Ditemukan 925 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otoritas oktorina oktoria octorika oktarita
Penelusuran terkait : Mangatas togi butarbutar Dkk vs i. kepala kantor pertanahan kabupaten toba samosir. Ii. badan pelaksana otorita danau toba;
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata Tanah
Register : 20-01-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Rap
Tanggal 15 Februari 2018 — Penggugat:
ANGLO INDONESIA OIL PALM LIMITED
Tergugat:
PT.CITRA SAWIT MANDIRI
Turut Tergugat:
1.BUPATI LABUHANBATU
2.PT. HIJAU PRYAN PERDANA
3.CAMAT PANAI TENGAH
4.KEPALA DESA PASAR TIGA
355 — 243
  • Tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badanpenyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai denganrencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;e. Tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasanusaha yang sudah berjalan untuk perluasan itu telah diperoleh izinperluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letaktanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yangbersangkutan;f.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 27 April 2016 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG
413 — 997 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MPR, UU tentangJalan, Perusahaan Umum Otorita Jatilunur, Bendungan dan PLTA Ir.H.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-04-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 12 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
GUNAWAN, SH.
Terdakwa:
ACHMAD NUR CHASAN, SE
181 — 69
  • Staf Khusus Ketua Otorita Batam Bidang Keuangan Negara danKekayaan Negara.3. Staf Ahli Direksi RS Kariadi Semarang Bidang Keuangan Negara. Bahwa riwayat pekerjaan Ahlisebagai berikut :1. Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, DirektoratTata Usaha Anggaran.2. Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (khususnegara Eropa Barat Departemen Hankam, Departemen Kesehatan,BKKBN, dan BPPT).3. Kepala Sub Direktorat Verifikasi, Direktorat Perbendaharaan.4.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-04-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 12 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
GUNAWAN, SH.
Terdakwa:
Drs. BUGI SUKSWANTORO
235 — 226
  • BUGI SUKSWANTORO dantidak mempunyai hubungan keluarga.Bahwa yang menjadi dasar bagi Ahli untuk melaksanakan tugas dalammemberikan keterangan selaku ahli pada saat ini adalah Surat TugasRektor Universitas PATRIA ARTHA, Makassar.Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai :1.3.Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara/ Daerah pada UniversitasPATRIA ARTHA, Makassar.Staf Khusus Ketua Otorita Batam Bidang Keuangan Negara danKekayaan Negara.Staf Ahli Direksi RS Kariadi Semarang Bidang Keuangan Negara.Bahwa riwayat
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-04-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Srp
Tanggal 20 Oktober 2020 — I DEWA KETUT ALIT DHARMAWAN, DKK VS BUPATI KABUPATEN KLUNGKUNG
187 — 203
  • Badan Otorita;f.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 15 Maret 2017 — - ABD. SAMAD (Terdakwa) - MOCH. RIZA WISNU. W, SH., MH (JPU)
109 — 21
  • dilampirkan rekapitulasi namanama guru TPQ dan PengurusTPQ,Bahwa untuk pertanggungjawaban dana yang telah diterima hanyalahberbentuk amprah tandatangan penerima;Bahwa penyerahan dana bantuan hibah untuk guru TPQ dilakukansecara seremonial di masingmasing kecamatan, setelah dana hibahmasuk ke rekening pengurus masingmasing kecamatan;Bahwa BMG TPQ Kota Batam tidak punya AD/ART sebagai pedomanorganisasi, dasar Kepengurusan adalah SK Walikota Batam, yangterdiri dari Penasehat: Walikota, Ketua DPRD, Ketua Otorita
Pengadilan PN DEPOK Perdata Waris
Putus : 18-10-2010 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 133/Pdt.G//2009/PN. Dpk
Tanggal 18 Oktober 2010 — (Geraid Tugo Faber ; WL. Samoel De Meyyer DKK VS Hotma P.D. Sitompoel, ; Ruth A.M. Pasaribu DKK
388 — 263
  • Surat Keputusan Badan Otorita Pembangunan Perumahan Karyawan Penerangan(dahulu Departemen Peneragnan) Nomor 01/SK/BOP/2001 tanggal 06 Februari 2001,tentang Pembentukan Panitia Penataan tanah di Lokasi Pemancar RRI Cimanggissebelah utara Kelurahan Cisalak, Kec. Sukmajaya kotamadya Depok, diberi tanda T.1 16 (foto copy) ;17.Surat dari Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat kepada Ir. Adan Suki JI.Diponegoro No. 54 Jakarta, Nomor 570. 158 tanggal 6 2 2001, tentang StatusTanah W.L.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 15 Maret 2017 — - JAMIAT (Terdakwa) - MOCH. RIZA WISNU. W, SH., MH (JPU)
68 — 48
  • dilampirkan rekapitulasi namanama guru TPQ dan Pengurus TPQ,Bahwa untuk pertanggungjawaban dana yang telah diterima hanyalahberbentuk amprah tandatangan penerima;Bahwa penyerahan dana bantuan hibah untuk guru TPQ dilakukansecara seremonial di masingmasing kecamatan, setelah dana hibahmasuk ke rekening pengurus masingmasing kecamatan;Bahwa BMG TPQ Kota Batam tidak punya AD/ART sebagai pedomanorganisasi, dasar Kepengurusan adalah SK Walikota Batam, yang terdiridari Penasehat: Walikota, Ketua DPRD, Ketua Otorita
