Ditemukan 1377 data
333 — 16
./2017/PN Byl.Bahwa dengan demikian, Tergugat Il mempunyai hak preferen atasjaminan guna kepentingan pelunasan kredit dari Tergugat .Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 2 dan 5 adalah Jak terkait denganTergugat ll maka Tergugat Il tidak dapat menanggapi dalildalil yangdiuraikan Penggugat.Bahwa terhadap dalil Penggugat lainnya yang beium dijawab secaralangsung maupun secara tidak langsung, harus dianggap pula bahwadalildalil tersebut ditolak Tergugat Il dengan tegas.Berdasarkan fakta hukum sebagaimana
167 — 42
Bahwa perlu Penggugat pahami UU Hak Tanggungan merupakan undangundang khusus yang memberikan hak relatif kepada Pemegang HakTanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen) untuk menjual obyek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri dan mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualannya itu apabila Debitur wanprestasi/cidera janji;8.
170 — 94
Bank Mega Tbk.Bahwa dalam Pasal 463 RV (Reglement Op de Burgerlijk Rechsbordering)menjelaskan bahwa terhadap suatu objek yang telah sah diikat oleh suatuhak jaminan kebendaan (salah satunya Hak Tanggungan) dapat diletakkanSita Persamaan jika dilakukan eksekusi penjualan atau eksekusi lelangatas harta kekayaan tersebut, maka Kreditor Preferen lahyang berhak untukpertama kali mengambil uang hasil eksekusinya hingga terlunasinyatagihan piutangnya, dan jika masih terdapat sisanya, maka baru lah itumenjadi
79 — 33
Misal Pekerjaan yang belumdijalankan untuk mengalihkan kepada pihak lain olehTergugat III karena masih adanya hak preferen dalam haktanggungan tapi sudah dituntut untuk membayar uang paksa.b Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka tidaklahberlebihan dan beralasan hukum bilamana gugatan Penggugatkepada Pihak Tergugat III ditolak atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) karena GugatanPrematur.DALAM POKOK PERKARA1 Bahwa jawaban dalam Eksepsi tersebut
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk KANTOR CABANG SIAK
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DUMAI
Terbanding/Turut Tergugat : MUHAMAD AGUS SALIM
64 — 30
nilaiberbedabeda berdasarkan UndangUndang nomor 4 tahun 1996tentang HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDABENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH;Terhadap agunan kredit SHM nomor 545/suka mulia terdaftaratas nama Komsiatun telah dilakukan Parate Eksekusi terjualsecara sah dan patut Sesuai prosedur memenuhi syarat dariTerlawan II dan sesuai UndangUndang.Berdasarkan Undangundang nomor 4 tahun 1996 tentang HakTanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitandengan tanah, maka Terlawan diberikan hak preferen
144 — 50
KEBERATAN melaluiENUR WAHIDAH pada tanggal 4 Desember 2014, sesuai Akta Surat KuasaPengambilan Sertipikat No. 01 tertanggal 3 Desember 2014 yang dibuat oleh dandihadapan Notaris/ PPAT Poeti Yalda Alamsjah, SH.Bahwa objek agunan lainnya (SHM No. 2116/ Desa Cimanganten) yang diserahkanoleh TERMOHON KEBERATAN sebagai agunan kredit, telah dilekatkan haktanggungan sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan No. 1348/2012 ( vide pasal 14ayat 1, 2 dan 3 UU No. 4 tahun 1996 ), sehingga PEMOHON KEBERATAN memilikihak preferen
91 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
November 2003 atas dasar Akta SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 34 tanggal 21Oktober 2003 atas Sertifikat HM Nomor 6 a quo yang sebelumnyajuga telah dijadikan objek tanggungan dalam Akta Pemberian HakTanggungan Nomor 13/2003 tanggal 20 Maret 2003, jelas terbuktiada ketidakpastian hukum disini gg dalam artian dalam suatupengikatan kredit yang sama atas satu objek tanggungan telahdibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang berbeda satudengan lainnya (bukan dimaksudkan sebagai kreditur preferen
67 — 17
Selain itu juga menyebabkan ketidakpastian hukum bagikreditur yang mempunyai kedudukan preferen dan yang nyatanyata telahmengeluarkan uang (dalam hal ini kredit kepada debitur.
