BANGUN BUMI INDAH, tanggal 26Agustus 2008;4.2 Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.037/DESDM/11/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiKepada PT. BANGUN BUMI INDAH, tanggal 31 Maret 2010;4.3 Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/166/KLH/XI/ 2011Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Biyih Nikel DiDesa Taminusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali ProvinsiSulawesi Tengah Oleh PT.

BuktiP33 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.009/DESDM/VII/2010tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT.Bangun Bumi Indah Tanggal 30 Juli 2010;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil sanggahannya, Termohon telahmengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda T1 bermeteralcukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya berupa Keputusan BupatiMorowali Utara Nomor: 188.45/KEPB.MU/0082/IV/2015 Tentang Pencabutan Izin UsahaPertambangan

Putusan Perkara No.32/P/FP/2020/PTUN.PLMorowali Utara) berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.009/DESDM/VII/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganEksplorasi Kepada PT. Bangun Bumi Indah tanggal 30 Juli 2010 dan KeputusanBupati Morowali Nomor: 540.3/SK.003/DESDM/I/2012 tentang PersetujuanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi kepada PT.

Bahwa sebelum menjalankan usaha PEMOHON tersebut, PEMOHONtelah melaksanakan segala kewajiban perizinan pertambangan dan telahmengurus syaratsyarat yang diwajibkan untuk mendapatkan izin terkaitkegiatan usahanya dan kemudian PEMOHON telah mendapatkan Izin UsahaPertambangan (IUP) Eksplorasi dari BUPAT MOROWALI sebagaimanaKeputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/S.K.071/DESDM/IV/2010 tanggal30 April 2010 tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGANEKSPLORASI KEPADA CV. TIGA DARA;5.

TIGADARA Nomor 348 Tanggal 21 Desember 2016 (Fotokopi sesuaisalinan resmi) Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.071/DESDM/1U/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi kepada CV. TIGA DARA (Fotokopisesuai legalisir) Surat Direktur CV. Tiga Dara Nomor 023/DirTD/0415 tanggal 15April 2015 Perihal Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasimenjadi IUP Operasi Produksi CV.

sampai dengan 2017 (Fotokopi sesuai fotokopi) Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopisurat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atauHalaman 13 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor22/P/FP/2020/PTUN.PLfotokopinya serta selanjutnya telah diberi tanda Bukti T1 sampai dengan Bukti T3 sebagai berikut: Tanggapan Termohon Perkara Nomor 22/P/FP/2020/PTUN.PLtertanggal 3 Desember 2020 (Fotokopi sesuai asli)Ls T1 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2

Tiga Dara dalam melaksanakan kegiatan pertambangan bijih nikel di Desa Tambale, Kecamatan Mamosalato didasarkan pada Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.071/DESDM/IV/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Tiga Dara, tanggal 30 April 2010;: bahwa setelah diundangkannya UndangUndang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka lokasi dari kegiatan pertambangan bijih nikel CV.

Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.071/DESDM/IV/2010tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. TigaDara, tanggal 30 April 2010;b. Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor: 3 tanggal 5 Januari 2004yang dibuat oleh dan dihadapan Jao Yuliana, S.H., Notaris di Palu;c. Akta Masuk Sebagai Pesero, Keluar dari Perseroan dan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan Komanditer C.V.

SK.37/HGU/DA/73 tanggal 24 Mei 1973 dan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa TengahNomor SK. 540.2/429/1/401/33/98 tanggal 5 Juni 1998, Tergugat III menolakdengan tegas.Halaman 54 dari halaman 93 Putusan No. 108/Pdt/G/2017/PN.

SK.37/HGU/DA/73 tanggal 24 Mei 1973 dan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Tengah Nomor SK. 540.2/429/1/401/33/98 tanggal 5Juni 1998 yang kemudian olehTergugat III diberikan perpanjangan hak selama 25 tahun berdasarkanSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Tengah Nomor SK. 540.2/429/1/401/33/98 tanggal 5Juni 1998, yang mana pemberian perpanjangan hak dimaksudberlangsung sampai dengan 31 Desember 2023.b.