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Umum
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014
302 — 121
  • Tentang : Pemerintahan Daerah
  • pemerintahan tertentuyang bersifat strategis bagi kepentingan nasional,Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khususdalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. kawasan perdagangan bebas dan/atau pelabuhanbebas;kawasan hutan lindung;kawasan hutan konservasi;kawasan taman laut;kawasan buru;kawasan ekonomi khusus;kawasan berikat;kawasan angkatan perang;kawasan industri;kawasan purbakala;kawasan cagar alam;kawasan cagar budaya;. kawasan otorita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-10-2014 — Upload : 10-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 15 Oktober 2014 — Drs. MOHD. ROEM ZEIN, M.Pdi
129 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepadamasyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Riau khususnya;Oleh karena itu. berdasarkan putusanputusan di atas makakedudukan dan status hukum Pemohon Peninjauan Kembaliseyogyanya dinyatakan tidak bersalah sebagaimana Anggota DPRDRiau lainnya yang tidak diproses hukum walaupun terbukti melaluifakta persidangan uang tersebut untuk semua Anggota DPRD Riaudan Anggota DPR RI lainnya yang tidak tersentuh hukum dalamkasus cek pelawat maupun kasus Mandiri Traveller Cheque terkaitpersetujuan APBN bagi Otorita
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 17-12-2019 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Cbi
Tanggal 6 April 2021 — Penggugat:
PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG
Tergugat:
1.YAYASAN MASYHADUL QURAN
2.NOTARIS SUPARNO, S.H., M.Kn.
3.Sdr. HENRY SIREGAR
4.Sdr. SOMADIKARYA
5.Sdr. HAJUDIN
Turut Tergugat:
1.Sdr. MARTIN MENTENG selaku KEPALA DESA GUNUNG GEULIS
2.Sdr. RUSDI selaku KETUA RW lima
3.Sdr. JAJULI selaku KETUA RT dua
4.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau BPN Kabupaten Bogor
Intervensi:
Badan Intelejen Negara
90 — 61
  • Badan Otorita;f. Badanbadan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah..
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil TUN Pemerintahan Daerah
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
1111 — 272
  • Tentang : Pemerintahan Daerah
  • pemerintahan tertentuyang bersifat strategis bagi kepentingan nasional,Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khususdalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. kawasan perdagangan bebas dan/atau pelabuhanbebas;kawasan hutan lindung;kawasan hutan konservasi;kawasan taman laut;kawasan buru;kawasan ekonomi khusus;kawasan berikat;kawasan angkatan perang;kawasan industri;kawasan purbakala;kawasan cagar alam;kawasan cagar budaya;. kawasan otorita
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-02-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 51/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 22 Maret 2016 — 1. GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk melawan PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA)
374 — 243
  • Badan Otorita;f).
    Badan Otorita;f. Badanbadan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah.VillBahwa mengacu pada ketentuan Perundangan yang berlakusebagaimana yang telah Tergugat I uraikan diatas, makapelimpahan tanah HPL kepada pihak ketiga atas tanah HPL wajibdilakukan dalam suatu kerjasama yang dituangkan dalamperjanjian kerjasama yang saling menguntungkan pihakpihak(Pemerintah dan badan swasta).
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-08-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 13-04-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 15 Desember 2016 — RENDRA, SS Bin H.Ir. ASEP SUPRIHAT alm ( Terdakwa)
346 — 614
  • - Surat Balasan permintaan Price List dari PT DITEK JAYA kepada Otorita Batam Bapak AFUAN tanggal 24 Desember 2013; - Fotocopy Brosur dan harga yang berlogo BA (Baths & Circulators).- Fotocopy legalisir Surat Permintaan Balasan price List dari PT GAIASCIENCE INDONESIA kepada Lab. Uji BP Batam tanggal 10 Januari 2014; - Fotocopy legalisir Surat PESONA SCIENTIFIC Nomor: 100/PS/SPH-NR/II/14 perihal penawaran Harga tanggal 27 februari 2014; - Fotocopy legalisir Surat Price List Plastic Ware.
    DITEK JAYA kepada Otorita Batam Bapak AFUAN tanggal 26 Maret 2014 .- Surat Balasan Permintaan Price List dari PT Indoscience Leads, Quotation ISL/I/Q-124/Int.Rev.O kepada ibu Yeyen tanggal 28 Februari 2014.- Surat Balasan Permintaan Price List dari PT.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-09-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 478/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG Diwakili Oleh : PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN MASYHADUL QURAN
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS SUPARNO, S.H., M.Kn.
