Ditemukan 8238 data
DEWI PERMATA ASRI, SH
Terdakwa:
DAVID KENEDI Pgl DAVID Bin BACHTARUDDIN
29 — 6
,BH.PEN/2018/PN.Pdg. tertanggal 13 Desember 2018;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor915/Pid.Sus/2018/PN Pdg tanggal 5 Desember 2018 tentang PenunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 915/Pid.Sus/2018/PN Pdg tanggal 05Desember 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di
52 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
B/TPK/2012/PN.PDG tanggal 11 September2012, yang dimintakan banding tersebut ;MENGADILI SENDIRI:1 Menyatakan Terdakwa H. M. Helwis, S.H., sebagaimana identitasnya tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaanPrimair ;2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;3 Menyatakan Terdakwa H.M.
DEWI PERMATA ASRI, SH
Terdakwa:
1.KARTINI Binti LEMANUS Pgl ATI.
2.VONDA SILFIA Binti SARIFUDIN Alias VONDA.
3.DEDI AFRIANTO Bin SALFITRI Pgl DEDI.
25 — 7
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PengadilanNegeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September2020Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2020/PN PdgPara Terdakwa didampingi oleh 1.ARDISAL.SH.MH,2.RINA NOVERYA, SH, 3.ADEK PUTRA,SH , Ketiganya Advokat & Pengacara berkantor di Kantor Hukum ARDISAL.SH.MH & REKAN Jalan Raya Kampung Tanjung No.1 Kuranji KotaPadang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.486/Pid.Sus/2020/PN.Pdg, tanggal23 JULI 2020 ;Pengadilan Negeri
89 — 21
Pauh Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 05 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Padang pada tanggal 14 September 2015 dalam Register Nomor142/Pdt.G/2015/PN.Pdg, telah
81 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.SusPHI/2016/PN.Pdg. tanggal 27Juni 2016, sehingga amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak permohonan eksepsi Tergugat tersebut;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karenamengundurkan diri sejak mengajukan pindah;3.
42 — 11
P U TUS ANNo.51/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas .A Padangyang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, pada tingkat pertamadengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti dibawah ini dalamperkara;TERDAKWANama Drs. NASRUL Bin BAHRUM Pg!
Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal19 Desember 2014, Nomor : 51/Pen.Pid.SusTPK/2014/PN.Pdg sejak tanggal 19Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;7. Perpanjagan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPadang sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015 ;8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 Maret 2015sampai dengan tanggal 17 April 2015 ;9.
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 April 2015sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 ;Menimbang, bahwa untuk menghadapi perkaranya tersebut Terdakwadipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telahmemberikan saran untuk mempergunakan haknya;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KELAS APADANG TERSEBUT;e Setelah memperhatikan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kls 1.A Padang No.51/Pid.SusTPK /2014/PN.Pdg
tanggal 19 Desember 2014 tentang penunjukan MajelisHakim yang menyidangkan perkara a quo;e Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.51/Pid.SusTPK / 2014/PN.Pdg tanggal 19 Desember 2014 tentang Penetapan HariPersidangan;e Setelah memperhatikan berkas perkara serta suratsurat lainnya yangberkaitan dalam perkara a quo;e Telah membaca dan meneliti suratsurat dalam berkas perkara;e Telah membaca dan mendengar dakwaan Penuntut Umum;e Telah mendengar keterangan saksisaksi yang diajukan oleh
Pembanding/Terdakwa : FIRDAUS K, SE, M.SI Diwakili Oleh : RAHMAT WARTIRA, SH. Dkk.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : FIRDAUS K, SE, M.SI Diwakili Oleh : RAHMAT WARTIRA, SH. Dkk.
124 — 50
Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapanPanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang dibawahNomor : 20/Akta.Pid.SusTPK/2015/PN.Pdg dan Nomor :23/Akta.Pid.SusTPK/2015/PN Pdg, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telahmenyatakan banding masingmasing pada tanggal 6 Mei 2015 atas putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor49/Pid.Sus/Tpk/2014/
dirubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dakwaanSubsidair telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, kiranya telah dapatdinyatakan perbuatan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama;Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding kiranyasudah cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 49/PidSus.TPK/2014/PN.Pdg
Moh Ridwan, Dkk.
