Ditemukan 1030 data
68 — 5
GUGATAN ERROR IN PERSONA (Cacat sebagai subjek, karena Para Penggugatbukan Persona Standi In Judicio) ;Alasan Hukum :Bahwa Para Penggugat tidak berhak atau tidak berwenang dalam bertindak untukdan atas nama untuk mewakili diri dari Pewaris, selaku ahli waris dari almarhumLimun bin Diran, dan maupun almarhumah Millah binti Ari, sebab Para Penggugattidak memiliki bukti yang kuat berdasrakan bukti autentik yang sah menuruthukum yang dapat menerangkan bahwa hanya Para Penggugat selaku ahli warisdari
RUDY Alias RUDY SIA
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI SORONG
170 — 127
korupsi, melainkandapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikansendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahliatau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yangmempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masingmasing instansipemerintah, bahkan dari pihakpihak lain (termasuk dari perusahaan), yangdapat menunjukan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugiankeuangan negara dan atau dapat membuktikan perkara yang sedangditanganinya;Bahwa berdasrakan
119 — 60
tidakdapat menuntut tanah yang sudah bersertifikat atas nama orang atau badanHalaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Padt.G/2021/PN Rtghukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat itu dia tidakmengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebutdiperoleh orangatau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasaiolehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya(Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997);Menimbang, bahwa berdasrakan
Basyir, M.Pd.B.I.
Tergugat:
Gubernur Jawa Tengah
397 — 215
Penggugat mendaftarkan ke PTUN Semarang ;Berdasrakan Pasal 55, Undangundang nomor 5 Tahun 1986 yangberbunyi: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktusembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarayang berupa Surat Keputusan Gubernur.
174 — 140
penggugat telah lama berpindah tangankepada pihak ketiga dan berdasarkan keterangan saksi di lapanganorang yang membeli (walaupun tidak diatas sumpah) sawah tersebutdijelaskan menbeli kapada kepada Pak xxxxxxxxx dan Pak xxxxxxXxXxxsekitar 13 tahun yang lalu jadi tidak benar dan tidak berdasarkanhukum jika para penggugat menyatakan bahwa tanah sawah tersebutadalah masih merupakan harta budel atau tanah xxxxxxxxx karenasecara hukukm bahwa sawah tersebut telah beralih kepada pihakketiga serta adalah tidak berdasrakan
67 — 51
., ; Bahwa Penggugat II Berdasrakan Akta Pengoperan dan PelepasanHak Nomor : 14 dibuat dihadapan Notaris /PPAT Doddy Astaman,SH.M.Kntanggal 6 Maret 2012 dari Pemilikasalyaitu Drs.Muhammad Syahid.
606 — 185
Bahwa atas biaya perkara gugatan Intervensi a quo dibebankankepada Penggugat Intervensi;Berdasrakan halhal tersebut diatas, dalam hal ini Penggugat dalamKonpensi/Tergugat Intervensi I, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksaperkara untuk dapat memberikan Putusan Sela sebagaiberikut:1.
Terbanding/Tergugat I : INA DAMAYANTI
Terbanding/Tergugat II : FERDINAN Diwakili Oleh : ASRI PURWANTI, SH,MH
Terbanding/Tergugat III : PT, PANTAI MENTARI JAYA
Terbanding/Tergugat IV : DARWIN bin FERDINAN
Terbanding/Tergugat V : RYAN EKAPUTRA FERDINAN
Terbanding/Turut Tergugat : PT BANK MAYBANK INDONESIA,Tbk
149 — 107
Bahwa Penggugat secaraabsurd dan tanpa logika yang berdasrakan hukum telah membuatdalildalil yang kabur / tidak dijelaskan dasar fakta (fetelij/kegrond)perbuatanTergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V yangmerugikan Penggugat.
37 — 6
Mahdi (DPO)yang selanjutnya akan dibawa ke Samarinda adalahdikarenaakan adanya imingiming aan diberikan upah sebesar Rp.5.000.000, (lima jutarupiah) apabila barang tersebut sampai ke tujuan.Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksisaksi dan Keterangan Terdakwamenerangkan, bahwa berdasrakan fakta persidangan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang BintangKab.
104 — 79
.~15~Pasal 89 UndangUndang No.13 Tahun 20036) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atasa. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;b. upah minimum berdasrakan sektor pada wilayah provinsi ataukabupaten/kota:7) Upah miminum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hiduplayak.8) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikanrekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi
Sudarmanto, S.H
Terdakwa:
RADIUS PRAWIRA, A.Md. Bin H. THAMRIN IDRIS
115 — 23
Perdes Kewenangan Desa Berdasrakan Hak Asal Usul danKewenangan Lokal Bersekala Desa.Sedangkan perdes penyertaan modal BUMDes tidak ada.=" Bahwa yang menandatangani ceklist kelengkapan dokumen pencairanDana Desa Tahap II tahun 2019 Desa Koto Dua Baru yaitu saksisebagai staf yang menyeleksi bahan, kemudian Kasi Keuangan Desadan Kabid Keuangan dan Aset Desa. Setelah itu saksi membuat danmencetak surat rekomendasi pencairannya untuk ditandatangani olehKepala Dinas PMD Kab. Kerinci yaitu Drs.
RAHMAD ISNAINI, SH. MH.
