Ditemukan 7999 data
298 — 86
HermanSujito menjabat sebagai Camat dari Tahun 2009 sampai dengan tahun2012;Bahwa saksi mengetahui syaratsyarat akta jual beli KTP pemohon, KKPemohon, Surat Bukti Kepemilikan Tanah dan Suratsurat Keterangan dariKepala Desa (tidak sengketa, kepemilikan tanah, Surat Riwayat Tanahdari Desa), SPPT PBB, Bukti Pembayaran Pajak, Surat Keterangan AhliWaris, Surat Permohonan secara tertulis kedua belah pihak;Bahwa saksi membuat sendiri standar operasional prosedur yang bakuterkait dengan tata cara permohonan
91 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jadi dengandemikian telah terjadi sengketa kepemilikan dan akanmenyangkut dengan pembuktian kepemilikan hakatas tanah, dan jika menyangkut pembuktiankepemilikan hak atas tanah, maka yang berwenangterlebih dahulu untuk memeriksa dan mengadiliadalah Pengadilan Negeri. Bukan Pengadilan TataUsaha Negara.
THEO PANUNGKAL TUA SH MH
Terdakwa:
ARI M.S HIDAYAT FABER, S.pd
703 — 206
oleh terdakwa ARI MS HIDAYAT FABER,S.P.d. bersama para ahli waris dari GERALD TUGO FABER/ SAMOEL DEHalaman 163 dari 184 halaman Putusan Nomor : 727/Pid.B/2020/PN.BdgMAYYER sebagai Penggugat terhadap Kantor Pertanahan Kota Bandung (SelakuTergugat), Pemerintah Kota Bandung (Selaku Tergugat Intervensi 1) dan PT.Megachandra Purabuana (Selaku Tergugat II Intervensi 2), yang pada intinya isiputusannya adalah Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima denganpertimbangan karena merupakan masalah sengketa
kepemilikan yang menjadikewenangan peradilan umum;Menimbang, bahwa dengan langkahlangkah secara keperdataan, akandapat menentukan/membuktikan benar tidaknya apakah dokumendokumenEigendom yang dimiliki oleh terdakwa ARI MS HIDAYAT FABER, S.P.d. bersamapara ahli waris dari GERALD TUGO FABER/ SAMOEL DE MAYYER lainnyaterkait dengan atau menyangkut terhadap tanah aquo atau bukan;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan,dan telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas bahwa
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS
140 — 65
Pemberi keterangan ahli di Pengadilan Negeri Ambon untukperkara sengketa kepemilikan Iniversitas Darussalam Ambon antarayayasan pendidikan Darussalam Maluku dengan yayasan DarussalamMaluku;5. Pemberi keterangan ahli di Pengadilan Negeri Ternate untukperkara Tindak Pidana Korupsi Beras Raskin di Kabupaten KepulauanSula;6. Pemberian keterangan ahli di Polres Ternate untuk perkaraTindak Pidana Korupsi di PDAM Ternate;Halaman 150 dari 202 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN Tte7.
222 — 229
TENTANG KOMPETENSI ABSOLUTSetelah memperhatikan Eksepsi 1 s/d 2, ditemukan fakta hukum bahwayang terjadi bukan sengketa waris melainkan sengketa kepemilikan antaraPenggugat (pemberi hibah) dengan Tergugat (Penerima Hibah).Berdasarkan UndangUndang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atasUndangUndang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan UndangUndang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndangNo. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada pasal 50 ayat (1) tidakada perubahan, menyebutkan
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN MASYHADUL QURAN
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS SUPARNO, S.H., M.Kn.