Tergugat:
1.PT. PRIMADAYA HARUMMAS
2.PT GOODYEAR INDONESIA, Tbk,
3.III. PT ATALIAN GLOBAL SERVICE
212 — 91
Untuk itu, konsekuensi dari hal tersebut, gugatan PARAPENGGUGAT sudah seharusnya dinyatakan NO (Niet OvantkelijkeVerklaard).Hal tersebut sejalan sebagaimana diputus oleh Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, dalam perkara No.36/Pdt.SUSPHI/2017/PN.Pdg., yang dikuatkan oleh Majelis HakimMahkamah Agung melalui Putusan No. 475 K/Pdt.SusPHI/2018.
paraPenggugat dengan Tergugat II, Tergugat Ill, Tergugat IV dan TergugatV, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat formil gugatan paraHalaman 75 dari 144 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.SusPHI/2019/PN Bdg70.71.Penggugat tidak terpenuhi, sehingga terhadap gugatan paraPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvenkelijke verklaard)Selanjutnya, terdapat putusan lain yang serupa yang juga sejalan dengandalil TERGUGAT II di atas, yakni putusan Majelis Hakim dalam perkaraNo. 53/Pdt.SusPHI/2017/PN.Pdg
Ike Farida, SH,LL.M. dalambukunya yang berjudul "Hukum Kerja Outsorsing diIndonesia, halaman 144;Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Padang No. 36/PdtSusPHI/2017/PN.Pdg tanggal24 Januari 2018;Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Padang No. 53/PdtSusPHI/2017/PN.Pjk tanggal21 Mei 2018;Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya No. 686/PdtSusPHI/2015 tanggal 14Januari 2016;Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 686K/Pdt.SusPHI
32 — 5
danmemenuhi persyaratan formil guna memproses bukti kepemilikan atas tanah Tergugat dengan tanpa melakukan perbuatan yang melawan hukum serta bukti yang tidak dapatterbantahkan lagi, bahwasannya Tergugat adalah Pemilik sah atas tanah tersebutsebagaimana terbitnya Sertifkat Hak Guna Bangunan No. 749/Embong Kaliasin ;Bahwa berdasarkan uraianuraian yang telah disampaikan di atas, dengan ini Tergugat mohon sudi kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadiliperkara Nomor: 524/Pdt.G/2015/PN.Pdg
266 — 463 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam ruang lingkup hukum perdata, maka BPSK tidakberwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa atau perkaradan oleh karenanya beralasan untuk membatalkan putusan Judex Facti danBPSK dan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dibawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas.Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SYAFRIL tersebut danmembatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor128/Pdt.G/BPSK/2012/PN.PDG
127 — 32
., dengan menunjuk ESTIONO, S.H,M.H, Hakim pada PengadilanNegeri Padang, sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2016/PN.Pdg., tanggal 25 April 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Mei 2016, upayaperdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan denganpembacaan surat gugatan yang mana gugatan tersebut tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan ParaTurut
1.PT Bank Mandiri Tbk
2.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Tergugat:
Fenisia Siddharta
427 — 172
dalam ruang lingkuphukum perdata, maka BPSK tidak berwenang untukmemeriksa dan menyelesaikan sengketa atau perkara danoleh karenanya beralasan untuk membatalkan putusan JudexFacti dan BPSK dan mengadili sendiri dengan amarsebagaimana dibawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas.Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:SYAFRIL tersebut dan membatalkan putusan PengadilanNegeri Padang Nomor. 128/Pdt.G/BPSK/2012/PN.PDG
HERY SUROTO, SH
Terdakwa:
Syaiful Bahri Pgl. Ipul Bin Manir.
29 — 3
/Pen.Pid.Sus/2018/PN Pdg tanggal 13 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 584/Pid.Sus/2018/PN.Pdg tanggal 15Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.
