Ditemukan 9695 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin damrin dokking doris doren doirin dokris dakrin dorin dikrin
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Pidana Khusus
Register : 18-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tim
Tanggal 19 Februari 2019 — Pemohon:
1.SEM ASSO
2.YANTO AWERKION
3.Edo Dogopia
Termohon:
Agung Marlianto
81 — 50
  • yang berdirisendiri;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan NegeriTirnika Kota Nomor: 97 /Pid.B/2016/PN.Tim, dalam kasus denganTerdakwa Steven Itlay, halaman 37 disebutkan : menimbang bahwamenurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Tahun 2001 halamanHalaman 12 Dari 62 Halaman Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tim702, salah satu. makna " makar" adalah perbuatan (usaha)menjatuhkan pemerintah yang sah dalam hal ini tidak lagi menghargai,mengakui Pemerintah yangsah; Menimbang, bahwa menurut dokrin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 10-01-2017 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 205 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 10 Januari 2017 — ASRIZAL, S.PD., M.Pd. bin ASRIL
74 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Moeljatno serta dokrin hukum pidanamaka perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang membubuhi tandatangan pada dokumen pencairan dana termin kedua 100% tidaklah dapatdituntut dan atau dimintakan pertanggungjawaban pidana karenaperbuatan Pemohon Peninjauan Kembali terjadi sematamatamenjalankan perintah jabatan dari atasan vide Pasal 51 ayat (1)KUHPidana ;. Tidak ada niat jahat (mens rea)Niat Jahat (Vens Rea) dalam hukum pidana merupakan masuk dalamkajian "pertanggungjawaban pidana.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-12-2013 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1809 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 10 Desember 2013 — SUYONO, S.Sos
53 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pertimbangan hukum MA sebagai berikut: Asas materiele wederrechtelijkheid merupakan suatu buitenvettelijkeuitsluittinggrond, suatu buiten wettelijkke rechtsvaardigingsgrond dansebagai suatu alasan yang buiten wettelijk sifatnya merupakan suatu faitdexuse yang tidak tertulis, seperti dirumuskan oleh dokrin danyurisprudensi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-01-2011 — Upload : 18-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1706 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 20 Januari 2011 — SURATMAN
38 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dimana menurut dokrin yang berlakupenggunaan analogi dalam penerapan hukum pidana adalah melanggarasas legalitas yang merupakan asas yang fundamental dalam hukumpidana, karena penggunaan analogi telah membuat lubang (loophole)yang sangat besar kepada para penegak hukum yang dapat menafsirkanperaturan atau hukum pidana dengan sewenangwenang;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang didasarkan pada analogiadalah jelas merupakan kekeliruan, mengutip Vos yang mengatakanbahwa penerapan analogi tidak diijinkan
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata
Register : 20-01-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Tjb
Tanggal 4 Oktober 2017 — Penggugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Tergugat:
1.Tengku Djalil Sahmenan Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan
2.Tengku Thamrin Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan
3.Tengku Ulong Yahya Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan
4.Tengku Soelaiman Sulaiman Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan
5.Tengku Anwar Bet Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan
6.Tengku Darwin anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan
7.Soeheri Aciu
8.Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran cq. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai
9.Pemerintah RI cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang.Kepala Badan Pertanahan Nasional
10.Pemerintah Kota Tanjungbalai
11.Lurah Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai
105 — 25
  • bahwa Terlawan untuk menguatkan dalil sangkalannyatelah mengajukan bukti berupa bukti T.l1 sampai dengan Bukti T.I4 sedangkanTurut Terlawan untuk menguatkan dalil perlawanan pelawan telah mengajukanbukti Surat yang diberi tanda bukti TT.I1 sampai dengan TT.I18 ;Menimbang, bahwa Perlawanan pihak Ketiga (Derden Verzet)sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata positif dalam pasal 206 ayat 6RBG/195 HIR,Pasal 227 RBG / 207 ayat 3 HIR , 228 RBG/208 HIR,231,236 dan240 RBG serta Yurisprudensi maupun dokrin
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama
Register : 15-02-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 491/Pdt.G/2019/PA.Tng
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 2
  • merupakan pintu darurat dan jalankeluar yang dapat ditempuh oleh Penggugat untuk mengakhiri krisis rumahtangganya dengan Tergugat, sejalan dengan hadits Nabi saw. yang berbunyi :Vac > gVaa,l, artinya : "tidak boleh menyusahkan diri sendiri dan oranglain, dan kaidah hukum Islam: Jl js 5 peJl artinya : yang menyusahkanharus dihilangkan, dan bahkan ada kaidah: qQblac)I Ub We prio rwlasll 55>"menolak yang mafsadat didahulukan dari menarik masalahah; ;Menimbang, bahwa Majelis pun perlu mengetengahkan dokrin
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Wanprestasi
Putus : 12-06-2008 — Upload : 29-05-2012
Putusan PN PEKANBARU Nomor 70/PDT.G/2007/PN.PBR
Tanggal 12 Juni 2008 — H. HAMIZAR HAMID BIN ABDUL ; HAMIDH. ZYAHRUDDIN BIN ABDUL HAMID ;HJ. ZARDAWATI BINTI ABDUL HAMID L A W A N NURKAMSIAH BINTI ABDUL HAMID
97 — 16
  • 1365 KUH Perdata yaitu Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada oranglain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, dengandemikian ada 4 unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan(tidak berbuatjyang melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku adanya kerugian dan adanyahubungan causal antara kerugian korban dengan akibat perbuatan tersebut.Menimbang bahwa, dalam perjalanannya ajar an (dokrin
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 14-09-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 115/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 14 September 2016 — 1. Kieron Samuel Prenter; 2. Kukuh Wijayanti; 3. PT. Mexicano Asia; 4. Peter John Zuttion; 5. Sean Hamish Prenter sebagai PARA PEMBANDING Melawan : 1. Adam James Lawrence Dundas-Taylor sebagai Terbanding; 2. I Putu Chandra, SH., Notaris /PPAT di Kota Denpasar, sebagai Turut Terbanding
138 — 85
  • Putusan Mahkamah Agung No.1155 K/Pdt/2013 tanggal 3 Desember 2015;Bahwa pertimbangan hukum (dokrin/kaidah hukum)putusan Pengadilan Tinggi Denpasar 2 Maret 2012, No.96/Pdt/2011/PT.
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Perdata Perjanjian
Putus : 19-05-2016 — Upload : 25-10-2017
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 99/PDT.G/2015/PN KTG
Tanggal 19 Mei 2016 — - CHRISTIANUS SIMBALA X - PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MANADO - BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW - RISMAYANTI LADALA
189 — 39
  • Sesuai dengan Dokrin Putusan Mahkamah Agung RI No. 1068 K/Pdt/2008 Tanggal 21Januari 2009 adalah perlindungan hukum terhadap pembeli lelang yang membeli sebidangtanah melalui proses lelang eksekusi. oleh Mahkamah Agung berpendapat bahwa lelangyang telah dilaksanakan tidak dapat dibatalkan dan hak pembeli lelang harus dilindungi;Berdasarkan uraianuraian di atas, maka TERGUGAT VI mohon Pengadilan agar berkenanmemutus perkara ini dengan menyatakan:. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk selurubnya; .2.
