Ditemukan 8565 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 29-02-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2905 K/Pdt/2015
Tanggal 29 Februari 2016 — MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA vs PT SURYA PANEN SUBUR
981359 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jelas terbukti bahwa sejak awal Termohon Kasasitidak peduli tentang kemungkinan kebakaran lahan dan langkahlangkahantisipasinya dan dengan demikian melanggar kewajiban hukum TermohonKasasi itu sendiri;Bahwa dari hasil verifikasi lagoangan Pemohon Kasasi menemukan bekasbekas rumpukan kayu, log, ranting serta dedaunan yang dikeringkan dengansinar matahari untuk dijadikan bahan bakar dengan jumlah muatan bahanbakar ratarata sekitar 60 ton/ha.
Register : 09-01-2015 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 16 Maret 2015 — MARKUS SIAN Bin IHONG TINGKAH, DK
4910
  • ,pelaksanaan kegiatan Paket 500.00034 Pembuatan direksi kit dan 9.400.000papan nama35 Pemeriksaan lapangan36 Pemasangan patokpatokbatas pemilikan37 Pembuatan dokumentasi(photo dan video)38 Pembuatan rencana kerjadan RUKK39 Pembuatan DesainsederhanaKontruksi Perluasan sawaha Land Clering 700 HOK/Ha 50.000 35.000.00040 Pembabatan/penebasan 400 HOK/Ha 50.000 20.000.000semak belukar 400 HOK/Ha 50.000 20.000.00041 Pemotongan/ perencekan 300 HOK/Ha = 50.000 12.000.000dan pengumpulan batang,cabang dan ranting
    Pembuatan Desainsederhana Kontruksi Perluasan sawah a Land Clering 700 HOK/Ha = 550.000 35.000.00014 Pembabatan/penebasan 400 HOK/Ha 50.000 20.000.000semak belukar 400 HOK/Ha 50.000 20.000.00015 Pemotongan/ perencekan 300 HOK/Ha 50.000 12.000.000dan pengumpulan batang,cabang dan ranting 500 HOK/Ha 50.000 25.000.00016 Pencabutan tunggul dan 200 HOK/Ha 50.000 10.000.000akarakarnya 200 HOK/Ha 50.000 10.000.00017 Pemberishan lahan 300 HOK/Ha 50.000 15.000.000bLand Leveling18 Penggalian danpenimbunan
    pelaksanaan kegiatan Paket 500.0008 Pembuatan direksi kit dan 9.400.000papan nama9 Pemeriksaan lapangan10 Pemasangan patokpatokbatas pemilikan11 Pembuatan dokumentasi(photo dan video)12 Pembuatan rencana kerja dan RUKK13 Pembuatan Desainsederhana Kontruksi Perluasan sawah a Land Clering 700 HOK/Ha = 550.000 35.000.00014 Pembabatan/penebasan 400 HOK/Ha 50.000 20.000.000semak belukar 400 HOK/Ha 50.000 20.000.00015 Pemotongan/ perencekan 300 HOK/Ha 50.000 12.000.000dan pengumpulan batang,cabang dan ranting
Putus : 24-04-2013 — Upload : 02-07-2013
Putusan PN WONOSOBO Nomor 24/Pid.B/2013/PN.WSB
Tanggal 24 April 2013 — Pidana
796
  • dari PolsekLeksono ;e Bahwa baru pada tanggal 24 Desember 2012 saksi periksa ke RumahSakit Umum Daerah KRT Setjonegoro Kab Wonosobo dan harisebelumnya hari minggu dan tutup ;e Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami memardi pipi sebelah kiri dan merasa pedih;Bahwa pada tanggal 23 Desember 2012 sewaktu cuci muka muka 2x , saksi masihterasa pedih ;e Bahwa saksi mengalami lebam dan sepengetahuan saksi yangdimaksud lebam adalah memar dan terasa pedih ;Bahwa ada anggota banser dari Ranting
Register : 02-01-2019 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI
Tanggal 6 September 2018 — - TERDAKWA : LA ODE MUHAMMAD ARWIN, SP Alias LA ODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA, SP