Endang Mardiningsih
Tergugat:
1.KSP SAHABAT MITRA SEJATI
2.Menteri Keuangan Republik Indonesia Departemen Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kantor Wilayah Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kantor ATR badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta Cq. Kantor ATR Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Cq. Kepala Kantor ATR Badan Pertanahan Kota Surakarta
4.Hery Hartanto,SH. Notaris PPAT
5.Sapartin Wahyu Jayanti,SH.MM.MKn Notaris PPAT
91 — 24
Tanggungansebagaimana ternyata dalam Akta Hak tanggungan Peringkat PertamaNomor 76/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris SapartinWahyu Jayanti, SH, MM, M.Kn, (Tergugat V), sehingga tidak benar TergugatHalaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Padt.G/2021/PN Skt, telah melanggar ketentuan dari pasal 15 ayat 3 dari UU Hak TanggunganNomor 4 Tahun 1996;11.Bahwa karena pengikatan Hak tanggungan telah dibuat berdasarkanhukum dan ketentuan perundangundangan sehingga Tergugat mempunyalhak preferen
225 — 74
Bahwa, harta Pemohon yang saat ini dapat dijadikan sebagaiBoedel Pailit dan berada ditanganKreditur Preferen yaituBANK RAKYAT INDONESIA (BRI) adalah terdiri dari :10 (sepuluh) bidang tanah pertapakan berikutbangunan yang berdiri diatasnya, dalam bentuk AsliSertifikat Hak Milik dan berada di BRI CabangSisingamaraja guna sebagai jaminan pinjaman a/n GweTjoen alias Atman Wiratman (Terlampir);F.
264 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 13 Juni 2012, dengan segala akibat hukumnyamaka seluruh harta PT Mitra Safir Sejahtera menjadi harta pailit yangmerupakan hak dari pada kreditur separatis, kreditur preferen maupunkreditur konkuren yang pengurusannya dan pemberesan dilakukanHal.28 dari 30 hal. Put.No.438 K/Pat.
95 — 13
yang dibuat oleh Siti Lestariningsih,S.H, sehingga akhirnyaterbitlan Sertifikat Hak Tanggungan No.3503/2013 sebesar Rp165.000.000, tertanggal 27 Agustus 2013;Bahwa pengikatan dan pembebanan Hak Tanggungan telah sesuai denganprosedur yang berlaku, terbukti dengan tidak adanya blokir atas sertifikatsehingga dapat diikatHak Tanggungan secara sempurna dan dibuktikandengan munculnya Sertifikat hak Tanggungan;Bahwa dengan dibebaninya Hak Tanggungan terhadap agunan tersebutmaka Tergugat mempunyai hak preferen
258 — 41
SHT) Nomor 2681, tertanggal 28Nopember 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Demak dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 2684tertanggal 01 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten DemakBahwa berdasarkan uraian di atas, maka oleh karenanya merupakansuatu kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri, pada atasobjek sengketa senyatanya telah dibebani hak tanggungan yang2/.28.29.30.31.32.33.32memberikan hak didahulukan atau diutamakan hak preferen
Oleh karenapada obyek sengketa telah dibebani hak tanggungan, maka yang memberikanhak didahulukan atau diutamakan (hak preferen) kepada Terlawan Il. Prosespelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Terlawan Ill atas permintaan TerlawanIl juga telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.Sedangkan Terlawan adalah sebagai pemenang lelang yang sah, yang telahdilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2014.
89 — 80
tersebut diakui olen Penggugat, sehinggaberdasar Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak TanggunganAtas Tanah beserta Bendabenda yang berkaitan dengan tanah yangmenyebutkan Apabila debitor cidera janji, pemegang HakTanggungan pertama mempunyai hak untuk menual obyek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sertamengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut; Berdasar hal tersebut, maka prinsip hukum jaminan bahwa hakpreferen dari kreditor pemegangnya (Kreditor Preferen
) terhadapharta kekayaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminankebendaan adalah diutamakan (droit de preference) sehinggakonskuensi dari berlakunya prinsip hukum ini adalah jika dilakukaneksekusi penjualan atau eksekusi lelang atas harta kekayaantersebut, maka kreditor Preferen lah yang berhak untuk pertama kalimengambil uang hasil eksekusinya hingga terlunasinya tagihanpiutangnya, dan jika masih terdapat sisanya, maka baru lah itumenjadi bagiannya pihak (pihak pihak) yang berhak berdasarkanSita
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Jateng kantor Cabang Pembantu
Terbanding/Tergugat II : Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
Terbanding/Tergugat III : SINGGIH WIBOWO
29 — 17
Bahwa sebagaimana yang telah diputuskan bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding merupakanKrediturberitikad baik yang mempunyai hak preferen terhadap obyek sengketa,maka permohonan untuk dapat dilakukan sita jaminan dan pembayarandwangsom oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding bukan hal yang berlebihan. .
