Ditemukan 54091 data
11 — 1
Bahwa perselisihan dan percekcokan disebabkan karena Tergugat murtadyaitu Tergugat kembali pada agama semula yakni agama Budha, dan seringmemukul Penggugat di hadapan anakanak Penggugat dan Tergugatsehingga mempengaruhi perkembangan jiwa anakanak;5.
SAKSI 1 , umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman diKabupaten Banyuwangi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagailbu Penggugat Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihandan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kembali pada agama Budha,dan sering memukul Penggugat di hadapan anak anak Penggugat danTergugat sehingga mempengaruhi perkembangan jiwa anak Bahwa
SAKSI 2 , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman diKabupaten Banyuwangi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagaiKakak Penggugat Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering tejadi perselisinandan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kembali pada agama Budha,dan sering memukul Penggugat di hadapan anak anak Penggugat danTergugat sehingga mempengaruhi perkembangan jiwa anak Bahwa
Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 mulai goyah, seringterjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kembali pada agamaBudha, dan sering memukul Penggugat di hadapan anak anak Penggugat danTergugat sehingga mempengaruhi perkembangan jiwa anak;2.
98 — 19
dengan biayabiaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.(3) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.bahwa Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 690/KMK.05/ 1996Tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk, menyatakan :Nilai Transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dalam hal:a. terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap jualbeli atau hargabarang impor yang mempengaruhi
harga barang yang bersangkutan;b. terdapat bagian dari hasil/pendapatan yang diperoleh importir atas penjualan, pemanfaatanatau pemakaian barang impor, kemudian disampaikan secara langsung atau tidak langsungkepada eksportir yang tidak ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnyadibayar;c. terdapat hubungan antara importir dan eksportir yang mempengaruhi harga; dan/ataud. terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor, selain pembatasanyang:i. diberlakukan atau diharuskan
oleh undangundang atau pihakpihak yang berwenang diDaerah Pabean;ii. membatasi wilayah geografis untuk penjualan kembali barang tersebut; dan/atauili. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial.
99 — 27
dengan biayabiaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.(3) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.bahwa Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 690/KMK.05/ 1996Tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk, menyatakan :Nilai Transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dalam hal:a. terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap jualbeli atau hargabarang impor yang mempengaruhi
harga barang yang bersangkutan;b. terdapat bagian dari hasil/pendapatan yang diperoleh importir atas penjualan, pemanfaatanatau pemakaian barang impor, kemudian disampaikan secara langsung atau tidak langsungkepada eksportir yang tidak ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnyadibayar;c. terdapat hubungan antara importir dan eksportir yang mempengaruhi harga; dan/ataud. terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor, selain pembatasanyang:i. diberlakukan atau diharuskan
oleh undangundang atau pihakpihak yang berwenang diDaerah Pabean;ii. membatasi wilayah geografis untuk penjualan kembali barang tersebut; dan/atauiii. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial.
32 — 3
Ceki dapat mengambil kartu yangtumpukan maupun kartu yang dibuang oleh pemain lain makapemain yang ceki tersebut menang berhak mengambil uangtaruhan Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) dan berhak menjadibandar yang mengocok kartu putaran berikutnya. apabila dalampermainan ceki kowah tersebut ada dari pemain yang 2 (dua)kali putaran atau lebih berturutturut menang disebut banjir,namun tidak mempengaruhi besar uang taruhan yang didapatpemain yang menang tersebut.
Ceki dapat mengambil kartu yangtumpukan maupun kartu yang dibuang oleh pemain lain makapemain yang ceki tersebut menang berhak mengambil uangtaruhan Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) dan berhak menjadibandar yang mengocok kartu putaran berikutnya. apabila dalampermainan ceki kowah tersebut ada dari pemain yang 2 (dua)kali putaran atau lebih berturutturut menang disebut banjir,namun tidak mempengaruhi besar uang taruhan yang didapat15pemain yang menang tersebut.
Ceki dapat mengambil kartu yangtumpukan maupun kartu yang dibuang oleh pemain lain makapemain yang ceki tersebut menang berhak mengambil uangtaruhan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan berhak menjadibandar yang mengocok kartu putaran berikutnya. apabila dalampermainan ceki kowah tersebut ada dari pemain yang 2 (dua)kali putaran atau lebih berturutturut menang disebut banjir,namun tidak mempengaruhi besar uang taruhan yang didapatpemain yang menang tersebut.
155 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 9 P/HUM/201719.20.21.mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilin yangterjadi secara terstruktur, sistematis dan masif sebagai objekpelanggaran TSM.
Putusan Nomor 9 P/HUM/201722.23.24.25.dimaksud pada Pasal 73 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) juncto Pasal187A ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016;Bahwa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang ataumateri lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihandan/atau Pemilin baik secara langsung ataupun tidak langsung adalahtermasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengajasebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dan Pasal 187A ayat(1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016;Bahwa
Pasal 73 ayat (4) dan Pasal 187A ayat (1) menempatkan frasadengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikandan/atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalankepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidaklangsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hakpilin, menggunakan hak pilin dengan cara tertentu sehingga suaramenjadi tidak sah, memilih calon tertentu sebagai bagian daripadaunsur pasal;Bahwa frasa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan
SUMUT/11/2016 tertanggal 21 Desember 2016(Bukti P5);Bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas PemilihanUmum Nomor 13 Tahun 2016 dimaknai oleh Badan PengawasPemilihan Umum Provinsi Sumatera sebagai objek pelanggaran TSMadalah perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang ataumateri lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihandan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, danmasif yang dilakukan secara langsung oleh Calon atau PasanganCalon;Bahwa Pasal 14 dan Pasal
Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hakpilih;b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehinggamengakibatkan suara tidak sah; danc. Mempengaruhi untuk memilin calon tertentu atau tidakmemilih calon tertentu.Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaransebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkansanksi pidana;Halaman 16 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017b.
101 — 28
dengan biayabiaya tertentu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3.(3) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.bahwa Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 690/KMK.05/1996 Tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk, menyatakan :Nilai Transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dalam hal:a. terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap jualbeli atauharga barang impor yang mempengaruhi
harga barang yang bersangkutan;b. terdapat bagian dari hasil/pendapatan yang diperoleh importir atas penjualan,pemanfaatan atau pemakaian barang impor, kemudian disampaikan secara langsungatau tidak langsung kepada eksportir yang tidak ditambahkan pada harga yangsebenarnya atau yang seharusnya dibayar;c. terdapat hubungan antara importir dan eksportir yang mempengaruhi harga; dan/ataud. terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor, selainpembatasan yang:i. diberlakukan atau diharuskan
oleh undangundang atau pihakpihak yangberwenang di Daerah Pabean;ii. membatasi wilayah geografis untuk penjualan kembali barang tersebut; dan/atauili. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial.
68 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 7 P/PAP/2018Bahwa Bawaslu RI berfungsi memeriksa dan memutuskan perkarasengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihnan sebagaimana yangdiamanatkan dalam Pasal 73 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016;Ayat (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/ataumembenkan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraPemilihan dan/atau Pemilih;Ayat (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawas/lu Provinsi dapatdikenai
pemilih;Menimbang berdasarkan pemeriksaan persidangan, diperoleh faktabahwa sebagian besar saksi menerangkan bahwa dalam pemberian uangatau materi lainnya tersebut, tidak ada unsur mempengaruhi pemilih.
Tatong Bara dalam pembayaran zakat tersebut hanya sendiri saja(bukan pasangan calon), bahwa dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016:Ayat (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/ataumembenkan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraPemilihan dan/atau Pemilih;Ayat (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapatdikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan
Tatong Bara berjalan bersamasama Calon WakilWalikota Nayodo Koerniawan, S.H. dan secara berpasangan dalammemberi uang atau materi lainnya pada masa kampanye, sehingga bisadikategorikan bisa melanggar Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal135A UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016;Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Pemeriksa Bawaslu RIberdasarkan uraian tersebut di atas, telah menyimpulkan bahwa faktamengenai tujuan untuk mempengaruhi pemilih sebagaimana ketentuanPasal 73 ayat (1) juncto Pasal 135A
Putusan Nomor 7 P/PAP/2018Tahun 2016, maka pembahasan tentang faktafakta yang terungkap dalamsidang pemeriksaan akan difokuskan unsurunsur dalam ketentuan tersebut;Bahwa menimbang unsurunsur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1)dan ayat (2) juncto Pasal 135A UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016,meliputi:Unsur subjektif:a) Calon dan/atau tim kampanye;b) Dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya;Unsur objektif:a) Tujuannya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan;b) Dilakukan secara
1.Christina Dijah Tri Susiwijanti Geffken
2.Raimar Geffken
88 — 29
nmnnananmnmma nnn Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2orang anak yaitU : 2222202 2 Caecilia Irawati Geffken, perempuan lahir di Muenchen, pada tanggal7 Desember 1999; 222222 nnn nnn nnn nnn nnn n nee Georg Yudhoyono Geffken, lakilaki lahir di Jakarta pada tanggal 9Desember 2004) 222222 non none n nn nnn nnn nnn nnn nine Bahwa saksi mengetahui sejak usia 4 tahun anak pertama paraPemohon yang bernama Caecilia Irawati Geffken mengalami gangguanproses tumbuh kembang yang mempengaruhi
nana nn enna nanan nnc nesBahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2orang anak yaitU : 2222 Caecilia Irawati Geffken, perempuan lahir di Muenchen, pada tanggal7 Desember 1999); 222222 n nn nnn nnn nnn n nen ne ee Georg Yudhoyono Geffken, lakilaki lahir di Jakarta pada tanggal 9Desember 2004) 222222 nnn none nnn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa saksi mengetahui sejak usia 4 tahun anak pertama paraPemohon yang bernama Caecilia lrawati Geffken mengalami gangguanproses tumbuh kembang yang mempengaruhi
satukesatuan dalam penetapan ini; 20ne neo ene nen nen nn ne eensTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ; n none nnn nen nnn nn nn nnnMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya padapokoknya mendalilkankan bahwa anak kandung para Pemohon yang bernamaCaecilia lrawati Geffken yang lahir di Muenchen, pada tanggal 7 Desember1999, sejak usia 4 (empat) tahun sampai saat ini mengalami gangguan prosestumbuh kembang yang mempengaruhi
Dan Para Pmohonmenerangkan alasan mengajukan penetapan pengampuan ini karena anakpemohon dimaksud sejak kecil mengalami gangguan proses tumbuh kembangyang mempengaruhi kemampuan berpikir (dungu) dan tidak mampu melakukantugas sederhana ataupun memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanminum secara mandiri, dan memerlukan bantuan orang lain secara penuhuntuk perawatan dirinya serta tidak mampu melakukan hukumnya ;Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon juga menerangkanbahwa selanjutnya keadaan anak
berpikir, pengambilan keputusan dan kemandirian yangmengganggu fungsi sehari hari dalam beraktivitas maupun dalamhubungan secara sosial Termohon Pengampuan tidak lagi memilikikecakapan untuk melakukan segala tindakan hukum; Bahwa menurut surat keterangan dari Tim Pemeriksa dari Devisi PsikiatriForensik, Departemen Psikiatri, Rumah sakit Cipto Mangunkusumo(RSCM)/Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang memeriksaTermohon Pengampuan yang bersangkutan mengalami gangguan prosestumbuh kembang yang mempengaruhi
13 — 0
Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukuntentram, dan harmonis, namun sejak sejak 2010 rumah tangga antaraPenggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan:e Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.e Tergugat tidak memberi nafkah untuk keluarga.e Tergugat sering minumminuman keras, sehingga mempengaruhi perilakuTergugat.5.
perpisahanPenggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 1tahun 7 bulan ;Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernahkelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena di antara Penggugatdan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena ;Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugattidak memberi nafkah untuk keluarga, Tergugat sering minumminuman keras,sehingga mempengaruhi
dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 1tahun 7 bulan ; Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernahkelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;e Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena di antara Penggugatdan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena ;Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugattidak memberi nafkah untuk keluarga, Tergugat sering minumminuman keras,sehingga mempengaruhi
berdasarkan bukti P.1, maka telah terbukti menuruthukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yangpada pokoknya adalah bahwa sejak sejak 2010 antara Penggugat dengan Tergugatmulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat seringmelakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah untukkeluarga, Tergugat sering minumminuman keras, sehingga mempengaruhi
12 — 1
Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukuntentram, dan harmonis, namun sejak 201lrumah tangga antara Penggugat danTergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan: Antara keluarga besar Penggugat dan Tergugat seringterjadi konflik dan ketidak cocokan, sehingga mempengaruhi hubungan antraPenggugat dan Tergugat ;5.
