Polres Pakpak Barat tidak melakukan penangkapan dan ataumembawa Penggugat ke Polres Pakpak Barat;Bahwa setelah Penggugat ditetapbkan sebagai Daftar Pencarian Orang(DPO) oleh Polres Pakpak Barat, Penggugat masih datang ke PolresPakpak Barat dalam keadaan sakit dengan tujuan mempertanyakanmengenai gaji bulanan serta tugas yang akan dijalankan langsung kepadaKasi Propam, kemudian Kasi Propam langung disuruh kembali ke Medandengan perkataan tidak ada gunanya lagi kau datang karena kau sudahdiusulkan PTDH

DalamHalaman 10 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Pra2019/PN.Lbohal ini PEMOHON telah mendapat sangsi berat dari Direksi Bank Sulutberupa sangsi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Padahalpemohon telah mengabdi di Bank Sulut selama 29 tahun, dan masihmempunyai sisa masa kerja selama 8 tahun.c.

Dalam hal ini PEMOHON telahmendapat sanksi berat dari Direksi Bank Sulutgo berupa sanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ), padahalPEMOHON telah mengabdi di Bank Sulutgo selama 29 tahun danmasih mempunyai sisa masa kerja selama 8 tahun.c.

mengeluarkan surat keputusanpemberhentian, kecuali PLT sudah diljinkan oleh Menteri Dalam Negerisecara tertuliS ; Halaman 63 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUNKPGBahwa PERMA No. 6 Tahun 2018 dasarnya adalah UndangundangNo. 30 Tahun 2014, yang menyebutkan Keberatan atau BandingAdministrasSi ; 292 nn nnn nn nnn nnn nnn ne nn nnn nnn n neBahwa dari aspek kepegawaian upaya administrasi wajib dilakukantetapi terhadap keputusan yang bersifat pembinaan bukan terhadapputusan yang bersifat final seperti PTDH

kerugian yang lebih besar dan/ atau terabaikannya hak warga masyarakat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menpan dan RB RI Nomor :B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 perihal Juklak PenjatuhanHalaman 78 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUNKPGPTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkanPutusan Pengadilan yang berkekuatan hokum tetap, pada poin 2 huruf b,menyatakan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitungmulai tanggal ditetapbkannya keputusan PTDH

copy Surat Edaran Bupati Nias Selatan Nomor:800/16912/E/BKD/2017, tanggal 30 Agustus 2017, TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap PNS/ASN Yang TelahMenjalani Hukuman Pidana Penjara Karena Kejahatan JabatanBerdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan HukumTetap :Halaman 19Putusan Nomor : 217/G/2019/PTUNMDN.Bukti.T9: Fotokopi Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian NegaraMedan Nomor 071/KR.VI/BKN/III/2019, tanggal 20 Maret 2019, PerihalPetunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepuplikIndonesia, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhkan PTDH oleh PPKTerhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilanyang berkuatan Hukum Tetap (vide bukti T6 ).Menimbang, bahwa berdasarkan jawabjinawab dan faktafakta hukumsebagaimana diuraikan di atas, maka esensi permasalahan hukum dalamsengketa a quo ialah mengenai:a.

Bukti T 13Regional Xl Badan Kepegawaian Negara Nomor294/KR.XI/KK/XI/2017 tanggal 4 Agustus 2017Perihal Pemberhentian Sementara PNS Yang TelahDitahan Karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana ;Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Surat BupatiBolaang Mongondow Nomor 800/B.03/BKPP/395tanggal 22 Desember 2017 Perihal UsulanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)Pegawai Negeri Sipil atas nama : 1. SuharjoMakalalag, 2. Drs.

1953 tentang penetapanPeraturan atas UU Darurat Nomor 4 Tahun 1950 tentangtentang penerimaan anggota Angkatan Perang RIS yangdituangkan dalam Lembaran Negara Nomor 5 tahun 1950sebagai Undangundang, padahal dalam perkembangannyajustru bertentangan dengan pasal 62 ayat (1) UU Nomor 34Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, demikianhalnya keberadaan pasal 62 ayat (1) Undangundang Nomor34 Tahun 2004 mengatur bahwa Prajurit Tentara NasionalIndonesia, hanya bisa diberhentikan tidak dengan hormat(PTDH

TPI,seharusnya Walikota menerbitkan SK pencabutan terlebih dahulu,baru kemudian menerbitkan SK PTDH kembali;Halaman 66 dari 88 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.