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiJawa Tengah No.SK.540.2/429/1/401/33/98, tanggal 5 Juni 1998, diberi tandabukti P8;9.

Keputusan Kanwil BPNProp.Jawa tengah No.SK.540.2/429/1/401/33/98 tanggal 5 Juni 1998, peluditinjau kembali sebagian seluas 15.9813 Ha. Untuk dikembalikan kedudukansemula menjadi tanah Negara bekas Erfpach Verp.

KeputusanKanwil BPN Prop.Jawa tengah No.SK.540.2/429/1/401/33/98 tanggal 5 Juni1998, pelu ditinjau kembali sebagian seluas 15.9813 Ha. Untuk dikembalikankedudukan semula menjadi tanah Negara bekas Erfpach Verp.

Kode Wilayah MW173, berlokasi di DesaTamainusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten dahulu Kabupaten Morowalisekarang Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah;(5.2) Bahwa Penggugat memperoleh Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukanoleh perundangundangan, termasuk izinizin terdahulu sebagai berikut: Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagaimana dalamHalaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.PLKeputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2

/SK.016/DESDM/XII/2008tanggal 30 Desember 2008; Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin UsahaPertambangan Eksplorasi sebagaimana dalam Keputusan BupatiMorowali Nomor: 540.2/SK.025/DESDM/III/2010 tanggal 31 Maret 2010;(5.3) Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2013Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi SulawesiTengah, Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT.

INCO/PT.Vale, hal ini karena Wilayah Pertambangan Penggugat telah dikuasaisejak akhir tahun 2008 berdasarkan Kuasa Pertambangan Eksplorasisebagaimana dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.016/DESDM/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 kemudianPenyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin UsahaPertambangan Eksplorasi sebagaimana dalam Keputusan BupatiMorowali Nomor: 540.2/SK.025/DESDM/III/2010 tanggal 31 Maret 2010dengan luas semula adalah 451 Ha;(5.24) Bahwa dengan adanya izinizin

Cipta Hutama Maranti tertanggal 09 April2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.016/DESDM/XII/2008tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT.Cipta Hutama Maranti tanggal 30 Desember 2008 (fotokopi sesuaidengan asli); 10.P10Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.003/DESDM/V1/2011tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha PertambanganEksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksikepada PT.

P16 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.025/DESDM/III/2010tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasimenjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.

Bahwa Penggugat telah berinvestasi dan memulai kegiatan pertambangansejak menerima Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.010/DESDM//II/2010 TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHAPERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT.

Trinusa DharmaUtama tanggal 24 November 2011 (fotokopi sesuai asli);: Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.010/DESDMI/II/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganEksplorasi kepada PT. Trinusa Dharma Utama tanggal 16Februari 2010 (fotokopi dari fotokopi);: Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor:540/7905MINERBA/DMM, tanggal 5 Maret 2019, Perihal StatusIUP PT. Trinusa Dharma Utama, ditujukan kepada Direktur UtamaPT.

pertimbangan hukum berikutini:Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang diwakili olehDirektur Utamanya atas nama Tanjung Slamet Riyanto, S.H., berdasarkan AnggaranDasarnya yaitu Akta No. 14 tanggal 17 Januari 2003 yang telah di rubahHal 40 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PLberdasarkan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, No. 04tanggal 06 Juli 2011 (vide bukti P17);Bahwa Penggugat memiliki Persetujuan Izin Usaha PertambanganEksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2

Bahwa Penggugat telah memiliki Persetujuan Izin Usaha PertambanganEksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.010/DESDMI/II/2010 tanggal 10 Februari 2010 dan kemudianditindak lanjuti dengan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha PertambanganEksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkanSurat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.001/DESDM/xXI/2011,tanggal 24 November 2011 (vide bukti tertulis P2, P3);3.

Selanjutnya setelah berlakunya UndangUndang Nomor 4 Tahun2009 tentang Mineral dan Batubara, Seluruh Kuasa Pertambangan(KP) berubah nama menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan tidakterkecuali Kuasa Pertambangan (KP) milik Penggugat berubah menjadiIzin Usaha Pertambangan, sebagaimana Surat Keputusan BupatiMorowali Nomor: 540.2/SK.004/DESDM/I/2011 tentang PersetujuanRevisi Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin UsahaPertambangan Eksplorasi kepada PT.

BuktiP2 : Keputusan Bupati MorowaliNomor: 540.2/SK.004/ DESDM/I/2011 tentang PersetujuanHalaman 20 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 22/G/2020/PTUN.PLRevisi Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin UsahaPertambangan Eksplorasi kepada PT. Fajar MatarapeMining, tanggal 26 Januari 2011 (Fotokopi sesuaiFotokopi);3.

BuktiT3 : Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.004/DESDM/I/2011 tentang Persetujuan RevisiKuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin UsahaPertambangan Eksplorasi kepada PT. Fajar MatarapeMining, tanggal 26 Januari 2011 (Fotokopi sesuai fotokopi);4. BuktiT4 : Keputusan Bupati Morowall Nomor: 18815/SK0867/Tamben/07 tentang Pemberian Kuasa PertambanganEksplorasi kepada CV.

Fajar Matarape Mining (in casu Penggugat) memperolehpersetujuan revisi kKuasa pertambangan eksplorasi menjadi izin usahapertambangan eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.004/DESDM//I/2011 tanggal 26 Januari 2011 (vide bukti P2=buktiT3), yang selanjutnya Penggugat mendapat Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.3/SK.001/DESDM//II/2012 tanggal 13 Februari 2012

KIMBERWAN INTERBUANA tertanggal26 Oktober 2012;Bahwa sebelum memperoleh IUP Operasi Produksi, telah pulaHalaman 11 dari 50 Halaman Putusan Perkara Nomor: 14/G/TF/2021/PTUN.PLdidahului dengan pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasisebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.3/SK.532/DESDM/XI/2008 serta Penyesuaian Kuasa PertambanganEksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepadaPenggugat sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.357/DESDM/X1/201 0;Bahwa dengan adanya KP

Kimberwan Interbuana, Tanggal 26Oktober 2012 beserta dokumen pendukungnya diantaranya KuasaPertambangan Eksplorasi sebagaimana Keputusan Bupati MorowaliNomor: 540.3/SK.532/DESDM/XI/2008 serta Penyesuaian KuasaPertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasikepada Penggugat sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.357/DESDM/XI/2010 kepada Pemerintah Provinsi SulawesiTengah;Bahwa sebagai suatu istilah yuridik, tindakan atau perbuatanmenurut Penggugat haruslah dimaknai

KIMBERWAN INTERBUANA, Tanggal 26Oktober 2012 beserta dokumen pendukungnya, diantaranya KuasaPertambangan Eksplorasi sebagaimana Keputusan Bupati MorowaliNomor: 540.3/SK.532/DESDM/XI/2008 serta Penyesuaian lKuasaHalaman 15 dari 50 Halaman Putusan Perkara Nomor: 14/G/TF/2021/PTUN.PLPertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasikepada Penggugat sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.357/DESDM/XI/2010 kepada Pemerintah Provinsi SulawesiTengah.Bahwa oleh karena Tindakan