Terbanding/Tergugat I : DUDI DABUYA
Terbanding/Tergugat II : PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
Terbanding/Tergugat III : Notaris MAUDY LUNEL PONGTULURAN, SH
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung
35 — 18
delapan puluh tujuh jutalima ratus ribu rupiah) yang mempunyai irahirah "Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga mempunyaikekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan PutusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesualUndang Undang No. 4 tahun 1996, oleh karenanya merupakansuatu kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri bahwaatas Obyek Perkara dimaksud senyatanya telah dibebani haktanggungan yang terhadapnya memberikan hak didahulukan ataudiutamakan "hak preferen
Pembanding/Penggugat I : H. AMAS MUFRENI Diwakili Oleh : Hj.ULFA HIDAYATI
Terbanding/Tergugat II : GRIAND GIWANDA
Terbanding/Tergugat V : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
Terbanding/Tergugat III : GLERRISH GILFARES GIANTARA
Terbanding/Tergugat I : Hj. NUNUNG KARYATI
Terbanding/Tergugat VI : PT. BANK NEGARA INDONESIA Persero, Tbk. Sentra Kredit Kecil SKC Melawai Raya
Terbanding/Tergugat IV : TRISAND TROPISKA
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional BPN Republik Indonesia, KANTOR PERTANAHAN KOTA TASIKMALAYA, Provinsi JAWA BARAT,
59 — 45
Bahwa, Asas Hak Tanggungan adalah memberikankedudukan hak yang diutamakan (preferen), yaitu pemeganghak tanggungan (dalam hal ini TERLAWAN VI) diberikankedudukan yang diutamakan terhadap kreditur yang lain,kreditur pemegang hak tanggungan didahulukan dalammengambil pelunasan atas hasil penjualan eksekusi obyek hakTanggungan ;Cc.
Terbanding/Tergugat I : Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk di Jakarta Cq. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia Baubau
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari
104 — 45
Dengan status sebagai Pemegang HakTanggungan maka Tergugat I memiliki hak Preferen yang dijamin olehhukum positif Indonesia melalui UU No. 4 tahun 1996 tentang HakTanggungan.
133 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
., PPAT Kota Medan yang dilengkap, dengan Sertifikat Hak TanggunganNomor 3153/2003 tanggal 5 Agustus 2003 untuk Fasilitas Kredit yangditerima Tergugat Il maka eksekusi pengosongan tersebut cacat hukumdan batal demi hukum karena Penggugat sebagai kreditur pemegang haktanggungan mempunyai kedudukan yang diutamakan/hak preferen dan olehsebab itu sebagai satusatunya kreditur yang berhak atas tanah danbangunan tersebut;Bahwa buktibukti mengenai pengikatan jaminan fasilitas kredit Tergugat IIkepada Penggugat
157 — 12
., M.Kn,Notaris/PPAT di Kabupaten Rembang;sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapatdisangkal atau dipungkiri karena atas Obyek Sengketa dimaksud telahdibebani hak tanggungan maka telah memberikan hak didahulukan ataudiutamakan hak preferen kepada Tergugat sebagai Kreditur yangberitikad baik yang telah memberikan kredit kepada Penggugat selakuDebitur, karenanya secara hukum Tergugat I harus dilindungi dan ataudidahulukan hakhak dan kepentingannya;.
Ketiga) senilai Rp75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) Nomor 02012/2014tertanggal 25 September 2014 yang dibuat berdasarkan AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 554/2014 tertanggal 2 Juli 2014dibuat oleh dan dihadapan Bekti Krestiantoro, S.H., M.Kn,Notaris/PPAT di Kabupaten Rembang;Karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal ataudipungkiri jika atas Agunan Kredit terdahulu senyatanya telah dibebanihak tanggungan yang terhadapnya memberikan hak didahulukan ataudiutamakan hak preferen