Ditemukan 7999 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Sengketa kepemilikan tanah Sengketa kepemilikan rumah Sengketa hak kepemilikan tanah Kepemilikan tanah Sengketa kepemilikan tokok dan tanah Kepemilikan Rumah Hak kepemilikan
Pengadilan PN Cikarang Pidana Umum Pemalsuan
Register : 12-03-2020 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr
Tanggal 1 April 2021 — DANANG YUDHA PRAWIRA, S.H (JPU) Drs. HERMAN SUJITO, M.Si (TERDAKWA)
298 — 86
  • HermanSujito menjabat sebagai Camat dari Tahun 2009 sampai dengan tahun2012;Bahwa saksi mengetahui syaratsyarat akta jual beli KTP pemohon, KKPemohon, Surat Bukti Kepemilikan Tanah dan Suratsurat Keterangan dariKepala Desa (tidak sengketa, kepemilikan tanah, Surat Riwayat Tanahdari Desa), SPPT PBB, Bukti Pembayaran Pajak, Surat Keterangan AhliWaris, Surat Permohonan secara tertulis kedua belah pihak;Bahwa saksi membuat sendiri standar operasional prosedur yang bakuterkait dengan tata cara permohonan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 23-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 K/TUN/2012
Tanggal 23 Juli 2013 — PT. BANGUN NUANSA PERSADA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, DKK
91 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jadi dengandemikian telah terjadi sengketa kepemilikan dan akanmenyangkut dengan pembuktian kepemilikan hakatas tanah, dan jika menyangkut pembuktiankepemilikan hak atas tanah, maka yang berwenangterlebih dahulu untuk memeriksa dan mengadiliadalah Pengadilan Negeri. Bukan Pengadilan TataUsaha Negara.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum
Register : 12-08-2020 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 727/Pid.B/2020/PN Bdg
Tanggal 15 Juni 2021 — Penuntut Umum:
THEO PANUNGKAL TUA SH MH
Terdakwa:
ARI M.S HIDAYAT FABER, S.pd
703 — 206
  • oleh terdakwa ARI MS HIDAYAT FABER,S.P.d. bersama para ahli waris dari GERALD TUGO FABER/ SAMOEL DEHalaman 163 dari 184 halaman Putusan Nomor : 727/Pid.B/2020/PN.BdgMAYYER sebagai Penggugat terhadap Kantor Pertanahan Kota Bandung (SelakuTergugat), Pemerintah Kota Bandung (Selaku Tergugat Intervensi 1) dan PT.Megachandra Purabuana (Selaku Tergugat II Intervensi 2), yang pada intinya isiputusannya adalah Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima denganpertimbangan karena merupakan masalah sengketa
    kepemilikan yang menjadikewenangan peradilan umum;Menimbang, bahwa dengan langkahlangkah secara keperdataan, akandapat menentukan/membuktikan benar tidaknya apakah dokumendokumenEigendom yang dimiliki oleh terdakwa ARI MS HIDAYAT FABER, S.P.d. bersamapara ahli waris dari GERALD TUGO FABER/ SAMOEL DE MAYYER lainnyaterkait dengan atau menyangkut terhadap tanah aquo atau bukan;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan,dan telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas bahwa
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS
140 — 65
  • Pemberi keterangan ahli di Pengadilan Negeri Ambon untukperkara sengketa kepemilikan Iniversitas Darussalam Ambon antarayayasan pendidikan Darussalam Maluku dengan yayasan DarussalamMaluku;5. Pemberi keterangan ahli di Pengadilan Negeri Ternate untukperkara Tindak Pidana Korupsi Beras Raskin di Kabupaten KepulauanSula;6. Pemberian keterangan ahli di Polres Ternate untuk perkaraTindak Pidana Korupsi di PDAM Ternate;Halaman 150 dari 202 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN Tte7.
Pengadilan PA BANJARBARU Perdata Agama
Register : 09-02-2022 — Putus : 23-02-2022 — Upload : 24-02-2022
Putusan PA BANJARBARU Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Bjb
Tanggal 23 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
222 — 229
  • TENTANG KOMPETENSI ABSOLUTSetelah memperhatikan Eksepsi 1 s/d 2, ditemukan fakta hukum bahwayang terjadi bukan sengketa waris melainkan sengketa kepemilikan antaraPenggugat (pemberi hibah) dengan Tergugat (Penerima Hibah).Berdasarkan UndangUndang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atasUndangUndang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan UndangUndang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndangNo. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada pasal 50 ayat (1) tidakada perubahan, menyebutkan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-09-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 478/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG Diwakili Oleh : PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN MASYHADUL QURAN
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS SUPARNO, S.H., M.Kn.
Terbanding/Tergugat III : Sdr. HENRY SIREGAR
Terbanding/Tergugat IV : Sdr. SOMADIKARYA
Terbanding/Tergugat V : Sdr. HAJUDIN
Terbanding/Intervensi I : Badan Intelejen Negara
Terbanding/Turut Tergugat I : Sdr. MARTIN MENTENG selaku KEPALA DESA GUNUNG GEULIS
Terbanding/Turut Tergugat II : Sdr. RUSDI selaku KETUA RW lima
Terbanding/Turut Tergugat III : Sdr. JAJULI selaku KETUA RT dua
Terbanding/Turut Tergugat IV : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau BPN Kabupaten Bogor
346 — 157
  • Bahwa ketikamemeriksa gugatan konvensi Pembanding, Judex Facti Pengadilan TingkatPertama telan menolak Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukanTerbanding I/dahulu Tergugat dan menegaskan Gugatan KonvensiPembanding yang merupakan sengketa kepemilikan hak atas suatuperbuatan melawan hukum adalah kewenangan Pengadilan Negeri in casuJudex Facti Pengadilan Tingkat Pertama dan bukan wewenang PengadilanTata Usaha Negara sebagaimana didalilkan oleh Terbanding I/ dahuluTergugat I;Bahwa atas dasar itu, Ketika
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum
Register : 12-08-2020 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 726/Pid.B/2020/PN Bdg
Tanggal 15 Juni 2021 — Penuntut Umum:
THEO PANUNGKAL TUA SH MH
Terdakwa:
LUKMANUL HAKIM
363 — 347
  • MegachandraPurabuana (Selaku Tergugat II Intervensi 2), yang pada intinya isi putusannyaadalah Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangankarena merupakan sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan peradilanumum;Menimbang, bahwa dengan langkahlangkah secara keperdataan, akandapat menentukan/membuktikan benar tidaknya apakah dokumendokumenEigendom yang dimiliki oleh saksi ARI MS HIDAYAT FABER, S.P.d. bersama paraHalaman 170 dari 191 halaman Putusan Nomor : 726/Pid.B/2020
Pengadilan PA PELAIHARI Perdata Agama
Register : 26-11-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PA PELAIHARI Nomor 766/Pdt.G/2020/PA.Plh
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
211 — 195
  • TENTANG KOMPETENSI ABSOLUTSetelah memperhatikan Eksepsi 1 s/d 2, ditemukan fakta hukum bahwayang terjadi bukan sengketa waris melainkan sengketa kepemilikan antaraPenggugat (pemberi hibah) dengan Tergugat (Penerima Hibah).Berdasarkan UndangUndang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atasUndangUndang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan UndangUndang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndangNo. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada pasal 50 ayat (1) tidakada perubahan, menyebutkan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1486 — 3083
  • Bahwa ketidakwenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengadillsecara absolut seperti halnya dalam memeriksa perkara gugatansertifikat hak atas tanah, namun yang dipermasalahkan adalahtentang sengketa kepemilikan atas tanah, sehingga bukan menjadiwewenang hakim tata usaha negara untuk mengadilinya,sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 88 / TUN / 1993, Tertanggal 7 September1994 yang pada pokoknya menyatakan :Meskipun Sertifikat atas tanah merupakan KTUN akan
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 03-11-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 45/G/2016/PTUN.PBR
Tanggal 31 Mei 2017 — ALIK MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, FREDY EDIMAN, DKK
161 — 91
  • Bahwa berdasarkan dalil di atas maka jelas sengketa a quo adalahberupa SENGKETA KEPEMILIKAN yang merupakan kewenanganPeradilan Umum ic.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 21-11-2014 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 241/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 3 Juni 2015 — 1. Bungur Supriyatin, 2. Daskimah, DKK;EXECUTIVE VICE PRESIDENT DAERAH OPERASI 1 JAKARTA, PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
77 — 44
  • jikaperorangan, maka orang yang namanya tersebut disitu, jika tanah negara, makapihak agraria tetapi caranya harus sesuai prosedur yaitu meminta bantuanaparat negara.Bahwa apabila sertipikat belum ada pembatalan, maka sertipikat yang lamamasih berlaku, namun apabila sudah ada yang baru harus dibuktikansebaliknya.Bahwa tidak bisa menempati tempat yang bukan miliknya, termasuk jika sudahpernah diberi izin jika sudah habis ya konsekuensinya harus keluar karena ituada jangka waktu menempatinya.Bahwa sengketa
    kepemilikan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, jikamengenai alas hak, maka diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara.Halaman 285 dari 307 halaman.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 13-05-2011 — Upload : 05-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 7/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 13 Mei 2011 —
92 — 44
  • negara ;Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara selama belum dibatalkanmasih tetap berlaku ;222Bahwa harus ada permohonan pembatalan (dimintakan pembatalan) atasKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh pemohon yangberkepentingan ;Bahwa pemohon tidak bertanggung jawab atas kesalahan keputusan PejabatTata Usaha Negara 5Bahwa bukti asset tanah adalah buku tanah ;Bahwa tidak ada perbedaan perlakuan dalam permohonan pembatalankeputusan Pejabat Tata Usaha Negara ;Bahwa untuk membuktikan sengketa
    kepemilikan di pengadilan perdatabukan Pengadilan Tata Usaha Negara ;Bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang undangan harus berdasarkanpada asas Pembentukan Peraturan Perundang undangan yang baik ;Bahwa materi Muatan Peraturan Perundang undangan mengandung asaskeadilan ;Bahwa tujuan hukum ada tiga yaitu : 1 Untuk kepastian hukum ;2 Untuk ketertiban ;3.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
ZUBAEDI
1069 — 2941
  • Investasi dilakukan tidak memperhatikan kemungkinan resiko yangdihadapi yaitu sengketa kepemilikan, sertifikat ganda.