13462
  • konstruksi danpengolahan tanah) untuk mendukung kegiatan penyediaan danpengembangan prasarana dan sarana pertanian Ditjen Prasarana danSarana Pertanian sesuai dengan Rencana Usukan KegiatanKelompok (RUKK) yang telah disetujui oleh pejabat pembuatkomitmen (PPK) .Bahwa adapun jenis pekerjaan cetak sawah tersebut adalah pekerjaaankonstruksi perluasan sawah yang terdiri dari : Pekerjaan Land Clearing yaitu pekerjaan penebangan, pembabatansemak belukar, pemotongan/perencahan dan pengumpulan batang,cabang dan ranting
Register : 21-09-2022 — Putus : 08-12-2022 — Upload : 08-12-2022
Putusan PA PEMALANG Nomor 2889/Pdt.G/2022/PA.Pml
Tanggal 8 Desember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
260
  • sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang ;
  • Menetapkan harta berupa :
    1. Tanah dengan Nomor Hak Milik 0546 yang terletak di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang dengan luas 638 m2, atas nama Warsono/ Siti Asiyah yang dibeli pada tahun 2012 batas-batas :
    2. imur : BpkMuharno/ Kasiri/Kusmanto
  • Barat : Bpk Harun/Gedung NU Ranting

Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1295 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 13 April 2016 — H. FITRI RIFANI, SH., MH., bin H. DARKANI SEMAN
13087 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BanjarP.3 RAFI'l MUKSIN5.000.000,00 104Bantuan kepada PerkumpulanMaulid Misbahul Munir Ds.Akar BaruRt.3 Kec.Martapura Timur Kab.BanjarP.3 RAFI'l MUKSIN2.000.000,00 105Bantuan kepada Ranting FatayatMuslimat NU Ds. Mangkaok Kec.Pengaron Kab. BanjarP.3 RAFI'l MUKSIN2.000.000,00 106Bantuan kepada PerkumpulanMaulid Habsyi Babussa'adahMunggu Raya Kec. Astambul Kab.BanjarP.3 RAFI'l MUKSIN1.000.000, 00 107Bantuan kepada PerkumpulanMajelis Dzikir Langgar Darul MuttaqinDs. Kelampaian Ulu Kec.
    Banjar261 Bantuan kepada Pimpinan Ranting PDIP H. 5.000.000,00Aisyi'ah Ds. Pasar Lama JI. Delima SOEYONORt. 3 Kec. Karang Intan Kab. Banjar262 Bantuan kepada Pengurus Langgar PDIP H. 5.000.000,00Darul Falah Ds. Teluk Selong Kec. SOEYONOMartapura Barat Kab. Banjar263 Bantuan kepada Panitia PDIP H. 5.000.000,00Pembangunan Langgar Syafaatul SOEYONOIkhwan Ds. Lok Buntar Rt. 1 Kec. SeiTabuk Kab. Banjar264 Bantuan kepada Kelompok Maulid Al PDIP H. 5.000.000,00Fajar Ds.
    Martapura Kab.Banjar137 Bantuan kepada Gerakan Pramuka GOLKAR GUSTI 5.000.000,00Kwartir Ranting Ds. Sei Rangas PERDANAKec. Martapura Barat Kab.Banjar138 Bantuan kepada Pengurus GOLKAR GUSTI 10.000.000,00Madrasah Manba'ul Ulum JI. Syekh PERDANAM. Arsyad AlBanjari TambakDanau Rt.3 Rw.2 Kec. AstambulKab. Banjar139 Bantuan kepada Panlak. GOLKAR GUSTI 10.000.000,00Pembangunan Langgar AT PERDANATAUBAH Rt.02 Ds. Berkat MulyaKec. Simp. Empat Kab.
    HSU 12.500.000,00754 Pusat Informasi & konseling Kesehatan Reproduksi Ramaja(PIK KRR) Kawrtir Ranting Banjarmasin Utara Jl. Sei. JingahRT.17 No.21 Banjarmasin 12.500.000,00755 Kelompok Pemuda Mandiri Usaha Keramba Ikan Kel.Murung Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU 20.000.000,00756 Kelompok Pengajin Anyaman Tikar Purun Al Barkah Ds.Haur Gading Kec. Haur Gading Kab. HSU 20.000.000,00757 Panitia Renovasi Pembangunan Langgar Al Istiqamah Ds.Haur Gading RT.1 Kec. Haur Gading Kab.