Jika terjadi pertentangan peraturanmaka harus menggunakan asas peraturan perundangundangan,salah satunya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkanperaturan yang lebih rendah;Bahwaterkait dengan asas praduga rechmatige dan kepastian hukumketika ada PTDH kepada seseorang, kemudian digugat lagi, kemudiandiputus maka selama menjalankan perintah undangundang ataupunPeraturan Pemerintah tidak masalah;Bahwa mengenai pelaksanaan AsasAsas Umum Pemerintahan yangBaik dan kaitannya dengan SOP, regulasi berkaitan

Kapan ditetapkannyamaka dimunculkan normanya dengan ketetapan, jadi tidak adapenetapan waktu selain dari norma yang telah ditetapkan;Bahwa, menurut ahli berdasarkan ketentuan perundangundanganpemberhentian berupa PTDH tidak serta merta, artinya sebelum sampaikepada penerbitan SK PTDH harus ada proses administrasinya dulu;Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 48 dari 83Bahwa, menurut Ahli karena berbicara keputusan maka sejakditetapkanlah putusan itu berlaku, keputusan diangap sah sejakditetapkan

Rekan (Kuasa dari Trie Deska Rusman)tanggal 18 April 2019 (Sesuai dengan aslinya);Putusan No. 68/Pid.SUSTPK/2016/Pn.Bgl tanggal 16 Maret 2017 (Salinan);Surat Nomor: B174/KU/X/2018 Perihal: Klarifikasi dariKorps Pegawai Republik Indonesia kepada Para PejabatPembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dabDaerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) Seluruh Indonesiatanggal 24 Oktober 2018 (Fotokopi dari fotokopi);Surat Perihal : Mohon perlindungan hukum ASN PTDHberdasarkan SKB Th. 2018 dari Pendampingan HukumASN PTDH

Rapat Tanggal 28 Desember2018 (Sesuai dengan aslinya);Notulen Rapat Tindak Lanjut Surat Keputusan Bersama Halaman 60Putusan No.89/G/2019/PTUN.BKL181920212223242526Bukti T18Bukti T19Bukti T20Bukti T21Bukti T22Bukti T23Bukti T24Bukti T25Bukti T26Tiga Menteri tanggal 31 Desember 2018 (Sesuaidengan aslinya);Daftar Hadir Tindak Lanjut Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tanggal 31 Desember 2018 (Sesuai dengan aslinya);Kliping berita dari Koran Rakyat Bengkulu berjudul 25ASN Mantan Napi Korupsi Resmi PTDH

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan halhal tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa walaupun Terdakwa dinilai tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan militer namunkarena temyata terhadap Terdakwa telah dilakukan pemecatan dari dinas militer (PTDH) sehingga dalamputusan ini tidak perlu diulangi lagi, namun untuk pidana badan atau pidana pokoknya menurut Majelis masihperlu diringankan dari Tuntutan Oditur Militer karena Terdakwa baru pertama kali dijatuhi pidana sedangkan

Bahwa Penasihat Hukum pada akhirnya menyerahkansepenuhnya kepada yang Mulia Majelis Hakim untukmemutus perkara ini, apabila Majelis berkeyakinan Terdakwasecara sah dan yakin telah bersalah mohon kiranya MajelisHakim untuk memberikan keringanan hukuman denganmempertimbangkan mengenai kondisi Terdakwa yaitu:1) Bahwa pada saat ini Terdakwa sudah diusulkanuntuk berhenti tidak dengan hormat (PTDH) dari TNIAL/Marinir sehingga harapan Terdakwa untuk berkarirkembali di Militer atau TNI AL sudah pupuh, bahwa

Bahwa pada saat ini Terdakwa sudah diusulkan untukberhenti tidak dengan hormat (PTDH) dari TNI AL/Marinirsehingga harapan Terdakwa untuk berkarir kembali di Militeratau TNI AL sudah pupuh, bahwa tidak ada hukuman yanglebin berat dari seorang Prajurit selain dipecat dari dinasMiliter.b. Bahwa selama berdinas di Militer Terdakwa tidak pernahdihukum dan berkelakuan baik serta mempunyai dedikasidan loyalitas yang tinggi.c.

daripertimbanganhalhal yang meringankan di atas, dimanaterdakwamasihdiharapkan untuk dapatdibina dandihentikanketergantungannyadaripenggunaanNarkotikajenis shabushabudandiharapkanmasih bisa dipertahankan menjadianggota Kepolisian RepublikIndonesia, maka tuntutan pidana penjara 5 (lima) tahun tersebut, dirasa sangatberatbagi terdakwa, karena berdasarkan pledoi dari Kepolisian RepublikIndonesia Daerah Kalimantan Selatan Bidang Hukum selaku kuasa hukum dariTerdakwa, sanksi administrative berupa rekomendasi PTDH