    Investasi dilakukan tidak memperhatikan kemungkinan resikoyang dihadapi yaitu sengketa kepemilikan, sertifikat ganda.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 14-01-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 1/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
PT Konawe Putra Propertindo
Tergugat:
Bupati Konawe
335 — 461
  • kepentinganPenggugat;Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dalildalil bantahan dalam Duplik yang menyatakan pada pokoknya apabila permasalahankepemilikan tanah seluas kurang lebih 740 ha di lokasi yang sama dengan objekgugatan yang dipersoalkan oleh Penggugat karena telah diduduki oleh Tergugat IlIntervensi secara melawan hukum sehingga Penggugat tidak dapat menguasai lahantersebut dan tidak dapat mengurus penerbitan sertifikatnya, maka seharusnyapermasalahan tersebut merupakan sengketa
    kepemilikan atas tanah yang merupakansengketa Perdata, sedangkan Tergugat II Intervensi telah membantah ReplikPenggugat tersebut dalam Duplik dengan mendalilkan yang pada pokoknyamenyatakan Penggugat sudah tidak memiliki kapasitas hukum (/egal standing) untukmempermasalahkan lIzin Lokasi yang sudah bukan menjadi haknya, sedangkanmengenai klaim Penggugat atas lahan +740 Ha merupakan wewenang PengadilanNegeri untuk memeriksa dan memutuskannya;Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat hukum antara
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 12 April 2016 — SOFIAN Als PIAN Bin TAIMAN
75 — 11
  • Wandhana Niaga masih berada dalam sengketa kepemilikan;4) Surat pernyataan dari H. IDRUS yang ditandatangani diatas materaitertanggal 18 Januari 2015. Adapun isi surat tersebut adalah pernyataanH. IDRUS yang merupakan mantan RT. 005 Kelurahan Pangkalan Sesai,yang mengatakan bahwa memang benar H. Malik (almarhum) adamemiliki tanah di Jl. Teluk Pauh Kelurahan Pangkalan Sesai. Dan jugamenyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menunjukkan titikkoordinat tanah Masri diatas tanah milik H.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 26-07-2017 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 524/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 25 Juni 2018 — Penggugat:
H. Mukri Bin Asdja
Tergugat:
1.H. SYIHABUDIN
2.HJ. AFIFAH
3.KH. UCI TURTUSI
4.HJ. MIMI HILMIYAH
5.HJ. UMAMAH
6.H. MUHASINUDIN
7.HJ. MUJIAH
8.H. TOHAWI ROMLI
9.HM. HUSNI MAQQI
10.H. IIM IMADUDIN
11.HJ. HIKAYATUL HAULIYAH
12.H. JALALUDIN
13.H. NANA IBNU HOLDUN
14.BUPATI KABUPATEN TANGERANG
Turut Tergugat:
Drs. H. Asep Saepudin, M.M
Intervensi:
H. PATIN
172 — 84
  • Saminah.Bahwa PARA TERGUGAT INTERVENSI KONVENSI menolak dalilReplik PENGGUGAT KONVENSI dalam Eksepsi butir A. 1 yang padaintinya menyatakan Bahwa dengan adanya penetapan tersebut,Pengadilan agama tidak lagi memiliki kompetensi absolute untukmemeriksa dan mengadili sengketa kepemilikan tanah Girik C No. 751atas nama H.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Umum
Register : 07-12-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR
Tanggal 18 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : PT GANDAERAH HENDANA PT GH di Wakili JEONG SEOK KANG Anak dari Mr KANG Diwakili Oleh : WIRYA NATA ATMAJA,SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SYAFRIL SH
520 — 351
  • Juhdi Surianto danketerangan terdakwa, telah terbukti bahwa lokasi terjadinyakebakaran tersebut berada dibawah penguasaan masyarakatsejak sebelum terdakwa mendapatkan hak sebagaimana SHGUNomor.16 tahun 1997 ;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap lokasi terjadinyakebakaran tersebut masih terjadi sengketa kepemilikan dan di dalampenguasaan masyarakat maka menurut Majelis Hakim Tingkat Bandingtanggung jawab atas terjadinya kebakaran tersebut ada pada masyarakatdan bukan pada terdakwa yang tidak menguasai