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 12-02-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 13-08-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg
Tanggal 10 Juli 2018 — Pemohon melawan Termohon
10 — 8
  • berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi hukumIslam disebutkan Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suamwajid memberikan nafkah, maskan dan kiswah, kepada bekas isteri selamadalam iddah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasihukum Islam disebutkan bahwa Waktu tunggu bagi seorang janda Apabilaperkawinan putus karena perceraian,waktu tunggu bagi yang masih haidditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurangkurangnya 90 (Sembilan puluh)hari;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin
Pengadilan PN NUNUKAN
Register : 13-06-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN NUNUKAN Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk
Tanggal 12 Februari 2018 —
279 — 201
  • diambil oleh pejabat untukmengabil keputusan ada faktafakta yang bisa dinilai untuk kKemanfaatan dankegunaan;Bahwa yang berhak untuk menilai keabsahan suatu diskresi adalahPengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa pejabat TUN mempunyai kKewenangan legalitas dan diskresi, dandalam keadaan darurat dan berdasarkan fakta yang terjadi sehinggadilakukan diskresi yang dipergunakan untuk kentingan umum, justru jika tidakdilakukan akan terjadi permasalahan karena tujuan negara hukum untukkesejahteraan rakyat;Bahwa dokrin
    tentang kepentingan umum bermula dari Pasal 1 ayat (1) UUD1945 bentuk pemerintahan Republik maka kepentingan umum yangdiutamakan dan dokrin tersebut masuk dalam hukum agraria, dan kontekskepentingan umum inilan maka ketika dilakukan pencabutan bisa dilihatberdasarkan legalitas dan juga diskresi;Bahwaizin adalah kewenangan untuk mengelola suatu tindakan hukum;Bahwa adanyaizin bukan berarti memiliki hak keperdataan ;Bahwa ketika izin dikeluarkan oleh pejabat TUN dan objek hukum yangmelaksanakan izin
Pengadilan PA BANGIL Perdata Agama
Register : 05-04-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PA BANGIL Nomor 637/Pdt.G/2018/PA.Bgl
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 5
  • membiarkan dan mengabaikan Penggugattanpa nafkah lahir dan batin, hingga sekarang terhitung hingga selama 8 bulandengan demikian Majelis Hakim menganggap Tergugat belum memberikannafkah wajib kepada Penggugat selama 8 bulan, karenanya nafkah tersebutmenjadi nafkah lampau yang terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat, haltersebut sesuai dengan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Tergugatdiwajibkan untuk menanggung biaya penghidupan istri dan anakanak sesuaidengan penghasilannya, dengan mengingat dokrin
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 05-04-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 307/Pdt.PLW/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
IWAN CHANDRA SINYEM
Tergugat:
MOE IRWAN RAHARJA
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat
2.HENDRO RAHARDJO
88 — 23
  • Brt.Menurut dokrin M. Yahya Harahap putusan Verstek hanya dapat di lawan denganperlawanan Pihak Ketiga yang sebelumnya bukan sebagai pihak yang berperkara.Sedangkan jelasjelas lwan Chandra Sinyem sebagai pihak dalam perkaraNo.90/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt., tanggal 22 September 2015;6. Bahwa mengenai pokok perkara sudah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Judexfactie dan Judex juris dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No.175 PK/PDT/2019,tanggal 25 Maret 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I.
