No: 31/PID.SUSTPK/2017/PN.KPG Halaman 292berjalan namun bila ada kegiatan yang belum selesai pada tahun berjalanmaka SKPD harus mengajukan Permohonan Kegiatan Lanjutan melaluiTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasi untukkemudian pada tahun anggaran berikutnya dapat digunakan dana SiLPATahun sebelumnya yang ada di Kas Daerah, dengan cara Tim TAPDmengesahkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) hanyauntuk 1 kali ke tahun berikutnya.Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan pembayaran

(Pengawas 10 Ha) Termin D 28.261 .305LS/1.15.01.01.2016Jumlah49.195.605 20.585.395 Bahwa sesuai Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang perubahan keduaatas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah, Untuk pekerjaan utama yang ada addendumnya,addendum tersebut tidak boleh melampaui tanggal 31 Desember tahunberjalan namun bila ada kegiatan yang belum selesai pada tahun berjalanmaka SKPD harus mengajukan Permohonan Kegiatan Lanjutan melaluiTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

No: 31/PID.SUSTPK/2017/PN.KPG Halaman 320 SKPD harus mengajukan Permohonan Kegiatan Lanjutan melalui TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukanverifikasi untukkemudian pada tahun anggaran berikutnya dapat digunakan dana SiLPATahun sebelumnya yang ada di Kas Daerah, dengan cara Tim TAPDmengesahkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) hanyauntuk 1 kali ke tahun berikutnya ; Bahwa Addendum kontrak hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar

Untuk penyusuna RKA dudukbersama dengan semua bidang di BLUSPAM Kabupaten Gorontalo Utarauntuk merencanakan program kegiatan dan anggaran selanjutnya kitamengajukan ke Dinas Pekerjaan Umum untuk ditindak lanjuti di pembahasananggaran di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara selanjutnya apabila disetujulmaka keluar DPA melalui DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara lalu masihmenunggu persetujuan tim anggaran pemerintah daerah TAPD lalu diserahkanHalaman 56 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PN Gtoke BLUSPAM

PBRselaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lalu hal tersebutdisetujui oleh Sekda Bengkalis;Bahwa YUSRIZAL ANDAYANI melaporkan kepada Bupati BengkalisHERLIYAN SALEH tentang permohonan tambahan setoran modal sebesarRp.300.000.000.000, (tiga ratus milyar rupiah) untuk kegiatan yang telahdisepakati tersebut, kemudian dimasukkan kedalam KUAPPAS untukdibahas dan disetujui masuk dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah tahun 2012 Kabupaten Bengkalis dengan nomor DPA PPKD:1.20.1.20.03.00.000.6.2

BKD/2012 tanggal 16 April 2012,Kwitansi Nomor : 703 / SPP LS/BKD/2012 tanggal 31 Mei 2012,Kwitansi Nomor : 1066/ SPP LS/BKD/2012 tanggal 30 Agustus 2012, Bahwa pada tahun 2012 BNNP Gorontalo pernah mendapatkan bantuan danaHibah dari Pemerintah Provinsi Gorontalo sekitar Rp 2.000.000.000 (Dua Miliayar).Adapun kronologis penerimaannya adalah sbb :a.Pada sekitar bulan Januari 2012 Kepala BNNP Gorontalo mengajukan Proposaldana hibah BNN yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Gorontaloselaku TAPD

Usulan kegiatan dengan memperhatikan RPJM dan RPP tadidimasukkan/diusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untukselanjunya dibahas dan mendapatkan Pagu Anggaran kemudianmenyesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan diusulkan ke DPRDsebagai usulan anggaran tahun berjalan.

Dan semua aspirasi tersebut dimuat dalamdokumen RKPD untuk meudian diajukan untuk dibahas ke Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) setelah itu terbit Kebijakan Umum Anggaran(KUA) / Program Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang terbit kemudiandibahas didewan untuk memperoleh kesimpulan program mana yang menjadiprioritas, mengingat banyaknya program kegiatan yang diusulkan, namunanggaran terbatas.