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-04-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 6 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
3.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
4.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
5.YASSER SAMAHATI, SH
6.MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ABDUL GAFUR LAITUPA, S.SiT
185 — 125
  • Anggaran 2016 di Dusun JikuBesar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.Bahwa PT.PLN (Persero) telah melakukan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum untuk lokasi pembangunan PLTMG(Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) 10 MW Tahun Anggaran 2016 diDusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten BuruProvinsi Maluku.Bahwa lahan yang hendak dibebaskan adalah milik Fery Tanaya;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hak erfacht;Bahwa saksi mengetahui ada sengketa
    kepemilikan setelah pembebasantanah selesai dilaksanakan, namun waktunya saksi tidak ingat sejak kapanada sengketa tersebut dan saksi juga tidak tahu siapa yang menyatakansebagai pemilik tanah tersebut;Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengaku sebagai pemilik lahanselain yang telah dibayarkan kepada Fery Tanaya;Bahwa saksi mengetahul ada masalah pada Fery Tanaya pada tanggal 4Pebruari 2021 setelah perkara ini disidik oleh pihak Kejaksaan Tinggi;Bahwa saksi diangkat sebagai Pelaksana Tugas
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 23-07-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 295/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 4 Februari 2019 — Penggugat:
EDY BOENTORO
Tergugat:
1.YAYASAN TUNAS HARUM HARAPAN KITA SEMARANG
2.PO SOEN KOK
3.SOEBIYANTO PUTRO, SH
4.ELLY NINANINGSIH, SH
5.KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG atau ATR
302 — 161
  • milik Po Soen Kok(Tergugat Il), sehingga apabila tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Gg.Tengah 73 Semarang berhasil dikuasai perkumpulan Siang Boe, makaTergugat II akan lebin mudah mengusasinya dengan jalan membeli dariperkumpulan Siang Boe tersebut, bahwa Po Soen Kok (Tergugat II) selakuKetua yayasan juga dengan sengaja sejak dibuatnya Akta No.43 tentangPendirian Yayasan dengan tetap menggunakan nama Yayasan Tunas HarumHarapan Kita (THHK) pada tanggal 16 Desember 2009, sampai denganterjadinya sengketa
    kepemilikan tanah dan bangunan dengan PerkumpulanSiang Boe, Yayasan Tunas Harum Harapan Kita (THHK) belum didaftarkandi Ditjen AHU untuk memperoleh status Badan Hukum ;Bahwa Perbuatan Po Soen Kok (Tergugat II) yang bersikap pasif danmelarang Pengurus Yayasan THHK maupun anggota Yayasan THHK untukmelakukan upaya hukum dalam sengketa antara Yayasan Tunas HarumHarapan Kita (THHK) dengan perkumpulan Siang Boe, serta tidak maumempertahankan tanah dan bangunan di Jalan Gang Tengah No.73 yangsudah lama
Pengadilan PN PALEMBANG
Register : 13-05-2015 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 9 September 2015 —
55 — 49
  • sengketa itu terjadi.Bahwa benar saksi tidak pernah menerima sesuatu atau menjanjikansesuatu dari pihakpihak yang terkait dalam mediasi tanah aset desaMarga mulya selaku camat.Bahwa benar saksi selaku Camat Sinar Peninjauan sebelummenandatangani SPPHT milik pembeli Kaplingan tanah Blok G2 DesaMarga Mulya terkait dengan penjualan tanah kaplingan di blok G2 DesaMarga Mulya, yang diajukan oleh pembeli tanah kaplingan di Blok G2Desa Marga Mulya tidak mengetahui bahwa status tanah tersebut masihdalam sengketa
    kepemilikan dikarenakan ada pernyataan dari orangyang mengajukan dan diketahui oleh Kepala Desa sdr.