Ditemukan 890 data
Pembanding/Penggugat II : ALLIUM MARINE COMPANY
Pembanding/Penggugat III : EDEN SHIPHOLDING LTD
Pembanding/Penggugat IV : BEREZ SHIPHOLDING INC
Terbanding/Tergugat I : PT. KEB HANA BANK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PT. ALFA VALASINDO
Terbanding/Tergugat III : OFORDUM DAMIAN IFEANYI
Terbanding/Tergugat IV : KRISNA IRENE INGGREANI
Terbanding/Tergugat V : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
Terbanding/Tergugat VI : OTORITAS JASA KEUANGAN
287 — 189
Hal ini karena Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syaratsyarat yang harus dipenuhi untuk suatu putusan serta merta yangdiatur dalam Pasal 180 (1) HIR, sebagai berikut:Pasal 180 (1) HIR mengatur bahwa:Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusanitu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, Jikaada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yangberlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebihdahulu dengan keputusan yang sudah mendapat
Terbanding/Terdakwa : KRISDIYANTO Bin AKHMAD AKHIRIN
72 — 0
Pegadaian banyaknya uang satu juta rupiah untuk pembayaran Akta Kuasa Menjual SHM No. 00975 / Bandingan luas 1.172 M2 a/n/ AMAD ACHIRIN Penerima Kuasa Tn.
EDDI RAMBANG TUA SINAGA
Tergugat:
PT. KONSTRUKSI REVOLUSI INDONESIA
304 — 187
Ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Penjelasan dari Pasal 180 ayat (1)HIR menyatakan :Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusanitu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, Jikaada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturanyang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukumanlebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaanpasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula didalam perselisihan tentang hak kepunyaan.Akan
363 — 370
OemarSeno Adji menjelaskan bahwa pasal tersebut pada intinya menyebutkan apakahpelanggaran itu ada bandingannya atau tidak dengan KUHP, mengenai persoalan iniOemar Seno Adji mengemukakan :Bila pelanggaran itu mempunyai bandingan dalam KUHP, maka hukum adat pidanaakan menghapuskan dimana pelanggaran itu akan dianggap sebagai suatu yangdihadapkan dengan sanksi, suatu hukuman yang maksimal yang sesuai dengantindak pidana yang bersangkutan, dalam hal ini hakim pidana menerapkanperaturanperaturan hukum
Pembanding/Penggugat II : Lili Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat III : Amislan Surbakti Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat IV : Sukiyati Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat V : Albert Sagala Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VI : Tongozatulo Giawa Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VII : Jaswadi Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VIII : Junis Aritonang Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat IX : Mieke Dumasary Harahap Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat X : Duma Raya Pakpahan Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XI : Bori Buhori Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XII : Adrianus Musila Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XIII : Hj Sahati Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XIV : Sapran Adi Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XV : Sonang Harahap Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XVI : Subur Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Terbanding/Tergugat I : Direktur Utama Perusahaan Umum Jasa Tirta II
Terbanding/Tergugat II : Walikota Bekasi
Terbanding/Tergugat III : Kepala Dinas Tata Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Terbanding/Tergugat V : Kepala Kepolisian Resort Metro Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kepolisian Sektor Metro Bekasi Selatan
Terbanding/Tergugat VII : Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat XXII : Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Terbanding/Turut Tergugat XXIII : Kepala Badan Pertanahan Kota Bekasi
134 — 97
Sepatutnya Penggugat sudahmengetahui bahwa Petitum haruslah mendasarkan pada Posita yang jelasdan terukur sehingga dengan adanya tuntutan berupa Putusan Serta MertaUitvoerbaar Bij Voorraad namun tidak didasarkan apda alasanalasansebagimana diatur maka haruslah dianggap tidak jelas dan kabur.Pasal 180 ayat (1) HIR:Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itudijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada suratyang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan
Terbanding/Tergugat II : DRG. LOGISWATTY ODDEK
Terbanding/Tergugat I : ALM. TEUKU RENALDI
61 — 46
No. 302/PDT/2019/PT.DKIketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.4Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (UitvoerbaarBij Voorraad) dan Provisionil juncto SEMA No. 3 Tahun 2000 tanggal 21Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) danProvisionil yang menentukan sebagai berikut :Pasal 180 ayat (1) HIR(1) Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusanitu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, Jikaada surat yang syah, suatu
267 — 175
Bahwa pasal 180 Ayat 1 HIR berbunyi sebagai berikut:Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankandahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatusurat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti ataujika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapatkekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula didalam perselisihan tentang hak kepunyaan;57.Bahwa berdasarkan pertimbangan
1.Hj. Siti Ratna Robiah
2.Hj. Herdiana
3.Herlinda
4.Herfina
5.Fathona
Tergugat:
1.Hendrik Halim
2.Tirta Juwana Darmaji alias Alex Tirta
3.Soenarjono
4.Sutanto Tan
5.Zainal Mazam
6.Afen Siswoyo
7.Saminah Salim
8.Kepala Kelurahan Sunter Jaya
9.Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
658 — 2601
UtrPasal132aTergugat berhak dalam tiaptiap perkara memasukkan gugatan melawankecuali.kalau penggugat memajukan gugatan karena suatu sifat, sedang gugatanmelawan itu akan mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya;kalau pengadilan negeri yang memeriksa surat gugat penggugat tidak berhakmemeriksa gugatan melawan itu berhubung dengan pokok perselisihan. dalamperkara perselisinan tentang menjalankan keputusan.Jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimajukan gugat melawan,maka dalam bandingan tidak
Bandingan diperbolehkan, jika banyaknya wang dalam gugatan tingkatpertama ditambah dengan wang dalam gugatan melawan lebih daripadajumlah wang yang sebanyakbanyaknya yang dapat diputuskan olehpengadilan negeri sebagai hakim yang tertinggi.(5).
Terbanding/Tergugat II : DRG. LOGISWATTY ODDEK
Terbanding/Tergugat I : ALM. TEUKU RENALDI
75 — 46
No. 302/PDT/2019/PT.DKIketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.4Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (UitvoerbaarBij Voorraad) dan Provisionil juncto SEMA No. 3 Tahun 2000 tanggal 21Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) danProvisionil yang menentukan sebagai berikut :Pasal 180 ayat (1) HIR(1) Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusanitu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, Jikaada surat yang syah, suatu
Tergugat
99 — 50
Bahwa, tergugat telah secara terperinci mengemukakan uraian mengenaipekerjaannya mulai dari sejak sebelum dinikahi oleh penggugat sampaipada saat setelah diceraikan oleh penggugat disertai dengan buktibuktipendukungnya, sementara penggugat yang telah membaca danmemahami apa yang diuraikan oleh tergugat , tidak mengajukan uraianyang sama, padahal dalam konteks pengadaan harta bersama ini,seharusnya penggugat juga mengajukan bandingan dari apa yangdikemukakan oleh tergugat tersebut, vide Pasal 85,
122 — 78
memberikan hartajaminan tetapi kalau misalnya untuk kurator bertujuan untuk pelelangan ;Bahwa sebagai ahli apabila ahli diminta oleh pihak Bank untuk menilaisuatu asset variable yang ahli sampaikan dari pasar juga dalam penilaianitu variablevariable diantaranya selain daripada pasar tetapi juga adavariablevariable lain ;Bahwa ahli dalam melakukan penilaian itu melihat nilai pasar dimana ahlimendapatkan harga dari lokasi sekitar ketika ahli mengecek ke lokasi yanglain lokasi yang ahli mintakan sebagai bandingan
439 — 294
mengeluarkanke atas, membangkit kembalil, membangunkan, menerbitkan, mengakibatkan ataumendatangkan dan menjadikan atau mendatangkan, kebencian dengan kata dasarbenci memiliki makna sangat tidak suka sehingga kata kebencian memiliki maknaantara lain perasaan benci, sesuatu yang dibenci, sehingga ungkapan menimbulkanrasa kebencian adalah membangkitkan atau mendatangkan perasaan tidak suka;Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia katapermusuhan dengan kata dasar musuh memiliki makna lawan, bandingan