., MH yang berpendapatpada kasus Penggugat a guo harus diterapkan ketentuan Pasal 248 ayat (1)huruf c PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,sehingga Penggugat tidak dapat dijatuhi hukuman pemberhentian tidak denganhormat (PTDH). Alasan ahli pada pokoknya adalah PNS yang dipidana penjaratidak dengan berencana tidak diberhentikan sebagai PNS apabila: dan syaratlainnya adalah apabila tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkankembali.

penitipan untuk menunggu proses.8.Primer :Pada bulan April 2011 tidak dinas sama sekali.Tanggal 10 Januari 2012 ditangkap POMAL Laut V karenatidak masuk kerja.Tanggal 09 Pebruari 2012 selingkuhannya melahirkan.Akibat sudah terlanjur malu karena ketangkap tangan dantidak punya jabatan akhirnya Hadi P. tidak pernah absentkerja / mangkir.Tanggal 05 April 2012 PEMOHON KONVENSI keluar darisel, tetap menunggu proses selanjutnya.Pada bulan Januari 2013 ditangkap lagi dan disidang diMAHMIL dengan keputusan PTDH

Pebruari 2013, dan dibawa kePolresta Medan dan Saksi ditanyai sama Polisi, apakah sdri tahu kalauNurmala Dewi Br Tinambunan itu meninggal karena di tembak dan Saksijawab tidak tahu ;Bahwa yang ditangkap duluan si Gusnita, kemudian Boy Fikar, Saksi danselanjutnya si Gope ;Bahwa saksi tahu tentang penikaman Nurmala Dewi br Tinambunan ;Bahwa Saksi sampai mau melakukan itu semua karena mau dibantuterhadap masalah kedinasan Saksi karena pada waktu itu Saksi mau disidang kode etik kepolisian yaitu sidang PTDH

dan pada waktu itu Saksimenunggu sidang PTDH ;Bahwa saksi masuk Polwan tahun 2003, Suami Saksi Polisi juga di Poldadan ada anak Saksi 2 (dua) orang ;Bahwa saksi disidang kode etik dan mau di PTDH (PemberhentianDengan Tidak Hormat) karena disersi dan tidak cocok sama pimpinanBahwa saksi kenal dengan Bahrum, dia bekerja sendiri sama temannya ;Bahwa selain modus nyerempet, ada rencana modus perampokan olehSyamsul dengan temannya Herman tetapi gagal ;81Bahwa yang terlibat dalam masalah ini adalah Gusnita

TOMIA;Bahwa dengan adanya peristiwa penikaman yang Terdakwalakukan terhadap korban TAUFAN LIANG mengakibatkan korbanTAUFAN LIANG meninggal dunia akibat Iluka tikam pada tubuhkorban TAUFAN LIANG di bagian bagian perut samping kiri, rusukkiri bagian belakang dan pada bagian bokong / pantat sebelah kiri;Bahwa saat ini Terdakwa bukan lagi seorang anggota TNI ADkarena Terdakwa sudah di PTDH (Pemberhentian Tidak DenganHormat) dari dinas TNI AD karena permasalahan Disersi;Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor

yang seharusnyadiberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun PNSyang bersangkutan telah ditetapkan Keputusan PemberhentianDengan Hormat karena mencapai batas usia pension (BUP) denganhak pension atau KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGANHORMATATAS PERMINTAANSENDIRI DENGAN HAKPENSIUN,maka berlaku ketentuan sebagai berikut: 2) Apabila keputusantersebut ditetapkan sesudah putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut agar dicabut dansegera ditetapkan Keputusan PTDH

Surat Penjelasan Tambahan tertulis sehubungandengan proses keberatan PPN Masa Mei 2008dengan Nomor S233/PTDH/Corfin/0910 terlanggal 2September 2010 yang diterima oleh PenelaahKeberatan pada tanggal 22 September 2010;Bahwa di dalam penjelasan dan dokumen tersebut diatas, Pemohon Banding telah menjelaskan secaraterperinci mengenai perhitungan PC Nomor 36 yangdi dalamnya termasuk MAecharges sebesarUSD.47,928.14.

Kemudian keluar surat dari Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi RI tanggal 28 Februari 2019,perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPKterhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkanPutusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap, pada;Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baikdalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quodapat memberikan putusan

pidana kejahatantertanggal 17 September 2018; (Fotokopi sesuai denganaslinya); : Surat Bupati Karimun kepada Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 800/BKPSDM03/X/485/2018 perihal: Judicial Review Pasal 87 Ayat (4)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara tertanggal 31 Oktober 2018; (Fotokopi sesuai denganaslinya); : Surat Bupati Karimun Nomor: 800/BKPSDM03/X/298a/2019,Tanggapan pelaksanaan PTDH