Menyampaikan laporan keuangan kepada TAPD (Tim AnggaranPemerintah Daerah) melalui Karo Keuangan.SK pengangkatan saksi sebagai Kabag Akutansi pada BiroKeuangan Setda Prov Sumut Nomornya saksi lupa namun sayadilantik pada tanggal 30 September 2009.Bahwa Struktur Organisasi Biro Keuangan TA 2009 adalah :1. Bagian Perbendaharaan ( J.E. LUMBANGAOL ) terdiri dari : Subbag Tata Usaha. Subbag Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung' danPembiayaan. Subbag Perbendaharaan Belanja Langsung.2.

sesuai dengan suratKeputusan Bupati Jembrana nomor : 821.2/248/BKD/2016 tanggal 29Desember 2016 tentang pengukuhan pejabat pimpinan tinggi pratama eselonIl b di Lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana selain saksi menjabatsebagai Kepala BAPPEDA LITBANG saksi juga menjabat sebagai wakil ketua Tim Anggrana Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana sesuai denganSurat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 1/BPKAD/2017 tertanggal 3 Januari2017.Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Tim Anggaran Pemerintah Daerah( TAPD

rangka mengkoordinir tugastugas dinas dan bidang lainnya;Bahwa Saksi diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten LombokTimur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat;Bahwa Saksi tidak terlibat sebagai Tim dalam Proyek PembangunanDermaga Pelabuhan Haji di Lombok Timur;Bahwa ya, ada kaitannya dengan anggaran dalam SKPD (Satuan KerjaPerangkat Daerah) Pemerintah Daerah;Bahwa Saksi tidak ingat yang dianggarkan dalam ProyekPembangunan Dermaga Pelabuhan Haji di Lombok Timur;Bahwa tugas TAPD

mengetahuikegiatan swakelola adalah Dinas yang bersifat Teknis;Bahwa sebelum menjadi Plt Sekda, saksi menjabat sebagai KadisKoperindag;Halaman 67 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.SusTPK/2018/PN.BGLBahwa saksi tidak mengetahui terkait Penunjukan Langsung di DinasPUPR ada kontribusi uang yang diberikan rekanan kepada SUHADI;Bahwa sebagai Plt Sekda, saksi tidak dilibatkan dalam rapat koordinasidengan kepala Dinas;Bahwa saksi sebagai Plt Sekda selalu dilibatkan dalam membahasrancangan APBD karena saksi sebagai Ketua TAPD

Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD tanggal 1 Nopember 2017, Hal : Undangan.

RBA yang telah mendapatkan persetujuan dari Direkturdisampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)melalui Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) untukdilakukan penelaahan sebagai bahan penyusunan APBD..

Setelah Rancangan APBD disahkan menjadi APBD, RBAdisesuaikan dengan hasil penelaahan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD).m.RBA hasil penyesuain kemudian disampaikan kepada PPKDuntuk mendapatkan pengesahan menjadi RBA definitif.Subbagian Perencanaan menggandakan, mendistribusikan RBAdi masingmasing bidang/bagian dan melaporkan kepada DewanPengawas.Bahwa setahu saksi insentif manajerial diambilkan di dalam mataanggaran Belanja Langsung pada Belanja Pegawai BLUD untukinsentif dan tunjangan tahun Anggaran

Tugassaksi adalah mengakomodir seluruh kegiatan yang ada di masingmasing Komisi antara lain A (Pemerintahan dan perijinan), Komisi B(Keuangan dan Pendapatan), Komisi C (Fisik/Sarpras), Komisi D(kesra).Hal. 352 dari 531 Perkara Nomor 60/Pid.SusTPK/2019/PN.SmgPerkara Tindak Pidana KorupsiBahwa pengajuan anggaran dibahas oleh tim TAPD berdasarkanpengajuan dari masingmasing instansi kemudian pembahasan danpenentuan di Banggar sedangkan pembahasan untuk masingmasing kegiatan yang diajukan dilaksanakan

B.193/16/SK/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Pembentukan TAPD TA 2015

teknisperencanaan program dan anggaran daerah yang diselenggrakan oleh Badan Pendidikandan Pelatihan Departemen Dalam Negeri tahun 2002, Pendidikan dan Pelatihanpenyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bupati/Walikota tahun 2002 zxcvbn,Bimbingan tehnis sistem Akutansi Keuangan Daerah tahun 2003, Pendidikan danPelatihan Penatausahaan Keuangan SKPD tahun 2007;Bahwa pertama RKA disusun oleh Dinas terkait, diasistensi, lalu dikompilasi dalamRAPBD, lalu dibahas di DPRD antara lain anggaran pemerintah daerah (TAPD

