DARMINTO SIMANJUNTAK ;ELISMAWATI AGUSTA HAWASI ;Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 sekitar jam 13.00, ketika saksi korbanHotman Sinambela sedang mangkal di Terminal Kota Bekasi, datang terdakwa dan mintadiantar kedaerah cawang Jakarta Timur ;Bahwa benar dalam perjalanan terdakwa mengatakan bahwa ia Ketua Komnas HAMbagian Indonesia Timur dan terdakwa mendapat kepercayaan untuk mengelola danakemanusiaan sebesar Rp.160 trilyun ;Bahwa

Terdakwa cerita bahwa dirinya adalah Ketua Komnas Hamwilayah Indonesia Timur ;Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukanpertanyaan kepada saksi, dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut :Apakah saudara percaya kepada terdakwa karena penampilannya ?

Terdakwa mengaku sebagai ketua Komnas Ham wilayahTimur dan akan menerima uang Rp.180.000.000, dari BIdan akan cair ;Saudara percaya dengan perkataan terdakwa karena apa ?Karena penampilannya meyakinkan ;Kapan saudara mulai tidak percaya kepada terdakwa ?Sejak janjinya tidak ada realisasinya ;Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukanpertanyaan kepada saksi, dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut :Siapa saja yang tertipu oleh terdakwa ?

DARMINTO SIMANJUNTAK ;Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 sekitar jam 13.00, ketika saksi korbanHotman Sinambela sedang mangkal di Terminal Kota Bekasi, datang terdakwa dan mintadiantar kedaerah cawang Jakarta Timur ;Bahwa benar dalam perjalanan terdakwa mengatakan bahwa ia Ketua Komnas HAMbagian Indonesia Timur dan terdakwa mendapat kepercayaan untuk mengelola danakemanusiaan sebesar Rp.160 trilyun ;Bahwa saksi Hotman Sinambela

Grha KedoyaInstalasi Farmasi tanggal 27 Oktober 2014, dan kuwitansi rawat jalan dengan nomortagihan: XXX tanggal registrast 27 Oktober 2014 pada Poliklinik UGD yangdikeluarkan oleh Rumah Sakit Grha Kedoya, surat bukti tersebut telah dicocokkandan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, selanjutnya di beri tanda bukti P.5;Foto copy Surat keterangan yang dikeluarkan oleh KOMNAS PEREMPUAN Nomorxxx tanggal 9 Desember 2014 tentang pengaduan, surat bukti tersebut telahdicocokkan dan sesuai dengan

Bahwa pada bulan Agustus 2015 Penggugat Rekonpensimelaporkan Tergugat Rekonpensi kepada P2TP2A komnas perlindungananak dan perempuan dijalan Sudirman atas kasus penelantaran anaksehingga Tergugat Rekonpensidiproses hukum, pada bulan Maret 2016 dandia ditetapbkan sebagai tersangka kasus penelantaran dan perlindungananak, dan kemudian Tergugat Rekonpensidivonis hakim pada bulanSeptember 2016, selama 7 (tujuh) bulan penjara;15.

Fotokopi surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tanggal 3Januari 2018 Nomor: 110/R/Mediasi/I/2018 Perihal: Saran Komnas HAMterkait kasus lahan antara Warga Eks Marga Bayat (Suku Anak Dalam Suku Kubu) dengan PT.Bumi Persada Permai (PT.BPP), selanjutnyadisebut dan diberi tanda bukti P13;15.

Bukti P31: Surat dari Gerakan Masyarakat ProJustitia Kabupaten Bekasi Kepada KOMNAS HAM RI Tanggal17 Agustus 2021 (fotocopy);45. Bukti P32: Surat dari Gerakan Masyarakat ProJustitia Kabupaten Bekasi Kepada Lembaga PerlindunganSaksi dan Korban Tanggal 24 Agustus 2021 (fotocopy);46. Bukti P33: Surat dari Gerakan Masyarakat ProJustitia Kabupaten Bekasi Kepada Kepala Divisi PropamMabes Polri Tanggal 18 Agustus 2021 (fotocopy);47.