tinggal di XXXX Surabaya, kemudian terjadi perpisahan Penggugat danTergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 1 bulan ;Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatansaling mengunjungi atau rukun kembali;Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena di antara Penggugat danTergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena ; Antarakeluarga besar Penggugat dan Tergugat sering terjadi konflik dan ketidakcocokan, sehingga mempengaruhi
tinggal di XXXXSurabaya, kemudian terjadi perpisahan Penggugat danTergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 1 bulan ;Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatansaling mengunjungi atau rukun kembali; Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena di antara Penggugat danTergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena ; Antarakeluarga besar Penggugat dan Tergugat sering terjadi konflik dan ketidakcocokan, sehingga mempengaruhi
maka Tergugat harus dinyatakan tidakhadir;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka telah terbukti menurut hukumbahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinanyang sah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang padapokoknya adalah bahwa sejak 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadiperselisihan dan pertengkaran disebabkan Antara keluarga besar Penggugat dan Tergugatsering terjadi konflik dan ketidak cocokan, sehingga mempengaruhi
11 — 3
Bahwa, sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugatmulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugatsering konsumsi narkoba sehingga mempengaruhi nafkah dalam rumahtangga meskipun Tergugat bekrja namun hasilnya hanya digunakan untuknarkoba;6.
Timur, Propinsi Kalimantan Tengah,sebagai tempat kediaman terakhir; Bahwa, setahu saksi seja awal menikah rumah tangga Penggugatdan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran danTergugat berkata kasar kepada Penggugat; Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsungpertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat seringkonsumsi minuman keras dan obatobat terlarang; Bahwa, Tergugat konsumsi minuman keras dan obatobatterlarang sehingga mempengaruhi
Kecamatan Baamang,Kabupaten Kotawaringin sebagaimana pasal 2 ayat (2) Undang nomor 1 tahung1974 tentang perkawinan jo. pasal 5 Kompilasi Hukun Islam, oleh karenanyadinyatakan bahwa Penggugat mempunyai kedudukan hukum (/egal standing)untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannyasejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidakharmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering konsumsinarkoba sehingga mempengaruhi
pokoknya menguatkan dalildalil gugatanPenggugat;Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat menerangkanPenggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat menerangkan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal pernikahanPenggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan Tergugat konsumsi minuman kerasa dan obetobat terlarang,sehingga mempengaruhi
Spt Bahwa, konflik rumah tangga tersebut keluarga sudah menasehatiPenggugat dan Tergugat, agar tidak bercerai dan kembali membina rumahtangga yang lebih baik lagi, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, MajelisHakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonisdari sejak awal pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan Tergugat konsumsi minumminuman keras dan obatabat terlarangsehingga mempengaruhi nafkah dalam rumah
103 — 28
dengan biayabiaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.(3) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.bahwa Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 690/KMK.05/ 1996Tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk, menyatakan :Nilai Transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dalam hal:a. terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap jualbeli atau hargabarang impor yang mempengaruhi
harga barang yang bersangkutan;b. terdapat bagian dari hasil/pendapatan yang diperoleh importir atas penjualan, pemanfaatanatau pemakaian barang impor, kemudian disampaikan secara langsung atau tidak langsungkepada eksportir yang tidak ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnyadibayar;c. terdapat hubungan antara importir dan eksportir yang mempengaruhi harga; dan/ataud. terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor, selain pembatasanyang:i. diberlakukan atau diharuskan
oleh undangundang atau pihakpihak yang berwenang diDaerah Pabean;ii. membatasi wilayah geografis untuk penjualan kembali barang tersebut; dan/atauiii. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial.
Terbanding/Terdakwa : Nurjaman Alias Nur JM Bin Ano Suparno
125 — 54
diLingkungan Bojongsari Rt. 004 Rw. 012 Kelurahan Maleber KecamatanCiamis Kabupaten Ciamis atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masihtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkaranya, Yang dengan sengaja melakukanHalaman 1 dari 9 halaman putusan Nomor 207/PID.SUS/2018/PT BDGperbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materilainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secaralangsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi
dan uang sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) tersebut untuk mempengaruhi saksi Toharidan saksi Syamsul Munir agar memilih atau mencoblos pasangan calon nourut 2.Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 207/PID.SUS/2018/PT BDGPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 187 A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) huruf c UndangUndang RI Nomor10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 1tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor
Menyatakan terdakwa NURJAMAN ALIAS NUR JM BIN ANO SUPARNObersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatanmelawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnyasebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsungataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calontertentu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 A ayat(1) jo Pasal 73 ayat (4) huruf c UndangUndang RI Nomor 10 Tahun 2016tentang perubahan kedua atas UndangUndang
Menyatakan terdakwa NURJAMAN ALIAS NUR JM BIN ANO SUPARNO,telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukummenjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagaiimbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsungataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilihcalon tertentu sesuai dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum;2.