Register : 27-04-2011 — Putus : 15-09-2011 — Upload : 11-11-2011
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 42/Pid.B/2011/PN.TJP
Tanggal 15 September 2011 — HENDRI
7517
  • pekerjaan tebangtebas tersebut danlaporan tersebut saya buat awal bulan Januari 2008 ;Bahwa pekerjaan tebang tebas tersebut dikerjakan olehorang lain bukan kelompok tani tersebut (diborongkan) olehketua kelompok ;Bahwa dalam laporan tidak ada Saksi bunyikan tentangpelaksanaan pekerjaan yang diborongkan tersebut, hanyamengenai fisik saja ;Bahwa Saksi tahu kalau pekerjaan tersebut diborongkan daripengurus kelompok tani tersebut ;159Bahwa setelah tebas tebang dilanjutkan dengan cincang(pembersihan lahan ranting
    ranting dikumpulkan / dibakar),dilanjutkan pengajiran (ukur jarak lobang tanan),selanjutnya pembuatan lobang tanam dengan mempergunakankayu yang ujungnya diruncingkan ;Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ada kendalanyayaitu. hujan dimana pekerjaan dihentikan dulu ;Bahwa sistim pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukansambung menyambung mulai dari tebang tebas sampaipenanaman ;Bahwa setiap item pekerjaan tersebut Saksi selalu~ adadilapangan ;Bahwa terakhir Saksi kelapangan bulan Agustus 2008
    Juknis tersebut ;Bahwa ada laporan pekerjaan tebangtebas tersebut danlaporan tersebut saya buat awal bulan Januari 2008 ;Bahwa pekerjaan tebang tebas tersebut dikerjakan olehorang lain bukan kelompok tani tersebut (diborongkan) olehketua kelompok ;Bahwa dalam laporan tidak ada Saksi bunyikan tentangpelaksanaan pekerjaan yang diborongkan tersebut, hanyamengenai fisik saja ;Bahwa Saksi tahu dari pengurus kelompok tani tersebut ;Bhawa setelah tebas tebang dilanjutkan dengan cincang(pembersihan lahan ranting
    ranting dikumpulkan / dibakar),dilanjutkan pengajiran (ukur jarak lobang tanan),selanjutnya pembuatan lobang tanam dengan pemergunakankayu yang ujungnya diruncingkan ;Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut apakah adakendala di lapangan yaitu hujan, pekerjaan dihentikan duluBahwa sistim pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukansambung menyambung mulai dari tebang tebas sampaipenanaman ;Bahwa setiap aitem pekerjaan tersebut, Saksi selalu = adadilapangan ;Bahwa terakhir Saksi ke lapangan bulan Agustus
Register : 01-02-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 37/Pid.Sus-LH/2018/PN Sak
Tanggal 27 September 2018 — Penuntut Umum:
TIYAN ANDESTA, SH., MH.
Terdakwa:
SUPENDI BIN ALM SUMITO
379174
  • Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkunganhidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenaidampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan padalingkungan hidup yang diperlukan bagi pengambil keputusan tentangpenyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.Kebakaran hutan dan lahan adalah proses penjalaran api secara bebasdan tidak terkendali yang memangsa bahan bakar didalam hutan seperti88log, ranting
    Pembakaran hutan dan lahan adalah proses penjalaran api yang bergeraksecara merata dan terkendali yang memangsa bahan bakar seperti log,ranting, serasah dan daun dengan tujuan untuk mencapai target targettertentu.Bahwa Ahli tidak mengetahui secara langsung terjadinya peristiwa kebakaranlahan di PT. Triomas FDI di Desa Penyengat Kecamatan Sei Apit KabupatenSiak Provinsi Riau tersebut.
Putus : 22-12-2010 — Upload : 10-10-2013
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 233/Pid.B/2010/PN.TTD
Tanggal 22 Desember 2010 — ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE
12718
  • Bahwa untuk pemasangan instalasi listrik GOR Thamrin dikerjakan sendiri oleh M.Yusuf Als Beos termasuk pemasangan sambungan masuk pelanggan (Kabel TIC) daritiang ke gedung, jadi dalam hal ini pihak PLN ranting Tebing Tinggi hanyamemasang Alat Pengukur dan Pembatas ( AVV). Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang dilakukan penambahan untuk instalasilistrik pada GOR tersebut dan saksi juga tidak mengetahui berapa banyaknya lampuyang ditambah pada GOR tersebut.