Terbanding/Tergugat III : Sdr. HENRY SIREGAR
Terbanding/Tergugat IV : Sdr. SOMADIKARYA
Terbanding/Tergugat V : Sdr. HAJUDIN
Terbanding/Intervensi I : Badan Intelejen Negara
Terbanding/Turut Tergugat I : Sdr. MARTIN MENTENG selaku KEPALA DESA GUNUNG GEULIS
Terbanding/Turut Tergugat II : Sdr. RUSDI selaku KETUA RW lima
Terbanding/Turut Tergugat III : Sdr. JAJULI selaku KETUA RT dua
Terbanding/Turut Tergugat IV : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau BPN Kabupaten Bogor
346 — 157
Bahwa ketikamemeriksa gugatan konvensi Pembanding, Judex Facti Pengadilan TingkatPertama telan menolak Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukanTerbanding I/dahulu Tergugat dan menegaskan Gugatan KonvensiPembanding yang merupakan sengketa kepemilikan hak atas suatuperbuatan melawan hukum adalah kewenangan Pengadilan Negeri in casuJudex Facti Pengadilan Tingkat Pertama dan bukan wewenang PengadilanTata Usaha Negara sebagaimana didalilkan oleh Terbanding I/ dahuluTergugat I;Bahwa atas dasar itu, Ketika
THEO PANUNGKAL TUA SH MH
Terdakwa:
LUKMANUL HAKIM
363 — 347
MegachandraPurabuana (Selaku Tergugat II Intervensi 2), yang pada intinya isi putusannyaadalah Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangankarena merupakan sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan peradilanumum;Menimbang, bahwa dengan langkahlangkah secara keperdataan, akandapat menentukan/membuktikan benar tidaknya apakah dokumendokumenEigendom yang dimiliki oleh saksi ARI MS HIDAYAT FABER, S.P.d. bersama paraHalaman 170 dari 191 halaman Putusan Nomor : 726/Pid.B/2020
211 — 195
TENTANG KOMPETENSI ABSOLUTSetelah memperhatikan Eksepsi 1 s/d 2, ditemukan fakta hukum bahwayang terjadi bukan sengketa waris melainkan sengketa kepemilikan antaraPenggugat (pemberi hibah) dengan Tergugat (Penerima Hibah).Berdasarkan UndangUndang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atasUndangUndang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan UndangUndang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndangNo. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada pasal 50 ayat (1) tidakada perubahan, menyebutkan
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1486 — 3083
Bahwa ketidakwenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengadillsecara absolut seperti halnya dalam memeriksa perkara gugatansertifikat hak atas tanah, namun yang dipermasalahkan adalahtentang sengketa kepemilikan atas tanah, sehingga bukan menjadiwewenang hakim tata usaha negara untuk mengadilinya,sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 88 / TUN / 1993, Tertanggal 7 September1994 yang pada pokoknya menyatakan :Meskipun Sertifikat atas tanah merupakan KTUN akan
161 — 91
Bahwa berdasarkan dalil di atas maka jelas sengketa a quo adalahberupa SENGKETA KEPEMILIKAN yang merupakan kewenanganPeradilan Umum ic.
77 — 44
jikaperorangan, maka orang yang namanya tersebut disitu, jika tanah negara, makapihak agraria tetapi caranya harus sesuai prosedur yaitu meminta bantuanaparat negara.Bahwa apabila sertipikat belum ada pembatalan, maka sertipikat yang lamamasih berlaku, namun apabila sudah ada yang baru harus dibuktikansebaliknya.Bahwa tidak bisa menempati tempat yang bukan miliknya, termasuk jika sudahpernah diberi izin jika sudah habis ya konsekuensinya harus keluar karena ituada jangka waktu menempatinya.Bahwa sengketa
kepemilikan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, jikamengenai alas hak, maka diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara.Halaman 285 dari 307 halaman.
92 — 44
negara ;Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara selama belum dibatalkanmasih tetap berlaku ;222Bahwa harus ada permohonan pembatalan (dimintakan pembatalan) atasKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh pemohon yangberkepentingan ;Bahwa pemohon tidak bertanggung jawab atas kesalahan keputusan PejabatTata Usaha Negara 5Bahwa bukti asset tanah adalah buku tanah ;Bahwa tidak ada perbedaan perlakuan dalam permohonan pembatalankeputusan Pejabat Tata Usaha Negara ;Bahwa untuk membuktikan sengketa
kepemilikan di pengadilan perdatabukan Pengadilan Tata Usaha Negara ;Bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang undangan harus berdasarkanpada asas Pembentukan Peraturan Perundang undangan yang baik ;Bahwa materi Muatan Peraturan Perundang undangan mengandung asaskeadilan ;Bahwa tujuan hukum ada tiga yaitu : 1 Untuk kepastian hukum ;2 Untuk ketertiban ;3.
FATONI HATAM
Terdakwa:
ZUBAEDI
1069 — 2941
Investasi dilakukan tidak memperhatikan kemungkinan resiko yangdihadapi yaitu sengketa kepemilikan, sertifikat ganda.
Investasi dilakukan tidak memperhatikan kemungkinan resikoyang dihadapi yaitu sengketa kepemilikan, sertifikat ganda.
PT Konawe Putra Propertindo
Tergugat:
Bupati Konawe
335 — 461
kepentinganPenggugat;Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dalildalil bantahan dalam Duplik yang menyatakan pada pokoknya apabila permasalahankepemilikan tanah seluas kurang lebih 740 ha di lokasi yang sama dengan objekgugatan yang dipersoalkan oleh Penggugat karena telah diduduki oleh Tergugat IlIntervensi secara melawan hukum sehingga Penggugat tidak dapat menguasai lahantersebut dan tidak dapat mengurus penerbitan sertifikatnya, maka seharusnyapermasalahan tersebut merupakan sengketa
kepemilikan atas tanah yang merupakansengketa Perdata, sedangkan Tergugat II Intervensi telah membantah ReplikPenggugat tersebut dalam Duplik dengan mendalilkan yang pada pokoknyamenyatakan Penggugat sudah tidak memiliki kapasitas hukum (/egal standing) untukmempermasalahkan lIzin Lokasi yang sudah bukan menjadi haknya, sedangkanmengenai klaim Penggugat atas lahan +740 Ha merupakan wewenang PengadilanNegeri untuk memeriksa dan memutuskannya;Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat hukum antara
75 — 11
Wandhana Niaga masih berada dalam sengketa kepemilikan;4) Surat pernyataan dari H. IDRUS yang ditandatangani diatas materaitertanggal 18 Januari 2015. Adapun isi surat tersebut adalah pernyataanH. IDRUS yang merupakan mantan RT. 005 Kelurahan Pangkalan Sesai,yang mengatakan bahwa memang benar H. Malik (almarhum) adamemiliki tanah di Jl. Teluk Pauh Kelurahan Pangkalan Sesai. Dan jugamenyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menunjukkan titikkoordinat tanah Masri diatas tanah milik H.
H. Mukri Bin Asdja
Tergugat:
1.H. SYIHABUDIN
2.HJ. AFIFAH
3.KH. UCI TURTUSI
4.HJ. MIMI HILMIYAH
5.HJ. UMAMAH
6.H. MUHASINUDIN
7.HJ. MUJIAH
8.H. TOHAWI ROMLI
9.HM. HUSNI MAQQI
10.H. IIM IMADUDIN
11.HJ. HIKAYATUL HAULIYAH
12.H. JALALUDIN
13.H. NANA IBNU HOLDUN
14.BUPATI KABUPATEN TANGERANG
Turut Tergugat:
Drs. H. Asep Saepudin, M.M
Intervensi:
H. PATIN
172 — 84
Saminah.Bahwa PARA TERGUGAT INTERVENSI KONVENSI menolak dalilReplik PENGGUGAT KONVENSI dalam Eksepsi butir A. 1 yang padaintinya menyatakan Bahwa dengan adanya penetapan tersebut,Pengadilan agama tidak lagi memiliki kompetensi absolute untukmemeriksa dan mengadili sengketa kepemilikan tanah Girik C No. 751atas nama H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SYAFRIL SH
520 — 351
Juhdi Surianto danketerangan terdakwa, telah terbukti bahwa lokasi terjadinyakebakaran tersebut berada dibawah penguasaan masyarakatsejak sebelum terdakwa mendapatkan hak sebagaimana SHGUNomor.16 tahun 1997 ;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap lokasi terjadinyakebakaran tersebut masih terjadi sengketa kepemilikan dan di dalampenguasaan masyarakat maka menurut Majelis Hakim Tingkat Bandingtanggung jawab atas terjadinya kebakaran tersebut ada pada masyarakatdan bukan pada terdakwa yang tidak menguasai
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
3.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
4.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
5.YASSER SAMAHATI, SH
6.MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ABDUL GAFUR LAITUPA, S.SiT
185 — 125
Anggaran 2016 di Dusun JikuBesar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.Bahwa PT.PLN (Persero) telah melakukan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum untuk lokasi pembangunan PLTMG(Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) 10 MW Tahun Anggaran 2016 diDusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten BuruProvinsi Maluku.Bahwa lahan yang hendak dibebaskan adalah milik Fery Tanaya;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hak erfacht;Bahwa saksi mengetahui ada sengketa
kepemilikan setelah pembebasantanah selesai dilaksanakan, namun waktunya saksi tidak ingat sejak kapanada sengketa tersebut dan saksi juga tidak tahu siapa yang menyatakansebagai pemilik tanah tersebut;Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengaku sebagai pemilik lahanselain yang telah dibayarkan kepada Fery Tanaya;Bahwa saksi mengetahul ada masalah pada Fery Tanaya pada tanggal 4Pebruari 2021 setelah perkara ini disidik oleh pihak Kejaksaan Tinggi;Bahwa saksi diangkat sebagai Pelaksana Tugas
EDY BOENTORO
Tergugat:
1.YAYASAN TUNAS HARUM HARAPAN KITA SEMARANG
2.PO SOEN KOK
3.SOEBIYANTO PUTRO, SH
4.ELLY NINANINGSIH, SH
5.KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG atau ATR
302 — 161
milik Po Soen Kok(Tergugat Il), sehingga apabila tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Gg.Tengah 73 Semarang berhasil dikuasai perkumpulan Siang Boe, makaTergugat II akan lebin mudah mengusasinya dengan jalan membeli dariperkumpulan Siang Boe tersebut, bahwa Po Soen Kok (Tergugat II) selakuKetua yayasan juga dengan sengaja sejak dibuatnya Akta No.43 tentangPendirian Yayasan dengan tetap menggunakan nama Yayasan Tunas HarumHarapan Kita (THHK) pada tanggal 16 Desember 2009, sampai denganterjadinya sengketa
kepemilikan tanah dan bangunan dengan PerkumpulanSiang Boe, Yayasan Tunas Harum Harapan Kita (THHK) belum didaftarkandi Ditjen AHU untuk memperoleh status Badan Hukum ;Bahwa Perbuatan Po Soen Kok (Tergugat II) yang bersikap pasif danmelarang Pengurus Yayasan THHK maupun anggota Yayasan THHK untukmelakukan upaya hukum dalam sengketa antara Yayasan Tunas HarumHarapan Kita (THHK) dengan perkumpulan Siang Boe, serta tidak maumempertahankan tanah dan bangunan di Jalan Gang Tengah No.73 yangsudah lama
55 — 49
sengketa itu terjadi.Bahwa benar saksi tidak pernah menerima sesuatu atau menjanjikansesuatu dari pihakpihak yang terkait dalam mediasi tanah aset desaMarga mulya selaku camat.Bahwa benar saksi selaku Camat Sinar Peninjauan sebelummenandatangani SPPHT milik pembeli Kaplingan tanah Blok G2 DesaMarga Mulya terkait dengan penjualan tanah kaplingan di blok G2 DesaMarga Mulya, yang diajukan oleh pembeli tanah kaplingan di Blok G2Desa Marga Mulya tidak mengetahui bahwa status tanah tersebut masihdalam sengketa
kepemilikan dikarenakan ada pernyataan dari orangyang mengajukan dan diketahui oleh Kepala Desa sdr.