahwa PENGGUGAT, Institute for Criminal Justice Reform(ICJR), dan Perkumpulan Rumah Cemara mengajukan permohonanpengujian penjelasan terhadap pasal 6 ayat (1) huruf a dan pasal 8ayat (1) pada UU Narkotika terhadap pasal 28C ayat (1) dan pasal28H ayat (1) pada UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesiatahun 1945;75. Bahwa gugatan tersebut menjadi bukti nyata adanyakebutuhan untuk mereformasi hukum narkotika yang dilakukan olehPENGGUGAT;76.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 28-05-2013 — Putus : 10-10-2013 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 150/Pid.B/2013/PN.Pkp
Tanggal 10 Oktober 2013 — RUSLI Alias YUN KIUN Bin YAP AKON
74 — 304
  • 47none Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim diatas, terdapatdissenting opinion dari Hakim Anggota 2 yang berpendapat berbeda (DissentingOpinion) yaitu mengenai dikenakannya dakwaan kesatu terhadap terdakwa:Bahwa suatu tindakan yang hendak dikriminalisasi mestinya harus dirumuskandengan jelas dan tegas, sehingga tidak ada keraguan bagi orang yang terkenamasalah, sesungguhnya perbuatan manakah yang dilarang menurut UU yangberlaku (vide, icjr.or.id, ICJR (Institute for criminal justice reform
    (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun danpidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) danpaling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).Bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutannya tidak menguraikanmasingmasing apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan narkotika golongan bukan tanaman seperti yang telah didakwakankepada terdakwa pada dakwaan kesatu seperti yang dimaksudkan oleh ICJR(Institute for criminal justice reform
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Perceraian
Register : 02-02-2011 — Putus : 12-04-2011 — Upload : 16-10-2011
Putusan PA JEMBER Nomor 532/Pdt.G/2011/PA.Jr
Tanggal 12 April 2011 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
19 — 0
  • pemeliharaan anakanak menjadi terlantar bahkan pertengkaranpertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan danpertumbuhan jiwa anakanak; oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil danbermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintuperceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan,sebagaimana doktrin hukum yang dinyatakan oleh Maulana Abu Kalam Azad dalam S.15Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 30-08-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1299 K/PID.SUS/2017
Tanggal 30 Agustus 2017 — BUDI SUGIANTO SOEJOTO bin HENDRO WIBITSONO
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Telah dirumuskan tentang pecandu narkotika dan korbanpenyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi;16.Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi WW EddyonomorDirektur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) :Mengatakan bahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah adadalam beberapa putusan Mahkamah Agung R yang menyoal praktekpenggunaan Pasal 111 dan Pasal 112 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memang Pasal 111dan Pasal 112
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Perdata Tanah
Putus : 27-10-2014 — Upload : 28-02-2015
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 51/Pdt.G/2013/PN Pms
Tanggal 27 Oktober 2014 — ROMULUS SITOMPUL ======= LAwAN ======== I. Seluruh Ahli Waris dari Alm. JANSEN SITOMPUL, yaitu: 1. LOLLY Br SIBARANI, 2. VERI SITOMPUL. II. Dr. SAUR LIDYA MARGARET GULTOM. III. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Pematang Siantar
78 — 22
  • Herlien Budiono, SH didalam bukunya Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, NasionalLegal Reform Program, Jakarta, 2010 pada hal 6 yang menyatakan sebagaiberikut: "Pada perjanjian yang tergolong perjanjian formil, tidak dipenuhinyaketentuan hukum tentang, misalnya bentuk atau format perjanjian, carapembuatan perjanjian, sebagaimana diwajibkan melalui peraturanperundangundangan berakibat perjanjian formil batal demi hukum.