KIMBERWAN INTERBUANA, Tanggal 26Oktober 2012 beserta dokumen pendukungnya diantaranya KuasaPertambangan Eksplorasi sebagaimana Keputusan Bupati MorowaliNomor: 540.3/SK.532/DESDM/XI/2008 serta Penyesuaian lKuasaPertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasikepada Penggugat sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.357/DESDM/XI/2010 kepada Pemerintah Provinsi SulawesiTengah adalah bertentangan dengan ketentuan perundangundanganserta Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kanwil Badan PertanahanNasional Jawa Tengah Nomor 540.2/429/1/401/33/98 tanggal 5 Juni 1998 (buktiP3) Penggugat telah mendapatkan perpanjangan atas Hak Guna Usaha Candidan Kenteng aquo dengan masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2023(selama 25 tahun), Penggugat telah memanfaatkan sebagai usaha perkebunandan peternakan sesuai dengan tahapan kegiatan pemanfaatan lahan yangdituangkan dalam proposal pembangunan kebun sebagai persyaratan pada saatmengajukan Permohonan

No. 03 PK/TUN/2009.Desa Candi dan Desa Kenteng, Kecamatan Ambarawa, KabupatenSemarang, Propinsi Jawa Tengah yang telah diperpanjang dengan SuratKeputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah No.540.2/429 /1/401/22/98 tanggal 5 Juni 1998 (bukti P3) sampai dengan 31Desember 2023 sebagai tanda bukti yang sah dan dikeluarkan oleh Pejabatyang berwenang ;Menimbang, bahwa dalam sengketa kepemilikan atas tanahsedemikian itu, maka sengketa hak tersebut harus diputuskan oleh HakimPerdata terlebih

oleh Tergugat Ill diberikan perpanjangan hak selama 25 tahunberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Tengah Nomor SK. 540.2/429/1/401/33/98 tanggal 5Juni 1998, yang pemberian perpanjangan hak dimaksud berlangsungsampai dengan 31 Desember 2023, akan tetapi sebelum haknya berakhir,tanggal 29 Januari 2001 Hak Guna Usaha Nomor 1/ Candi dan Hak GunaPutusan No. 375/PDT/2018/PT.

Pertama: Mencabut SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Tengah tanggal 5 Juni 1998 Nomor SK.540.2/429/1/401/33/98 danmenyatakan tanahnya kembali ke dalam status semula.b. Kedua: Membatalkan Hak Guna Usaha Nomor 1/Candi dan Hak Guna UsahaNomor 1/Kenteng dan menyatakan sertipikatnya tidak berlaku lagi sebagai tandabukti hak atas tanah yang sah.c.

SK.37/HGU/DA/73 tanggal 24 Mei 1973 dan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Tengah Nomor SK. 540.2/429/1/401/33/98 tanggal 5 Juni 1998yang kemudian olehTergugat III diberikan perpanjangan hak selama 25 tahun berdasarkanSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Tengah Nomor SK. 540.2/429/1/401/33/98 tanggal 5 Juni1998, yang mana pemberian perpanjangan hak dimaksud berlangsungsampai dengan 31 Desember 2023..

Bahwa inti isi dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 6V2001 tanggal 29 Januari 2001, antara lain:1) Pertama, Mencabut SK Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Tengah tanggal 5 Juni 1998 NomorSK.540.2/429/1/401/33/98 dan menyatakan tanahnya kembali kedalam status semula.2) Kedua, Membatalkan Hak Guna Usaha Nomor 1/Candi dan HakGuna Usaha Nomor 1/Kenteng masingmasing atas nama PT.

Keputusan Kanwil BPNProp.Jawa tengah No.SK.540.2/429/1/401/33/98 tanggal 5 Juni 1998, perluditinjau Kembali sebagian seluas 15.9813 Ha.

Bahwa PEMOHON adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan(IUP) dengan lokasi penambangannya seluas : 1.305 Ha, terletak diDesa TAmainusi, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali ,Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana berdasarkan pada dokumendokumen antara lain :4.1 Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.004/DESDM/ III/2011 Tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Kepada PT.LATANINDO MINING,tanggal 24 Maret 2011;4.2 Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.3/SK.031/DESDM/X/ 2012 Tentang

Bukti P13 : Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.004/DESDM/III/2011 tentang Persetujuan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT.

LATANINDOMINING yang terletak di Kecamatan Soyo Jaya;Kedua : Bahwa BUPATI MOROWALI dengan Keputusan Nomor:540.2/SK.004/DESDM/III/2011 tanggal 24 Maret 2011, telahmenerbitkan Persetujuan Izin Usaha PertambanganEksplorasi Kepada PT.

KIMBERWAN INTERBUANA tertanggal26 Oktober 2012;Bahwa sebelum memperoleh IUP Operasi Produksi, telah pulaHalaman 11 dari 50 Halaman Putusan Perkara Nomor: 14/G/TF/2021/PTUN.PLdidahului dengan pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasisebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.3/SK.532/DESDM/XI/2008 serta Penyesuaian Kuasa PertambanganEksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepadaPenggugat sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.357/DESDM/X1/201 0;Bahwa dengan adanya KP

Kimberwan Interbuana, Tanggal 26Oktober 2012 beserta dokumen pendukungnya diantaranya KuasaPertambangan Eksplorasi sebagaimana Keputusan Bupati MorowaliNomor: 540.3/SK.532/DESDM/XI/2008 serta Penyesuaian KuasaPertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasikepada Penggugat sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.357/DESDM/XI/2010 kepada Pemerintah Provinsi SulawesiTengah;Bahwa sebagai suatu istilah yuridik, tindakan atau perbuatanmenurut Penggugat haruslah dimaknai

KIMBERWAN INTERBUANA, Tanggal 26Oktober 2012 beserta dokumen pendukungnya, diantaranya KuasaPertambangan Eksplorasi sebagaimana Keputusan Bupati MorowaliNomor: 540.3/SK.532/DESDM/XI/2008 serta Penyesuaian lKuasaHalaman 15 dari 50 Halaman Putusan Perkara Nomor: 14/G/TF/2021/PTUN.PLPertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasikepada Penggugat sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.357/DESDM/XI/2010 kepada Pemerintah Provinsi SulawesiTengah.Bahwa oleh karena Tindakan

KIMBERWAN INTERBUANA, Tanggal 26Oktober 2012 beserta dokumen pendukungnya diantaranya KuasaPertambangan Eksplorasi sebagaimana Keputusan Bupati MorowaliNomor: 540.3/SK.532/DESDM/XI/2008 serta Penyesuaian lKuasaPertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasikepada Penggugat sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.357/DESDM/XI/2010 kepada Pemerintah Provinsi SulawesiTengah adalah bertentangan dengan ketentuan perundangundanganserta Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik

BuktiP11 : Keputusan Bupati MorowaliNomor: 540.2/SK040/DESDM/IV/2010 tentang PersetujuanIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. CahayaTimur, tanggal 30 April 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);12. BuktiP12 : Keputusan Bupati MorowaliNomor: 660.1/040/KLH/III/2012 tentang Izin LingkunganAtas Kegiatan Penambangan Bijin Nikel Di Desa GandaGanda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali ProvinsiSulawesi Tengah oleh CV.

Bukti T2 : Keputusan Bupati MorowaliNomor: 540.2/SK040/DESDM/IV/2010 tentang PersetujuanIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. CahayaTimur tanggal 30 April 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);2.

CAHAYA TIMUR yangterletak di Kecamatan Petasia;Kedua : bahwa BUPATI MOROWALI dengan Keputusan Nomor:540.2/SK 040/DESDM/IV/2010 tanggal 30 April 2010, telahmenerbitkan Persetujuan Izin Usaha PertambanganEksplorasi Kepada CV. CAHAYA TIMUR;Ketiga : bahwa BUPATI MOROWALI dengan Keputusan Nomor:540.3/SK 23/DESDM/III/2012 tanggal 12 Maret 2012, telahmenerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Kepada CV.

Dan Bahkan sebelum Penggugatmendapatkan IUP Operasi Produksi PT Tiga Baji tersebut, Penggugattelah mengeluarkan biaya dan tenaga yang sangat besar dalam rangkamelaksanakan kegiatan eksplorasi dan melaksanakan kewajibankewajiban Penggugat di atas IUP Eksplorasi seluas 663 Ha, yangdiperoleh Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Morowali No.540.2/SK.052/DESDM/IV/2010 tertanggal 30 April 2010 tentangPersetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Kepada

188.45/SK.0319/DESDM/2008 tentang Pemberian KuasaPertambangan Eksplorasi Kepada PT Tiga Baji, tanggal 15 Desember2008, seluas 1.000 hektar di Kecamatan Menui Kepulauan;e Penggugat menerima Keputusan Bupati Morowali Nomor540.2/SK.052/DESDMI/IV/2010 tentang Persetujuan Revisi KuasaPertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan EksplorasiKepada PT Tiga Baji, tanggal 30 April 2010, seluas 663 hektar di DesaMatarape, Kecamatan Menui Kepulauan;e Penggugat menerima Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2

OperasiProduksi kepada PT Tiga Baji, tanggal 20 Januari 2009, danlampirannya (Sesuai dengan asili);Keputusan Bupati Morowali Nomor:188.45/SK.0829/Tamben/67 tentang Pemberian KuasaPertambangan Penyelidikan Umum kepada PT Tiga Baji,tanggal 26 November 2007, dan lampirannya (tanpa asli);Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.0319/DESDM/2008 tentang Pemberian Kuasa PertambanganEksplorasi kepada PT Tiga Baji, tanggal 15 Desember 2008,dan lampirannya (tanpa asli);Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2

/SK.052/DESDM/IV/2010 tentang Persetujuan Revisi KuasaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganEksplorasi kepada PT Tiga Baji, tanggal 30 April 2010 (tanpaasli);Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.005/DESDM/I/2011 tentang Revisi Izin Usaha PertambanganEksplorasi Kepada PT Tiga Baji, tanggal 26 Januari 2011, danlampirannya (tanpa asli);Halaman 28 Putusan No. 22/G/2019/PTUN.PL10.

Pemberian IUP Eksplorasi Nomor: 540.2/SK.013/DESDM/X/2009 tentangPersetujuan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. BUMIKALAENA PERSADA tanggal 21 Oktober 2009. Juga di tanda tangani olehBupati atas nama Anwar Hafid.c. Pemberian IUP OP Nomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011 tentang PersetujuanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP OperasiProduksi kepada PT. BUMI KALAENA PERSADASA tanggal 15 Februari 2011.8.

Bumi Kalaena Persada tanggal 15 Februari 2011(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.013/DESDM/X/2009tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi KepadaPT. Bumi Kalaena Persada tanggal 21 Oktober 2009 (FotokopiSesuai Dengan Aslinya);: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SKPW.021/Distamben/VIII/2008 tentang Persetujuan PencadanganWilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT.

Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.013/DESDM/X/2009 tentangPersetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Bumi KalaenaPersada tanggal 21 Oktober 2009 (vide bukti P7);3. Akta Perseroan terbatas PT. Bumi Kalaena Persada Nomor: 81 tanggal 28 Juni2002 (vide bukti P9);4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU0018376.AH.01.01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perseroan Terbatas PT.

Pemberian IUP Eksplorasi Nomor: 540.2/SK.013/DESDM/X/2009 tentangPersetujuan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. BUMIKALAENA PERSADA tanggal 21 Oktober 2009. Juga di tanda tangani olehBupati atas nama Anwar Hafid.c. Pemberian IUP OP Nomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011 tentang PersetujuanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP OperasiProduksi kepada PT. BUMI KALAENA PERSADASA tanggal 15 Februari 2011.8.

Bumi Kalaena Persada tanggal 15 Februari 2011(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.013/DESDM/X/2009tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi KepadaPT. Bumi Kalaena Persada tanggal 21 Oktober 2009 (FotokopiSesuai Dengan Aslinya);: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SKPW.021/Distamben/VIII/2008 tentang Persetujuan PencadanganWilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT.

Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.013/DESDM/X/2009 tentangPersetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Bumi KalaenaPersada tanggal 21 Oktober 2009 (vide bukti P7);3. Akta Perseroan terbatas PT. Bumi Kalaena Persada Nomor: 81 tanggal 28 Juni2002 (vide bukti P9);4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU0018376.AH.01.01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perseroan Terbatas PT.

Konstruktor;; b. tidak memenuhi kewajibannyasebagaimana disebutkan dalam diktum keempat, kelima dan keenam dalamSurat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.004/DESDM/IV/2011,tanggal 27 April 2011, Tentang Revisi IUP Operasi Produksi kepada PT.Konstruktor ;c. tidak memenuhikewajibannya sebagaimana disebutkan dalam diktum keempat, kelima dan keenam dalam Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.025/DESDM/11/2010, tanggal 25 Februari 2010, Tentang Persetujuan IUP Eksplorasi kepada PT.Konstruktor

Panitia Pemeriksaan Tanah B pada Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur tidakmelakukan verifikasi data yuridis dan data fisik dengan cermat: telahmenerbitkan obyek sengketa yang merugikan Penggugat.Bahwa perlu Penggugat ketahui bahwa dalam melaksanakantugasnya, Tergugat sudah melaksanakannya secara proseduralRechmatig (berdasarkan hukum) yang berlaku, sebagimana yangtertuang dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B PropinsiKalimantan Timur tanggal 15 Juli 2009, Nomor:540.2

Hasil Rapat Panitia B untuk Pertimbangan Pemberian HakGuna Usaha (HGU) dengan diterbitkannya Risalah PanitiaPemeriksaan Tanah B No. 540.2/15/RPT.PAN.B/VII/2009tanggal 15 Juli 2009.i. Risalah pengolahan Data. (RPD) kanwil Badan PertahananNasional Kaltim terhadap kelengkapan data permohonan HGUPT.

Bahwa Penerbitan Surat Hak Guna Usaha (HGU) atas namaTERGUGAT Il INTERVENSI telah melalui seluruh ProsedurPutusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.SMD Halaman 68sesuai denga Ketentuan Perundangundangan yang berlaku,salah satunya adalah telan MELALUI PROSESPEMERIKSAAN DAN PENELITIAN KELENGKAPAN DATAYURIDIS DAN DATA FISIK yang tertuang dalam RISALAHPANITIA PEMERIKSAAN TANAH B No.540.2/15/RPT.PAN.B/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 danberdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B tersebut,status tanah yang dimohonkan

Ritan tentang PermohonanRekomendasi ljin Lokasi Kelapa Sawit kepada PT.Enggang Alama Sawita ;Foto kopi dari foto kopi Rekomendasi Nomor69/12.276/VII/2008 tertanggal 14 Juli 2008 dukunganKepala Desa Ritan Baru tentang PermohonanRekomendasi ljin Lokasi Kelapa Sawit kepada PT.Enggang Alama Sawita ;Foto kopi dari foto kopi Risalah Pengolahan Data (RPD)Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi KalimantanTimur tertanggal 16 Juli 2009 ;Foto kopi dari foto kopi Risalah Panitia Pemeriksaan TanahB Nomor : 540.2

Enggang Alam Sawita 5Foto kopi dari foto kopi Surat Pernyataan Penguasaan FisikAtas Bidang Tanah Nomor : 20/DirEAS/Tnh/07.2009tanggal 09 Juli 2009 ;Foto kopi dari foto kopi Surat Badan Pertanahan NasionalKantor Wilayah Provinsi Kalimantan Timur No.540.2/79/BPN44 tanggal 16 Juli 2009 PerihalPermohonan Hak Guna Usaha atas nama PT.