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 08-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 74/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juli 2014 — 1.SYAHRIZAL, S.E,2.SUSI PRIHATINI, S.E, dkk;1.MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,.2BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN ASAHAN, dkk
438 — 59
  • dikeluarkanTergugat III dilahan yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik, jelas telahbertentangngan dengan jaminan kepastian hukum yang dimaksud UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria,Pasal 19 ayat (1) ;c UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria, Pasal 20 ayat (1) yangmenyatakan :"Hak milik adalah hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam PasalBahwa menurut Dokrin
    Alumni, 2013 disebutkan bahwa hakmilik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang memberikankewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak lain atasbidang hak milik yang dimilikinya tersebut (dapat berupa Hak Guna Bangunanatau Hak Pakai, dengan pengecualian Hak Guna Usaha), yang hampir samaHalaman 63 dari 173 halaman Putusan No.74/G/2014/PTUNJKTPAGEPAGEdengan kewenangan negara (sebagai penguasa) untuk memberikan hak atastanah kepada warganya ;Bahwa merujuk pada Dokrin dan aturan
Pengadilan PN JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-02-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Jmb
Tanggal 18 Oktober 2018 — Hj Asniwarni (penggugat) lawan Drs. Benihar Napitupulu (tergugat)
192 — 65
  • Bahwa berdasarkan dokrin hukum perdata, tidaklahdibenarkan untuk mencampuradukkan obyek gugatan Wanprestasidengan Perbuatan Melawan Hukum; Kotradiksi antara Posita dengan Petitum Mengenai Uang Paksa,dengan alasan pada pokoknya bahwa dalam posita gugatannya,Penggugat tidak menyinggung ataupun menguraikan mengenai uangpaksa (dwangsom), sedangkan dalam petitum nomor 7 Penggugatmenyebutkan Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya,apabila
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 14-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 138-K/PM.III-19/AD/VII/2021
Tanggal 15 September 2021 — Oditur:
Yunus Ginting, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.Luvy Supintra
2.Kiara Ardy Fadhlika
3.Erick Fharlanda
4.Febri Ramadhon
5.Imam Muhsyanudin
60 — 17
  • Dokrin hukum menafsirkanadalah yang dimaksud dengan permainan judiadalah tiaptiap permainan yang pada umumnyamenggantungkan kemungkinan diperolehnyakeuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabilakesempatan itu. menjadi lebin besar denganketerlatihan yang lebih tinggi atau denganketangkasan yang lebih tinggi dari permainanya.Bahwa yang dimaksud dengan yang diadakandijalan umum atau dipinggirnya maupun ditempatyang dapat dimasuki oleh khalayak umum, adalahbahwa tempat yang digunakan untuk melakukanpermainan
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 07-10-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 77/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 10 Februari 2022 — Penggugat:
SARWAN EFENDI, SH.
Tergugat:
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
183 — 236
  • UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara serta Dokrin/ pendapat Indroharto, SH, makakepentingan Penggugat dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yangharus dilindungi oleh hukum serta Penggugat secara langsung dirugikan kepentingannya, dengan demikian Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (/ega/ standing) untuk mempertahankan haknya dan berproses di Pengadilan Tata UsahaNegara untuk mengajukan gugatan terhadap objek
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 31-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 K/AG/2013
Tanggal 31 Mei 2013 — 1. H. BADRUN bin H. BACHTIAR, DKK VS 1. SYAMSUAR, B.A. bin SYAMSUDDIN AHMAD, DKK
41 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , Dokrin apa yang diikuti .... ???, dan jurisprudensi apayang dipakai ???;Bahwa Majelis Hakim Tinggi Agama Medan dengan mudahdan gamblangnya memperbandingkan cara kerja dari 3 (tiga)institusi yang berbeda, baik dari segi usia maupun dari segiundangundang yang mengaturnya maupun kewenanganyang dimilikinya, yaitu memperbandingkan sebagai berikut:a. Cara kerja institusi yang mengeluarkan Surat Grand SultanNo. 47, yang kini sudah tidak;b.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-08-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 117/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 1 Nopember 2018 — -. FEONIE WIENATASHA, DK VD -. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia cq. Kepala Balai Taman Nasional Komodo
156 — 78
  • 16ttJuni 1971 mengemukakan bahwa adalah hak dari Penggugat untukmenentukan siapasiapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalamperkara; bahkan lebih lanjut Majelis Hakim Mahkamah Agung RI tersebutttmemberikan pertimbangan bahwa apabila ternyata terdapat orang ataubadan yang tidak masuk dalam perkara ini, nantinya akan menjadipenghambat eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,maka terhadap orang atau badan itu dapat diajukan gugatan baru / gugatantersendiri olen Penggugat; Dokrin
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 02-09-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PA SELONG Nomor 1039/Pdt.G/2021/PA.Sel
Tanggal 2 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
83 — 41
  • Terakhir juga dalam dokrin yangsama ditemukan dalam karangan M. Yahya Harahap, SH., dalambukunya berjudul "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,pada halaman 98 dan 100.