62 — 0
SUTIJO, S.Pd SUTIJO, S.Pd29. y) Buku Kas SDN 1 Bandingan.z) Buku rekening SDN 1 Bandingan BRI SIMPEDES Unit Rakit Banjarnegara no.rekening 6626-01-003244-53-6.aa) Buku Kas SDN 2 Badamita.bb) Buku rekening SDN 2 Badamita BRI SIMPEDES Unit lengkong Banjarnegara no.rekening 6608-01-003766-53-0.cc) Buku Kas SDN 4 Lengkong.dd) Buku rekening SDN 4 Lengkong BRI SIMPEDES Unit Lengkong Banjarnegara no.rekening 6608-01-003293-53-7.ee) Buku Kas SDN 1 Lengkong.ff) Buku rekening SDN 1 Lengkong BRI SIMPEDES
92 — 94
EDI di Desa Bandingan Kec. Bawang Kab. Banjarnegara, danyang menerima mesin tersebut dikandang sapi adalah Sdr. SALIMwarga Desa Bandingan Kec. Bawang Kab. Banjarnegara. Pembelian kendaraan roda tiga dilakukan pembelian oleh Sadr.BADRUSALAM yaitu merk VIAR dengan No. Pol. : R6512DM,warna merah, namun untuk harganya saksi tidak tahuHal 133 dari 242 Putusan Nomor 154/Pid. SusTPK/2015/PN.Smg21.
193 — 614
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR dinyatakan, bahwa :Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itudijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada suratyang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapatditerima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengankeputusan yang sudah mendapat kekuatan pasti, demikian jika dikabulkantuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan.28.
88 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kalaugugatan dikabulkan sebagian, maka sebagai bahan bandingan dapatdikemukakan contoh putusan Mahkamah Agung pada perkara perdatatertanggal 351977 No.1466 K/Sip/1974 dalam perkara Ho Khing Bian dkk.Lawan H.
KRISTIAN OKTAVIANUS
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan), C.q. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
2.Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan).
3.Mahkamah Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI Perjuangan)
5.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Kab. Landak
6.DINOHARATA
118 — 73
putusan akhirdan tidak boleh menyangkut pokok perkara, dimana apabila putusan provisitersebut dikabulkan, maka harus dilaksanakan secara serta merta walaupunada perlawanan atau banding (Pedoman Teknis Administrasi Dan TeknisPeradilan Perdata Umum Edisi 2007, Balitbangdiklatkumdil Mahkamah AgungRI 2007, halaman 87);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR,dinyatakan Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebihdahulu akan putusanputusannya walaupun ada perlawanan atau bandingan
186 — 641
dibenarkan oleh Menteri Agraria, tidakdiberikan gantikerugian.Pembayaran gantikerugian tersebut padaayat 1 sub a pasal ini dapat dilakukansecara berangsur, paling lama lima tahundan dalam hal ini kepada pemilik diberikanbunga menurut Undangundang.Ganti kerugian tersebut diatas ditetapkandengan keputusan Menteri Agraria menurutketentuanketentuan yang diatur dalamPeraturan Pemerintah.Keputusan Menteri Agraria mengenaipenetapan ganti kerugian tersebutmempunyai kekuatan mengikat dan tidakdapat dimintakan bandingan
M.Z Jhoni
Tergugat:
Kepala Desa Gunung Intan
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia, Cq Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Cq Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, Cq Bupati Penajam Paser Utara Cq.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
144 — 74
Jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimajukan gugatmelawan, maka dalam bandingan tidak dapat memajukan gugatanitu.Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka PENGGUGAT REKONVENSIsemula TURUT TERGUGAT KONVENSI mempunyai hak dan diberikesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinyaPENGGUGAT REKONVENSI semula TURUT TERGUGAT KONVENSIdiberikan hak untuk mengajukan gugatan balik kepada TERGUGATREKONVENSI semula PENGGUGAT KONVENSI;B.
82 — 77
Pasal 180 (1) HIR menyatakan :Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itudijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, Jika ada suratyang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapatditerima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengankeputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jikadikabulkan tuntutan dahulu, lagipula di dalam perselisihan tentang hakkepunyaan21.