Putus : 27-04-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 27 April 2017 — Ir. NASIRUDDIN SK, MM Bin ABDULLAH
10436 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 452 K/Pid.Sus/201 7dimana masingmasing kelompok tani seluas 17,5 Ha, Intake, Irigasi, TalliAir, Tempat Penyemaian Bibit, Lapangan Tempat Pertemuan serta TempatGudang namun tidak selesai sebagaimana RUKK tahap untuk masingmasing kelompok tani yaitu :Land Clearing Pembabatan/Penebasan semak belukar Rp 37.500.000,00; Penebasan/Penebangan Pohon Rp 50.000.000,00; Pemotongan Perencahan dan pengumpulan batang, Rp 40.000.000,00;cabang dan ranting Pencabutan tunggul dan akarakarnya Rp 13.125.000,00;Jumlah
    untuk tahap antaralain : Land Clearing dan Penebangan untuk 4 kelompok tani seluas 70 Hadimana masingmasing kelompok tani seluas 17,5 Ha, Intake, Irigasi, TalliAir, Tempat Penyemaian Bibit, Lapangan tempat Pertemuan serta TempatGudang namun tidak selesai sebagaimana RUKK tahap untuk masingmasing kelompok tani yaitu :Land Clearing Pembabatan/Penebasan semak belukar Rp 37.500.000,00; Penebasan/Penebangan Pohon Rp 50.000.000,00; Pemotongan Perencahan dan pengumpulan batang, Rp 40.000.000,00;cabang dan ranting
Register : 03-10-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 29-12-2014
Putusan PN WONOSARI Nomor 111/PID.SUS/2014/PN WNO
Tanggal 12 Nopember 2014 — 1.SARIMIN Bin PAWIROREJO 2.SUMIYOTO PURWO PRANOTO Bin MANGUN TIYONO
987
  • f1lexpnd1expndtw8insrsid3539486charrsid3539486 tab rtlchfcsl afl ltrchfcs0f1expnd1expndtw8insrsid6575335 Bahwa rtlchfcesl afl ltrchfcs0f1expnd1expndtw8lang1057langfe1033langnp1057insrsid3539486charrsid3539486 wargabisa memanfaatkan dibawah tegakan pohon.par tab rtlchfcsl afl ltrchfcsO f1lexpnd1expndtw8lang1057langfel1033langnp1057insrsid6575335 Bahwa rtlchfcsl aflltrchfcsO f1expnd1expndtw8lang1057langfel1033langnp1057insrsid3539486charrsid3539486tegakan kembali ke negara, tidak boleh mengambil ranting
Putus : 29-11-2017 — Upload : 22-05-2018
Putusan PN KENDARI Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi
Tanggal 29 Nopember 2017 — LA ODE AZIZ ZUL JABAR R, SE Alias ACIL
14260
  • Land Clearing Pembabatan/penebasan semak belukar Rp32.500.000, Sewa Alat Penebangan/penumbangan pohon Rp37.500.000, Sewa AlatPemotongan dan pengumpulan batang,cabang, ranting Rp35.000.000, Sewa AlatPencabutan tunggul dan akarakarnya Rp50.000.000, Sewa AlatPembersihan lahan Rp35.000.000, Sewa Alatb.
Register : 20-05-2011 — Putus : 13-09-2012 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 343/Pid.B/2011/PN.Sim
Tanggal 13 September 2012 — DOUGLAS HUTABARAT
8010
  • Jorlang Hataran dengantembusan Camat, Kepala Ranting Dinas Kehutanan danKepala Cabang Dinas Kehutanan perihal PelaranganPengawasan peredaran hasil hutan dari kawasan hutansesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanannomor : 44 / Menhut Il / 2005, tanggal 16 Februari 2005tentang penunjukan kawasan hutan di Propinsi SumateraUtara dan tujuannya adalah agar melarang penebangankayu didalam kawasan hutan di Desa PanombeanHutaurung Kec. Jorlang Hataran Kb.
Register : 10-08-2017 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 11-08-2018
Putusan PN BATAM Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Btm
Tanggal 17 Januari 2018 — Penggugat:
Kamil Alfian
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri cq. Gubernur Kepulauan Riau
3.Pemerintah Republik Indonesia cq Camat Sei Beduk
6218
  • Btm.10.Bahwa mengingat keadaan Penggugat dan warga Kampung Anggrekyang diwakilinya kini sebahagian besar tidak lagi memiliki tempat tinggaldan terpaksa menumpang di rumah saudara, di rumah teman, ataumenjadi anak kos dan bahkan ada yang sempat tinggal di hutan denganmembangun gubuk dari serakan cabang dan ranting kayu, yang semuanyadiakibatkan oleh Perbuatan Para Tergugat yang nyatanyata adalahPegawai/Pejabat dari Pemerintah Republik Indonesia di Kota Batam makaselayaknyalah putusan Majelis Hakim
Register : 20-05-2011 — Putus : 13-09-2012 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 342/Pid.B/2011/PN.Sim
Tanggal 13 September 2012 — MANGANAR PARHUSIP, SP
557
  • Jorlang Hataran dengantembusan Camat, Kepala Ranting Dinas Kehutanan danKepala Cabang Dinas Kehutanan perihal PelaranganPengawasan peredaran hasil hutan dari kawasan hutansesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanannomor : 44 / Menhut Il / 2005, tanggal 16 Februari 2005tentang penunjukan kawasan hutan di Propinsi SumateraUtara dan tujuannya adalah agar melarang penebangankayu didalam kawasan hutan di Desa PanombeanHutaurung Kec. Jorlang Hataran Kb.