Terbanding/Tergugat III : Sdr. HENRY SIREGAR
Terbanding/Tergugat IV : Sdr. SOMADIKARYA
Terbanding/Tergugat V : Sdr. HAJUDIN
Terbanding/Intervensi I : Badan Intelejen Negara
Terbanding/Turut Tergugat I : Sdr. MARTIN MENTENG selaku KEPALA DESA GUNUNG GEULIS
Terbanding/Turut Tergugat II : Sdr. RUSDI selaku KETUA RW lima
Terbanding/Turut Tergugat III : Sdr. JAJULI selaku KETUA RT dua
Terbanding/Turut Tergugat IV : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau BPN Kabupaten Bogor
355 — 163
  • Badan Otorita;f. Badanbadan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah..
Pengadilan PN PEKANBARU
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 —
125 — 47
  • PBR324Bahwa saksi diminta oleh Achmad Machbub untuk mengurus ijin, sedangkan untukpengurusan suratsurat lainnya diurus oleh Notaris ;Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah Achmad Machbub tersebut karena tidakpernah diberitahukannya pada saksi ;Bahwa ada biaya sebesar Rp. 500.500.000, biaya itu dipergunakan untuk pengurusanUWTO (Uang Wajib Otorita Batam) ;Bahwa saksi tidak ada melakukan pembayaran UWTO (Uang Wajib Otorita Batam)dan saksi tidak tahu siapa yang mengurusnya dan pada saat diserahkan
    pada saksisudah ada dokumen UWTO (Uang Wajib Otorita Batam) ;Bahwa pada saat saksi diminta untuk menguruskan surat ijin tersebut, yangmenyerahkan dokumendokumen tersebut pada saksi adalah Achmad Machbub AliasAbob ;Bahwa saksi mengenal Achmad Machbub Alias Abob dan Niwen Khairiah sejakkecil ;Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Achmad Machbub Alias Abob merintisusahanya ;Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2007 apakah Achmad Machbub Alias Abob sudahpunya usaha atau belum ;Bahwa pengurusan ijinijin yang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 10-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SURABAYA Nomor 1998/Pdt.G/2010/PN.Sby
Tanggal 10 Maret 2011 — INDRA IRIANSYAH, SH
98 — 35
  • tahu mengenai PPTI setelah dipanggil sebagai saksi;Bahwa PPTI itu adalah Perjanjian persetujuan penggunaantanah;Bahwa dalam praktek itu bisa dengan PPTI karena didalamperaturan menteri negara agraria nomor 9 tahun 1999memang ada kata kata juga persetujuan penggunaan tanahsaja, tapi bentuknya yang penting bagi BPN sah secarahukum dan tidak merugikan para pihak dan memuat sifatpenggunaan tanah itu misalnya jangka owaktu dan lainsebagainya bisa berupa perjanjian PPTI, tapi di pihaklain seperti di Otorita
Pengadilan PN SURABAYA
Putus : 10-03-2011 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN SURABAYA Nomor 1998/Pid.B/2010/PN.SBY
Tanggal 10 Maret 2011 —
121 — 45
  • tahu mengenai PPT setelah dipanggil sebagai saksi;Bahwa PPTI itu adalah Perjanjian persetujuan penggunaan tanah;Bahwa dalam praktek itu bisa dengan PPTI karena didalam peraturan menteri negaraagraria nomor 9 tahun 1999 memang ada katakata juga persetujuan penggunaan tanahsaja, tapi bentuknya yang penting bagi BPN sah secara hukum dan tidak merugikan parapihak dan memuat sifat penggunaan tanah itu misalnya jangka waktu dan lain sebagainyabisa berupa perjanjian PPTI, tapi di pihak lain seperti di Otorita
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 35/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 1 Agustus 2013 — Drs. SIGIT SRIDOYO Bin ADI
59 — 23
  • dan NiasTahun 2006.Penyidikan dan persidangan perkara korupsi Pengadaan Alat Pemadam KebakaranKota Medan di KPK.Penyidikan dan persidangan perkara korupsi Pengadaan Alat Pemadam Kebakarandan Alat Berat Provinsi Jawa Barat Kota Medan di KPK.Penyidikan dan persidangan perkara korupsi Pengadaan Pembangunan BandaraKalimatan Tengah di Pengadilan Negeri Banjar Baru.Penyidikan dan persidangan perkara korupsi pengadaan alkes di DepartemenKesehatan.Penyidikan KPK perkara korupsi pengadaan mobil pemadam di Otorita
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 10-03-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 157/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 30 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. BANK CIMB NIAGA Tbk., KC Jakarta Cinere Depok
Terbanding/Penggugat : H. MILLA
Turut Terbanding/Tergugat II : OTORITAS JASA KEUANGAN
191 — 94
  • Panitera Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal01 April 2020, SERE JORDAN Pegawai Otorita Jasa KeuanganPembanding II semula Tergugat II telah menyerahkan MemoriBanding tertanggal 01 April 2020;Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yangdibuat oleh R.M. ROZHANDY EKA PUTRA, S.H.