Demikian pula, pertimbangan Majelis Hakim pada halaman120 alinea 3 Putusan PHI yang menyatakan segala bentukrekomendasi yang disampaikan oleh KOMNAS HAM kepada DPRRl dan Presiden Rl (Bukti P14 dan Bukti P20)tidaklah mengikat secara hukum, karena rekomendasitersebut dikeluarkan secara sepihak dan dikeluarkantanpa mengetahui adanya SP3 tersebut, sudah tepat danberdasar hukum.

Kates tercatat dalamdinas kependudukan untuk kependudukannya sedangkan untuk rumahnya tidak;Bahwa setahu Saksi, permasalahan warga di tanah sengketa pernah dimediasioleh Komnas HAM.Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Pengugat, KuasaTergugat 1 maupun Kuasa Tergugat 2 menyatakan akan menanggapinya dalamkesimpulan;Saksi Nurochman, tempat/tanggal lahir Tegal/5 Agustus 1968, Pekerjaan PNS,Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Merpati Gg.

terhadapManusun Rajagukguk tertanggal 09 Februari 2015, tentang PanggilanKlarifikasi dugaan Pelanggaran Tata Tertib tanggal 26 Februari 2015 (sesuaidengan asli) ;Bukti P25 : Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dewan Perwakilan KotaBatam 01/170//2015 Hal Rekomendasi Aksi Damai BEM (sesuai denganHalaman 87 dari 124 Halaman dari Putusan No.3/G/2015/PTUN.TPI25262728293031Bukti P26: ~Fotokopi Surat No. 085/UPB/II/2015 perihal jawabanRekomendasi Nomor 01/170/1/2015 (asli ada padaBukti P27: Fotokopi Surat dari KOMNAS

Dan permasalahan inisempat kami laporkan ke KOMNAS HAM (tahun 2012), ke AMAN (tahun 2012),ke Komisi Ill DPR RI (tahun 2012) ;Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan perkebunan ada ijin dari Bupati dan Saksibersama warga benar hanya mengadakan penolakan untuk kegiatan di desaSaksi ;Bahwa Saksi tahu setelah di tolak di Desa Setulang atau di Desa Setarap untukpembibitan, perusahaan ada melakukan pembibitan di tempat yang lain Di DesaBatu Kajang dan masih ada kegiatan perusahaan dengan warga di Desa BatuKajang

Asli cetak gambar rumah diatas obyek tanah yang disengketakan milikkeluarga Alm.Mikael Waso, yang untuk selanjutnya diberi tanda P14;Asli cetak gambar rumah diatas obyek tanah yang disengketakan milikkeluarga Alm.Mikael Waso, yang untuk selanjutnya diberi tanda P15;Asli cetak gambar rumah diatas obyek tanah yang disengketakan milikkeluarga Alm.Mikael Waso, yang untuk selanjutnya diberi tanda P16;Fotokopi, Surat Perihal Larangan/Pengusiran Untuk Tinggal di Rumah danTanah Milik Sendiri kepada Ketua Komnas

UU No. 10 Tahun 1998.Halaman 73 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pat.G/2015/PN.Jkt.Utr.15.16.17.18.P20: Foto copy surat dari KomNas HAM RI kepada sdr.

1 (satu) bundel fotokopi Surat Wakil Bupati Inhu kepada Ketua Komnas HAM RI No. 31/ADM.PUM/100/I/2013 tanggal 25 Januari 2013, perihal: Penjelasan Permasalahan PT. Palma Satu, berikut lampirannya.

1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Komnas HAM kepada Bupati Inhu Nomor: 1.459/K/PMT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013, perihal: Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kab. Indragiri Hulu.
1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Plt. Sekda Kab. Inhu kepada Perwakilan Manajemen PT. Palma Satu Nomor: 090/Distankan-bun/X/2017/3088 tanggal 26 Oktober 2017, perihal: Rencana Penyerahan Lahan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA untuk Masyarakat, dan lampirannya.