banding yangHalaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 207/PID.SUS/2018/PT BDGdiajukan Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggiberpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim TingkatPertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukanperbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang ataumeteri lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baiksecara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi
118 — 23
tentang Nilai Pabean untuk PenghitunganBea Masuk menyebutkan: Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dapat diterima sebagai Nilai Pabean sepanjang memenuhi persyaratansebagai berikut:tidak terdapat pembatasanpembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barangimpor selain pembatasanpembatasan yang:diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku didalam Daerah Pabean;membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan;atautidak mempengaruhi
pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksiatau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutantidak dapat ditentukan Nilai Pabeannya;tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yangharus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapatditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;dantidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 angka 3, yang mempengaruhi
tersebut di atas Majelis berpendapat pola perdagangantersebut dikendalikan oleh pihak ketiga (United Impact), sehingga memenuhi unsurimportasi yang dilakukan oleh orang saling berhubungan atau berhubungansebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 3 (f) Permenkeu 160/PMK.04/2010 tentangNilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;bahwa setelah dilakukan tes harga oleh Terbanding sesuai Lampiran Ill angka 3cPermenkeu 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk,ternyata hubungan tersebut mempengaruhi
harga transaksi, sehingga terdapathubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang;bahwa karena terdapat hubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhiharga maka berakibat nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan dapat diterimasebagai Nilai Pabean sebagaimana disebutkan pasal 7 ayat (1.d) Permenkeu 160 /PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;bahwa berdasarkan halhal tersebut metode tidak dapat digunakan untukmenetapkan harga sehingga penetapan Terbanding
102 — 30
dengan biayabiaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.(3) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.bahwa Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 690/KMK.05/ 1996Tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk, menyatakan :Nilai Transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dalam hal:a. terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap jualbeli atau hargabarang impor yang mempengaruhi
harga barang yang bersangkutan;b. terdapat bagian dari hasil/pendapatan yang diperoleh importir atas penjualan, pemanfaatanatau pemakaian barang impor, kemudian disampaikan secara langsung atau tidak langsungkepada eksportir yang tidak ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnyadibayar;c. terdapat hubungan antara importir dan eksportir yang mempengaruhi harga; dan/ataud. terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor, selain pembatasanyang:i. diberlakukan atau diharuskan
oleh undangundang atau pihakpihak yang berwenang diDaerah Pabean;ii. membatasi wilayah geografis untuk penjualan kembali barang tersebut; dan/atauiii. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial.
144 — 769 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 9 P/HUM/201719.20.21.mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilin yangterjadi secara terstruktur, sistematis dan masif sebagai objekpelanggaran TSM.
Putusan Nomor 9 P/HUM/201722.23.24.25.dimaksud pada Pasal 73 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) juncto Pasal187A ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016;Bahwa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang ataumateri lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihandan/atau Pemilin baik secara langsung ataupun tidak langsung adalahtermasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengajasebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dan Pasal 187A ayat(1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016;Bahwa
Pasal 73 ayat (4) dan Pasal 187A ayat (1) menempatkan frasadengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikandan/atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalankepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidaklangsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hakpilin, menggunakan hak pilin dengan cara tertentu sehingga suaramenjadi tidak sah, memilih calon tertentu sebagai bagian daripadaunsur pasal;Bahwa frasa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan
SUMUT/11/2016 tertanggal 21 Desember 2016(Bukti P5);Bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas PemilihanUmum Nomor 13 Tahun 2016 dimaknai oleh Badan PengawasPemilihan Umum Provinsi Sumatera sebagai objek pelanggaran TSMadalah perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang ataumateri lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihandan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, danmasif yang dilakukan secara langsung oleh Calon atau PasanganCalon;Bahwa Pasal 14 dan Pasal
Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hakpilih;b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehinggamengakibatkan suara tidak sah; danc. Mempengaruhi untuk memilin calon tertentu atau tidakmemilih calon tertentu.Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaransebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkansanksi pidana;Halaman 16 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017b.