Putus : 26-06-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 14/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.BJM.
Tanggal 26 Juni 2013 —
4617
  • Penebangan/penumbangan pohonpohon Rp. 4.250.000, Pemotongan/perancakan & pengumpulanbatang cabang dan ranting Rp. 5.000.000, Pencabutan tunggul dan akar Rp. 6.000.000, Pembuatan jalan usaha tani Rp. 29.550.000.,Rp.195.000.000,Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 526/ BP/PTH/XIL2010 tanggal 18Oktober 2010 perihal mohon pencairan dana cetak sawah kelompok taniBarunai 1 tahap I ke nomor rekening 449701004932535 sebesarPutusan Nomor : 14/Pid. Sus/Tipikor/2013/PN.
Register : 22-05-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 124/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 15 Nopember 2018 — PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (PB LEMKARI) : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
333710
  • Pak Karyanto, di Pasal 3 tersebut ada beberapakewenangan diantaranya berhak untuk menghentikan semua kegiatan daritingkat DPP sampai tingkat ranting apabila ada pihakpihak pengurusmelakukan pelanggaran konstitusi organisasi,yang kedua dalam setiap kegiatanpendiri harus dilibatkan, bukan berarti cukup diberitahu tetapi dilibatkan di dalamkegiatan tersebut, dan yang ketiga memberikan sumbangan kepada karatekakarateka dalam kepengurusan;Bahwa saksi menjelaskan tentang adanya pengaturan yayasan di dalam
Register : 28-10-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 06-06-2016
Putusan PN SANGGAU Nomor 253/PID.B/2013/PN.SGU
Tanggal 16 Januari 2014 — Pidana - ROBINSON PANGEMANAN
10416
  • menunjukkan referensi mengenai pengertian limbah tersebut ;Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.9/MenhutII/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan baku Industri Primer HasilHutan Kayu Pasal angka 6 disebutkan bahwa limbah kayu adalah sisa hasilpemotongan, sebetan/simpiran atau log core dari kayu bulat/kayu bulat sedang/kayu bulat kecil/hasil proses produksi dalaam industry dan atau sisa pembagianbatag berupa tunggak, layu cacat/busuk hati/growing dengan reduksi diatas 40%dan ranting
Register : 03-06-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 14/G/2020/PTUN.BL
Tanggal 30 September 2020 — Penggugat:
R. NIAGARI GALUH, SH.MH.
Tergugat:
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Lampung
25386
  • Dan selambatlambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak diterima dan ditelitinya Surat Permohonantersebut disekretariat masingmasing, maka kepada Pemohon telahdiberikan keputusan mengenai diterima atau ditolaknyapermohonan tersebut;0 ne ncen nn ne enoneHalaman 19 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUNBL3) Kemudian BAB III Pasal 7 ayat (4) dalam AD/ART GANN,Tentang : Keanggotaan,disebutkan;Seorang Anggota dapat di kenakan pemecatan baik sementaraatau tetap oleh Dewan Pimpinan Ranting atau Dewan PimpinanRayon
Register : 27-05-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 18-11-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 15 Nopember 2016 — PENGURUS KOMISARIAT FEDERASI SERIKAT BURUH NIAGA INFORMATIKA, KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI (PK FSB NIKEUBA) PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk ; 1. KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, dkk
7939
  • organisasiitu;Bahwa dalam satu Serikat Buruh /organisasi ketika ada ketidaksesuaian dengan peraturan UU diubah dalam agenda kongres,dalam salah satu AD sudah diatur mengenai kewenangan kongres,artinya kewenangan untuk melakukan Kongres misalnya ada distruktur tertinggi (DPP), struktur yang paling rendah misalnya rantingatau komisariat tidak dapat melakukan kongres untuk melakukanperubahan Anggaran Dasar;Bahwa strukrur paling rendah (PK) dapat melakukan kongres jikamendapat persetujuan beberapa persen dari ranting