70 — 7
Foto copy Putusan Mahkamah Agung R.I, Reg.No.22/Pdt.G/1978/PN.Pdg., Yo.Reg.No.1629 K/Sip/1980., setelah diperiksadan dicocokan ternyata Foto copy dari Foto copy, dan bermaterai cukup,kemudian diberi tanda P15;16.Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak milik No.
1.AMRAN
2.RUDI DELRIANTO
3.HENDRIANTO
4.ALI NURMAL
5.DONNI. S
6.INDRA MAHENDRA
7.SARMINALDI
Tergugat:
PIMPINAN DIREKTUR PT KAMADJAJA LOGISTIC PUSAT Cq Cabang PADANG
198 — 37
Olehkarena itu patutlah bagi Majelis hakim untuk menolak seluruhpermohonan dan gugatan Para Penggugat atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan dan pennohonan Para Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima (niet onh'ankelijke verklaard).Maka berdasarkan dalildalil dalam jawaban Tergugat ini, dengan ini kamimohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPutusan No. 7/Pdt.SusPHI/2018/Pn.Padang Halaman 23 dari 60Kelas A Khusus Padang Cq Hakim Perkara Nomor : 07/PDT.SUSPHI/2018/PN.PDG
31 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam Konvensi Dan Rekonvensi Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;Dan/atau mohon putusan yang seadiladilnya, apabila Majelis Hakimberpendapat lain (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pdg., tanggal 31 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:A. Dalam Konvensi:Dalam Provisi:Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.
YULI SILDRA, SH
Terdakwa:
ANTONI Pgl TONI
27 — 2
Parkit VI, Air Tawar Barat,Kota Padang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor :84/Pen.BH/2019/PN.Pdg. tertanggal14 Februari 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca : PenetapanKetua Pengadilan Negeri Padang Nomor84/Pid.Sus/2019/PN Pdgtanggal 4 Februari 2019tentang Penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor84/Pid.Sus/2019/PN Pdg tanggal 4Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan
Terbanding/Terdakwa : SYAFRIZAL PGL ZAL KARANGGO
Terbanding/Terdakwa : HENDRA INDRIAN EFANDA Pgl HEN AYAM
19 — 0
2.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 April 2014, No.106/PID.B/2014/PN.Pdg
74 — 96
Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 141/Pdt.G/2012/PN.Pdg tanggal 8 April 2013 antara Dr. H.HELFIAL HELMI, SpOG sebagai Penggugat melawanPemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TbkKantor Cabang Syariah Padang sebagai Tergugat 1Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri KeuanganRepublik Indonesia, cq. Direktur Jendral Kekayaan Negara(DJKN) Pusat, cq. Kepala Kantor Wilayah Ill DirektoratJendral Kekayaan Negara (Kakanwil III DJKN) PekanBaru, Cq.
1.JHON SERLI DT. MARAJO
2.MAIKY MANEZA
3.MAILON MANEZA
4.MAIRID MANEZA
Tergugat:
1.HAPPY NALDI, SE
2.Ny. Zaimah Z
3.Erlida M
4.Dra. Armanusjah
5.Dian Fitrina
6.Dewi Rina
7.Kerapatan Adat Nagari KAN Lubuk Alung
57 — 20
Marajo itu adalah Mamak/Ninik Para Tergugat, dan Husinada menguasai objek sengketa;g) Bahwa atas dalil posita surat gugatan Para Penggugat pada angka10, 11, s/d angka 22, Para Tergugat s/d VI sangat keberatan, adapunalasan Tergugat s/d VI adalah sebagai berikut:* Bahwa tanah objek sengketa Tumpak I, II dan masalah sakoberdasarkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim terdahulu, yakni dalamPutusan perkara Perdata No. 37/Pdt.G/2001/PN.Pdg jo Putusan DBPNo. 115/PDT/2002/PT.Pdg tgl 19 Oktober 2002 jo Putusan
Marajodalam Urang Nan Sapuluh Nagari Lubuk Alung;* Bahwa Perkara Perdata No. 37/Pdt.G/2001/PN.Pdg Terjadi antaraTergugat I, dan Mamak Kepala waris dalam kaum Tergugat s/d VI yaknidr.