Palma Satu dibatasKabupaten Indragiri HuluIndragiri Hilir, Provinsi Riau.eee.1 1(satu) lembar fotokopi Surat dari Komnas HAM kepada BupatiInhu Nomor: 1.459/K/PMT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013, perihal:Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kab. Indragiri Hulu.fff. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Plt. Sekda Kab. Inhu kepadaPerwakilan Manajemen PT.

Palma Satu dibatas Kabupaten Indragiri HuluIndragiriHilir, Provinsi Riau.HM. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Komnas HAM kepada Bupati InhuNomor: 1.459/K/PMT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013, perihal: TindaklanjutRekomendasi DPRD Kab. Indragiri Hulu.mmmmm.1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Plt. Sekda Kab. Inhu kepada PerwakilanManajemen PT.

Inhu, berikut lampirannya.PPPPPPP1 (satu) bundel fotokopi Surat Wakil Bupati Inhu kepada Ketua Komnas HAMRI No. 31/ADM.PUM/100/1/2013 tanggal 25 Januari 2013, perihal:Penjelasan Permasalahan PT.

Palma Satu dibatas Kabupaten Indragiri HuluIndragiriHilir, Provinsi Riau.SSSSSSS.1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Komnas HAM kepada Bupati Inhu Nomor:1.459/K/PMT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013, perihal: TindaklanjutRekomendasi DPRD Kab. Indragiri Hulu.ttttttt.1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Plt. Sekda Kab. Inhu kepada PerwakilanManajemen PT.

Taher MalinMalelo ke Kantor Lurah Lubuk Lintah Kec Kuranji KotaPadang, namun Lurah dan Camat tidak bersedia menandatangani surat keterangan ahli waris yang diurus olehSaksi1 dan Saksi4 kemudian Lurah dan Camat Kuranjidilaporkannya ke Komnas HAM, sehingga suratketerangan ahli waris tersebut terpaksa ditanda tangganioleh Lurah dan Camat Kuranji Kota Padang.Terdakwa selaku mamak kepala waris dalam suku gucimencoba melakukan pendekatan kepada Saksi4 (Sdrisefniati) kKerumahnya bersamasama dengan kaum

Kuota dan lokasi penangkapan BBL sesualdengan kajian Komnas Kajiskan,1. Eksportir harus sudah melakukan pembudidayaan lobster ,2. Eksportir talah berhasil melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster,sudah panen berkelanjutanPengeluaran benih dilakukan melalui bandara yang sudah ditetapkan4.

Kajiskan yang dibentuk setiaptahun yang berisi individu. yang cakap terkait stock managemensumberdaya perikanan selanjutnya Komnas Kajiskan merekomedasikankepada BRSDM selanjutnya dikeluarkan rekomendasi terkait kuota.

kajiskan setiap tahun untuk kajianstock assestmen yaitu kajian komprehensip yang melibatkan beberapapihak, bahwa seingat Saksi pada tahun 2016, 2017 dibentuk KomnasKajiskan, salah satu hasil Komnas Kajiskan dalam rekomendasinyamenghasilkan PP. 50 tahun 2017.o Bahwa terkait perubahan dari Permen 56 Tahun 2016 yang pada pokoknyatidak memperbolehkan adanya ekspor BBL menjadi diperbolehkannyaekspor BBL dengan Permen 12 tahun 2020 tidak dilandasi dengan kajiandari Komnas Kajiskan, dan juga terkait kuota

yang ditetapkan oleh dirjentangkap juga tidak didasari oleh kajian Komnas Kajiskan, hal tersebutsepengetahuan Menteri KKP Edhy Prabowo, karena dalam beberapapertemuan sering disampaikan bahwa perlu dibentuk Komnas Kajiskan,namun samapai dengan Saksi mengudurkan diri dari KKP, Komnas Kajiskanbelum dibentuk.Oo Bahwa dalam Permen 12 tahun 2020 Pasal 5 huruf f yang menyebutkanbahwa waktu pengeluarkan benih bening lobster sesuai denganrekomendasi Komnas Kajiskan, namun pada kenyataanya dalampengeluaran