Terdakwa:
Drs. MASHUDI Bin Alm. ABDUL HADI
74 — 15
dalamSK.Gubernur Kaltim;Bahwa Prosedur pencairan dana hibah yang dilakukan olehpenerima adalah :1.Pemohon mendapat Surat Panggilan / Pemberitahuan dariBiro Sosial setda Prov.Kaltim yang ditanda tangani olehWakil Gubernur;Pemohon segera melengkapi berkas pencairansebagaimana yang tertera dalam Surat Pemberitahuan;Melengkapi persyaratan sebagaimana Pergub No: 60 Thn2012 pasal 19 huruf c dan d masingmasing rangkap 5;Bahwa PKBM Enterpreneur menerima pemberian danahibah dari pemerintah Kaltim tahun 2014 berdasrakan
ALBERTUS SYAHAILATUA
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
99 — 27
Bahwa pasal undang undang yang di sangkakan kepada pemohon dalampenetapan sebagai tersangka tidak berdasrakan hukum dan cacat hukum;6. Bahwa pemohon sebagai pilot mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menjaga keselamatan penumpang, barang dan penerbangan dantidak mempunyai kKewenangan menentukan dapat tidaknya suatu barangdapat di angkut;7.
AGUSTHINUS RIRUMA, S.H.
Tergugat:
BUPATI FAKFAK
139 — 88
Bahwa berdasrakan Keputusan Bupati Fakfak Nomor800/443/BUP/2019 tanggal 1 Maret 2019, Penggugat telahdiberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai NegeriSipil berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaradan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;c.
89 — 12
,M.Hum dan kawankawan, berdasrakan surat kuasakhusus tertanggal 7 Juli 2020 terdaftar dalam registersurat kuasa Pengadilan Agama xxxxxxxxxxx nomor216/663/Pdt.G/2020/PA.Kra. tanggal 7 Juli 2020, sebagai Turut Tergugat II ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksinya di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juni 2020, telahdidaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxx, dalam registerperkara
40 — 23
Hal 49 dari 72(Putusan MARI Nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005);Menimbang, bahwa berdasrakan hal tersebut, majelis hakimberpendapat bahwa bukti yang dijukan oleh Tergugat berupa T.2 tersebutmerupakan hibah yang cacat formil sehingga bukti tersebut harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa Bukti T.3 yang diajukan oleh para Tergugat berupaSurat Pernyataan Gadai Tanah Sawah, tanggal 9 Juni 2015 M, bermeteraicukup, telah disetempel Pos dan bukti aslinya yang ditandatangani oleh pihakPembeli gadai
Terbanding/Terdakwa : FERNANDO HUTAPEA
151 — 58
., ke Kas Daerah;e Bahwa berdasrakan faktafakta persidangan tersebut pertimbangan MajelisHakim Judex Factie tingkat pertama telah tepat dalam menerpakan aturanhukum;lil.
66 — 65
Husni Mubarak, S.H.dan Andi Wawan, S.H. ketiganya tim Pembela Umum/ Advokat/KonsultanHukum pada Kantor Hukum Adi Kusuma & Partners berkantor/berkedudukanBTP, Jl.Tamalanrea Raya, blok A No 5, RT O01 RW. 007, KelurahanTamalanrea, kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasrakan Surat Kuasakhusus tanggal 18 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteran PengadilanAgama Pinrang dengan register Nomor 345/SK/2021/PA.Prg tanggal 19Agustus 2021, telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat danmemiliki
65 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
lima ratus rupiah);Belanja makan minum kegiatan yang tidak benar sebesarRp2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Belanja sewa tenda tidak benar sejumlah Rp18.150.000,00 (delapanbelas juta seratus lima puluh ribu rupiah);Belanja sewa kursi tidak benar;Belanja sosialisasi tidak benar Rp22.088.500,00 (dua puluh dua jutadelapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);Belanja bahan bakar minyak tidak benar Rp22.088.000,00 (dua puluhdua juta delapan puluh delapan rupiah); Bahwa berdasrakan
95 — 45
Muhammad Gandhi, S.Hmasingmasing Advokat dari Kantor Hukum LUHUTSITOMORANG & PARTNERS yang beralamat di JalanDanau Tempe No. 13, Kelapa Dua, Tanggerang, Banten15810 berdasrakan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07Juli 2009, yang selanjutnya disebut sebagai Pembandingsemula Pelawan;ll. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO), yang berkedudukan diTanjung MorawaMedan, diwakili Direktur SDM/ UmumIr. H. Tambah KaroKaro dalam hal diwakili olehKuasanya yang bernama 1. Posman Nababan, S.H,2. Dra.
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 67/Pdt.G/1999/PNLPtanggal 9 Maret 2000, sehingga putusan maupun eksekusi tersebut tidakbelaku dan tidak megikat terhadap pelawan;39.Bahwa benar pelawan memiliki, menguasai dan menggunakan tanah yangdimasukkan pada peta Situasi Tanah Objek Perkara Nomor:06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PNLP tanggal 22 Mei 2009 yang menjadilampiran Berita Acara Pengukuran dan Pemeriksaan Objek Perkara(Konstataring) tertanggal 22 Mei 2009, Nomor:06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PNLP, adalah berdasrakan
KIM sebagai Terbanding II/ dahulu Terlawan II berdasarkanhasil analisis hukum dna berdasrakan faktafakta hukum serta hak didukungketentuan hukum yang berlaku bahwa pihak Terbanding II/ dahulu Terlawan II(PT.KIM) telah secara benar dan sah melakukan jual beli/ mengalihkan tanahlahan kepada Pelawan dan Karena itu Pelawan mengajukan perlawanan pihakketiga dan derden verzet terhadap eksekusi.