Menindaklanjuti arahan tersebut Jannes JohanKarubaba memerintahkan Yulian Maga untuk memasukkanpekerjaan DED Sungai Memberamo dalam Daftar PelaksanaanAnggaran (DPA)tahun 2009 dan Jannes Johan Karubaba jugaberkoordinasi dengan Bappeda serta Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD), sehingga akhirnya dianggarkan sebesarRp18.000.000.000,00(delapan belas miliar rupiah).Terdakwa pada bulan Mei 2009 memperoleh informasi dari JannesJohan Karubaba bahwa pekerjaan perencanaan teknis DED PLTASungai Mamberamo dapat

No. 1147 K/Pid.Sus/2016memasukkan pekerjaan DED Sungai Memberamo dalam DaftarPelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2009 dan Jannes JohanKarubaba juga berkoordinasi dengan Bappeda serta Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD), sehingga akhirnya dianggarkan sebesarRp18.000.000.000,00(delapan belas miliar rupiah).Terdakwa pada bulan Mei 2009 memperoleh informasi dari JannesJohan Karubaba bahwa pekerjaan perencanaan teknis DED PLTASungai Mamberamo dapat dilaksanakan, dan disepakati pekerjaantersebut akan dilaksanakan

Setelah dilakukanpembahasan di TAPD dimasukkan dalamKUA ( kebijakan umum anggaran ) dan PPASuntuk dibahasan di DPR dengan badanAnggaran. Setelah KUA PPAS disetujuikemudian dilakukan pembahasan di komisikomisi dan untuk Badan Kesbangpol LinmasKab.

dari Pemerintah Kota Tanjung Balai, dimana usulantersebut merupakan program SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dinasPU (Pekerjaan Umum) dan terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan UmumKota Tanjung Balai menyusun /menyampaikan dalam bentuk RKAPutusan No.12/Pid.Sus.K/2014/PN.MdnTanggal 19 Juni 2014Halaman 178 dari 415 halaman(Rencana Kerja Anggaran) pada akhir tahun 2011 ke Bappeda PemkoTanjung Balai, selanjutnya RKA (Rencana Kerja Anggaran) tersebutdibahas oleh team anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

M.Abbas ke Teluk Ketapang) Kec.Tanjung Balai selatan kota Tanjung Balai adalah program dariPemerintah Kota Tanjung Balai, dimana usulan tersebut merupakanprogram SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dinas PU (PekerjaanUmum) dan terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum KotaTanjung Balai menyusun /menyampaikan dalam bentuk RKA (RencanaKerja Anggaran) pada akhir tahun 2011 ke Bappeda Pemko TanjungBalai, selanjutnya RKA (Rencana Kerja Anggaran) tersebut dibahas olehteam anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Insfrastruktur daerah tahun anggaran 2011 untuk kegiatanpengadaan alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp. 4.000.000.000, danpembangunan rawat inap kelas VIP sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyarrupiah) selanjutnya Rumah Sakit Daerah (RSUD) Sekarwangi mengajukanusulan pergesaran anggaran, kemudian rumah sakit sekarwangi melaksanakanpenyusunan RKA/DPPA dan melaksanakan pergeseran anggaran yang semulaalat kedokteran dan alat kesehatan yang berjumlah Rp 4 Milyar menjadi 7milyar yang disetujui oleh TAPD

Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaanmelalui Sayembara/kontes Bahwa yang membuat atau menyusun RKA adalah Dinas terkaitdalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, dimana kami menyusun RKAtersebut berdasarkan masukan dari masyarakat (musrembang) dan kamidari Dinas Pekerjaan Umum melakukan monitoring evaluasi ke lapanganuntuk mengecek kegiatan prioritas yang harus dilakukan, dan pada tahun2011 saksi sendiri selaku kepala dinas yang menandatangani RKAtersebut dan di rapatkan dengan Tim TAPD

Bdge Komisi 1 membidangi hukum dan pemerintahane Komisi 2 membidangi pajak dan keuangan daerahe Komisi3 membidangi pembangunane Komisi 4 membidangi Kesejahteraan rakyatBahwa alat kelengkapan dewan yaitu :e Badan Musyawarah yang bertugas untuk menjadwalkan kegiatan;e Badan Anggaran yang betugas bersamasama dengan TAPD (TimAnggaran Pemerintah Daerah) untuk membahas APBD;e Badan Legislasi yang bertugas untuk mengkaji dan menelaahRancangan Peraturan Daerah (Program Legislasi Daerah);e Badan Kehormatan