Surat Ketetapan Waktu Pengeluaran (SKWP) tidak adarekomendasi dari Komnas Kajiskan.Oo Bahwa terhadap surat keputusan yang ditandatangani Saksi selaku DirjenPerikanan Tangkap terkait kuota sebesar 139.000.000 (Seratus tiga puluhsembilan juta) adalah berdasarkan dua rujukan yaitu rujukan dari BRSDMtanggal 8 April 2020 nomor surat 607 bahwa 139.000.000 (serratus tigapuluh Sembilan juta) dan surat tanggal 4 Mei 2020 terkait jumlah kuotasebesar 139.000.000 (serratus tiga puluh Sembilan juta) dan bisa

.7.119.615.000,00 (tujuh miliyar seratus sembilan belas juta enam ratuslima belas ribu rupiah) atas tanah dan kurang lebih Rp.1.113.746.832,00(satu miliyar seratus tiga belas juta tujunh ratus empat puluh enam ribudelapan ratus tiga puluh dua rupiah) untuk selisin uang yang diterimadengan uang yang tertulis di dalam kwitansi serta pengganti biayabiayayang di keluarkan selama melakukan berbagai upaya perjuangan dengandemonstrasi, musyawarah lobby, hearing dengan Para Tergugat, DPR Rl,DPRD DKI Jakarta, Komnas

Moedhinoeng DaengMatika (Alm) disebut SPII;e Bukti P21 adalah Surat Edaran dari Kodam XIV/HSN tanggal 07 Juli2017 ditujukan kepada Para penghuni RT.01/RW.01 sejumlah 8 KK danPara Penghuni RT.06/RW.04 sejumlah 20 KK;e Bukti P22 adalah Hasil pertemuan antara PANGDAM VII/WRB MayjenTNI AGUS SB menerima Tim Komnas HAM yang dipimpin Prof.

Ahli sebagai Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesiadan dulu juga Komnas Perlindungan Anak selalu apapun juga melihat bukandemi ayah atau ibunya, tapi demi kepentingan terbaik bagi anak.Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengenai anak lebih nyaman kepadaayah atau ibunya adalah sebagi saksi fakta, ahli mendengar sendiri,merasakan sendiri bahwa saat ini memang ada unsur takut dan bencikepada ayahnya. Tapi ini bukan untuk selamanya jika ada perubahan dariayahnya.

Pengawasan, Komnas HAM, Menkopolhukamdan kepada pihakpihak terkait lainnyva. DENGAN DEMIKIAN DAPATDIBUKTIKAN BAHWA PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP DIRIPEMOHON ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASARKAN BUKTIPERMULAAN YANG CUKUP BERDASARKAN HUKUM.

Fotocopy Dokumentasi Media dari harian RADAR SURABAYA, Kamis 11Nopember 2004 dengan judul Kapolwiltabes dilaporkan ke Kapolri ;e T30 Fotocopy Dokumentasi Media dari Surabaya sore, Kamis wage 23 Desember 2004,judul Kapolwiltabes diperiksa Provost Mebes polri ; T31 Fotocopy Dokumentasi Media dari Surabaya Sore, Selasa Pahing 25 Januari 2005judul Kapolwil dilaporkan ke KOMNAS HAM, Kapolri dan Presiden BambangYudhoyono ; T32 Fotocopy Dokumentasi Media dari Surabaya Sore, Rabu Pon 26 Januari 2005judul

., dibawah sumpah padapokoknyamenerangkan sebagai hal halberikut : Bahwa ahli diajukan pemohon sebagai ahli hak asasi manusia ; Bahwa ahli pernah menjadi Komisioner KOMNAS HAM ; Bahwa putusan Mahkamah Kontitusi berkaitan dengan Hak AzaziManusia, karena Putusan MK berkaitan dengan penjaminan Hak; Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 130/PUUXIII/2015 yangberbicara tentang SPDP bersifat imperatif, tidak ada penafsiran lain; Bahwa SPDP harus disampaikan langsung dalam bentuk asli; Bahwa SPDP harus