104 — 26
dengan biayabiaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.(3) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.bahwa Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 690/KMK.05/ 1996Tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk, menyatakan :Nilai Transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dalam hal:a. terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap jualbeli atau hargabarang impor yang mempengaruhi
harga barang yang bersangkutan;b. terdapat bagian dari hasil/pendapatan yang diperoleh importir atas penjualan, pemanfaatanatau pemakaian barang impor, kemudian disampaikan secara langsung atau tidak langsungkepada eksportir yang tidak ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnyadibayar;c. terdapat hubungan antara importir dan eksportir yang mempengaruhi harga; dan/ataud. terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor, selain pembatasanyang:i. diberlakukan atau diharuskan
oleh undangundang atau pihakpihak yang berwenang diDaerah Pabean;ii. membatasi wilayah geografis untuk penjualan kembali barang tersebut; dan/atauiii. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial.
230 — 180
Menyatakan Terdakwa SYAHRIL EFENDI BIN CIK ASAN, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemberikan uang sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesiasecara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calontertentu sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum.2.
19 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.Bahwa pengertian dengan sengaja, mempengaruhi dan melakukan, majelishakim memberi pendapat dan pertimbangan yuridisnya sebagai berikut : Bahwa didalam KUHP pengertian sengaja tidak ada dirumuskan secaraotentik maka untuk mengetahui pengertian sengaja dapat dilihat dalammemori penjelasan memorie van toelicting (wvs) Belanda tahun 1886yang mempunyai arti bagi KUHP Indonesia , karena kuhp bersumber dariWVS belanda.
Unsur mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendakitetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengajadengan kepastian terjadi.
padahal perbuatan pelaku dilakukansecara bersama dengan niat dan tujuan yang sama untuk melakukanperbuatan pidana money politics dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilihagar memilin Pasangan Calon nomor urut 3 Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Lahat, hal ini membuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukansecara terencana dan pelaku lebih dari satu orang.
melakukanperbuatan pidana money politic dengan tujuan mempengaruhi pemilihagar memilih pasangan calon nomor urut 3 Bupati dan Wakil Bupati KabLahat, hal ini membuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secaraterencana dan pelaku lebih dari 1 (Satu) orang, hal ini merupakan suatupertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengambilkeputusan.Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.
107 — 29
ditambah dengan biayabiaya tertentu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3.Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.bahwa Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :690/KMK.05/ 1996 Tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk,menyatakan :Nilai Transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dalam hal:terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap jualbeli atauharga barang impor yang mempengaruhi
harga barang yang bersangkutan;terdapat bagian dari hasil/pendapatan yang diperoleh importir atas penjualan,pemanfaatan atau pemakaian barang impor, kemudian disampaikan secaralangsung atau tidak langsung kepada eksportir yang tidak ditambahkan pada hargayang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;terdapat hubungan antara importir dan eksportir yang mempengaruhi harga;dan/atauterdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor, selainpembatasan yang:i diberlakukan atau diharuskan oleh
undangundang atau pihakpihak yangberwenang di Daerah Pabean;ii. membatasi wilayah geografis untuk penjualan kembali barang tersebut;dan/atauil. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial.
114 — 42
dengan biayabiaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.(3) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.bahwa Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 690/KMK.05/ 1996Tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk, menyatakan :Nilai Transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dalam hal:a. terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap jualbeli atau hargabarang impor yang mempengaruhi
harga barang yang bersangkutan;b. terdapat bagian dari hasil/pendapatan yang diperoleh importir atas penjualan, pemanfaatanatau pemakaian barang impor, kemudian disampaikan secara langsung atau tidak langsungkepada eksportir yang tidak ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnyadibayar;c. terdapat hubungan antara importir dan eksportir yang mempengaruhi harga; dan/ataud. terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor, selain pembatasanyang:i. diberlakukan atau diharuskan
oleh undangundang atau pihakpihak yang berwenang diDaerah Pabean;ii. membatasi wilayah geografis untuk penjualan kembali barang tersebut; dan/atauiii. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial.