Putusan No. 03/Pid.TPK/2014/PT.Sultra23/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi tanggal 27 Februari 2014 yang dimintakanbanding;Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada keduatingkat peradilan ;Mengingat dan memperhatikan:Seluruh Pasal dalam Undangundang No. 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang No. 46 tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) a, b ayat (2)dan (3) UndangUndang

kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannnya dengan jabatan dan/atau pidana umum dalampenerapan pasal ini terjadi ketidakpastian penerapan hukuman dengan kata lainHalaman 14 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBRdilakukan penyeragaman hukuman sementara setiap pelaku tindak pidanamempunyai motif dan perilaku yang berbeda, sehingga dalam undang undangTindak Pidana Korupsi

pasal 3 setiap orang yang secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri Sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana denganpenjara seumur hidup atau atau pidana paling singkat 1 (Satu) tahun dan paling lama20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah).20.

menyebutkan bahwa Pemberhentiansebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d danPasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusanpengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, Nomor : 70/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg, tanggal 13 Nopember 2014, Penggugat dijatuhipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) subsider kurungan selama 1(satu) bulan karena melakukan tindak pidana korupsi

Pasal 3 jo.

Dengan demikian tidak terungkap adanya kerugian Negarasebagaimana dipersyaratkan dalam delik korupsi Pasal 3 UndangUndang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah danditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.Di dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa kata "dapat"sebelum

Tahun 1999 Tentang TindakPidana Korupsi Jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)Ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Ke1 KUHP dalam suratdakwaan PrimairMembebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaanPrimair.373 Menyatakan terdakwa BAHARUDDIN PASIN BinPASIN RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 JoPasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah

Sofyan Basri terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 joPasal 18 UndangUndang Nomor 31. tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair danmembebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan LebihSubsidair ;2.

saksi Fenymengenai harga bibit babi yang tidak sesuai dengan harga yangsebenarnya, pada hal seharusnya Terdakwa tidak terlibat sebagai pihakketiga untuk menyediakan bibit babi karena hal tersebut tidak sesuaidengan Petunjuk Pelaksanaan KUBE tahun 2016 dan Peraturan MenteriSosial No. 25 tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama.Menimbang, bahwa sepanjang mengenai pembuktian bahwa Terdakwatidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dankemudian terbukti melakukan tindak pidana korupsi

Pasal 3 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim tingkatbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim. tingkatpertama, karena telah sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas;Menimbang, bahwa namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Pengertian tersebut menunjukkan pelaku tindak pidana korupsiPasal 2 Ayat (1) berbeda dengan subjek pelaku tindak pidana korupsi Pasal 3;Bahwa sebagai konsekuensi dari pengertian tersebut, kata setiap orangsebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) adalah orang perorangan dalamkedudukan sebagai partikulir/swasta menjalankan tugas privat/pribadi.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Jo Pasal 18 Ayat UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang telah diubah dan di tambah dengan UndangUndang Nomor :20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 TahunPut No.35/Pid.Sus391999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP;Membebaskan Terdakwa HAMID BASALEM, M.M dari dakwaan PrimairPenuntut Umum;Menyatakan Terdakwa HAMID BASALEM, M.M terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 3 Jo.

UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang telah diubah dan di tambah dengan UndangUndang Nomor :20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP;Put No.35/Pid.SusTPK/2018/PT JAP40Membebaskan Terdakwa HAMID BASALEM, M.M dari dakwaan PrimairPenuntut Umum;Menyatakan Terdakwa HAMID BASALEM, M.M terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 3 Jo.

Menimbang, bahwadenganadanyafaktafakta hukum tersebut diatas makaMajelis Hakim Tingkat banding akanmengubahPutusanMajelis Hakim TingkatPertamasebagaimanaamarputusandibawahini;~ Menimbang,bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada keduatingkat peradilan.w Mengingat dan memperhatikan seluruh pasal dalam UndangUndangNomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undangundang Nomor46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

, Pasal 3 joPasal 18 ayat(1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) UndangUndangNomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor: 31 Tahun 1999 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana danketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;2 Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang

Berat ringannya pidana adalah wewenang Judex Facti ; Terdakwa terbukti melakukan tindak Pidana korupsi Pasal 3 jo Pasal 18 ayat(1) b UndangUndang No.31 Tahun 1999 jo UndangUndang No. 20 Tahun2001 ;Mengenai Memori Kasasi Terdakwa :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan Judex Facti tidaksalah menerapkan hukum, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaianhasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan,keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan

Terlawan telahmereseever melaporkan Turut Terlawan Ill Ke KomisiPemberantasan Korupsi Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggara Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi danNepotisme;Tanggapan atas dalil angka 4 dan 5 halaman 6.

dilakukan oleh Terdakwa TUBAGUS CHAERIWARDANA telah dimasukkan dalam berkas perkara yang dilimpahkan kePengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang teregister dengan Nomor Perkara : 99/PID.SUSTPK/2019/PN.Jkt.Pst.TURUT TERGUGAT merupakan Lembaga Negara yang dalammelaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas daripengarun kekuasaan manapun dan dibentuk dengan tujuan untukmeningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasantindak pidana korupsi

(Pasal 3 dan Pasal 4 UU 30/2002).Tugas dan kewenangan TURUT TERGUGAT dalam melakukan tindakanpemberantasan tindak pidana korupsi dalam konteks penyelidikan,penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi diatur dalamUU 30/2002, diantaranya Pasal 6 UU 30/2002 yang berbunyi :Pasal 6 UU 30/2002 :Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :Halaman 34 dari 52 hal.

dengan adanya faktafakta hukum tersebut diatas maka MajelisHakim Tingkat banding akan mengubah Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamasebagaimana amar putusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, makaterdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan.Mengingat dan memperhatikan seluruh pasal dalam UndangUndang Nomor: 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undangundang Nomor 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi

, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3)UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana dan ketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;Putusan No.42/PID.SUS/2014/ PTK.

Maka dari pada itu Penggugat( Debitur ) menyimpulkan bahwa;37.1.Bahwa Tergugat II ( Pemenang Lelang sekaligus pembeli) diduga kuatdan terindikasi melakukan Pidana ( korupsi ) dengan membantumemperkaya diri seseorang atau suatu badan usaha dalam hal iniadalah Pihak Tergugat ( kreditur, yang merugikan seseorang(memiskinkan) melanggar UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAKPIDANA KORUPSI, Pasal 3 yang berbunyi :Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri

mengalihkanataupun menangguhkan penahanan tersebut, maka adalah beralasanmemerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam keduaTingkat Peradilan ;Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang No. 31 tahun1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang No. 20 tahun 2001Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi

, Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang, Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;MENGADILI := Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;Hal. 46 dari 49 Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS= Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri