Suratsuratbukti yang diajukan oleh Pemohon dan kemudian dihubungkan denganketerangan para saksi maka ditemukan faktafakta yuridis sebagaiberikut : Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Tas Blok G3/07, Rt.001,Rw.001, Kelurahan Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin,Kabupaten Sidoarjo ( Bukti P1 dan Bukti P2) ; Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang peempuan yangbernama AUGUSTIN SIVANA NITALESSY pada tanggal 10 Pebruari1996 di GPIB PNIEL SURABAYA dihadapan R.S.P HUTABARAT,Sth (Bukti P4) ; Bahwa dalam perklawinan

izin Pemohon,usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun gagalbahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

damai terhadapPemohon dan Termohon telah dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohondengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari Ssusunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohonmempunyai identitas yang jelas, beragama islam, dan bertempat tinggaldiwilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso,yang wilayahnya meliputitempat kediaman Termohon, sehingga permohonan Pemohon telah sesuaidengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 huruf (a) UU No. 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telahterbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konmvensi adalah suami istriyang telah terikat oleh perklawinan

berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohonmempunyai identitas yang jelas, beragama Islam, dan bertempat tinggaldiwilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso,yang wilayahnya meliputitempat kediaman Termohon, sehingga permohonan Pemohon telah sesuaidengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 huruf (a) UU No. 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telahterbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konmvensi adalah suamiistri yang telah terikat oleh perklawinan

usaha damaiterhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun gagal bahkan antaraPemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hinggasekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun gagalbahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediamanhingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damaiterhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun gagal bahkan antaraPemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hinggasekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damai terhadap Pemohon danTermohon telah dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohonsudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun gagalbahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hinggasekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidaklagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadisendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimana dikehendaki Pasal 33 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan namungagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempatkediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damai terhadap Pemohondan Termohon telah dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon denganTermohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

No.0937/Pdt.G/2017/PA Spg.sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga keduanyasudah timbul mudharat, padahal menurut kaidah fighiyyah dalam kitab a/Bayanhalaman 38 yang selanjutnya

usaha damai terhadapPemohon dan Termohon telah dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohondengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan namungagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempatkediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damai terhadap Pemohon danTermohon telah dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohonsudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan namungagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempatkediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

Akta PencatatanMenimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan adalah Pemohon 1diberi nama Wayan Wikandra, dan merupakan anak kandung dari suami istriyang bernama Wayan Siria dan Ni Ketut Tengklek dan Pemohon 2 diberinama Ni Nengah Suriyani dan merupakan anak kandung dari Wayan Paingdengan Ni Nengah Rai (namun di Akta perkawinan Para Pemohon Nomor No.5105KW170820130008 dengan tertulis nama Pemohon 1 adalah WayanWikandra dengan Ni NengahSUMAN); 2 2222222 nnn nn nnn nen n nnn n neeMenimbang, bahwa perklawinan

berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohonmempunyai identitas yang jelas, beragama Islam, dan bertempat tinggaldiwilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso,yang wilayahnya meliputitempat kediaman Termohon, sehingga permohonan Pemohon telah sesuaidengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 huruf (a) UU No. 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telahterbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konmvensi adalah suami istriyang telah terikat olen perklawinan

No.0385/Pdt.G/2017/PA Spg.tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga keduanyasudah timbul mudharat, padahal menurut kaidah fighiyyah dalam kitab a/Bayanhalaman 38 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum danpertimbangan majelis yang lafalnya sebagai