yang terdiri dari berbagai unsur baik dari BadanPertanahan Nasional sendiri maupun dari Pemerintahan Kabupaten KutaiKartanegara dan Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur sertaDinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur, untuk melakukanpemeriksaan atas tanah yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi tersebut(Vide Bukti TI4).Bahwa hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia PemeriksaanTanah B tersebut kemudian dituangkan dalam Risalah PanitiaPemeriksaan Tanah B Propinsi Kalimantan Timur Nomor:540.2

oleh Pemohon Kasasi dan berada di dalamKawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNk);2) Terhadap tanah yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi, tidakterdapat keberatan dari pihak lain;3) Kesimpulan: permohonan Hak Guna Usaha dari Pemohon Kasasiuntuk areal seluas 11.607 Ha tersebut dapat disetujui untuk diberikanHak Guna Usaha setelah dikurangi areal yang masuk wilayahSamarinda dan yang dikuasai oleh Pihak ketiga;Berdasarkan kesimpulan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah BPropinsi Kalimantan Timur Nomor: 540.2

No. 207 K/TUN/201216.berdasar hukum bagi Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia untukmembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dan selanjutnyamenolak seluruh Gugatan Termohon Kasasi l.Berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor:540.2/09a/RPT.PAN.B/VIV2008, Termohon Kasasi Tidak MemilikiKepentingan Dalam Perkara A Quo Karena Tanah yang DikuasaiTermohon Kasasi Berbeda dengan Tanah Hak Guna Usaha MilikPemohon KasasiBerdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor:540.2/09a/RPT.PAN.B/

Putusan Nomor 81/B/2017/PTTUN Mks.quo telah sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku danAsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik;DALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa Tergugat Il Intervensi/Pembanding Il mengajukaneksepsi dalam jawabannya tanggal 8 September 2016 yaitu Penggugat tidakmempunyai kepentingan terhadap objek sengketa a quo, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Bupati Morowali tidak mempunyai kewenangan dalammenerbitkan KP Eksplorasi Penggugat Nomor : 540.2/SK.006/DESDM/X//2008tanggal

29 November 2008 dan IUP Eksplorasi 540.2/SK.003/DESDM/VII/2009tanggal 19 Agustus 2009 sebagai dasar terbitnya IUP OP Nomor540.3/SK.001/DESDM/VIIV2012 tanggal 1 Agustus 2012 dikarenakan BupatiMorowali baru mempunyai kewenangan wilayah sejak diterbitkannya PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 tentang Batas Daerah ProvinsiSulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara yang dipertegas denganSurat Menteri Dalam Negeri Nomor 590/1255/BAK tertanggal 3 Januari 2015dan Kementerian Dalam

Makassar tentang eksepsi Tergugat Il Intervensi mempertimbangkan,bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPalu telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangansendiri oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassardalam memutus eksepsi tersebut di tingkat banding dengan alasan bahwaPenggugat adalah Badan Hukum Perdata dalam hal ini PT Daya Inti Mineralyaitu pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan BupatiMorowali Nomor 540.2

Bahwa untuk selanjutnyya Pemohon juga memiliki UsahaPertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati MorowalliNomor : 540.2/SK.0071/DESDM/II/2010 tertanggal 11 Februari 2010 tentangHalaman 10 dari 27 Putusan Nomor : 16/P/FP/2021/PTUN.PLPersetujun Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Teratai BindoUtama :4.

P13 Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540/SKPW/006/DISTAMBEN/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 TentangPersetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor : 16/P/FP/2021/PTUN.PL Pertambangan PT.Teratai Bindo Utama (Fotokopi sesuai Asli); 14.P14Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.007/DESDM/II/2010Tanggal 11 Februari 2010 Tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Kepada PT.Teratai Bindo Utama(Fotokopi sesuai Asli); 15.P15Keputusan Bupati Morowali Nomor :